Ketegangan Geopolitik dan Risiko Pasokan Energi

DUNIA memasuki tahun 2026 dengan satu kekhawatiran besar yang kembali menguat, yakni krisis energi global. Di tengah ketegangan geopolitik yang belum mereda, pasokan minyak dan gas dunia menghadapi tekanan serius.

Tekanan tersebut dapat berpotensi memicu lonjakan harga energi dan memperburuk inflasi global. Dana Moneter Internasional (IMF) memperingatkan bahwa ketidakpastian geopolitik dapat menjadi pemicu utama gangguan ekonomi global yang lebih luas, dikutip dari BBC News.

Selain itu, IMF, bersama Badan Energi Internasional (IEA) dan Bank Dunia juga mengeluarkan peringatan bersama mengenai harga energi yang tinggi dalam waktu yang berkepanjangan. Mereka menyebut harga bahan bakar dan pupuk diperkirakan tetap tinggi dalam jangka waktu panjang, dilansir dari Anadolu, Rabu 29 April 2026.

Ketiga lembaga tersebut menyebut gangguan rantai pasok dan kerusakan infrastruktur akibat perang di Timur Tengah sebagai faktor utama. Faktor-faktor tersebut memperlambat pemulihan ekonomi global.

Dalam pernyataan bersama, mereka menilai dampak konflik bersifat global, signifikan, dan tidak merata. Negara pengimpor energi serta negara berpendapatan rendah menjadi pihak paling terdampak.

Dampak lanjutan diperkirakan akan merambat ke berbagai sektor, termasuk energi, pangan, serta pariwisata. Dalam pernyataan tersebut, lembaga-lembaga internasional itu menegaskan komitmen untuk terus memantau perkembangan.

Harga dan Permintaan Energi Global yang Terus Meningkat

Salah satu faktor utama yang mendorong kekhawatiran krisis energi adalah meningkatnya ketegangan di wilayah-wilayah penghasil minyak utama dunia, terutama di Timur Tengah. Kawasan ini masih menjadi pusat vital bagi distribusi energi global melalui jalur pelayaran strategis.

Saat ini, Selat Hormuz masih terganggu akibat konflik yang masih berlangsung antara Amerika Serikat dan Iran. Gangguan ini telah berlangsung hampir dua bulan dan belum menunjukkan tanda-tanda akan segera berakhir.

Selat Hormuz, yang sebelumnya menjadi jalur vital bagi sekitar 20 persen perdagangan minyak dunia, kini berubah menjadi salah satu titik paling sensitif dalam konflik tersebut. Jalur ini bahkan digunakan sebagai alat tawar-menawar dalam proses negosiasi damai yang masih tidak stabil.

Melansir dari CNBC, blokade di kawasan tersebut telah mendorong kenaikan harga energi global secara signifikan. Selain itu, blokade tersebut juga menyoroti betapa rentannya sistem energi dunia terhadap gangguan di titik-titik sempit atau chokepoints, seperti Selat Hormuz, Terusan Suez, dan Terusan Panama.

Direktur IEA menyebut dunia terlalu lama bergantung pada jalur-jalur sempit tersebut. Ia juga menilai bahwa gangguan kecil di kawasan strategis dapat mengguncang ekonomi global.

Sebelum perang, sekitar 20 juta barel minyak per hari melewati selat tersebut. Kapasitas alternatif yang ada saat ini dinilai belum memadai untuk menggantikan peran Hormuz secara penuh.

Dampak Langsung terhadap Ekonomi Global

Di sisi lain, permintaan energi global terus mengalami peningkatan seiring pemulihan ekonomi dunia dan pertumbuhan industri di negara-negara berkembang. IEA mencatat bahwa konsumsi energi global belum menunjukkan tanda-tanda perlambatan signifikan, terutama dari sektor transportasi dan industri berat.

Namun, peningkatan permintaan ini tidak diimbangi dengan pertumbuhan produksi yang stabil. Ketidakseimbangan ini menjadi salah satu faktor utama yang menekan pasar energi global, sebagaimana dilaporkan Al Jazeera.

Bank Dunia memperkirakan harga energi global akan naik sekitar 24 persen pada tahun ini akibat perang Iran yang memicu gangguan besar pada rantai pasokan global. Dalam laporan Commodity Markets Outlook, Bank Dunia menyebut lonjakan ini sebagai kenaikan harga energi paling signifikan sejak krisis Ukraina pada 2022.

Kondisi tersebut berpotensi memperkuat tekanan inflasi global dan paling berdampak pada negara-negara berkembang. Secara lebih luas, harga komoditas global diperkirakan naik sekitar 16 persen pada 2026, dengan energi dan pupuk menjadi pendorong utama, dilansir dari Euro News.

