Pemerintah Tambah Sasaran Revitalisasi Hingga 71.744 Sekolah

PRESIDEN Prabowo Subianto menargetkan pada tahun 2028, seluruh sekolah di Indonesia akan rampung diperbaiki. Hal itu disampaikan Kepala Negara, usai meninjau progres renovasi bangunan SMAN 1 Cilacap Jawa Tengah, Rabu 29 April 2026.

Pembangunan dan perbaikan sekolah di seluruh Indonesia ini, merupakan salah satu program prioritas yang dicanangkan pemerintahan Presiden Prabowo. Berdasarkan data yang dimiliki Kepala Negara, setidaknya terdapat 288.000 sekolah yang membutuhkan perbaikan dan pembangunan infrastruktur.

"Saya berharap semua sekolah akan selesai (diperbaiki) tahun 2028. Kita, kalau tidak salah punya 288.000 sekolah (target renovasi)," kata Presiden Prabowo dalam YouTube Sekretariat Presiden, dikutip di Jakarta, Rabu 29 April 2026.

Kepala Negara lebih lanjut menuturkan, bahwa program tersebut saat ini telah berjalan dan terus menunjukkan proses yang signifikan. Dimana dalam realisasi program itu, hingga saat ini pelaksanaan perbaikan dan pembangunan terus berjalan.

"Anggaran tahun lalu (untuk) 17.000 sekolah (renovasi), tahun ini 70.000 sekolah. Tahun depan target saya kalau bisa lebih dari 100.000," ujar Kepala Negara.

Bahkan Presiden Prabowo menyatakan bahwa pemerintah siap melakukan percepatan pembangunan dan perbaikan sekolah di seluruh Indonesia. Dengan percepatan ini Presiden meyakini, seluruh sekolah se-Indonesia akan rampung dilakukan perbaikan dan pembangunannya.

"Kalau tahun ini berarti 87.000 akan selesai akhir tahun, berarti kita masih punya 200.000 (sekolah). Kalau 100.000 di tahun 2027, 100.000 (sekolah) 2028, semua sekolah Indonesia sudah diperbaiki," kata Presiden.

Sehingga, dalam percepatan peningkatan kualitas pendidikan, pemerintah akan meningkat target jangkauan perbaikan dan pembangunan sekolah. Sebab ditegaskan Kepala Negara, bahwa sarana-prasarana sekolah, tidak terlepas dari peningkatan kualitas pendidikan.

Presiden menuturkan bahwa sekolah, menjadi hal yang paling penting, dalam mewujudkan kebangkitan bangsa. Untuk itu dikatakan Presiden Prabowo, pemerintahannya akan menjadikan program pembangunan dan perbaikan sekolah sebagai prioritas utama.

"Sekolah adalah sangat penting, pendidikan adalah kunci kebangkitan bangsa kita. Saya akan menaruh perhatian, dan saya akan investasi besar-besaran di bidang pendidikan, untuk masa depan bangsa kita," imbuh Presiden Prabowo.

Komitmen tersebut kemudian diterjemahkan pemerintah melalui target revitalisasi puluhan ribu sekolah pada tahun 2026. Langkah itu menjadi bagian awal percepatan pemerataan kualitas pendidikan nasional di berbagai daerah Indonesia.

Kerusakan Sekolah Dasar Jadi Tantangan Besar Revitalisasi Nasional

Pemerintah menargetkan program revitalisasi sekolah menjangkau 71.744 satuan pendidikan pada 2026 dengan anggaran mencapai Rp14 triliun. Program tersebut menjadi bagian upaya pemerintah meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan nasional.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti mengatakan, penambahan sasaran revitalisasi merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah ingin mempercepat pemerataan kualitas pendidikan di seluruh wilayah Indonesia.

“Direncanakan ada penambahan sasaran sekitar 60.000 satuan pendidikan. Sehingga pada tahun 2026 program revitalisasi dapat menyasar 71.744 satuan pendidikan,” kata Mu’ti dalam konferensi pers di Kantor Bakom, Jakarta, Rabu 6 Mei 2026.

