Pakistan Umumkan Mediasi Iran-AS pada 11 dan12 April di Islamabad

KEHADIRAN Pakistan sebagai mediator pembicaraan damai Iran dan Amerika Serikat (AS) pada 11–12 April 2026, merupakan hal yang tidak diprediksi sebelumnya. Komitmen menjadi mediator pembicaraan yang berlangsung di Islamabad itu bahkan berhasil mendatangkan perwakilan Iran dan AS.

Delegasi AS dipimpin Wapres JD Vance, dan delegasi Iran dipimpin oleh Ketua Parlemen Mohammad Bagher Ghalibaf. Pertemuan membahas bagaimana memajukan gencatan senjata yang sudah terancam oleh perbedaan pendapat mendalam dan serangan berkelanjutan Israel terhadap Hizbullah Lebanon.

Sayangnya, pertemuan yang dinamai 'Islamabad Talks 2026' berlangsung selama 21 jam itu gagal mencapai kesepakatan damai oleh kedua pihak. Meski demikian, Pakistan menyatakan memiliki komitmen untuk terlibat dalam upaya perdamaian selanjutnya.

Namun, yang menjadi sorotan dunia saat ini adalah keteguhan Pakistan untuk terlibat aktif dalam upaya tercapainya perdamaian atas perang yang dimulai pada 28 Februari 2026 ini. Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif bahkan telah memulai perjalanan empat hari ke tiga negara, termasuk Arab Saudi, Qatar, dan Turki pada 15–18 April 2026.

'Islamabad Talks 2026' Berhasil Datangkan Delegasi Iran dan AS

Pelaksanaan “Islamabad Talks 2026” diumumkan Perdana Menteri Shehbaz Sharif pada Selasa 7 April 2026. Di dalam unggahan X, Sharif turut menyebut, ia telah mengundang delegasi Iran dan AS untuk bertemu di Islamabad pada Jumat 10 April 2026.

Sebelumnya di hari yang sama, Presiden Amerika Serikat (AS) mengumumkan gencatan senjata selama dua pekan dalam perang dengan Iran. Pengumuman Trump pada Selasa malam itu terjadi setelah upaya mediasi oleh kepala militer Pakistan, Marsekal Lapangan Asim Munir, dan Perdana Menteri Shehbaz Sharif.

Dalam sebuah pernyataan Teheran akan menghentikan serangan balasan dan menyediakan jalur aman melalui jalur air tersebut, jika serangan terhadapnya berhenti. Kata Menlu Iran, Abbas Araqchi dilansir Reuters.

Delegasi AS dipimpin Wapres JD Vance, dan delegasi Iran dipimpin oleh Ketua Parlemen Mohammad Bagher Ghalibaf. Pertemuan ini sekaligus merupakan pertemuan langsung pertama antara AS dan Iran lebih dari satu dekade dan diskusi tingkat tertinggi sejak Revolusi Islam 1979.

Pembicaraan Damai Iran-AS Gagal Capai Kesepakatan

Pakistan berhasil melakukan apa yang tidak bisa dilakukan negara lain dengan memanfaatkan geografi, agama, dan hubungan regional. Negara ini memiliki hubungan dekat dengan negara-negara Teluk, termasuk Arab Saudi dan Qatar.

Pakistan berbagi perbatasan yang panjang dan sensitif dengan Iran, pelabuhannya terletak dekat dengan salah satu titik rawan energi paling penting di dunia, yaitu Selat Hormuz. Serta, hubungannya dengan Tiongkok menambah lapisan relevansi strategis lainnya.

Tidak seperti beberapa mediator lain di kawasan ini, Pakistan tidak menjadi tuan rumah pangkalan militer AS. Namun, kepala angkatan daratnya yang berpengaruh, Asim Munir, adalah "marsekal lapangan favorit" Donald Trump.

Pertemuan tertutup untuk publik dengan pengamanan ekstra ketat pembicaraan damai Iran dan AS itu berlangsung pada 11–12 April 2026 di Serena Hotel, Islamabad. Pakistan turut menyiagakan sekitar 10.000 pasukan pengamanan selama “Islamabad Talks 2026” berlangsung.

Adapun delegasi AS dipimpin Wapres JD Vance, Utusan khusus Steve Witkoff dan penasihat presiden Jared Kushner. Kemudian, bersama dengan hampir 300 anggota, termasuk Penasihat Keamanan Nasional, Andrew Baker.

Sedangkan, di dalam pertemuan ini delegasi Iran dipimpin oleh Ketua Parlemen Mohammad Bagher Ghalibaf. Serta, Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi dengan total delegasi sekitar 70 anggota.

Pakistan Serukan Iran-AS Tetap Terapkan Gencatan Senjata

Pembicaraan damai oleh Iran dan AS yang berlangsung selama 21 jam gagal mencapai kesepakatan di Islamabad. Wakil Presiden yang merupakan kepala delegasi AS, JD Vance menyebut, Iran menolak menerima persyaratan AS di dalam pembicaraan.

