PEMERINTAH secara resmi menetapkan 1 Ramadan 1447 Hijriah atau awal Ramadan tahun 2026 Masehi bertepatan pada Kamis 19 Februari 2026. Hal itu disampaikan berdasarkan hasil sidang Isbat penentuan awal Ramadan 1447 Hijriah di Hotel Borobudur Jakarta pada Selasa 17 Februari 2026 malam.

Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan bahwa tidak ada laporan hilal terlihat dari seluruh titik pengamatan. Sidang isbat kemudian sepakat menetapkan Ramadan dimulai Kamis 19 Februari 2026.

Menurutnya Tim hisab rukyat Kemenag juga mengkonfirmasi data dari 96 titik pengamatan di seluruh Indonesia. "Kami bermusyawarah secara terbuka dengan para pakar dan ormas Islam. Semua mengacu pada hasil hisab dan rukyat," ujar Nasaruddin Umar.

Ia menyampaikan bahwa Indonesia menggunakan kriteria visibilitas hilal MABIMS, yaitu tinggi hilal 3 derajat dan sudut elongasi 6,4 derajat. Kriteria ini merupakan standar Asia Tenggara yang disepakati Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura.

Data hisab menunjukkan ketinggian hilal di Indonesia berkisar minus 2 derajat 24 menit 42 detik hingga 0 derajat 58 menit 47 detik. Artinya, hilal masih berada di bawah ufuk dan tidak memenuhi kriteria imkan rukyah.

"Bahkan di seluruh Asia Tenggara dan negara Muslim lain, belum ada yang memenuhi kriteria. Kebanyakan masih di bawah ufuk," jelas Nasaruddin Umar.

Menteri Agama mengajak umat Islam menjadikan keputusan ini sebagai simbol kebersamaan. Lebih lanjut Menurut Nasaruddin bahwa Jika ada perbedaan penetapan sesuai keyakinan masing-masing, masyarakat diimbau tetap menjaga persatuan.

DPR Dukung Rencana Menag Seragamkan Penetapan Awal Ramadan

Komisi VIII DPR mendukung rencana Menteri Agama Nasaruddin Umar untuk menyeragamkan penetapan awal Ramadan. Demikian diungkapkan Ketua Komisi VIII DPR, Marwan Dasopang, saat menghadiri Sidang Isbat penetapan awal Ramadan 1447 H, Selasa 17 Februari 2026.

Politisi PKB itu menegaskan perbedaan metode penentuan waktu awal Ramadan merupakan hal wajar dan tidak boleh memicu perpecahan. Namun, menurut dia, pemerintah sedang berupaya mencari titik temu melalui pendekatan kalender global agar ke depannya terdapat keseragaman standardisasi.

"Bapak Menteri Agama (Menag) sedang berupaya untuk mempertemukan cara pandang untuk penetapan 1 Ramadan," ujarnya. Menurut Marwan, Nasaruddin sempat memaparkan posisi hilal berdasarkan kalender global yang berpusat di Turki.

Menurut data tersebut, posisi hilal kemungkinan besar belum akan terlihat pada Rabu 18 Februari 2026. Marwan lalu menyatakan dukungannya terhadap proses penyeragaman penentuan awal Ramadan agar umat Islam Indonesia dapat menjalankan ibadah Ramadan secara serentak.

Dia mengimbau masyarakat agar tidak terjebak dalam perdebatan mengenai awal Ramadan dan lebih fokus pada esensi ibadah. Menurut dia, pelaksanaan puasa dengan jujur dan ikhlas menjadi modal penting untuk membangun tatanan bangsa yang lebih baik.

Awal Ramadan Berbeda, Masyarakat Diimbau Saling Menghormati

Kementerian Agama telah menetapkan 1 Ramadan 1447 H jatuh pada Kamis 19 Februari 2026. Penetapan ini berbeda dengan Muhammadiyah yang telah memulai Ramadan pada Rabu 18 Februari 2026.

Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang meminta masyarakat untuk saling menghormati perbedaan tersebut. Menurut Marwan, ke depan, Menteri Agama akan berupaya untuk menyeragamkan penetapan Ramadan dan Idulfitri.

Sementara, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Iskandar mengatakan, saling toleransi merupakan bentuk penghormatan terbaik sesama umat beragama. Sehingga, masyarakat beragama didorong untuk saling menghargai.

Perbedaan penetapan awal Ramadan bukanlah hal baru di Indonesia. Meski terdapat selisih waktu dalam memulai ibadah puasa, kedua keputusan tersebut tetap dilandasi metode dan pertimbangan keagamaan masing-masing.

Pemerintah mengimbau masyarakat untuk menyikapi perbedaan dengan bijak dan tetap menjaga persatuan. Ramadan, pada akhirnya, bukan hanya tentang tanggal dimulainya puasa, melainkan momentum memperkuat keimanan, solidaritas, serta kepedulian sosial.