Mu’ti menjelaskan pelaksanaan program revitalisasi sekolah tahun 2026 mulai berjalan di berbagai daerah. Pemerintah juga telah menyelesaikan ribuan kerja sama dengan satuan pendidikan penerima bantuan.

“Kami sudah mulai melaksanakan dalam tahun 2026 itu diselesaikan perjanjian kerjasama dengan 4.838 satuan pendidikan. Kemudian juga penyaluran ke 3.408 satuan pendidikan,” ucapnya.

Menurutnya, total bantuan yang mulai disalurkan pemerintah mencapai Rp2,6 triliun. Sejumlah proyek revitalisasi sekolah kini memasuki tahap awal pembangunan di berbagai wilayah Indonesia.

Pemerintah menetapkan sekolah terdampak bencana sebagai prioritas utama revitalisasi tahun 2026. Fokus tersebut mencakup sekolah rusak akibat bencana alam di Sumatra maupun daerah lainnya.

“Pada tahun 2026 revitalisasi diprioritaskan untuk sekolah-sekolah yang rusak sebagai dampak dari bencana. Sekolah-sekolah yang terdampak dari bencana alam baik yang di Sumatra maupun di wilayah lain di Indonesia,” ujarnya.

Selain wilayah terdampak bencana, pemerintah juga memprioritaskan sekolah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Sekolah dengan tingkat kerusakan berat turut menjadi sasaran utama program revitalisasi nasional tersebut.

“Sekolah-sekolah di daerah 3T dan sekolah yang memang rusak berat, walaupun bukan di daerah bencana, bukan pula karena 3T. Tapi yang rusak berat itu kami prioritaskan untuk program revitalisasi tahun 2026,” ucapnya.

Besarnya target revitalisasi tersebut muncul seiring tingginya jumlah sekolah rusak yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Kondisi itu terutama terjadi pada jenjang sekolah dasar yang selama bertahun-tahun minim pemeliharaan bangunan.

Pemerintah Percepat Penyelesaian Revitalisasi Menjelang Tahun Ajaran Baru

Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal dan Informal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) Gogot Suharwoto mengatakan 120.000 sekolah dasar rusak. Ia menyebut kondisi memprihatinkan tersebut terjadi karena gedung tidak mendapatkan pemeliharaan rutin selama bertahun-tahun.

Gogot menjelaskan bahwa akumulasi kerusakan bangunan pendidikan ini merupakan dampak nyata dari pengabaian perawatan jangka panjang. Menurutnya, ruangan kelas yang tidak dirawat akan mengalami penurunan kualitas dari kategori ringan menjadi rusak sangat berat.

“Kondisi baik jika tidak dirawat, itu nanti akan menjadi rusak ringan, rusak ringan tidak dirawat lima tahun, langsung turun ke rusak sedang. Rusak sedang tidak dirawat lima tahun, rusak berat, rusak berat tidak dirawat, sudah rusak total, ambruk gitu,” ujar Gogot di Jakarta, Kamis 30 April 2026.

Lanjutnya, tingkat kerusakan infrastruktur pendidikan paling tinggi saat ini didominasi oleh jenjang Sekolah Dasar (SD) di Indonesia. Ia mengungkapkan bahwa 85 persen dari total populasi sekolah dasar nasional kini berada dalam kondisi hancur.

Gogot memaparkan bahwa pemerintah pusat terpaksa menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) untuk melakukan intervensi darurat secara masif. Hal tersebut dilakukan karena pemerintah daerah tidak lagi mampu menangani beban kerusakan gedung sekolah yang sudah sangat menumpuk.

“Jadi intervensi ini darurat ya, Inpres. Karena 195.000 itu banyak sekali ya, 1,2 juta ruang kelas rusak itu banyak sekali, jadi harus diintervensi,” kata Gogot.

Gogot juga menyoroti perihal transparansi dana. Ia menegaskan bantuan senilai Rp16,9 triliun akan langsung masuk ke dalam rekening masing-masing sekolah.

