Aceh dan Tantangan Imunisasi, Kolaborasi Jadi Kunci Menekan Angka Anak Zero Dose

  • 02 Jun 2026 18:07 WIB
  •  Pusat Pemberitaan
Poin Utama
  • Pemerintah menjadikan Aceh sebagai daerah percontohan peningkatan imunisasi meski cakupannya masih sekitar 33 persen
  • Rendahnya imunisasi dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari kurangnya informasi, hoaks media sosial, hingga pengambilan keputusan dalam keluarga
  • Kolaborasi pemerintah, tenaga kesehatan, ulama, dan masyarakat menjadi kunci mengejar target penurunan anak zero dose di Aceh
Cakupan Imunisasi Banda Aceh Masih Jauh dari Target

WAKIL Menteri Kesehatan Dante Saksono menegaskan Aceh menjadi fokus pemerintah dalam mengejar anak zero dose imunisasi. Ia menyebut rendahnya cakupan imunisasi di daerah tersebut menjadi perhatian utama pemerintah saat ini.

Dante mengatakan kunjungan kerjanya ke Aceh dilakukan karena masih terdapat persoalan cakupan imunisasi yang rendah. Saat ini cakupan imunisasi nasional mencapai 80,2 persen, sedangkan cakupan imunisasi di Aceh masih berada pada kisaran 33 persen.

“Kenapa saya memilih untuk melakukan kunjungan di Banda Aceh, di Aceh ini ada beberapa masalah. Salah satu diantaranya adalah masalah tentang cakupan vaksin, imunisasi yang masih rendah,” ucap Dante.

Meski demikian, Dante optimistis Aceh dapat menjadi titik awal kebangkitan imunisasi nasional Indonesia. Pemerintah bahkan menyiapkan Aceh sebagai daerah percontohan peningkatan cakupan imunisasi yang dapat ditiru daerah lain.

“Aceh akan kita jadikan percontohan bagaimana angka imunisasi yang rendah pada saat ini. Nanti pada evaluasi kita berikutnya bisa menjadi percontohan bagi tempat-tempat lain,” ujarnya.

Menurut Dante, dukungan pemerintah daerah terhadap program imunisasi mulai terlihat semakin kuat. Hal itu ditunjukkan melalui rencana imunisasi bagi anak-anak ASN serta berbagai upaya edukasi kepada masyarakat.

Ia juga mengapresiasi keterlibatan tokoh agama dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya imunisasi anak. Salah satu kepala daerah bahkan menerbitkan surat edaran kepada masjid untuk menyampaikan pesan imunisasi melalui khutbah Jumat.

Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono saat meninjau langsung Posyandu Sejahtera Banda Aceh, Jumat 22 Mei 2026 (Foto: RRI/Sasa Haniyah)

“Beliau menyampaikan surat edaran kepada seluruh masjid di salah satu kabupaten di Aceh. Untuk memberikan khutbah Jum'at yang berkaitan dengan imunisasi, ini kan luar biasa,” ucap Dante.

Dalam kegiatan tersebut, Dante mengaitkan filosofi Rumoh Aceh dengan pentingnya perlindungan kesehatan melalui imunisasi. Menurutnya, Rumoh Aceh dan imunisasi sama-sama memberikan perlindungan kuat dari berbagai ancaman.

“Sama seperti ‘Rumoh Aceh’ yang dibangun untuk memberi perlindungan bagi penghuninya, imunisasi juga ‘tentara’ bagi setiap anak yang mendapatkannya. Untuk mendapatkan perlindungan yang kokoh terhadap penyakit yang mungkin bisa dicegah oleh imunisasi,” katanya.

Dante mengingatkan anak yang tidak memperoleh imunisasi memiliki risiko lebih tinggi terkena berbagai penyakit menular. Kondisi tersebut bahkan berpotensi menyebabkan kecacatan, kematian, hingga memicu Kejadian Luar Biasa (KLB).

“Tanpa imunisasi, risiko terhadap penyakit meningkat, baik infeksi terhadap virus, bakteri, dan penyakit menular yang mempunyai potensi. Untuk menimbulkan Kejadian Luar Biasa atau yang kita kenal sebagai KLB dan ini sebenarnya bisa dicegah dengan cara imunisasi,” ucap Dante.