Selama krisis, produksi minyak global dilaporkan turun lebih dari 10 juta barel per hari, menjadikannya salah satu gangguan pasokan terbesar dalam sejarah. Meski demikian, harga sempat menurun dari puncaknya.

Namun, Bank Dunia mencatat bahwa kerusakan infrastruktur dan hambatan pengiriman di Selat Hormuz masih menjaga harga energi tetap tinggi. Kondisi ini bahkan membalik tren penurunan harga komoditas sebelumnya dan mendorong ekonomi global ke arah stagflasi.

Kondisi tersebut membuat bank sentral semakin sulit mengelola suku bunga. Selat Hormuz sendiri hampir mengalami penghentian total lalu lintas selama konflik, memperparah krisis energi global.

Di tengah situasi ini, harga minyak Brent diperkirakan rata-rata mencapai $86 (Rp1,4 juta) per barel pada 2026, naik tajam dari tahun sebelumnya. Sementara itu, minyak WTI dan Brent sempat mencapai level tertinggi dalam beberapa minggu terakhir.

Ketidakpastian pasokan ini membuat pasar minyak semakin volatil dan berdampak pada pasar energi lainnya. IMF bahkan menurunkan proyeksi pertumbuhan global 2026 menjadi 3,1 persen dan menaikkan proyeksi inflasi global menjadi 4,4 persen.

Jika krisis berlanjut, pertumbuhan global bisa turun hingga 2 persen. Bank Dunia juga menyoroti bahwa volatilitas geopolitik membuat harga minyak lebih tidak stabil dan memberikan dampak lanjutan ke gas alam serta pupuk.

Efek berantai ini diperkirakan akan terus terasa, bahkan jika konflik di Timur Tengah mereda dalam waktu dekat. Hal tersebut karena tekanan inflasi diprediksi masih berlanjut hingga tahun depan.

Dampak terhadap Negara Berkembang

Kenaikan harga energi memiliki efek berantai terhadap perekonomian dunia. Harga minyak mentah yang lebih tinggi mendorong kenaikan biaya transportasi, produksi, hingga distribusi barang dan jasa.

Reuters mencatat bahwa tekanan inflasi akibat energi menjadi salah satu tantangan utama bank sentral di berbagai negara. Kondisi ini memaksa banyak pemerintah untuk menyesuaikan kebijakan fiskal dan moneter guna menjaga stabilitas ekonomi.

IMF memperingatkan bahwa perang di Timur Tengah berpotensi memperlambat pertumbuhan ekonomi global. Selain itu, perang tersebut akan meningkatkan inflasi dan risiko resesi, dilansir dari New York Times.

Konflik ini dinilai telah mengganggu stabilitas ekonomi dunia. Sebelumnya, ekonomi global relatif mampu bertahan dari pandemi serta perang antara Rusia dan Ukraina.

Dalam laporan World Economic Outlook, IMF menurunkan proyeksi pertumbuhan global menjadi 3,1 persen tahun ini. Kepala ekonom IMF, Pierre-Olivier Gourinchas, menyebut prospek ekonomi global memburuk akibat meningkatnya ketidakpastian dan gejolak harga energi.

IMF juga memaparkan sejumlah skenario dampak ekonomi, dalam skenario terburuk, pertumbuhan global dapat turun hingga 2 persen. Selain penurunan pertumbuhan global, inflasi juga diperkirakan dapat mencapai 6 persen.

Sementara itu, Direktur Pelaksana IMF, Kristalina Georgieva memperingatkan bahwa perang Iran akan meninggalkan dampak permanen pada ekonomi global. Ia menegaskan kondisi ini tetap terjadi meskipun kesepakatan damai berhasil dicapai.

Ia menyatakan pertumbuhan global diperkirakan melambat akibat efek “luka” ekonomi yang terjadi sejak konflik dimulai. Georgieva menegaskan tidak akan ada kembali secara cepat ke kondisi ekonomi sebelum perang.

IMF menyebut semua skenario dalam proyeksi terbarunya menunjukkan penurunan standar hidup secara permanen. Menurut Georgieva, ekonomi dunia sebenarnya memasuki konflik dengan momentum kuat dari investasi teknologi dan kondisi pasar keuangan yang mendukung.

Namun kerusakan infrastruktur, gangguan rantai pasokan, serta menurunnya kepercayaan investor diperkirakan akan menekan pertumbuhan. Ia juga menyoroti ketidakpastian pemulihan produksi minyak dan gas serta gangguan pada jalur pelayaran dan transportasi udara regional.