Besarnya kerusakan sekolah membuat pemerintah mempercepat proses pembangunan dan revitalisasi menjelang tahun ajaran baru 2026. Langkah percepatan tersebut dilakukan agar fasilitas pendidikan dapat segera dimanfaatkan siswa di berbagai daerah.

Revitalisasi Madrasah di Papua Jadi Bagian Pemerataan Pendidikan

Kepala Kantor Staf Presiden Muhammad Qodari mengatakan pemerintah mempercepat penyelesaian revitalisasi sekolah menjelang tahun ajaran baru 2026. Ia mengatakan targetnya seluruh proyek tersebut dapat rampung pada Juni 2026 agar segera dimanfaatkan masyarakat.

Qodari menyampaikan capaian program revitalisasi sekolah yang telah berjalan sejak tahun sebelumnya. Hingga Maret 2026, mayoritas proyek fisik telah berhasil diselesaikan.

"Hingga 11 Maret 2026, dari 16.167 sebanyak 16.062 sekolah telah menyelesaikan revitalisasi. Sehingga terdapat 105 satuan pendidikan yang masih berproses untuk menuntaskan pembangunan fisik," kata Qodari di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu 25 Maret 2026.

Selain itu, pemerintah juga melaporkan perkembangan pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Total terdapat 104 lokasi pembangunan yang tengah dikerjakan secara simultan.

"Di Pulau Jawa sebanyak 40 lokasi, diikuti Sumatera 26 lokasi, Kalimantan 12 lokasi, dan Sulawesi 16 lokasi. Sementara, wilayah Bali dan Nusa Tenggara mencakup 3 lokasi, Kepulauan Maluku 4 lokasi, serta Papua 3 lokasi," ujarnya.

Qodari menjelaskan, proyek pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II kini memasuki fase percepatan. Pemerintah menargetkan seluruh pekerjaan dapat selesai dalam waktu yang telah ditentukan.

"Atau sekitar 12 minggu terhitung sejak 23 Maret 2025. Ditargetkan hingga penyelesaian pada 20 Juni 2026," kata Qodari.

Qodari menambahkan bahwa pemerintah berharap fasilitas pendidikan baru segera dapat digunakan oleh siswa. Langkah ini diharapkan menjadi bagian dari upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia secara merata di seluruh Indonesia.

Percepatan revitalisasi tersebut juga mulai diwujudkan pemerintah melalui pembangunan infrastruktur pendidikan di kawasan timur Indonesia. Salah satu proyek yang kini hampir rampung berada di Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya.

PGRI Dorong Revitalisasi Sekolah Diikuti Peningkatan Kualitas Guru

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) tengah merampungkan revitalisasi tiga madrasah di Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya. Program ini sebagai upaya pemerintah meningkatkan kualitas infrastruktur pendidikan di kawasan timur Indonesia.

Tiga madrasah yang direvitalisasi meliputi MTsS Al-Maarif 2 dan MIS Muhammadiyah 1 di Kabupaten Sorong. Selain itu, MTsS Al-Fath di Kabupaten Fakfak juga menjadi bagian dari program tersebut.

Program ini merupakan bagian dari Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) yang dijalankan pemerintah. Sehingga fasilitas pendidikan dapat segera dimanfaatkan untuk kegiatan belajar mengajar.

Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan pembangunan infrastruktur pendidikan menjadi prioritas pemerintah. Hal ini dilakukan untuk memperluas akses layanan pendidikan yang merata, termasuk di wilayah terpencil dan kawasan timur Indonesia.

“Sesuai Asta Cita Presiden Prabowo, pendidikan adalah salah satu pilar utama. Meningkatkan akses pendidikan berkualitas bagi semua anak bangsa menjadi prioritas kami,” ujarnya.

Ia menambahkan Kementerian PU akan terus melakukan renovasi dan rehabilitasi sarana pendidikan di berbagai wilayah. Upaya ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas pembelajaran secara berkelanjutan.

Pekerjaan rehabilitasi dan renovasi dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Prasarana Strategis Kementerian PU. Program ini didukung anggaran APBN sebesar Rp9,56 miliar.

