INDONESIA telah swasembada garam konsumsi, namun masih bergantung pada impor untuk kebutuhan industri nasional. Pemerintah menargetkan kemandirian garam industri tercapai pada 2027 melalui hilirisasi dan penguatan produksi dalam negeri.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengembangkan kawasan industri garam Rote serta meningkatkan teknologi MVR PT Garam. Industri siap menyerap produksi lokal jika kualitas NaCl memenuhi standar minimal 97 persen secara konsisten.

Direktur Sumber Daya Kelautan Ditjen PKRL KKP Frista Yorhanita menyoroti ketergantungan impor 55,2 persen. Kebutuhan garam nasional diprediksi lebih dari 5 juta ton pada tahun 2027.

"Sebaliknya produksi dalam negeri hanya sekitar 1,64 juta ton per tahun dalam periode 2019-2023," ucapnya seperti dikutip dari YouTube KKP bertajuk Bincang Bahari - Hilirisasi Garam Untuk Indonesia Mandiri, Minggu 15 Februari 2026.

"Selama Periode 2019-2023, impor garam meningkat dengan rata-rata 2,72 juta ton per tahun, terutama dari Australia-ditujukan untuk pemenuhan garam spesifikasi tinggi," katanya.

Strategi Hulu dan Modeling Rote

Masalah utama produksi tradisional adalah faktor cuaca yang sering tidak menentu. Produksi dalam negeri saat ini hanya mampu menyentuh rata-rata 2 juta ton.

Pemerintah menjawab tantangan ini dengan membuka lahan modeling industri di Rote Ndao. Kawasan industri garam K-SIGN seluas 10.000-13.000 hektar di Rote diproyeksikan menghasilkan 400.000 ton garam.

"Dari sekian itu karena ini modeling pemerintah akan mengembangkan di tahap 1 dan 2 mulai 2025 kemarin, nanti akan kami lanjutkan di 2026," katanya.

"Bagaimana dengan sisanya? Sisanya itulah yang nanti akan kami tawarkan kepada investor," katanya.

Wilayah Rote dipilih karena memiliki curah hujan rendah dan matahari sangat terik. Kualitas air laut di NTT juga jauh lebih bersih dari polutan industri.

"Rote punya kelebihan sisi iklim dan kualitas air laut yang lebih bagus dibanding Pantura," ucap Frista Yorhanita.

Pemerintah juga memacu sertifikasi SNI agar produk petambak rakyat diakui pihak industri. Peningkatan kualitas garam rakyat diupayakan mencapai kadar NaCl di atas 97 persen.

Strategi KKP mencakup ekstensifikasi lahan baru serta intensifikasi tambak yang sudah ada. Dukungan sarana prasarana seperti washing plant diberikan untuk meningkatkan kualitas hasil panen.

Unit pengolahan garam ini dibangun pada 10 provinsi yang menjadi sentra produksi. KKP ingin memastikan bahwa garam rakyat memenuhi standar keamanan pangan nasional kita.

Pemerintah daerah diharapkan menjaga tata ruang agar lahan tambak tidak beralih fungsi. Sinergi lintas kementerian sangat diperlukan untuk memperbaiki jalur distribusi garam nasional.

"Harapannya garam petambak tersertifikasi kualitasnya terjamin sehingga prioritas diserap industri," kata Frista Yorhanita.

Revolusi Mesin Tanpa Matahari

Sekretaris Perusahaan PT Garam (Persero) Indra Kurniawan membawa solusi teknologi melalui mesin MVR. Teknologi ini membuat produksi garam tidak lagi bergantung pada panas sinar matahari.

Mesin MVR bekerja secara mekanis untuk menjamin kristal garam memiliki kualitas seragam. Inovasi ini menjadi tonggak sejarah baru dalam industri pergaraman nasional Indonesia.

"Intervensi teknologi MVR dilakukan karena tantangan utama di Indonesia adalah masalah iklim," ucap Indra.

