PRESIDEN Amerika Serikat (AS), Donald Trump menolak proposal perdamaian yang diajukan Iran melalui mediator Pakistan pada Kamis 30 April 2026. Proposal yang memiliki 14 poin itu merupakan tanggapan terhadap rencana sembilan poin sebelumnya yang diusulkan oleh Washington.

Dalam proposal terbarunya, Iran menekankan penyelesaian konflik dalam waktu 30 hari, bukan sekadar perpanjangan gencatan senjata. Teheran mengajukan sejumlah tuntutan, termasuk jaminan tidak adanya serangan di masa depan.

Kemudian, penarikan pasukan militer AS dari kawasan sekitar Iran, pembebasan aset yang dibekukan dan pencabutan sanksi. Serta mekanisme baru pengelolaan Selat Hormuz.

Namun, dengan adanya penolakan oleh Trump terhadap proposal perdamaian Iran, akankah perang akan terus berlanjut?. Meski di sisi lain perang Iran dengan AS dan Israel turut berdampak pada ditutupnya Selat Hormuz oleh Iran, selat kritis untuk sebagian jalur pelayaran minyak dunia.

[start_page_break,title="Iran Ajukan Proposal Perdamaian 14 Poin kepada AS dengan Mediator Pakistan"][/end_page_break]

Ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat (AS) kembali memasuki babak baru setelah Teheran mengajukan proposal perdamaian terbaru berisi 14 poin. Iran mengajukan proposal itu melalui mediator Pakistan yang dikirimkan pada Kamis 30 April 2026.

Proposal 14 poin tersebut dikirim Teheran ke Pakistan pada Kamis malam, yang turut berperan dalam mendorong tercapainya gencatan senjata antara kedua pihak. Dilansir Al Jazeera mengutip kantor berita Iran, Tasnim, melaporkan dokumen ini merupakan respons atas rencana sembilan poin yang sebelumnya didukung Washington.

Meski gencatan senjata telah dimulai sejak 8 April 2026, hingga kini belum ada kesepakatan damai permanen antara kedua negara. Iran menegaskan keinginannya untuk mengakhiri perang secara menyeluruh.

Dalam proposal terbarunya, Iran menekankan penyelesaian konflik dalam waktu 30 hari, bukan sekadar perpanjangan gencatan senjata. Teheran mengajukan sejumlah tuntutan, termasuk jaminan tidak adanya serangan di masa depan.

Kemudian, penarikan pasukan militer AS dari kawasan sekitar Iran, pembebasan aset yang dibekukan dan pencabutan sanksi. Serta mekanisme baru pengelolaan Selat Hormuz.

[start_page_break,title="Trump Sebut Proposal Iran “Tidak Dapat Diterima”"][/end_page_break]

Meski Iran memberikan “sinyal” untuk mengakhiri perang secara menyeluruh, namun Presiden AS Donald Trump menolak proposal perdamaian Iran. Serta, menyebutnya tidak dapat diterima, demikian dilansir The Times of Israel yang mengutip laporan lembaga publik Israel, Kan.

“Itu tidak dapat diterima bagi saya. Saya telah mempelajarinya, saya telah mempelajari semuanya, itu tidak dapat diterima,” kata Trump kepada penyiar publik Israel, Kan.

Sebelumnya, Trump menanggapi proposal tersebut pada Sabtu 2 Mei 2026 menyatakan tengah mempelajari isi dokumen itu, namun belum yakin kesepakatan dapat dicapai. Pernyataan ini muncul sehari setelah Trump mengaku kecewa terhadap tawaran Iran sebelumnya yang disampaikan melalui mediator Pakistan, demikian dilansir Al Jazeera.

AS menuntut agar Teheran terlebih dahulu menghentikan blokade de facto di Selat Hormuz, jalur vital bagi sekitar seperlima distribusi minyak dan gas dunia. Blokade tersebut diberlakukan Iran sebagai respons atas serangan militer AS dan Israel pada 28 Februari.

Di sisi lain, langkah Washington yang mempertahankan blokade terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran. Meski, dalam situasi gencatan senjata, turut memperkeruh situasi dan meningkatkan ketegangan di kawasan.

Wakil Menteri Luar Negeri Iran, Kazem Gharibabadi, menegaskan langkah selanjutnya kini berada di tangan AS. “Sekarang bola berada di tangan AS untuk memilih jalur diplomasi atau melanjutkan pendekatan konfrontatif,” ujarnya dikutip media pemerintah Iran, IRIB.

Media Iran mengatakan proposal 14 poin Teheran mencakup penarikan pasukan militer AS dari daerah terdekat, pencabutan blokade, dan pelepasan aset yang dibekukan. Kemudian, pembayaran kompensasi, pencabutan sanksi, pengakhiran perang di semua front, termasuk Lebanon, dan pembentukan mekanisme kontrol baru untuk selat tersebut.

