Inflasi Terkendali, Tekanan Energi Perlu Diwaspadai

Harga Pangan Kembali Normal, Tekanan Inflasi April Melandai

PEMERINTAH mulai mewaspadai tekanan baru terhadap inflasi nasional. Selain kenaikan harga pangan, pemerintah kini menyoroti dampak harga minyak dunia dan biaya distribusi terhadap harga barang di daerah.

Hal itu mengemuka dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah, Senin 18 Mei 2026. Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian meminta pemerintah daerah memantau dampak kenaikan energi dan kurs mata uang terhadap harga kebutuhan masyarakat.

“Bulan Mei ini kita harus mengamati betul perkembangan dari dampak terutama kenaikan harga minyak dan juga kurs mata uang apakah ada pengaruh atau tidak. Harga-harga barang dan jasa transportasi apakah terjadi kenaikan atau tidak sangat penting,” kata Tito.

Tito mengatakan inflasi tahunan April 2026 tercatat sebesar 2,42 persen. Sementara inflasi bulanan berada di level 0,13 persen atau lebih rendah dibanding bulan sebelumnya sebesar 0,41 persen.

“Inflasi bulan ke bulan juga kita lihat 0,13 persen relatif menurun juga dari sebelumnya 0,41 persen bulan yang lalu. Ini masih dalam target pemerintah,” ucapnya.

Menurut Tito, angka tersebut masih berada dalam target inflasi nasional sebesar 2,5 persen plus minus 1 persen. Pemerintah menilai kondisi inflasi Indonesia masih relatif terkendali dibanding sejumlah negara lain.

“Adanya perang di Iran harga minyak naik di tingkat global. Kursus dolar kepada sejumlah mata uang termasuk Indonesia juga kita mengalami cukup tekanan,” katanya.

Tito mengatakan sektor transportasi menjadi penyumbang inflasi tertinggi secara bulanan. Sementara sektor makanan dan minuman mulai lebih terkendali setelah momen Ramadan dan Idulfitri selesai.

Stabilitas Harga di Tingkat Produsen jadi Perhatian Pemerintah

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan tekanan inflasi April mulai melandai karena harga pangan bergejolak kembali normal. Komponen volatile food tercatat mengalami deflasi.

“Volatile food mengalami deflasi minus 0,88 persen. Harga setelah momen Ramadan dan Hari Raya Idulfitri kembali ke harga normal,” kata Amalia.

Menurut dia, deflasi volatile food dipicu turunnya harga daging ayam ras, telur ayam ras, dan cabai rawit. Kondisi itu membantu menjaga inflasi nasional tetap rendah.

Namun di sisi lain, inflasi komponen harga yang diatur pemerintah atau administered prices justru naik 0,69 persen secara bulanan. Kenaikan terutama berasal dari tarif angkutan udara, bensin non subsidi, dan bahan bakar rumah tangga.

“Tarif angkutan udara tentunya salah satunya karena dipengaruhi oleh harga avtur. Bensin yang non subsidi terutama ini sudah mulai terekam,” ucap Amalia.

BPS juga menyoroti struktur pengeluaran masyarakat yang masih didominasi tarif listrik, bensin, dan beras. Karena itu perubahan harga energi disebut sangat memengaruhi inflasi nasional.

“Tarif listrik itu bobot di dalam keranjang konsumsi masyarakat adalah yang terbesar. Seandainya ada penyesuaian harga bensin terutama yang subsidi, ini akan juga bisa memberikan kontribusi terhadap inflasi,” katanya.

Selain energi, pemerintah masih memberi perhatian besar terhadap komoditas pangan di daerah. BPS mencatat sebanyak 247 kabupaten dan kota mengalami kenaikan harga cabai merah.

Kenaikan harga minyak goreng terjadi di 227 daerah. Sementara kenaikan harga cabai rawit terjadi di 107 kabupaten dan kota.

Meski demikian, BPS mengingatkan kenaikan harga cabai merah secara nasional masih berada di bawah batas atas HAP konsumen. Harga cabai merah nasional tercatat naik 7,71 persen dibanding April 2026.

