PRESIDEN Prabowo Subianto meminta berbagai pihak untuk berhemat dalam penggunaan bahan bakar minyak (BBM). Hal itu imbas dari perang Iran dengan Amerika Serikat bersama sekutunya Israel yang membuat harga minyak mentah dunia meroket.

“Kita sekarang harus melakukan langkah-langkah proaktif dalam arti kita harus melakukan penghematan konsumsi BBM. Kita tidak bisa menganggap bahwa apapun terjadi kita aman, kita bersyukur kita aman tapi kita tidak ada upaya untuk mengurangi konsumsi BBM kita,” kata Presiden Prabowo dalam pengarahannya pada Sidang Kabinet di Istana Negara, Jumat 13 Maret 2026.

Presiden Prabowo mengatakan esklasi yang terjadi di Eropa dan Timur Tengah, berdampak kepada Indonesia karena akan mempengaruhi harga BBM. Kenaikan harga BBM akan berdampak kepada kenaikan harga pangan.

Presiden Prabowo menyontohkan sejumlah negara sudah melakukan upaya hemat BBM diantaranya Pakistan. Bahkan Pakistan menyamakan kondisi saat ini seperti COVID19.

Pemerintah Pakistan memberlakukan kerja dari rumah (Work form Home) baik sektor negeri maupun swasta. Pakistan juga memotong gaji anggota dewan lalu diberikan untuk rakyat yang tidak mampu.

Pakistan juga mengurangi operasional 60 persen kendaraan milik pemerintah, mengurangi penggunaan pendingin udara di dalam ruangan (AC), mereka menghentikan kunjungan ke luar negeri. Pemerintah setempat juga melarang acara-acara seremonial, dan pesta menggunakan uang rakyat.

“Ini hanya contoh ya, ini contoh. Maksud saya ini ada berapa hari saya kira kita bisa mengkaji masalah ini ya kan. Saya kira kita juga harus mengupayakan bahwa kita melakukan penghematan,” ujarnya.

Indonesia dapat melakukan penghematan seperti sinkronisasi kementerian/lembaga dengan GovTech, yang dapat mengurangi kebocoran anggaran hingga 40 persen. Indonesia pernah berhasil mengatasi COVID19, membuat kebijakan bekerja dari rumah dan efisiensi anggaran.

“Umpamanya berapa ASN dan pejabat tidak usah ke kantor, mengurangi macet dan melaksanakan penghematan besar-besaran. Mengurangi hari kerja pun harus kita pertimbangkan dan langkah-langkah penghematan lainnya,” ujarnya menegaskan.

Presiden Prabowo meyakini Indonesia akan semakin kuat dengan kemandirian pangan hamun harus tetap berhemat. Pemerintah berharap anggaran pemerintah tidak defisit karena perang.

“Saya percaya dua tiga tahun kita akan sangat kuat, tapi tetap kita harus hemat konsumsi. Dengan demikian kita berharap kita akan selalu menjaga bahwa kita defisit kita tidak tambah, bahkan kalau bisa kita tidak punya defisit,” ujarnya menegaskan.

Arahan tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh jajaran pemerintah dengan merumuskan kebijakan konkrit penghematan energi di sektor birokrasi. Oleh karena itu, salah satu langkah yang disiapkan adalah penerapan kerja dari rumah untuk menekan konsumsi BBM secara signifikan.

WFH Jadi Instrumen Efisiensi BBM Pemerintah

Pemerintah akan menerapkan kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) demi efisiensi bahan bakar minyak (BBM). Penghematan BBM menyusul tingginya harga minyak mentah dunia imbas perang Iran dengan Amerika Serikat dan sekutunya Israel.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan Presiden Prabowo Subianto menyambut baik kebijakan WFH. Menteri Airlangga menyebut kebijakan WFH akan mampu menghemat BBM 1/5 dari penggunaan sehari-hari.

“Baik (Tangggapan Presiden) karena itu ada penghematan, dari segi penggunaan mobilitas dari bensin. Penghematannya cukup signifikan 1/5 dari apa yang biasa kita keluarkan,” kata Menteri Airlangga, dalam keterangan pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis 19 Maret 2026.

Rencananya kebijakan WFH akan diberlakukan untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pegawai swasta. Ia belum dapat memastikan waktu penerapan untuk WFH.

“Paska lebaran tapi nanti akan kita tentukan waktunya, teknisnya sedang akan disiapkan. Ini diharapkan juga tidak hanya ASN, tetapi juga swasta dan juga pemda-pemda, semuanya kita sedang siapkan lagi,” kata Airlangga.

Menteri Airlangga menegaskan WFH akan diberlakukan satu hari dalam seminggu. Ia berjanji akan mengumumkan kepada masyarakat jika konsep WFH rampung dibahas.