Untuk meningkatkan cakupan imunisasi, Kementerian Kesehatan menyiapkan strategi yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat Aceh. Salah satunya melalui usulan pelayanan imunisasi pada hari Sabtu atau hari libur agar ayah dapat terlibat dalam pengambilan keputusan.

“Di Aceh ini, yang memutuskan bapaknya, bapaknya bekerja kadang-kadang yang memberi keputusan tidak ada, sehingga anaknya tidak diimunisasi. Nanti akan kita buat modifikasi bagaimana misalnya imunisasi pada saat hari Sabtu atau hari libur sehingga bapaknya ikut,” ujarnya.

Selain itu, Dante juga menyoroti masih adanya kekhawatiran masyarakat terhadap demam setelah imunisasi. Menurutnya, kondisi tersebut merupakan proses normal pembentukan kekebalan tubuh dan tidak membahayakan kesehatan anak.

“Kekebalan tubuh yang sedang dibentuk itu membutuhkan mekanisme dan metabolisme tertentu yang harus suhunya naik dulu. Kalau suhunya naik, berarti kekebalannya bagus, sebenarnya tidak berbahaya demam-demam seperti itu,” kata Dante.

Berbagai strategi yang disiapkan pemerintah pusat menunjukkan persoalan imunisasi Aceh membutuhkan perhatian bersama seluruh pihak. Tantangan tersebut juga terlihat pada capaian imunisasi Kota Banda Aceh yang masih perlu ditingkatkan.

Kolaborasi Lintas Sektor Didorong Percepat Penurunan Zero Dose

Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa’aduddin Djamal menyebut capaian imunisasi dasar lengkap tahun 2025 masih menjadi tantangan besar. Ia mengatakan cakupan imunisasi dasar lengkap di Kota Banda Aceh baru mencapai angka 34 persen tahun ini.

“Pada tahun 2025, capaian imunisasi dasar lengkap baru berada di angka 34%. Artinya, masih banyak anak-anak yang belum mendapatkan perlindungan dasar terhadap penyakit yang berbahaya,” ujarnya saat memberikan sambutan dalam kegiatan Kunjungan Lapangan Tematik dan Media Briefing ‘Mengejar Anak Zero Dose’ di Banda Aceh, Jumat 22 Mei 2026.

Menurut Illiza, data pemerintah menunjukkan sebanyak 63 persen anak masih berstatus zero dose dan belum menerima vaksin dasar lengkap. Ia menegaskan kondisi tersebut tidak bisa dianggap biasa karena berisiko meningkatkan penyebaran penyakit menular di masyarakat.

Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa’aduddin Djamal (kanan) usai kegiatan Kunjungan Lapangan Tematik dan Media Briefing ‘Mengejar Anak Zero Dose’ di Banda Aceh, Jumat 22 Mei 2026 (Foto: RRI/Sasa Haniyah)

Illiza mengatakan kasus campak di Banda Aceh telah mencapai 119 kasus dan disertai munculnya pertusis atau batuk rejan. Selain itu, angka tuberkulosis di Banda Aceh juga tercatat mencapai lebih dari 1.600 kasus sepanjang periode terakhir.

Pemerintah Kota Banda Aceh terus memperkuat layanan primer melalui Puskesmas dan Posyandu agar masyarakat lebih mudah mengakses imunisasi. Selain itu, pemerintah juga melakukan pemetaan sasaran hingga tingkat gampong menggunakan pendataan ‘by name by address’.

“Kami juga melakukan pemetaan sasaran sampai ke tingkat gampong. Jadi kita ingin memastikan data anak-anak yang belum imunisasi benar-benar akurat ‘by name, by address’ supaya tidak ada yang terlewatkan,” ucapnya.

Illiza menambahkan pemerintah turut menjalankan pendekatan ‘door-to-door’ melalui kader Posyandu dan petugas kesehatan yang mendatangi rumah warga. Menurutnya, sebagian keluarga belum memperoleh informasi utuh mengenai manfaat imunisasi sehingga membutuhkan pendekatan lebih persuasif.

“Pendekatan ‘door-to-door’ ini penting. Karena kadang ada keluarga yang bukan menolak, tetapi belum mendapatkan informasi yang utuh,” kata Illiza.

