INDONESIA resmi bergabung dengan Board of Peace (BoP), Dewan Perdamaian yang diinisiasi oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa bergabungnya Indonesia dengan BoP merupakan kesempatan untuk menghadirkan perdamaian di Gaza, Palestina.

Pada Kamis 22 Januari 2026, Presiden Prabowo menjadi salah satu pemimpin negara yang menandatangani Board of Peace Charter di Davos, Swiss. Trump pertama kali mengusulkan Board of Peace sebagai bagian dari solusi konflik Gaza.

Selain itu, Indonesia juga resmi bergabung dengan International Stabilization Force (ISF) yang juga merupakan bagian dari BoP. Pasukan tersebut dibentuk sebagai bagian dari rencana perdamaian internasional.

Selain Indonesia, beberapa negara lain yang bergabung dengan ISF diantaranya adalah Maroko, Kosovo, Kazakhstan, Mesir, dan Yordania. Indonesia juga ditunjuk mengambil peran sebagai wakil komandan dalam ISF untuk Gaza.

Penunjukan ini diumumkan dalam pertemuan Board of Peace yang dipimpin Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, di Washington. Komandan ISF Mayor Jenderal Jasper Jeffers menyatakan bahwa Indonesia telah menerima tawaran untuk menduduki posisi wakil komandan.

“Saya telah menawarkan dan Indonesia telah menerima posisi wakil komandan untuk ISF. Dengan langkah awal ini, kami akan membantu menghadirkan keamanan yang dibutuhkan Gaza untuk masa depan yang makmur dan perdamaian yang langgeng,” katanya, dikutip dari CNA, Sabtu 22 Februari 2026.

Apa itu Board of Peace?

Secara umum, Board of Peace dipahami sebagai organisasi internasional yang dirancang untuk memfasilitasi upaya diplomasi dan rekonstruksi pascakonflik. Lembaga ini juga bertugas mengawasi pelaksanaan kesepakatan damai di berbagai wilayah, dilansir dari CNN.

Badan ini juga dirancang untuk mengoordinasikan dukungan politik dan pendanaan internasional. Tujuannya adalah mempercepat pemulihan ekonomi dan sosial di kawasan yang terdampak krisis.

Melansir dari NBC News, Trump pertama kali mengusulkan Board of Peace sebagai bagian dari solusi konflik Gaza. Namun, seiring waktu, konsep tersebut berevolusi menjadi organisasi internasional dengan mandat yang lebih luas.

Tujuannya mempromosikan stabilitas global, memulihkan tata kelola yang sah, serta mengamankan perdamaian berkelanjutan di wilayah terdampak atau terancam konflik. Perubahan arah ini tercermin dalam piagam terbaru dewan yang tidak lagi menyebut Gaza secara eksplisit.

Pada November tahun 2025 lalu, Dewan Keamanan PBB menyetujui pembentukan Board of Peace. Persetujuan tersebut merupakan bagian dari rencana yang lebih luas, termasuk pembentukan pasukan keamanan di Gaza.

Piagam Board of Peace menetapkan Trump sebagai ketua dewan. Posisi tersebut hanya dapat digantikan melalui pengunduran diri sukarela atau keputusan bulat Dewan Eksekutif.

Masa jabatan negara anggota dibatasi maksimal tiga tahun, kecuali bagi negara yang menyumbang lebih dari 1 miliar dolar AS (Rp16,9 triliun). Gedung Putih menegaskan bahwa jumlah tersebut bukan merupakan biaya minimum untuk bergabung.

Kontribusi itu disebut sebagai opsi negara mitra memperoleh status keanggotaan permanen sebagai komitmen mendalam terhadap perdamaian dan keamanan global. Dewan Eksekutif pendiri Board of Peace mencakup Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio dan utusan khusus Trump Steve Witkoff.

Selain itu, menantu Trump Jared Kushner, mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair, serta Presiden Bank Dunia Ajay Banga juga bergabung. Lebih dari 60 negara menerima undangan untuk bergabung dengan Board of Piece, sementara itu, 21 negara telah menandatangani piagam BoP di Davos, Swiss pada Kamis 22 Januari 2026.

Apa itu International Stabilization Force (ISF)?

Pembentukan pasukan stabilisasi internasional di Jalur Gaza didukung oleh resolusi Dewan Keamanan PBB. Langkah ini dilakukan sebagai upaya dalam mengakhiri konflik berkepanjangan di Gaza, Palestina.

Resolusi yang disponsori Amerika Serikat ini memberikan dukungan terhadap rencana 20 poin Presiden AS Donald Trump untuk menghentikan perang. Rencana tersebut juga bertujuan mengatur masa depan keamanan di Gaza, dilansir dari Al Jazeera.

Dalam resolusi tersebut, dibentuk International Stabilisation Force (ISF). Pasukan tersebut akan bertugas mengawasi gencatan senjata, menjaga keamanan, serta membantu proses demiliterisasi wilayah.

Pasukan multinasional ini direncanakan bekerja sama dengan Israel dan Mesir. Mereka juga akan melatih kepolisian Palestina yang baru untuk menjaga ketertiban di lapangan.

