PERANG Iran dengan Israel dan Amerika Serikat (AS) telah memasuki pekan ketiga. Namun, eskalasi tak kunjung mereda di kawasan Timur Tengah (Timteng).

Situasi ini memberikan dampak nyata bagi masyarakat global. Mulai dari penerbangan komersial yang tertunda hingga sempat ditutupnya Selat Hormuz oleh Iran.

Warga Negara Indonesia (WNI) pun tak luput terkena imbas perang. Seperti sempat terdampar di bandara Persatuan Emirat Arab (PEA).

Kemudian, puluhan WNI memilih dievakuasi keluar dari Iran melalui perbatasan dengan Baku, Azerbaijan. Serta, yang memilukan 3 Anak Buah Kapal (ABK) WNI kapal tug Musaffah 2 berbendera PEA hilang di Selat Hormuz, di antara perairan PEA dan Oman, Jumat 6 Maret 2026.

Perang ini juga berdampak pada keputusan Indonesia yang saat ini tengah menjabat sebagai Ketua Developing 8 (D-8). Indonesia memutuskan untuk menunda penyelenggaraan KTT D-8 dan rangkaiannya pada 15 April 2026 di Jakarta.

Keputusan Ketua D-8 Indonesia Menunda Penyelenggaraan KTT di Jakarta

Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri RI, Tri Tharyat mengungkapkan, penundaan KTT D-8 diambil berdasarkan situasi keamanan yang belum kondusif di kawasan Timteng. Keputusan resmi untuk menunda KTT D-8 ke- 12 itu berdasarkan berbagai masukan yang dikumpulkan dari para negara anggota.

“Saya berbicara dengan Sekjen D-8, dengan semua komisioner, para duta besar negara-negara D-8 juga berhubungan atau berkomunikasi dengan mitra-mitra mereka. Akhirnya tadi malam Bapak Menlu menandatangani surat kepada mitra-mitranya, berisikan penundaan pelaksanaan KTT D-8 dan juga seluruh rangkaian kegiatannya,” ujar Dirjen Kerja Sama Multilateral Kemlu RI.

Menurut Tri, para negara anggota D-8 memahami keputusan Indonesia menunda KTT D-8 April mendatang. Sedangkan, terkait penetapan penyelenggaraan KTT D-8, Tri menyebut hal itu belum diputuskan.

“Mereka memahami karena ini memang jalan yang terbaik yang harus kita putuskan. Mengenai penetapan tanggal selanjutnya tentunya kita akan bicarakan secara lebih detail pada saatnya,” ujarnya.

Meski demikian, Tri menegaskan berbagai rangkaian kegiatan di bawah Keketuaan D-8 terus berjalan. Sebab, penundaan hanya berlaku pada penyelenggaraan KTT dan rangkaiannya, yang meliputi “Halal Expo” dan “Business Forum”.

“Termasuk, nanti ada beberapa kegiatan yang dilakukan oleh KADIN, memang tanggalnya belum ada. Tapi, beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan oleh beberapa kementerian teknis akan terus berlangsung,” ujarnya menjelaskan.

Terkait, Keketuaan Indonesia di D-8 yang seharusnya diserahterimakan pada KTT ke-12 dari Mesir. Namun, dengan situasi tidak kondusif di kawasan Timur Tengah, disebut seluruh anggota D-8 mengganggap Indonesia sebagai Ketua D-8 yang telah resmi.

KTT D-8 ke-12 di bawah Keketuaan Indonesia sebelumnya direncanakan akan berlangsung pada 15 April 2026 di Jakarta. Kegiatan ini akan diawali dengan pertemuan Tingkat Komisioner pada 12–13 April serta Tingkat Menlu pada 14 April 2026.

Sementara, Keketuaan Indonesia di organisasi kerja sama ekonomi, Developing 8 (D-8) dimulai pada 1 Januari 2026. Keketuaan Indonesia ini memfokuskan pada penguatan solidaritas dan kerja sama di Global South (Selatan Global).