Iran telah memblokir hampir semua pengiriman dari Teluk selain kapal-kapalnya sendiri selama lebih dari dua bulan. Bulan lalu, AS memberlakukan blokade sendiri terhadap kapal-kapal dari pelabuhan Iran, demikian dilansir CNBC.

[start_page_break,title="Di Tengah Gencatan Senjata Iran Kendalikan Penuh Selat Hormuz"][/end_page_break]

Sementara, situasi di Selat Hormuz juga masih memanas dengan adanya aksi saling serang, penangkapan, serta pencegatan kapal oleh kedua pihak. Hal ini menunjukkan meskipun secara formal terdapat gencatan senjata, konflik di laut masih terus berlangsung dan berpotensi memicu eskalasi lebih lanjut.

Di sisi lain, kapal-kapal yang melanggar proses pengelolaan Selat Hormuz yang diberlakukan oleh Teheran akan dihentikan secara paksa. Kata Juru Bicara Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC), Sardar Mohebbi, demikian dilansir Al Jazeera.

“Tidak ada perubahan dalam proses pengelolaan Selat Hormuz. Setiap pergerakan maritim kapal sipil dan komersial yang mematuhi protokol transit yang dikeluarkan oleh Angkatan Laut IRGC dan berlangsung melalui rute yang ditentukan secara terkoordinasi akan aman dan lancar,” katanya.

“Pergerakan maritim lainnya yang bertentangan dengan prinsip-prinsip yang diumumkan oleh Angkatan Laut IRGC akan menghadapi risiko serius. Kapal-kapal yang melanggar akan dihentikan secara paksa.”

Dalam pernyataan yang dimuat oleh kantor berita Fars, Mohebbi menekankan, agar perusahaan pelayaran dan Asuransi transportasi memperhatikan pengumuman tersebut. “Sangat penting bagi semua perusahaan pelayaran dan perusahaan asuransi transportasi untuk memperhatikan pengumuman IRGC,” ujar Mohebbi menambahkan.

[start_page_break,title="Pembatasan Akses di Selat Hormuz, Sekjen PBB Sebut Potensi Lonjakan Kemiskinan dan Kelaparan"][/end_page_break]

Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres memperingatkan, krisis yang meningkat di Selat Hormuz dapat mendorong puluhan juta orang ke dalam kemiskinan. Kemudian, memicu lonjakan kelaparan global, dan bahkan menjerumuskan dunia ke dalam resesi.

Ia mengecam pembatasan jalur bebas melalui titik rawan penting tersebut yang menghambat pengiriman minyak, gas, pupuk, dan komoditas penting lainnya dan mencekik ekonomi global. Dengan menjabarkan tiga kemungkinan skenario, ia mengatakan bahkan jika pembatasan pengiriman dan perdagangan dicabut segera, rantai pasokan akan membutuhkan waktu berbulan-bulan untuk pulih.

Serta, memprediksikan akan terjadi pertumbuhan global turun dari 3,4 menjadi 3,1 persen, inflasi naik menjadi 4,4 persen, dan perdagangan melambat tajam. "Dan dunia yang masih terguncang akibat guncangan pandemi dan perang di Ukraina akan mengalami kesulitan ekonomi lebih lanjut. Ini adalah skenario terbaik," kata Sekjen PBB pada Kamis 30 April 2026.

Guterres menyoroti upaya diplomatik yang sedang dilakukan oleh kepala Layanan Proyek PBB (UNOPS) yang memimpin Gugus Tugas PBB di selat tersebut. Yaitu, untuk menyediakan koridor kemanusiaan yang memungkinkan.

Kepala organisasi maritim PBB, IMO, juga sedang mengembangkan kerangka kerja untuk mengevakuasi kapal dan pelaut jika jalur pelayaran yang aman dapat dijamin. Jika gangguan yang timbul dari serangan dan ancaman Iran serta blokade AS terhadap pelabuhan Iran berlanjut hingga pertengahan tahun, konsekuensinya akan semakin parah.

“Tiga puluh dua juta orang terjerumus ke dalam kemiskinan, pupuk menipis dan hasil panen menurun, 45 juta orang lagi menghadapi kelaparan ekstrem. Dan, kemajuan pembangunan yang telah diraih dengan susah payah berbalik dalam semalam,” ujarnya dalam pertemuan dengan para koresponden di Markas Besar PBB, New York, AS.

Menurutnya, dalam skenario terburuk, gangguan parah berlanjut hingga akhir tahun, dunia menghadapi momok resesi global. Diperparah dengan dampak dramatis pada masyarakat, ekonomi, dan stabilitas politik dan sosial.