Vance mengatakan Iran memilih untuk tidak menerima persyaratan AS, dalam keterangan yang disampaikan beberapa saat sebelum meninggalkan Islamabad, Minggu 12 April 2026. Wapres Vance menambahkan bahwa AS perlu melihat komitmen mendasar dari Teheran untuk tidak mengembangkan senjata nuklir.

Sementara, Juru Bicara Kemlu Iran mengatakan pembicaraan tersebut dilakukan dalam suasana ketidakpercayaan. "Wajar jika kita tidak mengharapkan untuk mencapai kesepakatan hanya dalam satu sesi," kata juru bicara tersebut seperti dikutip oleh media Iran dilansir Reuters.

Selain, Iran membantah klaim AS bahwa dua kapalnya melintasi Selat Hormuz. Serta, memperingatkan bahwa setiap upaya kapal militer untuk melewati jalur air tersebut akan disambut dengan tanggapan yang keras.

Pakistan Serukan Iran-AS Tetap Terapkan Gencatan Senjata

Pakistan sebagai mediator pertemuan 'Islamabad Talks 2026' mendorong kedua pihak untuk terus melanjutkan gencatan senjata yang disepakati pada 7 April 2026. Kata Wakil Perdana Menteri sekaligus Menlu Pakistan, Mohammad Ishaq Dar, Minggu 12 April 2026.

“Kami berharap kedua belah pihak terus melanjutkan semangat positif untuk mencapai perdamaian dan kemakmuran yang langgeng bagi seluruh kawasan dan sekitarnya. Sangat penting bagi para pihak untuk terus menjunjung tinggi komitmen mereka terhadap gencatan senjata,” ujar Ishaq Dar dalam pernyataan resmi yang diunggah di akun media Instagram beberapa saat setelah pembicaraan Iran dan AS selesai pada Minggu 12 April 2026, pagi.

Pakistan akan terus memainkan peran dalam memfasilitasi keterlibatan dialog antara Iran dan AS, meskipun pembicaraan kali ini gagal mencapai kesepakatan. “Pakistan telah dan akan terus memainkan perannya untuk memfasilitasi keterlibatan dan dialog antara Iran dan AS di masa mendatang,” ucapnya menegaskan.

Secara khusus Ishaq Dar menyebut Pakistan memberikan apresiasi kepada Iran dan AS, yang telah menanggapi seruan gencatan senjata segera oleh PM Shehbaz Sharif. Serta, kedua perwakilan negara juga menerima undangan PM Sharif untuk mengadakan pembicaraan perdamaian di Islamabad.

Sementara, Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif telah memulai perjalanan empat hari ke tiga negara, termasuk Arab Saudi, Qatar, dan Turki pada 15–18 April 202. Selain untuk menghadiri “Antalya Diplomacy Forum ke-5” di Turki, ia juga akan menggelar pertemuan di Arab Saudi dan Qatar untuk membicarakan situasi keamanan dan perdamaian kawasan.

Hal ini terjadi ketika Pakistan bersiap untuk kemungkinan putaran kedua pembicaraan AS-Iran di Islamabad. Presiden Trump mengatakan kepada seorang reporter New York Post, Selasa, 14 April 2026, bahwa "sesuatu mungkin akan terjadi" di Islamabad selama "dua hari ke depan".

Jika Pembicaraan Kedua Gagal, Siapa Dinilai Cocok Gantikan Pakistan?

Keberhasilan Pakistan sebagai mediator pembicaraan damai Iran dan AS di Islamabad, disebut sebagai satu-satunya negara yang memiliki kekuatan mempertemukan kedua pihak. Kata pakar kebijakan, penulis dan jurnalis Pakistan, Nasim Zehra saat menghadiri “Middle Powers Conference 2026” secara daring, Selasa 14 April 2026 di Jakarta.

Nasim mengungkapkan, upaya Pakistan tersebut juga didukung oleh negara-negara adidaya seperti Tiongkok maupun AS serta Iran itu sendiri. Sehingga, upaya Pakistan sebagai negara “Kekuatan Menengah” didukung oleh negara-negara kekuatan global.

“Persiapan menuju Islamabad melibatkan sekitar 12 hingga 10 atau 14 hari sebelum pertemuan tersebut, ada keterlibatan aktif antara Pakistan dengan Iran, Pakistan dengan AS dan saya rasa ada panggilan telepon setiap hari ke Washington, ke Iran,” ujarnya.

“Pada saat itu, Tiongkok juga ikut terlibat, kunjungan menteri luar negeri Pakistan ke Tiongkok dan dukungan aktif Tiongkok terhadap Pakistan yang memimpin inisiatif diplomatik tersebut. Jadi, jelas dan menarik untuk melihat bahwa kekuatan menengah memainkan peran, tetapi kekuatan global utama juga berperan.”

