PEMERINTAH mendorong percepatan program perumahan nasional sebagai langkah menghadirkan hunian layak bagi masyarakat luas. Kebijakan ini menjadi bagian penting dalam mengatasi ketimpangan sosial sekaligus meningkatkan kualitas hidup khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo menilai program perumahan harus menjangkau masyarakat berpenghasilan rendah secara merata. Ia menyebut penyediaan hunian layak merupakan wujud konkret pelaksanaan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

“Ini bukan hanya untuk menanggapi atau menjawab tantangan ketidakadilan sosial di Indonesia ini. Karena ada kesan yang dapat perumahan ini kelas menengah ke atas, tapi sesungguhnya yang membutuhkan yang di bawah" kata Hashim saat menyampaikan sambutannya saat pencanangan pembangunan hunian mendukung program tiga juta rumah di Stasiun Manggarai Jakarta, Senin 16 Maret 2026.

Ia juga menyoroti percepatan program masih menghadapi tantangan birokrasi dan penyesuaian kelembagaan di tingkat pelaksanaan. Menurutnya, kementerian yang menangani perumahan masih tergolong baru sehingga membutuhkan waktu konsolidasi.

Namun dorongan percepatan tersebut diperkuat melalui kebijakan anggaran besar yang difokuskan pada program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Dalam konteks ini, BSPS kemudian menjadi ujung tombak strategi nasional untuk pemerataan hunian layak di Indonesia.

BSPS dalam Prioritas Kebijakan dan Anggaran Nasional

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menetapkan BSPS sebagai program unggulan dalam kebijakan perumahan tahun 2026. Sebagian besar anggaran kementerian difokuskan untuk mempercepat perbaikan rumah tidak layak huni masyarakat.

Menteri PKP Maruarar Sirait menyebut 81 persen anggaran atau sebanyak Rp8,9 triliun dialokasikan khusus untuk program BSPS. Ia menilai kebijakan tersebut menunjukkan keberpihakan pemerintah dan DPR terhadap kebutuhan dasar masyarakat.

“Untuk tahun 2026, BSPS adalah program unggulan dari kami. Jadi, 81 persen dari anggaran kami yaitu Rp8,9 triliun itu untuk BSPS dari total pagu Rp10,8 triliun,” kata Maruarar dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Selasa 10 Februari 2026.

Ia menegaskan program lain tetap berjalan, namun prioritas utama tetap diberikan pada BSPS. “Tentu yang lain kita mesti sentuh juga Pak, tidak mungkin kita tidak ada rumah susun, rumah khusus, PSU dan kawasan,” ucapnya.

Sementara itu, Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menilai peningkatan anggaran harus diimbangi dengan pengelolaan yang optimal dan terukur. Ia menyebut capaian serapan anggaran sebelumnya menjadi indikator penting dalam mengukur keberhasilan program perumahan.

“Dengan anggaran meningkat, kita diuji untuk memastikan realisasi berjalan optimal,” ujar Lasarus. Penekanan ini memperlihatkan pentingnya tata kelola program sebelum implementasi diperluas di berbagai daerah.

Implementasi BSPS dan Perluasan Jangkauan Daerah

Program BSPS direalisasikan di berbagai daerah dengan alokasi berbeda sesuai kebutuhan dan karakteristik wilayah masing-masing. Distribusi ini menunjukkan komitmen pemerintah menjangkau masyarakat di perdesaan, pesisir, hingga kawasan perkotaan.

Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo menyebut daerahnya mendapat alokasi 1200 unit rumah melalui program BSPS. Ia menjelaskan program tersebut difokuskan untuk renovasi rumah tidak layak huni dengan pendekatan swadaya masyarakat.

“Ini adalah Program renovasi rumah tidak layak huni (RTLH) di perdesaan dan pesisir dengan pendekatan swadaya masyarakat. Didukung dana stimulan material dan upah tukang,” kata Apolo.