“Konsekuensi ini bukan kumulatif, konsekuensinya bersifat eksponensial. Bahwa, semakin lama jalur vital ini tersumbat, semakin sulit untuk memperbaiki kerusakannya,” kata Sekjen PBB.

“Pesan saya kepada semua pihak jelas: Hak dan kebebasan navigasi harus segera dipulihkan... Bukalah Selat (Hormuz-red), biarkan semua kapal lewat. Biarkan ekonomi global bernapas kembali.”

[start_page_break,title="Gencatan Senjata Iran-AS, Indonesia Evakuasi 2.999 WNI"][/end_page_break]

Situasi di kawasan Timur Tengah khususnya negara-negara Teluk, dilaporkan berangsur stabil hingga akhir April seiring dengan gencatan senjata Iran-AS. Pemerintah Indonesia melalui Kemlu terus memantau perkembangan dan memastikan keselamatan warga negara Indonesia (WNI) di wilayah tersebut.

“Per 29 April kemarin, situasi di Timur Tengah khususnya di negara-negara Teluk, Bahrain, Kuwait, Qatar, Arab Saudi dan Uni Emirat Arab terpantau berangsur stabil dan kondusif. Tidak terdapat laporan serangan rudal atau drone dalam beberapa hari terakhir,” ujar Direktur Pelindungan WNI Kemlu RI, Heni Hamidah dalam konferensi pers, Kamis 30 April 2026 di Ruang Palapa, Kemlu RI, Jakarta.

Heni menambahkan bahwa aktivitas publik mulai kembali normal, termasuk operasional ruang udara di sebagian besar wilayah. “Aktivitas publik termasuk mayoritas ruang udara di Timur Tengah berangsur normal, sudah dibuka,” ucapnya menambahkan.

“Sehingga saat ini tercatat hanya Bandara Manama di Bahrain dan Baghdad di Irak yang masih tertutup untuk penerbangan.”

Meski kondisi membaik, Kemlu tetap mengimbau WNI agar meningkatkan kewaspadaan. Serta, WNI diimbau untuk berkomunikasi secara intensif dengan perwakilan terdekat.

“Dan per 29 April 2026 ini juga sudah tidak ada lagi WNI yang stranded (terlantar-red). Sejumlah 2.999 WNI telah difasilitasi baik untuk evakuasi maupun repatriasi mandiri termasuk korban TNI dari Unifil,” kata Direktur Pelindungan WNI Kemlu RI.

Sementara, pemerintah Indonesia telah melakukan evakuasi WNI di Iran dalam tiga tahap. “Dan yang terakhir itu 13 orang WNI telah tiba di tanah air pada tanggal 21 April lalu,” katanya.

[start_page_break,title="Pakar Internasional: Perundingan Perdamaian Iran-AS Perlu Libatkan Pengamat"][/end_page_break]

Dunia menantikan dihentikannya perang antara Iran dengan AS dan Israel yang telah berlangsung lebih dari dua bulan. Ditolaknya proposal perdamaian Iran oleh AS seakan memberikan sinyal lampu merah untuk tercapainya perdamaian tersebut.

Meski demikian, pakar Hubungan Internasional dari President University, Teuku Rezasyah menilai, perundingan damai dengan mediator Pakistan masih berpeluang terjadi. Namun, ia menilai kali ini Pakistan perlu melibatkan pengamat selama proses perundingan perdamaian berlangsung.

“Ini kan berpotensi menjadi perang regional dan kalau sudah bicara perang regional, kita akan ketakutan, karena pihak-pihak yang terlibat itu memiliki jaringan-jaringan global. Untuk itu harus ada dukungan dari organisasi-organisasi internasional yang lain,” ujar Reza saat dihubungi RRI, Senin 4 Mei 2026, malam.

Menurut Reza, para pengamat itu bisa saja dari Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), Liga Arab, Gerakan Non Blok (GNB) hingga PBB. Selain, kesepakatan untuk melibatkan pengamat di dalam perundingan harus mendapatkan persetujuan dari Iran dan AS terlebih dahulu.

“Itu kan perlu konsultasi antara PBB dengan Pakistan, jangan sampai nanti sudah bagus pada tahapan awal dan tengah-tengah tiba-tiba di blokir lagi di tahapan akhir. Persis seperti yang disuruh oleh AS pada saat perjanjian Joint Comprehensive Plan of Action tahun 2018 silam, juga pada saat perang 2 minggu tahun lalu,” ujarnya menekankan.

Reza menyebut, dengan melibatkan pengamat yang merupakan representasi dari organisasi internasional diyakini akan mengedepankan sisi diplomasi. “Nanti ujung-ujungnya siapa yang kuat diplomasi, akan mengatakan saya yang mengupayakan perdamaian,” kata Reza optimistis.