SAMPAH masih menjadi masalah bagi sejumlah kota dan kabupaten di Indonesia termasuk di Kota Bekasi. Buruknya tata kelola atau manajemen pengolahan sampah dari hulu ke hilir menjadi penyebab utamanya.
Di Kota Bekasi misalnya, sampah di hulu sejauh ini belum terkelola dengan baik. Sampah di hulu dalam hal ini rumah tangga benar-benar tidak terkelola dalam arti sebatas ditumpuk dan selanjutnya diangkut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA).
Tidak ada pemrosesan sama sekali di tingkat hulu. Sehingga volume sampah dari hulu begitu besar jumlahnya dan menjadi beban di TPA milik Pemkot Bekasi.
Data Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bekasi menyebut total volume sampah di hulu mencapai 1.400 Ton perhari. Itupun tidak semuanya bisa terangkut ke TPA, hanya 1.200 saja yang bisa terangkut.
Artinya dalam sehari ada 200 ton sampah di hulu tidak terangkut. Yang akhirnya menimbulkan banyak keluhan masyarakat.
Mestinya, Pemkot Bekasi berpikir keras untuk membangun tata kelola sampah di hulu. Sehingga sampah di hulu bisa dikurangi secara signifikan dan beban TPA berkurang.
Memberdayakan Bank Sampah di Sektor Hulu
Meski terbilang telat, Pemkot Bekasi nampaknya tidak tinggal diam. Mereka saat ini mulai memperbaiki tata kelola sampah di sektor hulu dalam hal ini rumah tangga.
Mereka sejak akhir Tahun 2025 tengah menggenjot pendirian bank sampah di seluruh RW di Kota Bekasi. Kehadiran bank sampah tersebut diharapkan bisa ikut mengurangi jumlah sampah di hulu dan sekaligus menghidupkan ekonomi sirkular.
Menurut Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, dari 1.000 RW, sekitar 600 RW sudah memiliki bank sampah. Dan tahun 2026 ini, ia menargetkan bank sampah bisa berdiri di seluruh RW di Kota Bekasi.
Ia juga menjelaskan, bank sampah adalah keharusan bagi RW. Sebab kehadiran bank sampah menjadi persyaratan bagi RW untuk mendapatkan alokasi anggaran bantuan RW sebesar Rp100 juta per tahun.
"Bank sampah terus kita optimalkan di seluruh RW. Jadi kalau RW tidak punya bank sampah, mereka tidak dapat dana Rp100 juta per tahun," kata Tri Adhianto, kepada wartawan.
Sayangnya bank sampah bukan tanpa masalah, banyak pengelola bank sampah mengeluhkan minimnya dukungan. Terutama dukungan fasilitas seperti motor pengangkut sampah (baktor) hingga tempat penampungan.
Pengelola Bank Sampah RW 13 Kelurahan Pejuang, Kota Bekasi, Ali Cantona mengaku bank kurang fasilitas pendukung. Sehingga hal itu membuat aktivitas bank sampah terganggu.
"Kita tidak punya baktor, jadi sampah dari rumah warga kita angkut dengan gerobak. Kemudian tempat penampungan juga kita manfaatkan rumah warga yang kosong, padahal ini penting," katanya.
Minimnya fasilitas bank sampah mendapat kritik dari Anggota DPRD Kota Bekasi, Abdul Muin Hafied. Ia meminta Pemkot Bekasi segera mencarikan solusi atas permasalahan tersebut.
Menurutnya, fasilitas pendukung harus bisa disediakan oleh Pemkot Bekasi. Sebab jika tidak bank sampah hanya berjalan sesaat saja dan tidak berkelanjutan.
"Ini perlu dipikirkan bagaimana Pemkot Bekasi memenuhi fasilitas bank sampah. Karena tanpa fasilitas pendukung sulit bank sampah ini bisa bertahan, lama-lama masyarakat juga malas menjalankannya," katanya.
Pembenahan Tata Kelola di Sektor Hilir
Problem persampahan bukan saja ada di hulu yaitu masyarakat namun juga di sektor hilir. Masalah ini terjadi karena tidak ada teknologi pengolahan sampah yang memadai.
Sejauh ini, sampah di hilir atau di TPA hanya ditumpuk begitu saja tanpa diolah. Proses ini dalam dunia persampahan dikenal dengan metode open dumping.
Metode ini jelas tidak efektif, sebab dari tahun ke tahun tumpukan sampah akan terus bertambah. Sedangkan lahan TPA sendiri terbatas.
Barulah dalam dua tahun terakhir ini, Pemkot Bekasi tidak lagi menggunakan metode open dumping. Mereka mulai beralih ke metode sanitary landfill sesuai dengan instruksi Kementerian Lingkungan Hidup.
Dan saat ini, Pemkot Bekasi tengah bersiap dengan metode pengolahan sampah yang lebih canggih. Yakni metode Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) atau Waste to Energy (WTE).
PSEL ini merupakan proyek pemerintah pusat yang digawangi oleh Danantara. Proyek ini akan mulai dibangun di sejumlah kota dan kabupaten salah satunya Kota Bekasi.
Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq menjelaskan, Maret 2026 ini PSEL di Kota Bekasi akan masuk tahap groundbreaking. Kota Bekasi menjadi salah satu 4 kota pertama di Indonesia yang akan memulai proyek tersebut.
"Ground breaking PSLE itu Maret 2026 oleh pihak Danantara. Dan Kota Bekasi merupakan empat daerah pertama di Indonesia yang akan memulai PSEL," katanya, kepada wartawan.
Ia mengatakan, proyek PSEL atau WTE saat ini dikedepankan karena Indonesia butuh penanganan sampah dengan cara cepat. Mengingat hampir seluruh daerah di tanah air mengalami masalah darurat sampah.
Ia juga mengingatkan, bahwa tahun 2028 mendatang adalah era berakhirnya Tempat Pembuangan Akhir (TPA) se-Indonesia. Oleh karena itu seluruh Bupati dan Wali Kota diminta mempersiapkan metode pengolah sampah sesuai dengan kondisi dan karakteristik daerah masing-masing.
"Bupati dan Wali Kota selaku penanggung jawab utama pengolahan sampah sesuai dengan Undang-Undang diminta mempersiapkan segala sesuatunya. Termasuk mempersiapkan metode pengolahan sampah sesuai karakteristik daerahnya," katanya.
Hanif juga menegaskan, bahwa Presiden Prabowo menekankan pentingnya penanganan sampah dari hulu. Salah satunya dengan mengaktifkan bank sampah induk.
Ia mengatakan pengolahan sampah di hulu lebih logis. Ketimbang harus diselesaikan di hilir atau TPA yang itu justru bisa menjadi beban.
"Apapun teknologinya, Presiden menekankan pentingnya pengolahan sampah dari hilir. Namun karena Indonesia darurat sampah hampir di seluruh daerah maka butuh penanganan cepat dengan WTE," katanya.
Sementara itu, Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, mengatakan telah mempersiapkan apa yang menjadi kewajiban daerah dalam proyek PSEL. Mulai dari menyiapkan lahan, akses jalan hingga armada sampah baru.
"Kita ingin masalah sampah di Kota Bekasi yang 1.400 ton per hari terselesaikan. Termasuk timbunan sampah yang sudah ada sebelumnya," ujarnya.