Indonesia Tangguhkan Pembahasan Board of Peace (BoP)

Pemerintah Indonesia menangguhkan pembahasan mengenai Board of Peace atau Dewan Perdamaian (BoP). Menyusul eskalasi di Timur Tengah (Timteng) akibat perang Iran dan Israel yang didukung Amerika Serikat (AS).

Saat ini pemerintah Indonesia terus melakukan penilaian secara menyeluruh terhadap berbagai perkembangan di Timteng. Sehingga, dengan adanya konflik di kawasan itu, menjadikan fokus Indonesia adalah terkait upaya pelindungan WNI.

“Sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Menlu juga beberapa hari yang lalu bahwa segala pembahasan tentang BoP saat ini ditangguhkan atau istilahnya on hold. Fokus diplomasi Indonesia saat ini adalah memastikan keselamatan dan pelindungan kita terhadap WNI di wilayah terdampak konflik,” ujar Juru Bicara Kemlu RI Yvonne Mewengkang dalam press briefing di Ruang Palapa, Kemlu RI Jakarta, Jumat 6 Maret 2026.

“Dan, kita juga fokus untuk menyiapkan langkah-langkah antisipatif dalam menghadapi dampak eskalasi tersebut,” katanya menekankan. Yvonne menjelaskan, setiap keputusan terkait partisipasi Indonesia dalam berbagai mekanisme internasional akan didasarkan pada pertimbangan politik luar negeri bebas aktif.

Termasuk, kepentingan nasional serta perkembangan situasi di lapangan. Sedangkan, terkait kesiapan Presiden Prabowo Subianto untuk menjadi fasilitator dialog di tengah perang Iran dan Israel serta AS.

Hal itu dikatakan Yvonne, akan terwujud apabila mendapatkan persetujuan dari seluruh pihak yang berkonflik.

Menlu RI Tiadakan “Tradisi” Open House Idul Fitri 1447

Menlu RI Sugiono memutuskan untuk meniadakan Open House Idul Fitri 1447 pada tahun ini. Open House Idul Fitri sendiri selalu menjadi tradisi Menlu RI yang biasanya digelar pada hari pertama atau kedua lebaran.

“Pak Menlu memutuskan untuk tidak mengadakan Open House untuk Idul Fitri tahun ini, mempertimbangkan berbagai situasi dan kondisi yang sangat dinamis saat ini. Jadi, untuk Open House untuk Menlu sendiri tidak ada tahun ini,” kata Juru Bicara Kemlu RI Yvonne Mewengkang saat ditemui usai press briefing, di Ruang Palapa, Kemlu RI Jakarta, Jumat 6 Maret 2026.

Sebelumnya, Menlu Sugiono mengharapkan kebijaksaan para pemimpin dunia agar ketegangan dapat diredakan. Hal itu disampaikan Menlu RI saat menggelar “Pejambon Iftar” Kamis, 12 Maret 2026 di Gedung Nusantara, Jakarta.

“Dan bersama-sama kita berharap, dengan kebijaksanaan para pemimpin dunia, ketegangan dapat diredakan. Serta, masa depan yang lebih baik dapat diberikan kepada kita semua,” ujar Menlu Sugiono dalam acara berbuka puasa Ramadan yang turut dihadiri anggota DPR RI, perwakilan organisasi internasional serta para duta besar negara sahabat.

Secara khusus, Menlu RI juga mendorong masyarakat dunia untuk mengedepankan semangat solidaritas dan semangat kebersamaan. Pernyataan Menlu RI itu disampaikan saat mata masyarakat dunia tengah tertuju pada perang Iran dan Israel yang didukung Amerika Serikat.

Pakar : Indonesia Bijak Putuskan Penundaan KTT D-8 di Jakarta

Pakar Hubungan Internasional dari President University, Teuku Rezasyah menilai, keputusan Indonesia sebagai Ketua D-8 menunda KTT ke-12 merupakan langkah bijak. Reza menyebut, sebab jika tetap dilaksanakan, dikhawatirkan KTT menjadi “ajang” menunjukkan sisi pro maupun kontra terhadap perang Iran.