Imunisasi Lengkap Kunci Terbentuknya Kekebalan Kelompok

Plt. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Aceh Ferdiyus menekankan kolaborasi lintas sektor mempercepat penurunan angka zero dose (belum divaksin sama sekali). Ia menyebut dukungan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh penting memperkuat pendekatan keagamaan meningkatkan penerimaan imunisasi masyarakat daerah.

Ferdiyus mengatakan seluruh kabupaten dan kota di Aceh memiliki organisasi keagamaan membantu sosialisasi imunisasi masyarakat. Menurutnya, kerja sama lintas sektor diharapkan mampu menurunkan angka zero dose secara bertahap seluruh wilayah.

“Semua yang berbasis tentang keagamaan kita selalu di kebupaten, kota, sehingga mudah-mudahan secara masif kita bekerjasama. Untuk bagaimana cara pencapaian imunisasi supaya zero dosenya tidak terlalu tinggi lagi di Provinsi Aceh,” ujarnya usai kegiatan media briefing ‘Mengejar Anak Zero Dose’ di Banda Aceh, Kamis 21 Mei 2026.

Ia berharap seluruh kabupaten dan kota memperkuat koordinasi lintas sektor selama pelaksanaan program imunisasi tahun mendatang. Menurutnya, kepemimpinan bupati dan wali kota aktif juga akan memudahkan pergerakan program imunisasi di seluruh daerah Aceh.

Plt. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Aceh Ferdiyus (kedua dari kanan) usai kegiatan media briefing ‘Mengejar Anak Zero Dose’ di Banda Aceh, Kamis 21 Mei 2026 (Foto: RRI/Sasa Haniyah)

“Mudah-mudahan untuk 2026 ini kita sudah bekerjasama di seluruh kabupaten, kota, lintas sektor semuanya. Dan paling penting adalah kepemimpinan bupati, walikotanya, jadi kalau memang aktif insya Allah mungkin lebih bisa bergerak,” ucap Ferdiyus.

Ia menargetkan capaian imunisasi tahunan mencapai minimal 95 persen melalui dukungan tenaga kesehatan puskesmas. Ferdiyus menyebut Provinsi Aceh memiliki sekitar 37 ribu tenaga kesehatan tersebar pada 366 puskesmas.

Namun, sebagian tenaga kesehatan masih menemukan penolakan imunisasi anak akibat pengaruh informasi media sosial negatif. Ia mengatakan masyarakat sekarang terkadang lebih mempercayai informasi media sosial dibandingkan penjelasan langsung orangtua maupun petugas.

“Mungkin itulah efek sampingnya yang dilihat, jadi dibaca oleh di medsos-medsos juga seperti itu. Dan zaman sekarang ini daripada diomongin sama orang tua lebih didengar medsosnya,” katanya.

Berbagai langkah Pemerintah Kota Banda Aceh menunjukkan peningkatan imunisasi membutuhkan dukungan banyak pihak. Karena itu, kolaborasi lintas sektor menjadi bagian penting memperluas penerimaan imunisasi di Aceh.

Peran Ulama dan Kearifan Lokal Bangun Kepercayaan Masyarakat

Administrator Kesehatan Ahli Madya Kementerian Kesehatan Edy Hariyanto mengatakan imunisasi lengkap memberikan perlindungan kepada anak dari penyakit yang dapat dicegah melalui vaksinasi. Ia menyebut imunisasi juga membantu melindungi anak lain melalui terbentuknya kekebalan kelompok (herd immunity) di lingkungan masyarakat.

“Itu bisa memberikan perlindungan kepada anak itu sendiri, kemudian juga bisa melindungi anak lain dengan terjadinya kekebalan kelompok. Walaupun, ini agar mencapai kekebalan kelopok Itu harus ada persyaratannya,” katanya dalam media briefing ‘Mengejar Anak Zero Dose’ di Balai Pelatihan Kesehatan Provinsi Aceh di Banda Aceh, Kamis 21 Mei 2026.

Menurutnya, kekebalan kelompok hanya dapat terbentuk apabila cakupan imunisasi berjalan tinggi dan merata pada seluruh wilayah masyarakat. Ia menjelaskan kondisi tersebut penting untuk melindungi anak yang secara medis tidak memungkinkan menerima imunisasi tertentu.