"Teknisnya sedang akan disiapkan, karena ini diharapkan juga tidak hanya ASN, tetapi juga swasta dan juga pemda-pemda. Semuanya kita sedang siapkan lagi, nanti sesudah konsepnya sudah matang, kita akan segera informasikan ke publik lebih detail," ujarnya.

Kebijakan ini selanjutnya memerlukan perumusan lebih rinci agar dapat diterapkan secara efektif di berbagai sektor. Oleh karena itu, proses tersebut kini tengah dipercepat oleh pemerintah melalui kajian lintas kementerian.

Pemerintah Matangkan Skema dan Regulasi WFH

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Pemerintah sedang mengkaji wacana penerapan kerja dari rumah (Work from Home-WfH). Wacana itu merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto dalam rapat sidang kabinet paripurna.

Dijelaskannya, Kepala Negara menyebut, skema penerapan WfH dapat dilakukan satu kali dalam sepekan. Prasetyo menjelaskan saat ditemui wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis 21 Maret 2026.

Untuk menindaklanjuti wacana itu, Pemerintah akan segera mempercepat kajiannya. Saat ini penyempurnaan kebijakan WfH sedang tahap perumusan aturannya.

Wacana penerapan WFH ini sebagai respon masih belum terwujudnya efektivitas dan efisiensi dalam bekerja. "Dalam waktu dekat rumusan kebijakan itu akan kita luncurkan dan kita sampaikan kepada masyarakat," kata Mensesneg.

Langkah ini sebagai bagian dari upaya mengoreksi diri, memperbaiki diri, mengefisienkan diri, ujarnya. Oleh karena itu penerapanya juga harus melalui kajian yang mendalam.

Setelah tahap perumusan, kebijakan ini mulai diterjemahkan dalam skema teknis pelaksanaan di lapangan. Oleh sebab itu, konsep kerja fleksibel menjadi salah satu pendekatan yang dinilai mampu menekan mobilitas harian ASN.

WFA Diproyeksikan Tekan Mobilitas dan Konsumsi BBM

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan rencana penerapan kebijakan Working From Anywhere bagi Aparatur Sipil Negara setelah Lebaran. Ia menilai kebijakan tersebut berpotensi memberikan efisiensi penggunaan Bahan Bakar Minyak dalam aktivitas harian pegawai pemerintah.

Purbaya menjelaskan bahwa penghematan BBM dapat terjadi karena berkurangnya mobilitas perjalanan kerja selama penerapan sistem kerja fleksibel tersebut. Perhitungan awal menunjukkan adanya potensi pengurangan konsumsi bahan bakar dalam jumlah yang cukup signifikan menurut pihak terkait.

“Ada hitungan kasar sekali. Bukan saya yang hitung. Mereka hitung kalau kasar lah sehari, lupa saya. Tapi seperlima-limanya kira-kira 20 persen saya bilang,” kata Purbaya di Kantor Direktorat Pajak Jakarta, Sabtu 21 Maret 2026.

Ia menegaskan bahwa pelaksanaan kebijakan WFA tersebut hanya akan diberlakukan dalam periode terbatas setelah perayaan Lebaran selesai berlangsung. Hal ini disebabkan masih banyak tugas kedinasan yang membutuhkan kehadiran langsung dan tidak sepenuhnya dapat dilakukan secara daring.

Selain efisiensi energi, kebijakan ini juga diharapkan memberi kesempatan ASN untuk menghabiskan waktu bersama keluarga di rumah. Hal ini menjadi salah satu tujuan dari penerapan kebijakan Working From Anywhere setelah Lebaran.

“Jadi saya pikir kalau Jumat, Sabtu, Jumat kan ditambah, Sabtu-Jumat aja tiga hari tuh lumayan tuh. Banyak aktivitas di rumah dan mungkin turisme juga akan terdorong sedikit,” ucapnya.

Efektivitas kebijakan ini semakin relevan ketika melihat kondisi energi nasional yang masih bergantung pada pasokan dari luar negeri. Oleh karena itu, kondisi tersebut mendorong perhatian terhadap urgensi penghematan energi secara lebih luas.

Peran WFA Tekan Konsumsi BBM di Tengah Dinamika Energi Global

Anggota unsur pemangku kepentingan Dewan Energi Nasional mengatakan kebijakan Work From Anywhere (WFA) penting untuk menekan konsumsi BBM nasional. Ia menilai langkah tersebut relevan dalam menghadapi dinamika global yang mempengaruhi pasokan dan permintaan minyak mentah dunia.

Saleh menjelaskan ketegangan di Timur Tengah berdampak pada ketersediaan minyak mentah dan produk minyak global. Ia menyebut kondisi tersebut bukan hanya meningkatkan harga, tetapi juga membuat pasokan minyak semakin sulit diperoleh.

