PENGADAAN kendaraan niaga Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) oleh PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero) masih menjadi ingar-bingar di kalangan publik hingga pejabat negara. Dengan anggaran APBN sekitar Rp24,66 triliun, perusahaan plat merah itu tidak hanya membeli ratusan ribu mobil 'pick-up' 4x4, tetapi juga membeli ratusan ribu motor roda tiga untuk KDKMP.

Masyarakat, wakil rakyat di Parlemen, hingga para pengusaha muda Indonesia terus bersuara terkait pengadaan kedaraan niaga KDKMP tersebut. Sekalipun, pihak PT Agrinas Pangan Nusantara sudah memberikan penjelasan menghadirkan kendaraan niaga dari luar negeri tersebut.

Direktur Utama, PT Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo De Sousa Mota mengatakan, impor kendaraan niaga KDKMP ini dilakukan karena produsen dalam negeri tidak dapat memenuhi semua. "Sepeda motor tiga rodanya sama, (total berjumlah) 160 ribu juga, dari semua produsen di Indonesia sudah kita pesan juga," kata Joao dalam keterangan persnya di Jakarta, Jumat 27 Februari 2026.

Ia mengungkapkan, pihaknya sudah menghubungi seluruh produsen motor roda tiga yang ada di Indonesia. Namun, pesanan yang membludak membuat lini produksi lokal kewalahan.

"Viar, Kaisar, terus Ace, di depan ada TVS, mereka juga tidak mampu produksi yang banyak. Sisanya kita pesannya dari luar, kita impor terpaksa, karena mereka sudah tidak mampu lagi (produksi lokal)," ucap Joao.

Di satu sisi, Joao tidak menjelaskan, lebih rinci bagaimana proporsi pengadaan motor roda tiga tersebut. Berapa banyak yang diimpor dan berapa banyak yang produksi lokal.

Terkait pengadaan kendaraan niaga KDKMO dari India, Joao menjelaskan, jumlah kendaraan yang dipesan adalah sebanyak 160 ribu unit. Yakni, erdiri atas pickup 4x4 totalnya 80 ribu unit dan light truck juga 80 ribu unit.

Kontrak dengan merek India terkait kendaraan pick-up 4x4, ia menuturkan, mencakup pengadaan total 105.000 unit. Dengan rincian, 35.000 unit Scorpio Pick Up dipasok oleh Mahindra, sementara 70.000 unit lainnya berasal dari Tata Motors.

"Terdiri atas 35.000 unit Yodha Pick-Up dan 35.000 unit Ultra T.7 Light Truck. Saat ini sudah masuk 200, akhir bulan sudah 1.200," ujar Joao.

Sementara, kata Joao, sisanya datang dari pabrikan yang sudah memiliki fasilitas perakitan di Indonesia. "Jadi 20.600 dari Mitsubishi, Foton 13.200, Hino 10.000 dan Isuzu 900, itu sudah kita order," kata Joao.

DPR Bersuara Keras dengan Nada Menolak

Banggar DPR RI buka suara, terkait rencana PT Agrinas Pangan Nusantara (Agrinas) mengimpor 105.000 mobil niaga dari India. Dalam mengimpor ratusan ribu mobil niaga untuk kendaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih itu, perusahaan itu mengucurkan Rp24,66 triliun.

Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah menegaskan, kontrak pengadaan mobil pick-up dari India itu perlu dipikirkan ulang. Rencana PT Agrinas mengimpor 105.000 mobil niaga dari India, dinilainya belum memahami cara berfikir Presiden Prabowo Subianto.

"Aksi korporasi dari dana APBN ini perlu di pikirkan ulang, Presiden Prabowo mencanangkan berbagai program prioritas. Seperti MBG dan KDPM salah satu tujuannya untuk memperkuat perekonomian domestik, terutama membangkitkan ekonomi pedesaan," kata politikus PDIP ini dalam keterangan persnya di Jakarta, Rabu 25 Februari 2026.

Ia menekankan, rencana mengimpor 105.000 mobil niaga dari India tersebut berpotensi merugikan perekonomian nasional. Said pun membeberkan, perhitungan CELIOS yang menyebutkan potensi kerugian atas rencana impor mobil tersebut.

"Menggerus PDB hingga Rp39,29 triliun, menurunkan pendapatan masyarakat Rp39 triliun, memangkas surplus industri otomotif hingga Rp21,67 triliun. Mengurangi pendapatan tenaga kerja seluruh rantai pasok industri otomotif hingga Rp17,39 triliun, menekan penerimaan pajak bersih Rp240 miliar," ucap Said.

Oleh karenanya, ia menilai, rencana pembelian mobil niaga memakai APBN dan bersifat multiyears. Dengan struktur APBN yang terbatas ruang fiskalnya.

"Harusnya setiap pembelian barang dan jasa memakai uang APBN harus diperhitungkan manfaat ekonominya. Bisa jadi penawaran harga beli dari India lebih murah, tetapi apakah sudah dipikirkan aftersale-nya, bagaimana suku cadangnya, ketersediannya," ujar Said.

Pimpinan DPR Minta Tunggu Arahan Presiden Prabowo

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad turut buka suara, terkait rencana impor kendaraan niaga dari India tersebut. Ketua Harian DPP Gerindra ini meminta, rencana impor masif tersebut ditunda sementara waktu.