Edy menyampaikan anak yang terlambat atau tidak mendapatkan imunisasi akan lebih rentan terkena penyakit yang dapat dicegah vaksinasi. Ia mengatakan semakin banyak anak tidak diimunisasi maka penularan penyakit berpotensi berlangsung semakin cepat di masyarakat.

Administrator Kesehatan Ahli Madya Kementerian Kesehatan Edy Hariyanto (kedua dari kiri) dalam media briefing ‘Mengejar Anak Zero Dose’ di Balai Pelatihan Kesehatan Provinsi Aceh di Banda Aceh, Kamis 21 Mei 2026 (Foto: RRI/Sasa Haniyah)

“Kalau anak-anak yang rentan tadi, misalnya diilakukan imunisasi atau tidak diilakukan imunisasi, dia akan mengakibatkan tidak terbentuknya kekebalan kelompok. Sehingga kasus-kasus bisa cepet menggede (melebar),” ucapnya.

Edy mengajak seluruh pihak membantu memberikan pemahaman kepada orangtua mengenai pentingnya imunisasi lengkap bagi kesehatan anak sejak dini. Ia berharap seluruh anak Indonesia memperoleh perlindungan kesehatan optimal melalui imunisasi lengkap dan tepat waktu.

“Kita butuh bantuan dari seluruh pihak tentunya. Untuk menyakinkan orangtua agar anak-anaknya datang imunisasi secara lengkap,” ujar Edy.

Kolaborasi pemerintah, tenaga kesehatan, dan organisasi keagamaan diarahkan meningkatkan cakupan imunisasi secara merata. Upaya tersebut sejalan tujuan imunisasi untuk melindungi individu sekaligus membentuk kekebalan kelompok.

Melawan Hoaks Imunisasi di Tengah Arus Informasi Digital

Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Faisal Ali menyebut keterlibatan tokoh lokal berperan penting meningkatkan kesadaran vaksinasi masyarakat di Aceh. Ia mengatakan peningkatan tersebut terjadi melalui kerja sama dinas kesehatan bersama tokoh adat dan tokoh keagamaan setempat.

Faisal menjelaskan pendekatan kesehatan kepada masyarakat tidak cukup hanya menyampaikan aturan dan ketentuan hukum semata. Menurutnya, pendekatan kesehatan juga harus menyentuh kepentingan masyarakat yang bersifat lokal dan dekat dengan kehidupan sehari-hari.

Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh Faisal Ali dalam media briefing ‘Mengejar Anak Zero Dose’ di Balai Pelatihan Kesehatan Provinsi Aceh di Banda Aceh, Kamis 21 Mei 2026 (Foto: RRI/Sasa Haniyah)

“Karena bukan sekedar menyampaikan hukum tapi juga menyentuh Hal-hal kepentingan-kepentingan yang sifatnya lokal-lokal kita jadi bisa saja misalnya melalui kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang bersifatnya adat,” ujarnya dalam media briefing ‘Mengejar Anak Zero Dose’ di Balai Pelatihan Kesehatan Provinsi Aceh di Banda Aceh, Kamis 21 Mei 2026.

Ia menyebut kegiatan kemasyarakatan berbasis adat dapat dimanfaatkan untuk menyampaikan pentingnya kesehatan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Faisal mengatakan pendekatan tersebut terutama penting dilakukan demi menjaga kesehatan anak-anak di seluruh wilayah Aceh.

Menurutnya, MPU telah mendukung program kesehatan melalui penyampaian status hukum serta sosialisasi fatwa dalam berbagai kegiatan pengajian. Ia menjelaskan sosialisasi juga dilakukan melalui khutbah serta forum-forum kegiatan MPU yang berlangsung di tengah masyarakat.

“Sudah kita sampaikan sekedar apa yang mampu untuk kami lakukan dan juga kita sosialisasikan fatwa itu di berbagai forum kegiatan-kegiatan MPU. Dan juga melalui pesan-pesan dalam bentuk khutbah,” kata Faisal.

Faisal mengingatkan masyarakat Aceh sempat mengalami penolakan tinggi terhadap vaksin pada awal pandemi COVID-19 berlangsung. Namun, ia mengatakan pendekatan kearifan lokal bersama ulama berhasil meningkatkan persentase vaksinasi COVID secara bertahap di Aceh.