Ia menambahkan bantuan tersebut tersebar di empat kabupaten dengan prioritas kawasan kumuh dan pesisir. “Alokasi sebanyak 1.200 rumah yang tersebar di 4 Kabupaten Taitu Kabupaten Merauke, Mappi, Asmat dan Boven Digoel,” ucapnya.

Sementara, di Kota Palembang, pemerintah menargetkan perbaikan seribu rumah melalui percepatan verifikasi data penerima bantuan. Wali Kota Ratu Dewa meminta seluruh jajaran mempercepat pendataan agar kuota program segera terpenuhi.

"Saya kasih batas waktu sampai besok, hari Selasa. Insya Allah semua persyaratan sudah bisa terpenuhi," ujarnya dalam rapat evaluasi pelaksanaan verifikasi BSPS bersama jajaran terkait di Palembang, Senin 16 Maret 2026.

Ia menargetkan minimal setiap kelurahan memiliki sepuluh rumah yang direhabilitasi melalui program BSPS tahun ini. Implementasi di berbagai daerah ini menunjukkan skala besar program yang menuntut dampak nyata bagi masyarakat.

Dampak BSPS terhadap Kesejahteraan dan Kehidupan Masyarakat

Program BSPS dinilai tidak hanya memperbaiki kondisi rumah, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh. Hunian layak menjadi faktor penting dalam mendukung kesehatan, kenyamanan, dan produktivitas keluarga penerima manfaat.

Gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus menegaskan rumah layak merupakan fondasi utama kesejahteraan masyarakat. Ia menyebut penyediaan hunian harus mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat di berbagai daerah.

“Rumah layak bukan sekadar bangunan, tapi fondasi kesejahteraan rakyat,” kata Yulius. Program BSPS di daerahnya difokuskan untuk memperbaiki rumah tidak layak huni secara merata.

Salah satu hasil utama adalah kenaikan signifikan kuota Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) menjadi 8.000 unit. Jumlah tersebut melonjak jauh dibanding alokasi sebelumnya yang hanya ratusan unit.

Selain itu, manfaat program juga dirasakan langsung oleh masyarakat penerima bantuan di berbagai daerah. Sejumlah penerima menyampaikan kondisi rumah mereka sebelumnya tidak layak dan sering mengalami kerusakan.

“Saya sangat berterima kasih karena rumah saya sebelumnya rusak dan sering bocor saat hujan,” ujar Ni Ketut Kinkin yang meupakan salah satu penerima manfaat di Kelurahan Sesetan, Kota Denpasar, Bali. Ia berharap setelah renovasi, keluarganya dapat tinggal lebih nyaman dan aman dalam jangka panjang.

Penerima bantuan lainnya, Ni Nyoman Arda, yang bekerja sebagai penjaga toilet juga menyampaikan rasa syukur yang sama. Dia mengaku tidak pernah menyangka dapat merenovasi rumahnya melalui program tersebut.

“Saya tidak pernah menyangka bisa merenovasi rumah, karena penghasilan sehari-hari saja hanya cukup untuk makan. Semoga setelah direnovasi saya bisa tinggal di rumah yang lebih layak," katanya.

Dampak langsung ini memperkuat posisi BSPS sebagai program strategis dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun, efektivitas program tetap bergantung pada ketepatan sasaran dan kualitas data penerima bantuan.

Akurasi Data dan Pengawasan sebagai Kunci Keberhasilan

Pemerintah menekankan pentingnya penggunaan data akurat dalam menentukan penerima program BSPS di seluruh Indonesia. Pendekatan ini dilakukan untuk memastikan bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang paling membutuhkan.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyebut program perumahan beririsan dengan data sosial ekonomi nasional yang terintegrasi. Ia menilai penggunaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) mempermudah penentuan sasaran program secara tepat.