Menurut Dasco, keputusan sebesar ini seharusnya menunggu arahan langsung dan evaluasi mendalam dari Presiden Prabowo Subianto. Terlebih, isu ini mencuat tengah berada dalam kunjungan kerja ke luar negeri.

“Kami meminta agar rencana impor 105 ribu unit pikap tersebut ditunda atau di-hold terlebih dahulu. Kita harus menunggu arahan dan evaluasi langsung dari Presiden Prabowo Subianto, keputusan sebesar ini tidak boleh terburu-buru,” ucap Dasco beberapa waktu lalu.

Dasco menekankan bahwa pemerintah perlu mengalkulasi kembali kesiapan perusahaan otomotif dalam negeri sebelum memutuskan untuk mendatangkan kendaraan dari luar. "Penundaan ini guna memastikan kebijakan yang diambil selaras dengan visi pemerintah dalam memperkuat industri dalam negeri," ucap Dasco.

HIPMI Dorong Menteri Koperasi Ambil Alih Pengadaam Kendaraan KDKMP

Menteri Koperasi Ferry Juliantono selaku penanggung jawab Program KDKMP didesak, segera mengambil alih proses pengadaan kendaraan niaga. Permintaan itu, diungkapkan oleh Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) menyusul rencana impor kendaraan roda empat (mobil) serta hingga 160.000 unit kendaraan roda tiga oleh PT Agrinas Pangan Nusantara.

HIPMI menilai, rencana impor kendaraan operasional dalam jumlah besar berpotensi menyimpang dari tujuan utama pembentukan Kopdes Merah Putih. Yakni, sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi desa berbasis kemandirian nasional serta penguatan industri dalam negeri.

Sekretaris Jenderal BPP HIPMI, Anggawira menegaskan, pengadaan kendaraan operasional KDKMP tidak boleh ketergantungan terhadap produk impor. Oleh sebab itu, Menteri Koperasi perlu mengambil alih proses pengadaan kendaraan operasional, baik mobil maupun motor roda tiga.

"Program strategis nasional ini tidak boleh berubah menjadi proyek yang justru memperbesar ketergantungan terhadap produk impor. Belanja negara melalui program strategis nasional seharusnya menjadi instrumen afirmasi bagi industri dalam negeri,” kata Anggawira, dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu 28 Februari 2026.

Menurutnya, sektor otomotif nasional telah memiliki kapasitas produksi kendaraan niaga yang sesuai dengan kebutuhan operasional di desa. Pengadaan kendaraan melalui produksi dalam negeri akan memberikan dampak ekonomi yang lebih luas, antara lain:

• Memperkuat industri otomotif nasional

• Meningkatkan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)

• Menggerakkan industri manufaktur kendaraan niaga pedesaan

• Menghidupkan UMKM dalam rantai pasok komponen otomotif

• Menciptakan lapangan kerja domestik

HIPMI juga mengingatkan, keterbatasan kapasitas produksi dalam negeri tidak dapat dijadikan alasan untuk melakukan impor dalam skala besar. Pemerintah dinilai memiliki berbagai opsi kebijakan untuk memperkuat kapasitas industri nasional.

"Melalui konsorsium industri nasional, peningkatan kapasitas produksi domestik, transfer teknologi, serta produksi berbasis CKD/IKD di dalam negeri. Program KDKMP harus dikembalikan pada khitahnya sebagai program pembangunan ekonomi desa yang sekaligus memperkuat basis industri nasional," ucap Anggawira.

Diberitakan sebelumnya, kontrak niaga Rp24,66 triliun oleh PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero) mencakup, pengadaan 105.000 unit kendaraan. Yakni, pengadaan kendaraan untuk Koperasi Merah Putih itu dari dua produsen otomotif asal India.

Sebanyak 35.000 unit Scorpio Pik Up dipasok Mahindra & Mahindra, sementara 70.000 unit lainnya berasal dari Tata Motors. Yaitu, terdiri dari 35.000 unit Yodha Pick-Up dan 35.000 unit Ultra T.7 Light Truck.

PT Agrinas Pangan Nusantara mengaku, tengah mengimpor 105.000 unit mobil dari India untuk kebutuhan operasional KDKMP. Direktur Utama Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo De Sousa Mota mengatakan, pengiriman mobil-mobil tersebut dilakukan secara bertahap.

"Sebanyak 200 unit mobil pick-up dari Mahindra tiba di Indonesia, sampai akhir bulan ini (target) sudah 1.000 unit. Tahun ini kita usahakan bisa sampai semua, yang Mahindra dan Tata juga," ujar Joao dalam keterangannya di Jakarta, Jumat 20 Februari 2026.

Ia membeberkan, pertimbangan membeli kendaraan dari India. Hal itu, dikarenakan faktor harga dan kemampuan industri dalam negeri untuk melakukan pengadaan dalam jumlah yang besar.

Joao menyebut, harga pick-up 4x4 yang ada di pasaran Indonesia relatif mahal. Menurutnya, harga yang ditawarkan produsen India lebih kompetitif sehingga menghemat penggunaan APBN.

"Dengan mengambil dari India, itu kita menjadi jalan tengah, jadi adil menggunakan biaya anggaran APBN ini secara bijak. Karena kita beli dengan harga yang hampir setengahnya lebih murah daripada produk-produk yang ada di pasaran Indonesia," ucap Juao.