“Pada awal-awal COVID masyarakat Aceh itu susah sekali untuk kita lakukan vaksin, tapi alhamdulillah kerjasama kita melakukan pendekatan kearifan kita. Lokal kita dengan mengedepankan para ulama-ulama kita, akhirnya persentase vaksin COVID itu terus meningkat,” ucapnya.

Pemahaman manfaat imunisasi menjadi dasar penting meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap program vaksinasi. Di Aceh, penyampaian pesan kesehatan turut diperkuat melalui pendekatan sosial dan keagamaan.

Jemput Bola dari Rumah ke Rumah untuk Menjangkau Anak

Influencer kesehatan sekaligus dokter anak Aslinar mengajak tenaga kesehatan memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan edukasi imunisasi kepada masyarakat luas. Ia mengatakan media sosial dapat digunakan berbagi ilmu sekaligus mencegah masyarakat termakan kekhawatiran mengenai imunisasi.

“Nah mungkin kita bisa menggunakan media sosial kita, jadinya kita sebagai tenaga kesehatan bisa menggunakan sebagai edukasi. Untuk menyebarkan kebaikan, berbagi ilmu, mencegah, menyangkal khawatir,” ucapnya dalam media briefing ‘Mengejar Anak Zero Dose’ di Banda Aceh, Kamis 21 Mei 2026.

Aslinar menyebut banyak informasi keliru beredar, termasuk anggapan vaksin menyebabkan autisme, maupun dianggap berbahaya bagi anak. Ia mengatakan ada juga masyarakat menganggap imunisasi merupakan konspirasi asing sehingga anak tidak perlu mendapatkan vaksin.

Influencer sekaligus dokter anak Aslinar (kiri) saat menyampaikan materi dalam media briefing ‘Mengejar Anak Zero Dose’ di Banda Aceh, Kamis 21 Mei 2026 (Foto: RRI/Sasa Haniyah)

“Kemudian kita juga bisa menggunakan media sosial kita untuk menempis mitos, karena banyak sekali, ada yang mengatakan vaksin itu bisa menyebabkan autisme. Kemudian kandungannya berbahaya sampai khawatir, nggak membolehkan anak imunisasi,” kata Aslinar.

Aslinar sendiri mengaku rutin membuka sesi tanya jawab Instagram untuk menjawab pertanyaan masyarakat mengenai imunisasi anak. Ia menambahkan informasi kesehatan sederhana sering menjadi viral karena ternyata masih banyak masyarakat belum mengetahuinya.

Menurutnya, cakupan imunisasi rendah membuat penularan penyakit sangat mudah terjadi kepada anak-anak yang belum diimunisasi. Aslinar menjelaskan satu penderita campak dapat menularkan penyakit kepada 12 hingga 18 orang sekitarnya.

Ia mengatakan pasien anak yang dirawat di rumah sakit sebagian besar belum mendapatkan imunisasi lengkap sebelumnya. Menurutnya, kasus campak, pertusis, tuberkulosis, hingga radang paru masih sering ditemukan dengan kondisi komplikasi berat.

“Karena yang kami hadapi seperti itu setiap hari, pada saat kita visit ke ruangan anak. Pasien-pasien yang kita dapati sebagian besar, termasuk pasien-pasien yang tidak diimunisasi seperti campak, radang baru, kemudian TBC, pertusis,” ujarnya.

Pengalaman pendekatan ulama menunjukkan pentingnya penyampaian informasi kesehatan yang dipercaya masyarakat luas. Di era digital, edukasi imunisasi juga menghadapi tantangan dari informasi media sosial.

Dukungan Keluarga Menjadi Penentu Keputusan Imunisasi

Bidan Desa Indah Sari mengatakan upaya menekan angka zero dose dilakukan melalui kunjungan langsung ke rumah warga. Petugas mendatangi keluarga yang tidak hadir ke posyandu, terutama ibu yang baru melahirkan.

“Dari desa kita, untuk menekan zero dose itu kita melakukan jemput bola, atau kunjungan bagi pasien yang tidak datang ke posyandu. Kita datangin ke rumahnya, terutama bagi pasien-pasien yang baru melahirkan,” ujar Bidan Indah di Posyandu Sejahtera Banda Aceh, Jumat 22 Mei 2026.