ISF diharapkan melindungi warga sipil, mengamankan koridor bantuan kemanusiaan, dan mengambil alih sebagian tanggung jawab keamanan. Resolusi disahkan dengan suara 13 setuju.

Rusia dan Tiongkok memilih abstain karena menilai kurangnya partisipasi Palestina dan belum jelasnya peran PBB ke depan. Rusia bahkan mengajukan rancangan resolusi alternatif yang menekankan keterlibatan sekretaris jenderal PBB dalam menentukan opsi partisipasi pasukan.

Keterlibatan Indonesia di ISF

Indonesia akan mengambil peran sebagai wakil komandan dalam International Stabilisation Force (ISF) untuk Gaza. Pasukan tersebut dibentuk sebagai bagian dari rencana perdamaian internasional.

Penunjukan ini diumumkan dalam pertemuan Board of Peace yang dipimpin Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, di Washington. Komandan ISF Mayor Jenderal Jasper Jeffers menyatakan bahwa Indonesia telah menerima tawaran untuk menduduki posisi wakil komandan.

Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia siap mengirim pasukan dalam waktu dua bulan. Pemerintah juga mempertimbangkan pengiriman tim pendahulu untuk melakukan pemetaan wilayah dan analisis risiko sebelum pengerahan utama dilakukan.

Indonesia sekaligus menegaskan bahwa negara tersebut dipercaya memegang peran kepemimpinan dalam misi tersebut. Sebelumnya, Indonesia menyatakan kesiapan mengirim hingga 8.000 personel, dengan estimasi mobilisasi awal antara 5.000 hingga 8.000 pasukan.

Personel ISF akan bertugas menjaga stabilitas di Gaza dan ditempatkan di lima sektor operasi. Sektor tersebut adalah Rafah, Khan Yunis, Deir el-Balah, Gaza City, dan Gaza Utara.

Fokus awal akan diarahkan pada wilayah Rafah serta pelatihan kepolisian lokal. Strategi jangka panjang mencakup pembentukan 12.000 polisi dan pengerahan 20.000 pasukan ISF di lapangan.

Kementerian Luar Negeri Indonesia menegaskan bahwa keterlibatan militer bersifat kemanusiaan dan bukan operasi tempur. Kemlu juga memperingatkan bahwa Indonesia akan menarik diri jika pelaksanaan misi menyimpang dari mandat yang disepakati.

Negara yang Kirim Pasukan ke Gaza

Selain Indonesia, beberapa negara lain seperti Maroko, Kazakhstan, Kosovo, dan Albania, juga berkomitmen mengirim pasukan ke Gaza. Hal tersebut disampaikan oleh komandan pasukan dalam pertemuan Board of Peace yang dipimpin Presiden AS Donald Trump.

Kazakhstan dan Kosovo juga menyatakan partisipasinya, sementara Mesir dan Yordania akan berkontribusi melalui pelatihan petugas polisi. Kazakhstan akan mengirim pasukan dan unit medis, sedangkan Maroko siap menempatkan petugas polisi di Gaza.

Albania juga akan berkontribusi dengan pasukan, sementara Mesir dan Yordania berperan melatih polisi setempat. Sementara itu, Indonesia akan mengirim hingga 8.000 personel untuk mendukung perdamaian di Gaza.

Mengapa Indonesia Jadi Wakil Komandan ISF?

Menteri Luar Negeri Sugiono membeberkan, alasan ditunjuknya Indonesia menjadi Wakil Komandan dalam misi ISF yang akan bertugas di Gaza. Menurutnya, dalam praktik umum misi perdamaian, negara dengan jumlah pasukan terbesar biasanya mendapat kehormatan memegang posisi komando.

Selain itu, setidaknya negara tersebut juga memperoleh jabatan penting dalam struktur kepemimpinan. Pernyataan tersebut disampaikan Sugiono dalam keterangannya di Washington, Amerika Serikat.

Menurutnya, Indonesia berencana mengirim lebih dari 8.000 prajurit sehingga wajar memperoleh posisi Deputy Commander bidang operasi. Sementara itu, jabatan komandan utama tetap dipegang oleh Amerika Serikat dalam kerangka Dewan Perdamaian.

Menurutnya, posisi ini merupakan bentuk penghargaan atas rekam jejak Indonesia yang aktif dalam berbagai misi penjaga perdamaian internasional. Selain itu, jabatan tersebut akan membantu memfasilitasi tujuan Indonesia dalam berkontribusi pada stabilitas kawasan.

Pasukan Indonesia tidak Lakukan Operasi Militer

Dalam pengiriman pasukan ke ISF, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono memastikan, pasukan Indonesia tidak akan melakukan operasi militer di Gaza. Sugiono menjelaskan, pemerintah menetapkan batasan nasional atau national caveats.

Batasan tersebut secara tegas melarang keterlibatan dalam operasi tempur ofensif, pelucutan senjata, maupun proses demiliterisasi. Peran pasukan difokuskan pada tindakan defensif untuk melindungi diri apabila menghadapi ancaman langsung.

Pasukan juga dikirim dengan fokus untuk menjaga keselamatan masyarakat sipil di kedua belah pihak. Pengiriman pasukan merupakan bagian dari kontribusi Indonesia dalam menjaga stabilitas kawasan dan mendukung upaya kemanusiaan internasional.