Upaya Mitigasi dan Transisi Energi

Negara-negara berkembang menjadi pihak yang paling rentan terhadap krisis energi global. Ketergantungan pada impor energi membuat banyak negara harus mengalokasikan anggaran besar untuk subsidi bahan bakar.

Akibatnya, ruang fiskal menjadi semakin sempit, sementara tekanan inflasi domestik meningkat. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan memperlemah daya beli masyarakat.

IMF memperingatkan negara pengimpor minyak, negara miskin, dan negara kepulauan kecil akan paling terdampak. Pemerintah di seluruh dunia diminta menghindari kebijakan sepihak seperti pembatasan ekspor atau kontrol harga yang dapat memperburuk kondisi global.

IMF juga memperkirakan sedikitnya 12 negara akan mengajukan pinjaman baru untuk menghadapi dampak perang di Timur Tengah. Pinjaman tersebut dibutuhkan untuk mengatasi lonjakan harga energi global serta gangguan rantai pasok yang semakin meluas, dilansir dari Reuters.

IMF memperkirakan kebutuhan bantuan global dapat mencapai 20 hingga 50 miliar dolar AS (Rp342,8 – Rp857,1 triliun). Bantuan tersebut dapat berupa pinjaman baru maupun penambahan program pembiayaan yang sudah ada.

Namun lembaga tersebut belum menyebut negara mana saja yang telah mengajukan permintaan, meskipun jumlahnya diperkirakan akan terus bertambah. Georgieva juga menyoroti bahwa negara-negara Asia menjadi pihak yang paling terdampak.

Hal tersebut karena ketergantungan mereka pada pasokan energi dan bahan baku dari kawasan Teluk. Berbagai pemerintah di Asia mulai menerapkan langkah penghematan energi, seperti kerja dari rumah dan pemangkasan minggu kerja.

Meski kehidupan sehari-hari belum berubah drastis, warga di berbagai negara Asia mulai merasakan kecemasan ekonomi. IMF memperingatkan bahwa kondisi ini dapat terus menekan ekonomi global dalam beberapa waktu ke depan.

Tantangan Transisi Energi Global

Situasi perang saat ini mendorong negara-negara Teluk untuk lebih serius mencari jalur ekspor di luar Selat Hormuz. Meski demikian, negara-negara Teluk masih menghadapi tantangan besar karena ketergantungan mereka terhadap jalur tersebut belum sepenuhnya dapat digantikan.

Arab Saudi dan Uni Emirat Arab memang memiliki pipa bypass, tetapi kapasitasnya masih jauh di bawah volume minyak yang biasanya melewati Hormuz. Pembangunan rute alternatif juga membutuhkan investasi besar, waktu panjang, serta kerja sama lintas negara.

Namun, beberapa negara mulai mengambil langkah darurat, seperti Irak yang kembali membuka pipa ke Turki, serta mempertimbangkan rute baru ke Oman, Yordania, dan Mesir. Namun, proyek-proyek tersebut masih dalam tahap awal dan menghadapi banyak hambatan.

Sementara itu, Iran memiliki terminal Jask sebagai jalur alternatif di luar Selat Hormuz. Namun, fasilitas tersebut belum beroperasi secara optimal sebagai jalur ekspor utama.

Selain itu, banyak negara mulai mempercepat upaya diversifikasi sumber energi. Investasi pada energi terbarukan seperti tenaga surya dan angin terus ditingkatkan untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil.

Seperti di Eropa, permintaan panel surya atap melonjak sejak pecahnya konflik di Iran. Kenaikan harga energi mendorong banyak pihak mencari alternatif energi yang lebih murah dan stabil.

Energi surya menjadi salah satu solusi utama, permintaan dari pemilik rumah meningkat lebih dari dua kali lipat sejak akhir Februari. Distributor dan perusahaan utilitas di Jerman, Inggris, dan Belanda melaporkan peningkatan signifikan.

Beberapa negara juga memperkuat cadangan energi strategis sebagai langkah antisipasi terhadap potensi gangguan pasokan. Namun, para analis menilai bahwa transisi energi global masih membutuhkan waktu panjang dan tidak dapat mengatasi kebutuhan jangka pendek secara instan.

Meskipun agenda transisi energi semakin kuat di tingkat global, realitas menunjukkan bahwa minyak dan gas masih menjadi tulang punggung utama sistem energi dunia. Infrastruktur energi terbarukan belum sepenuhnya mampu menggantikan kebutuhan energi fosil dalam skala besar.

IEA menegaskan bahwa dunia masih berada dalam fase transisi, bukan substitusi penuh. Artinya, ketergantungan terhadap energi fosil masih akan berlangsung dalam beberapa dekade ke depan.