Selain cabai, bawang merah dan gula pasir juga mulai menjadi perhatian. Harga bawang merah nasional tercatat mencapai Rp44.071 per kilogram atau sudah berada di atas HAP konsumen.

Sementara harga gula pasir nasional mencapai Rp18.874 per kilogram. Sebanyak 125 kabupaten dan kota tercatat mengalami kenaikan harga gula pasir.

Persoalan Distribusi Masih jadi Tantangan Utama Pengendalian Inflasi Pangan

Dalam rapat tersebut, pemerintah juga menyoroti kondisi produsen pangan. Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional I Gusti Ketut Astawa mengatakan harga ayam ras dan telur ayam ras justru berada di bawah HAP.

“Daging ayam ras ini di bawah HAP sudah hampir 8 persen. Telur ayam ras sudah hampir 8 persen,” kata Ketut.

Menurut dia, pemerintah tidak hanya menjaga harga di tingkat konsumen. Stabilitas harga di tingkat produsen juga mulai menjadi perhatian pemerintah.

“Jangan sampai harga sudah terlanjur bawah, demo dan lain sebagainya jangan sampai terjadi. Ini yang akan kami dorong juga untuk mengembalikan,” ucapnya.

Ketut mengatakan pemerintah mulai menyiapkan langkah penyerapan telur ayam ras bersama Badan Gizi Nasional (BGN) dan Kementerian Pertanian. Langkah itu dilakukan agar harga di tingkat peternak kembali stabil.

Di sisi lain, pemerintah tetap memberi ruang kenaikan harga gabah di tingkat petani. Harga Gabah Kering Panen (GKP) di sejumlah daerah disebut masih cukup tinggi.

“Kalau GKP ini adalah kebahagiaan petani Pak Menteri. Mereka berproduksi, ini harus kita berikan ruang juga,” katanya.

Pemerintah juga mulai membenahi distribusi Minyakita di sejumlah wilayah. Distribusi DMO minyak goreng di Jakarta dan Banten akan dipusatkan melalui Bulog.

“Semua DMO yang di DKI dan Banten ini akan didorong ke Bulog. Sehingga mudah-mudahan ini akan lebih memudahkan kita untuk memantau perkembangan harga khususnya minyak kita,” ucap Ketut.

Selain itu, penyaluran bantuan pangan Februari-Maret yang baru mencapai sekitar 30 persen akhirnya diperpanjang hingga Juni 2026. Pemerintah berharap distribusi bantuan pangan dapat membantu menahan gejolak harga beras dan minyak goreng.

“Kalau itu bisa dikeluarkan tentu bisa akan mengendalikan posisi harga. Sekaligus menstabilkan harga minyak goreng tentunya,” katanya.

Ketut mengatakan distribusi minyak goreng dalam bantuan pangan mencapai sekitar 132 ribu kiloliter. Jumlah itu dinilai cukup besar untuk membantu menjaga stabilitas harga di pasar.

Sementara itu, Tito menilai persoalan distribusi masih menjadi tantangan utama pengendalian inflasi pangan. Menurut dia, sejumlah komoditas sebenarnya tersedia, namun distribusi antarwilayah belum merata.

“Cabai itu kita sebetulnya swasembada. Artinya masalahnya distribusi,” ucapnya.

Selain pengendalian inflasi, rapat juga menyoroti pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,61 persen. BPS mencatat terdapat 14 provinsi yang pertumbuhan ekonominya berada di atas rata-rata nasional.

Maluku Utara menjadi provinsi dengan pertumbuhan tertinggi sebesar 19,64 persen. Pertumbuhan itu didorong industri pengolahan dan ekspor olahan nikel.

Sementara Nusa Tenggara Barat tumbuh 13,6 persen akibat peningkatan ekspor hasil smelter tembaga. Sulawesi Selatan juga mencatat pertumbuhan tinggi sebesar 6,88 persen didorong industri makanan.

Pemerintah berharap inflasi nasional tetap terjaga di tengah tekanan global. Namun pengawasan harga pangan, energi, dan distribusi disebut harus terus diperketat dalam beberapa bulan ke depan.