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2025. Kebijakan ini mencakup percepatan pembangunan serta digitalisasi pembelajaran di berbagai jenjang pendidikan.

Berdasarkan data E-Monitoring Kementerian PU per 23 April 2026, progres fisik pembangunan telah mencapai 89,79 persen. Melalui revitalisasi ini, fasilitas pendidikan ditingkatkan untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman.

Kementerian PU menegaskan komitmennya dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia melalui infrastruktur pendidikan. Fokus ini terutama diarahkan pada wilayah yang masih membutuhkan peningkatan layanan dasar pendidikan.

Namun revitalisasi sekolah tidak hanya berkaitan dengan pembangunan fisik semata, melainkan juga kesiapan tenaga pendidik dalam memanfaatkan fasilitas baru. Karena itu, kalangan guru meminta pemerintah turut memperhatikan peningkatan kualitas pembelajaran nasional.

DPR Minta Revitalisasi Sekolah Fokus pada Wilayah 3T

Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) Unifah Rosyidi mengatakan revitalisasi sekolah sangat penting. Ia menyebut perbaikan bangunan harus mampu mendorong peningkatan kualitas belajar bagi seluruh guru maupun siswa di Indonesia.

Unifah menjelaskan bahwa ketersediaan sarana prasarana sekolah merupakan kabar gembira bagi para tenaga pendidik nasional. Menurutnya, pemanfaatan fisik gedung yang canggih wajib diikuti dengan perubahan pola pikir para guru secara mendalam.

"Pembelajaran yang berkualitas itu part and parcel, tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Kami berharap Kementerian Pendidikan dasar dan Menengah mempunyai program bagaimana mengangkat kepastian mereka itu dan mendorong mereka untuk belajar lebih baik," ujar Unifah di Jakarta, Kamis 30 April 2026.

Ia memaparkan bahwa persiapan mental tenaga pendidik menjadi kunci utama dalam menghadapi era pendidikan baru saat ini. Lebih lanjut, pergeseran orientasi dari perbaikan fisik menuju pembelajaran berkualitas tinggi merupakan hal yang patut untuk dipertimbangkan.

Unifah juga menyoroti pentingnya kepastian masa depan bagi guru Pegawai Negeri Sipil maupun guru honorer nasional. Ia mengatakan bahwa kesejahteraan serta kepastian kerja menjadi pendorong utama bagi mereka untuk terus belajar secara giat.

Di sisi lain, besarnya anggaran revitalisasi sekolah membuat pengawasan pelaksanaan program menjadi perhatian DPR. Pemerintah pun diminta memastikan pemerataan pembangunan pendidikan benar-benar menyentuh daerah tertinggal dan terpencil.

Komisi X DPR merespons target pemerintah yang ingin merevitalisasi 71.700 sekolah di Indonesia. Mereka meminta prioritas utama revitalisasi tersebut harus diberikan kepada sekolah-sekolah di wilayah 3T yang kondisinya paling memprihatinkan.

"Penambahan target menjadi 71.700 sekolah adalah langkah positif," kata Wakil Ketua Komisi X DPR, Lalu Hadrian, Minggu 15 Februari 2026. Namun, lanjut dia, pelaksanaannya harus berbasis pada pemetaan kebutuhan yang objektif dan transparan.

Politisi PKB itu mengungkapkan kesenjangan pendidikan di wilayah 3T sangat terlihat dan paling nyata terjadi. Menurut dia, banyak bangunan sekolah di wilayah 3T rusak dan tidak layak pakai.

Karena itu, pemerintah pusat perlu bersinergi dengan pemerintah daerah untuk mempercepat pendataan dan eksekusi revitalisasi. "Termasuk memastikan pengawasan yang ketat agar anggaran benar-benar tepat sasaran," ucapnya.

Lalu menjamin Komisi X DPR akan terus mengawal kebijakan dan anggaran pendidikan. "Demi program revitalisasi berjalan efektif dan berdampak langsung pada peningkatan kualitas pembelajaran," ujarnya.