“Jadi, padahal kita ini harus adil dengan Iran itu sebagai pihak yang diserang. Sedangkan jangan sampai nanti KTT ini menjadi ajang untuk mana yang pro-Iran, mana yang kritis terhadap Iran dan kita tidak boleh terjebak dalam nuansa itu,” ujar Reza saat dihubungi RRI, Kamis 19 Maret 2026.

Meski demikian, Reza menyebut Ketua D-8 Indonesia tetap harus menjaga esensi tema besar di keketuaannya yang menitikberatkan pada kerja sama Global South (Selatan Global). Serta, menurutnya, Indonesia harus memastikan Iran tetap dilibatkan ke dalam berbagai program yang menjadi prioritas selama keketuaan di 2026–2027.

“Semua keputusan itu harus persetujuan Iran walaupun kita ketuanya, paling tidak Iran tahu bahwa ada aspek-aspek dari perdagangan, kemudian swasembada badan pangan. Karena idealnya, D-8 itu kan keputusannya dibuat dengan konsensus dan konsultasi,” katanya menambahkan.

“Jadi sekecil apapun pencapaiannya, tapi harus bulat, D-8-nya harus ACC. Di situlah orang melihat Iran walaupun sedang berada pada posisi sulit, dia juga memberikan pemikiran-pemikiran terbaiknya pada organisasi di mana dia berada.”

Reza menjelaskan, keputusan menunda penyelenggaraan KTT D-8 dan rangkaiannya, juga merupakan upaya Indonesia untuk tetap berkomitmen pada fokus organisasi ini. Yaitu, mengenai kerja sama ekonomi, perdagangan, pertanian hingga industri.

“Dengan adanya masalah antara masalah di Timteng, di mana Iran berada pada posisi diserang oleh AS dan Israel. Kemudian, juga sudah berdampak pada serangan Iran ke aset-aset AS dan Israel, rasanya dengan kita menunda itu kita menghargai Iran,” ucap Reza menekankan.

“Kita menghargai Iran dengan cara kita tidak menjadikan ini masalah untuk D-8. Karena, D-8 itu tetap fokus pada perdagangan, pertanian, dan industri.”

Iran Desak D-8 Kutuk Serangan Israel dan AS

Adapun Iran mendesak negara-negara Developing 8 (D-8) untuk mengutuk serangan Israel dan AS ke negara itu pada Sabtu, 28 Februari 2026. Duta Besar Iran untuk Indonesia, Mohammad Boroujer mengungkapkan hsl itu dalam konferensi pers di kediaman dinas Jakarta., Senin, 2 Maret 2026, sore.

“Kami ingin agar organisasi penting ini secara kuat dan tegas memberikan kutukan kepada penyerangan yang terjadi oleh AS dan rezim zionis Israel terhadap negara kami. Kutukan yang keras dan serius adalah langkah pertama, setelah kutukan disampaikan, kami baru bisa mengambil ke langkah berikutnya,” ujar Boroujerdi menambahkan.

Boroujerdi mengharapkan, KTT D-8 di bawah Keketuaan Indonesia pada 2026, untuk turut memberikan kutukan terhadap serangan akhir pekan lalu ke Iran. “Kami ingin D-8 berdiri pada sisi yang benar dari sejarah dan memberikan kutukan yang serius terhadap penyerangan yang terjadi kepada negara kami,” katanya.

Iran merupakan satu anggota pendiri Organisasi Kerja Sama Ekonomi D-8 (Developing-8), yang secara resmi dibentuk pada 15 Juni 1997 melalui Deklarasi Istanbul. Dalam struktur D-8, Iran bertanggung jawab untuk mengoordinasikan kegiatan di bidang sains dan teknologi.

Iran pernah menjadi tuan rumah KTT D-8 ke-4 pada Februari 2004 di Teheran. Terbaru, Presiden Masoud Pezeshkian menghadiri pertemuan D-8, Desember 2024 di Kairo, menekankan komitmen Iran dan mengusulkan dana pengembangan D-8.