Presiden Ingatkan Pancasila jadi Pegangan Hadapi Ketidakpastian Dunia

SELURUH raykat Indonesia pada Senin, 1 Juni 2026, memperingati Hari Lahir Pancasila. Hari Lahir Pancasila pada tahun 2026 ini, diperingati masyarakat di tengah tantangan gejolak ekonomi dalam negeri.

Seperti contoh, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) saat ini sudah menyentuh Rp17.800 per dolar AS. Tidak hanya dalam persoalan investasi, IHSG juga merosot tajam hingga menyentuh 6.120 poin.

Lantas bagaimana peran Pancasila dalam menjaga stabilitas ekonomi Indonesia di tengah ketidakstabilan geopolitik dunia saat ini? Presiden Prabowo Subianto pun sampai berbicara, jika Pancasila harus dijadikan pegangan untuk menghadapi tantangan ekonomi.

Pancasila Sebagai Pedoman Kehidupan Bernegara

Presiden Prabowo Subianto menegaskan, Pancasila menjadi pegangan kokoh bangsa Indonesia di tengah berbagai gejolak global yang terus berkembang. Menurutnya, nilai-nilai Pancasila tetap relevan menghadapi pertikaian, rivalitas geopolitik, hingga ketidakpastian ekonomi dunia.

Presiden mengatakan Pancasila merupakan konsensus agung yang menjadi fondasi berdirinya bangsa Indonesia. Kesepakatan tersebut memungkinkan masyarakat dari beragam suku, budaya, bahasa, dan wilayah tetap bersatu dalam satu negara.

"Pancasila adalah sebuah konsensus agung. Suatu kesepakatan kebangsaan yang memungkinkan bangsa kita yang terdiri atas ribuan pulau, ratusan suku bangsa, ratusan bahasa, dan ratusan budaya yang berbeda-beda untuk hidup sebagai satu bangsa," ujar Presiden Prabowo saat menyampaikan amanat Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila 2026 di Gedung Pancasila Jakarta, Senin 1 Juni 2026.

Menurut Presiden, tema Hari Lahir Pancasila tahun ini memiliki makna yang sangat mendalam. Tema tersebut mencerminkan peran strategis Pancasila dalam menjaga persatuan bangsa sekaligus mendukung perdamaian dunia.

"Tema itu memiliki makna yang sangat mendalam, di tengah dunia yang semakin terpecah oleh pertikaian, rivalitas geopolitik, perang dagang, dan ketidakpastian ekonomi, Indonesia memiliki pegangan yang kokoh. Pegangan itu adalah Pancasila," kata Presiden.

Menkeu Minta Pancasila jadi Pedoman Pengelolaan Keuangan Negara

Kepala Negara menegaskan Pancasila tidak boleh dipandang hanya sebagai warisan sejarah semata. Ia menyebut Pancasila harus menjadi pedoman nyata dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara.

"Saudara-saudara, Pancasila bukan sekadar dokumen sejarah. Pancasila juga tidak boleh sekadar slogan yang kita ucapkan dalam setiap upacara," ujar Presiden.

Presiden menilai nilai-nilai Pancasila juga menjadi landasan dalam membangun sistem ekonomi nasional. Karena itu, seluruh elemen bangsa diminta terus mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

"Pancasila adalah pedoman untuk mengatur kehidupan berbangsa, kehidupan bermasyarakat, kehidupan bernegara. Termasuk bagaimana kita membangun sistem ekonomi nasional kita," ucapnya.

Tema upacara Hari Lahir Pancasila tahun 2026 ini adalah "Pancasila Pemersatu Bangsa dan Fondasi Perdamaian Dunia". Dalam agenda tersebut, Presiden Prabowo Subianto bertindak langsung sebagai Inspektur Upacara.

Menkeu Nilai Pancasila Relevan Hadapi Tekanan Ekonomi

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengajak, seluruh ASN jajaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman. Yakni, pedoman dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab pengelolaan keuangan negara.

Hal tersebut disampaikan Menkeu saat memimpin Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2026 di lingkungan Kementerian Keuangan, Senin 1 Juni 2026. Dalam amanatnya, Menkeu menegaskan, bahwa Pancasila tidak hanya menjadi dasar negara, tetapi juga harus menjadi pedoman bagi setiap aparatur negara dalam bekerja.

“Peringatan ini bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan momentum untuk meneguhkan kembali bahwa Pancasila adalah dasar negara. Sumber moral pemerintahan, dan penuntun pengabdian aparatur negara,” ujar Menkeu dilansir dari laman resmi Kemenkeu RI.

Mengusung tema 'Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia', mengingatkan Pancasila tidak hanya menjaga keutuhan Indonesia di tengah keberagaman. Tetapi juga, menawarkan nilai-nilai luhur seperti persatuan, kemanusiaan, musyawarah, keadilan, dan perdamaian yang relevan bagi dunia.

Menkeu Singgung Arahan Presiden Prabowo

Menurut Menkeu, nilai-nilai Pancasila tetap relevan dalam menghadapi berbagai tantangan global, mulai dari ketidakpastian geopolitik, tekanan ekonomi, hingga disrupsi teknologi. Dalam situasi tersebut, Pancasila menjadi jangkar moral.