"Kami bersyukur sekali melihat perencanaan yang telah dibuat dan dipertemukan dengan program ini. Hal ini membuat penyasaran kita tentu lebih mudah dibanding data-data sebelumnya," ujar Gus Ipul.

Gus Ipul mengatakan untuk efektivitas program, akurasi data sangat penting. Meskipun DTSEN bersifat dinamis karena ada yang wafat dan berpindah tempat tinggal setiap harinya, namun ada mekanisme pemutakhiran data.

Senada dengan itu, Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar menegaskan pentingnya pemutakhiran data secara berkala. Ia menyebut data bersifat dinamis sehingga perlu diperbarui untuk menjaga akurasi penerima bantuan.

“Meskipun kita harus akui bahwa data ini dinamis sekali. Tiap hari ada masyarakat yang wafat. Tiap hari juga ada yang pindah tempat, sehingga terus memerlukan pemutakhiran,” kata Amalia.

“Maka nanti BPS akan melakukan pemutakhiran setiap tiga bulan sekali, sehingga diharapkan data yang kita miliki ini tetap akurat,” ujarnya. Selain data, pengawasan juga diperlukan untuk memastikan tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan program.

Gotong Royong dan Kolaborasi Memperkuat Implementasi

Program BSPS dirancang sebagai bantuan stimulan yang mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan rumah. Pendekatan ini menekankan pentingnya gotong royong sebagai bagian dari keberhasilan program perumahan nasional.

Anggota Komisi V DPR RI Edi Purwanto menyebut nilai bantuan BSPS membutuhkan dukungan masyarakat agar pembangunan maksimal. Ia menilai partisipasi lingkungan sekitar menjadi faktor penting dalam menyempurnakan pembangunan rumah penerima.

“Dengan bantuan terbatas, dibutuhkan gotong royong agar pembangunan bisa berjalan maksimal,” kata Edi. Ia juga mengingatkan pentingnya pengawasan untuk mencegah penyalahgunaan bantuan di lapangan.

“Saya minta teman-teman juga ikut mengawasi. Jangan sampai ada yang mencoba menyalahgunakan bantuan, misalnya dengan memotong dana penerima,” ucapnya.

Selain masyarakat, pemerintah juga melibatkan perbankan, pengembang, dan berbagai pihak dalam mendukung program ini. Kolaborasi ini menjadi langkah penting untuk memperluas jangkauan program dan mempercepat realisasi pembangunan.

BSPS sebagai Instrumen Pemerataan Hunian Nasional

Program BSPS menjadi instrumen utama pemerintah dalam mempercepat pemerataan hunian layak di seluruh wilayah Indonesia. Pendekatan ini dirancang untuk menjangkau masyarakat berpenghasilan rendah di berbagai kondisi geografis secara merata.

Pemerintah menargetkan renovasi ratusan ribu rumah tidak layak huni melalui program BSPS di berbagai daerah. Langkah ini menjadi bagian dari strategi besar dalam menekan backlog perumahan nasional secara bertahap.

Selain itu, program ini juga terintegrasi dengan target pembangunan tiga juta rumah yang dicanangkan pemerintah. Integrasi tersebut memperkuat posisi BSPS sebagai bagian penting dalam kebijakan perumahan nasional jangka panjang.

Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan program ini menjadi instrumen negara dalam membantu masyarakat memperbaiki rumah secara mandiri. Ia menyebut negara hadir memberikan stimulan agar masyarakat dapat memiliki hunian yang lebih layak dan sehat.

“Melalui program BSPS, negara hadir membantu masyarakat yang rumahnya belum layak huni agar bisa diperbaiki,” ujarnya. Menurut Ara, program ini juga menggerakkan ekonomi rakyat karena melibatkan tenaga kerja lokal dan penggunaan material dari lingkungan sekitar.

Dengan dukungan kebijakan, anggaran, dan kolaborasi lintas sektor, BSPS diharapkan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Program ini sekaligus menjadi wujud konkret komitmen pemerintah menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.