Pakar: Indonesia Perlu Belajar dari Pakistan soal Iran

Iran dan AS setuju dimediasi oleh Pakistan dalam pembicaraan damai di Islamabad, dikarenakan negara itu dinilai tidak memiliki masalah dengan Iran maupun AS. Kata Pakar Hubungan Internasional dari President University, Teuku Rezasyah kepada RRI.

Sehingga, menurutnya apabila pembicaraan damai tahap kedua kembali gagal mencapai kesepakatan dengan Pakistan sebagai mediator. Maka, penting untuk memilih pihak selanjutnya yang berpeluang sebagai mediator memiliki nilai yang sama seperti Pakistan.

Rezasyah menyebut, Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dan Gerakan Non Blok (GNB), dinilai tepat untuk menjadi mediator selanjutnya. Ia menambahkan, bahkan tidak menutup kemungkinan akan memberikan kesempatan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk turut berperan.

“Nanti OKI menunjuk salah satu negara (anggota) bersama Sekjen, kemudian GNB juga menunjuk satu negara bersama Sekjen. Sehingga dengan demikian, Pak Prabowo didukung oleh GNB dan OKI, kan beliau berdiri di depan juga,” ujar Rezasyah.

Rezasyah menganggap, Presiden Prabowo jika dipilih OKI maupun GNB dapat berperan sebagai mediator. Ia menyebut, Presiden RI itu sebagai figur tepat untuk menjadi mediator pembicaraan damai Iran dan AS.

“Semoga Pak Prabowo bisa mengajukan diri, hanya saja apakah diterima oleh Iran dan diterima oleh AS. Karena, saya tidak melihat tokoh-tokoh dari OKI atau GNB yang punya karisma seperti beliau, yang punya energi seperti beliau,” ucapnya menambahkan.

Rezasyah mengungkapkan, OKI dan GNB bisa berperan sebagai mediator untuk tercapainya perdamaian antara Iran dan AS dikarenakan hal itu pernah terjadi. Bahkan, Indonesia juga menjadi bagian di dalam proses mendamaikan.

“Dua-dua organisasi seperti itu internasional, pernah (mediator perdamaian-red). Dulu waktu Indonesia mendamaikan Filipina Selatan, kita pakai jalur OKI dan GNB,” katanya menekankan.

Sejarah mencatat OKI berperan aktif sebagai mediator dan fasilitator dalam perdamaian di Filipina Selatan. Khususnya, antara pemerintah Filipina dan kelompok Muslim Moro (MNLF) sejak awal 1990-an.

OKI mendorong dialog damai, sebagai upaya perdamaian di Filipina Selatan. Sementara Indonesia sebagai anggota OKI dan GNB bertindak sebagai mediator utama, memfasilitasi perundingan yang menghasilkan kesepakatan damai.

Pendiri The Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI), Dino Patti Djalal menilai, Indonesia perlu belajar dari Pakistan terkait perang Iran dengan AS dan Israel. Menurutnya, terlebih Pakistan bisa memainkan peran penting sebagai mediator pembicaraan damai antara delegasi Iran dan AS pada 11–12 April 2026 di Islamabad.

“Tadi kita mendengar penjelasan dari Pakistan (panelis-red), menjelaskan kenapa Pakistan bisa memainkan peran yang penting, karena Pakistan mengambil posisi yang berprinsip. Jadi dia (Pakistan-red) mengecam serangan Amerika terhadap Iran, yang memang melanggar hukum internasional,” kata Dino saat ditemui di sela-sela pelaksanaan “Middle Powers Conference 2026”, Selasa 14 April 2026 di Jakarta.

Dino menambahkan, penting bagi Indonesia sebagai salah satu negara “kekuatan menegah” untuk belajar dari Pakistan, tentang membela sesuatu yang menjadi prinsip. Ia menyebut, hal itu perlu diikuti dengan keberanian memberikan kritik terhadap seseorang maupun sebuah negara.

“Termasuk AS, itu harus kita lakukan juga, yang kita lihat Pakistan dekatnya seperti apa dengan Amerika? dekat sekali, secara strategis, secara militer, ekonomi dan lain sebagainya. Tapi mereka tidak sungkan untuk mengkritik Amerika Serikat untuk hal yang mereka lakukan, mereka anggap sebagai pelanggaran,” ujar Dino dalam konferensi yang menghadirkan para panelis internasional ini.

Secara khusus Dino juga mendorong, agar seluruh pihak di dalam negeri melakukan berbagai persiapan atas berbagai dampak yang berpeluang ditimbulkan. Yaitu, dari perang antara Iran dengan AS dan Israel yang tak kunjung reda sejak 28 Februari 2026.

“Ya itu harus karena semua negara sekarang bersiap-siap, terutama harga minyak dan supply minyak. Jadi bukan harga minyak saja, harga dan supply minyak. Kita kita harus melakukan diplomasi dengan lihai, tapi ke dalam negeri transisi ke energi hijau sebagai contoh,” ucapnya.