"Agar pembangunan dan kemajuan bangsa tetap berpijak pada kemanusiaan, keadilan, persatuan, dan keberpihakan kepada rakyat. Pancasila adalah bintang penuntun bangsa Indonesia,” ucap Menkeu.

Bagi Kementerian Keuangan, implementasi nilai-nilai Pancasila harus tercermin dalam setiap kebijakan dan pengelolaan keuangan negara. Menkeu menegaskan, APBN bukan sekadar instrumen fiskal, melainkan amanat rakyat yang harus dikelola secara bertanggung jawab.

“Bagi Kementerian Keuangan, Pancasila harus hadir dalam setiap kebijakan fiskal. Pelayanan, pengawasan, dan setiap rupiah uang negara yang kita kelola, APBN adalah amanat rakyat,” ucap Menkeu.

DPR Tegaskan Pancasila Fondasi Rumah Besar Indonesia

Tidak lupa, Menkeu juga menyampaikan, arahan Presiden Prabowo mengenai pentingnya kembali pada amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Menurut Menkeu, Ekonomi Pancasila menempatkan negara, dunia usaha, koperasi, dan rakyat dalam satu ikhtiar bersama untuk mencapai kemakmuran rakyat.

"Dengan memastikan yang kuat membantu yang lemah dan yang besar mengangkat yang kecil. Aarahan Presiden mengenai birokrasi yang bersih, cepat, tertib, dan melayani menjadi panggilan bagi Kementerian Keuangan untuk terus memperkuat reformasi," ujar Menkeu.

Dalam kesempatan tersebut, Menkeu juga mengingatkan pentingnya menjaga integritas sebagai wujud pengamalan nilai-nilai Pancasila. Menurutnya, kepercayaan publik merupakan kehormatan yang harus dijaga oleh seluruh insan Kementerian Keuangan.

“Setiap pegawai Kementerian Keuangan adalah penjaga wajah negara, ketika kita melayani dengan baik, negara hadir dengan martabat. Ketika kita menolak penyimpangan, negara hadir dengan integritas," kata Menkeu.

DPR Usul Pembacaan Pancasila sebelum Dimulainya Kegiatan Belajar di Sekolah

Anggota DPR RI Fraksi Golkar, Firman Soebagyo menegaskan, peringatan Hari Lahir Pancasila tidak boleh dimaknai sekadar sebagai kegiatan seremonial. Mengingat, Pancasila adalah fondasi rumah besar bernama Indonesia.

Pernyataan tegas anggota Komisi II DPR ini merespons, perayaan Hari Lahir Pancasila setiap 1 Juni. "Kalau fondasinya retak, atapnya pasti bocor,” kata Firman dalam keterangan persnya, di Jakarta, Senin 1 Juni 2026.

Menurut anggota Baleg DPR ini, terdapat tiga tantangan nyata yang membuat nilai-nilai Pancasila jauh dari kehidupan sebagian masyarakat. Pertama, kesenjangan ekonomi.

Ia menilai, sila kelima tentang Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia belum sepenuhnya dirasakan masyarakat Indonesia. Khususnya, para petani, nelayan, pelaku UMKM, maupun para guru yang masih menghadapi berbagai hambatan dan regulas.

Kedua, polarisasi identitas, Firman menyebut sila ketiga tentang Persatuan Indonesia. Saat ini, menghadapi ujian berat akibat perkembangan teknologi, penyebaran hoaks, serta maraknya politik identitas di media sosial.

Ketiga, lemahnya keteladanan. Menurutnya, penerapan sila kedua tentang Kemanusiaan yang Adil dan Beradab harus dimulai dari para pejabat. Kemudian, para elite pemerintahan dan tokoh masyarakat.

"Sebagai bentuk implementasi nilai-nilai Pancasila, terdapat tiga program konkret, Program pertama bertajuk 'Satu Desa Satu Pancasila'. Yakni diskusi rutin di desa dan kelurahan untuk membedah berbagai persoalan lokal melalui pendekatan nilai-nilai Pancasila," ucap Firman.

Program kedua, kata Firman, adalah 'Koperasi Merah Putih' yang bertujuan mendorong penguatan ekonomi berbasis gotong royong. Hal itu, bertujuan agar nilai keadilan sosial dapat diwujudkan secara nyata di tengah masyarakat.

Sementara program ketiga, 'Sumpah Digital Beradab'. Merupakan gerakan literasi digital untuk menolak ujaran kebencian dan memperkuat nilai kemanusiaan serta persatuan di ruang digital.

“Kami tidak minta Pancasila dihafal. Kami minta Pancasila dihidupi, dijiwai, dan dirasakan. Dari warung, sawah, pabrik, sampai kantor pemerintah, kalau negara hadir untuk rakyat kecil, Pancasila akan hidup dengan sendirinya,” ujar Firman.

Tidak lupa, ia mengusulkan, agar pembacaan Pancasila dilakukan secara rutin di sekolah-sekolah mulai dari tingkat TK, SD, SMP hingga SMA. Tepatnya, sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai, disertai menyanyikan lagu Indonesia Raya.

"Budaya serupa juga dapat diterapkan di lingkungan pemerintahan mulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten/kota hingga pemerintah pusat. Dengan cara itu, ideologi Pancasila akan lebih mudah dipahami, dijiwai, dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari,” kata Firman.