Investasi sebesar Rp2,1 triliun dikucurkan untuk membangun pabrik MVR raksasa di Sampang. Fasilitas ini ditargetkan menyumbang 200.000 ton garam berkualitas tinggi setiap tahunnya.

Pabrik ini merupakan hasil kerja sama strategis antara Indonesia dengan mitra teknologi global. Kapasitas produksi di Sampang nantinya dapat ditingkatkan hingga mencapai 400.000 ton per tahun.

PT Garam juga membangun pabrik Segoromadu 2 di Gresik senilai Rp112 miliar. Pabrik ini dikhususkan untuk memenuhi kebutuhan garam industri aneka pangan nasional.

Perusahaan juga memanfaatkan air buangan boiler Pertamina Balikpapan menjadi produk bernilai. Kerja sama ini diprediksi mampu menambah pasokan garam industri hingga 1 juta ton.

Skema ekonomi sirkular ini menggandeng teknologi Swedia untuk mengolah residu magnesium laut. Indonesia akan menjadi produsen kalsium dan magnesium dari sisa pengolahan air laut.

PT Garam bertindak sebagai offtaker untuk menyerap hasil panen dari petambak rakyat. Klasterisasi dilakukan agar produk petambak tetap memiliki pasar yang jelas dan pasti.

Perusahaan terus bertransformasi untuk menjadi pemain utama dalam rantai pasok garam global. Hilirisasi ini diharapkan mampu menekan biaya pokok produksi hingga level paling efisien.

"Kami ambil air buangan Pertamina Balikpapan untuk diproses kembali menjadi garam industri," kata Indra Kurniawan.

Kepastian Spek bagi Manufaktur

Ketua Umum Gabungan Produsen Makanan dan Minuman Indonesia (GAPMMI) Adhi Lukman menekankan standar mutu. Industri makanan membutuhkan garam dengan tingkat kemurnian kimia yang sangat konsisten.

Setiap tahunnya sektor manufaktur memerlukan sedikitnya 600.000 ton pasokan garam industri nasional. Sayangnya garam lokal seringkali memiliki kadar kontaminan yang masih cukup tinggi sekali.

"Tantangan kita bersama saat ini adalah kekurangan garam sesuai spek yang dibutuhkan," kata Adhi.

Kepastian pasokan bahan baku sangat penting untuk menjaga pertumbuhan ekonomi 8 persen. Hilirisasi harus mampu menyediakan garam yang sesuai dengan kebutuhan formulasi produk manufaktur.

Industri membutuhkan kadar NaCl di atas 97 persen serta kadar air di bawah 0,5 persen. Garam berkualitas tinggi sangat krusial untuk menjaga ketahanan pangan dan kualitas rasa.

GAPMMI berharap pembangunan pelabuhan di wilayah Timur dapat segera dipercepat oleh pemerintah. Efisiensi logistik akan membuat harga garam lokal lebih kompetitif dibanding produk impor.

Industri siap menyerap 100 persen produksi lokal jika spesifikasi teknis telah terpenuhi sepenuhnya. Roadmap jangka pendek dan menengah sangat diperlukan untuk menjamin kepastian berusaha investor.

Garam bukan sekadar perasa namun juga berfungsi sebagai pengawet dan pembentuk tekstur. Kualitas yang stabil akan meningkatkan daya saing produk makanan Indonesia di pasar global.

Produsen membutuhkan stabilitas harga agar biaya produksi tidak mengalami lonjakan secara mendadak. Kolaborasi antara hulu dan hilir harus diperkuat melalui kontrak serapan jangka panjang.

Pemerintah diminta mempermudah akses izin impor jika produksi dalam negeri sedang terganggu. Hal ini demi menjaga keberlanjutan operasional pabrik makanan yang menyerap banyak pekerja.

"Pemerintah wajib menjaga ketersediaan sumber daya industri termasuk ketersediaan bahan baku," kata Adhi Lukman.

Sinergi kuat semua pihak sangat diperlukan untuk mewujudkan Indonesia mandiri garam nasional. Kolaborasi Indonesia Incorporated menjadi kunci utama suksesnya hilirisasi sumber daya kelautan kita.