Dari kiri ke kanan) Kader Posyandu Tuah Puspa Dewi dan Bidan Desa Indah Sari saat menanti kehadiran Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono di Posyandu Sejahtera Banda Aceh, Jumat 22 Mei 2026 (Foto: RRI/Sasa Haniyah)

Ia menjelaskan kunjungan rumah dilakukan untuk memberikan imunisasi HB0 serta imunisasi dasar kepada bayi. Petugas juga memastikan apakah imunisasi sudah diberikan di fasilitas kesehatan lain atau belum.

Indah mengatakan tantangan imunisasi di Aceh muncul karena banyak orang tua bekerja setiap hari. Kondisi tersebut membuat anak sering dititipkan kepada keluarga atau tempat penitipan sehingga jarang dibawa ke posyandu.

Menurutnya, hingga kini belum ada kegiatan imunisasi yang dilakukan langsung ke tempat penitipan anak. Petugas lebih memfokuskan pelayanan dengan mendatangi rumah ibu masa nifas untuk pelaksanaan imunisasi.

Ia menyebut penyebaran hoaks mengenai imunisasi sangat memengaruhi penerimaan masyarakat terhadap program tersebut. Selain itu, terdapat warga yang menolak kedatangan petugas, sehingga kasus tersebut dilaporkan ke puskesmas untuk tindak lanjut konseling.

"Kami tidak berani memberikan imunisasi tanpa izin. Baik dari pihak ibu maupun suami, karena tetap harus menghargai privasi mereka," ucapnya.

Upaya meluruskan informasi keliru mengenai imunisasi dilakukan melalui pendekatan digital dan langsung. Peran tenaga kesehatan lapangan menjadi ujung tombak menjangkau keluarga yang membutuhkan edukasi.

Fatimah, seorang ibu di Banda Aceh, memastikan anak bungsunya Humairah telah menerima imunisasi lengkap hingga usia 15 bulan. Ia mengaku keputusan tersebut didukung penuh suaminya yang sangat peduli terhadap vaksinasi sejak anak pertama.

"Saya pertama dukungan dari suami ya. Suami saya ini sangat peduli dengan vaksin, dari anak pertama, anak kedua, sampai anak ketiga," ujarnya di Posyandu Sejahtera Banda Aceh, Jumat 22 Mei 2026

Fatimah mengatakan suaminya melihat perbedaan kondisi kesehatan antara anak yang divaksin dan tidak divaksin. Menurutnya, faktor kekebalan tubuh dan kesehatan menjadi alasan utama keluarganya mendukung imunisasi anak.

"Beliau melihat kondisi anak-anaknya berbeda ya dengan anak yang tidak divaksin. Mungkin dari kekebalan tubuhnya, ataupun dari kesehatannya ya," kata Fatimah.

Seorang ibu di Kota Banda Aceh bernama Fatimah yang menggendong putri bungsunya berusia 15 bulan Humaira Azzahra saat berada di Posyandu Sejahtera, Jumat 22 Mei 2026 (Foto: RRI/Sasa Haniyah)

Ia mengungkapkan ada kerabat yang memilih tidak memberikan vaksin kepada anak karena merasa khawatir. Namun, Fatimah menilai anak yang telah divaksin memiliki respons kesehatan lebih baik ketika mengalami sakit.

Meski sempat merasa takut terhadap kemungkinan demam setelah imunisasi, Fatimah tetap melanjutkan vaksinasi ketiga anaknya. Ia menyebut dukungan dan keyakinan dari suami membuat dirinya mantap mengikuti program imunisasi.

Fatimah menjelaskan sosialisasi mengenai imunisasi rutin dilakukan setiap bulan melalui Posyandu maupun bidan desa. Menurutnya, dukungan pasangan sangat penting bagi ibu dalam menjaga kesehatan dan tumbuh kembang anak.

Pengalaman Fatimah menunjukkan dukungan keluarga dan informasi tepat membantu meningkatkan kepercayaan imunisasi. Kisah tersebut menggambarkan pentingnya kolaborasi berbagai pihak mengejar target penurunan anak zero dose.

Rekomendasi Berita

Berita Terbaru

Memuat berita terbaru.....