Ia mengungkapkan Indonesia masih mengimpor minyak mentah dan produk BBM seperti bensin RON90 dan RON92. Menurutnya, meskipun memiliki dana, ketersediaan barang di pasar global tetap menjadi kendala serius bagi pemenuhan kebutuhan energi nasional.

“RON90, RON92 itu kita masih impor. Ketika di luar negeri itu terjadi kelangkaan atau kekurangan pasokan, bukan hanya karena harganya naik, tapi barangnya sendiri itu tidak mudah didapat,” ucapnya kepada RRI Pro3 di Jakarta, Selasa 24 Maret 2026.

Saleh menuturkan produksi minyak dalam negeri sekitar 600 ribu barel per hari, sementara kapasitas kilang mencapai satu juta barel per hari. Ia mengatakan kekurangan tersebut menyebabkan Indonesia masih harus mengimpor ratusan ribu barel minyak mentah setiap hari.

Ia menambahkan total konsumsi minyak nasional mencapai sekitar 1,4 hingga 1,6 juta barel per hari. Menurutnya, kondisi tersebut menuntut upaya penghematan, termasuk mengurangi mobilitas dan beralih ke transportasi publik dalam aktivitas sehari-hari.

Saleh menegaskan penghematan energi merupakan upaya jangka panjang yang memerlukan perubahan perilaku masyarakat melalui sosialisasi berkelanjutan. Ia juga menyebut kebijakan WFA dapat membantu mengendalikan konsumsi BBM, menurunkan subsidi, serta mengurangi tingkat polusi udara.

“Saya sih berharap bahwa dengan adanya kebijakan WFA atau WFH ini, maka mampu mengendalikan konsumsi BBM kita. Mampu menjadikan konsumsi kita itu lebih tepat sasaran, kalau kita bisa lebih hemat, maka subsidi juga akan turun, polusi juga akan turun,” ucapnya.

Pandangan ini kemudian mendapat perhatian dari kalangan legislatif yang melihat kebijakan tersebut sebagai solusi cepat menghadapi tekanan energi. Oleh karena itu, dukungan DPR muncul dengan sejumlah catatan agar implementasi tetap terukur dan realistis.

DPR Dukung dengan Catatan Implementasi Terukur

Komisi VI DPR RI menilai, wacana kebijakan 'work from home' (WFH) sebagai langkah penghematan konsumsi BBM. Kebijakan WFH itu, diyakini menjadi solusi jangka pendek untuk merespons potensi tekanan energi akibat dinamika geopolitik global.

Pernyataan tegas ini, diungkapkan oleh Anggota Komisi VI DPR RI, Nevi Zuairina. Memitigasi konflik di Timur Tengah, menurutnya, kebijakan tersebut bagian dari strategi dalam memperkuat ketahanan energi nasional.

"Sektor transportasi merupakan salah satu pengguna BBM terbesar, terutama di kota-kota besar. Karena itu, jika kebijakan WFH diterapkan secara terbatas dan terukur, potensi penghematan energi nasional cukup signifikan," kata politikus PKS ini dalam keterangan persnya, di Jakarta, Selasa 17 Maret 2026.

Selain itu, Nevi menilai, pengurangan mobilitas kendaraan juga dapat membantu menekan tingkat kemacetan di wilayah metropolitan. Sekaligus, menurunkan biaya operasional negara yang berkaitan dengan konsumsi BBM bersubsidi dan penggunaan kendaraan dinas.

“WFH dapat menjadi salah satu instrumen kebijakan dalam situasi tertentu. Terutama ketika negara menghadapi potensi tekanan energi akibat konflik global," ucap Nevi.

Kebijakan WFH ini, ia menuturkan, memberikan fleksibilitas bagi pemerintah untuk memiliki semacam ‘mode darurat’. Yakni, dalam mengelola konsumsi energi nasional,” ujar Nevi.

Namun, ia mengingatkan bahwa penerapan WFH juga memiliki sejumlah keterbatasan. “Tidak semua sektor ekonomi dapat menjalankan sistem kerja jarak jauh, terutama sektor industri, transportasi, perdagangan," kata Nevi.

Catatan tersebut menjadi bahan evaluasi penting bagi para pengamat untuk menilai kesiapan kebijakan secara menyeluruh. Oleh sebab itu, perspektif akademis diperlukan agar kebijakan tidak hanya responsif tetapi juga efektif dalam jangka panjang.

Pengamat Tekankan Kesiapan dan Edukasi Publik

Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahardiansah menilai kebijakan Work From Anywhere (WFA) merupakan langkah antisipatif pemerintah menghadapi kondisi tertentu. Ia menyebut kebijakan ini perlu disiapkan dengan matang agar mampu menjawab tantangan efisiensi energi dan mobilitas masyarakat.

Ia mengatakan pemerintah perlu menyiapkan skema kerja fleksibel seperti Work From Home (WFH) maupun Work From Anywhere. Menurutnya, kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya mengantisipasi kondisi luar biasa yang berdampak lintas wilayah bahkan negara.

“Saya rasa memang pemerintah harus melakukan banyak hal ya, diantaranya bagaimana kemudian kita menyiapkan mengenai pekerjaan dari rumah ataupun pekerjaan dari berbagai tempat. WFH maupun WFA, tentu ini sebuah gagasan yang baik dalam arti untuk mengantisipasi mengenai kondisi yang global,” katanya kepada RRI Pro3 di Jakarta, Selasa 24 Maret 2026.

Trubus menjelaskan kebijakan serupa juga telah diterapkan di sejumlah negara seperti Pakistan, Vietnam, dan Thailand. Ia menilai Indonesia perlu mengkaji lebih dalam frekuensi penerapan kebijakan tersebut agar memberikan dampak signifikan terhadap efisiensi energi.

Trubus menilai pemerintah masih perlu melakukan kajian konkret terkait efektivitas kebijakan tersebut sebelum diterapkan luas. Ia menekankan pentingnya perhitungan yang nyata serta keterbukaan kepada publik agar kebijakan dapat diterima secara luas.

Ia juga mengingatkan kebijakan tidak cukup hanya diterapkan pada aparatur sipil negara tanpa melibatkan sektor lain. Menurutnya, efektivitas kebijakan akan lebih terasa jika dilakukan secara bertahap, terukur, serta disertai evaluasi berkelanjutan.

Trubus menekankan pentingnya edukasi masyarakat terkait prinsip hemat energi sebagai tujuan utama kebijakan tersebut. Ia menilai sosialisasi yang baik diperlukan agar tidak menimbulkan resistensi akibat informasi yang tidak utuh di masyarakat.

“Nah yang penting itulah bagaimana kita mengedukasi masyarakat mengenai prinsip hemat energi itu, itu yang penting. Karena kan tujuan akhir adalah kita hemat energi sembari kita nanti bertahap menggunakan energi terbarukan,” ucapnya.

Kesiapan tersebut kemudian diuji dalam implementasi di tingkat daerah yang memiliki karakteristik dan kebutuhan layanan berbeda. Oleh karena itu, pemerintah daerah mulai menyesuaikan kebijakan agar tetap menjaga kualitas pelayanan publik.

Pemerintah Daerah Sesuaikan Skema, Layanan Publik Tetap Prioritas

Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo menyatakan pemerintah daerah menyesuaikan kebijakan WFH sesuai arahan pemerintah pusat dan akan menerjemahkannya di daerah. Ia mengatakan penyesuaian dilakukan dengan kemungkinan menambah jam kerja harian agar pekerjaan tetap berjalan dengan baik.

“Saya kira menyesuaikan ya apa yang menjadi perintah dari pemerintah pusat kami akan terjemahkan di daerah. Paling kami akan mengkondisikan mungkin apakah jam kerja hariannya tuh barangkali bisa ditambah sedikit untuk di kota Yogyakarta,” katanya kepada RRI Pro3 melalui dialog khusus, Selasa 24 Maret 2026.

Hasto menjelaskan layanan publik dasar seperti kesehatan, pendidikan, perizinan, ketertiban lalu lintas, dan destinasi wisata harus terus berjalan tanpa terputus. Ia menegaskan penerapan WFH satu hari mengharuskan pengaturan kerja agar layanan dasar tetap berkelanjutan dan tidak mengalami gangguan.

Ia menyebut hari Jumat dipilih karena waktu kerja lebih pendek sehingga pengurangan jam kerja tidak terlalu signifikan. Menurutnya, penambahan satu jam kerja pada hari lain membuat total jam kerja tetap seimbang dan tidak berkurang.

“Saya kira hari Jumat lebih efisien itu karena hari Jumat kan pendek, sehingga kalau kita mengurangi hari Jumat itu mungkin hanya sekitar 6 jam kerja. Kalau nanti hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis saya tambah 1 jam, 1 jam sudah praktis tidak berkurang juga,” ucapnya.

Ia berharap kebijakan ini mendorong efisiensi anggaran terutama dari pengurangan biaya transportasi dan bahan bakar yang diperkirakan berkurang sekitar dua puluh persen. Selain itu, ia menekankan pentingnya disiplin ASN serta mengajak penggunaan transportasi sederhana dan ramah lingkungan tanpa mengurangi kualitas layanan publik.