PADA suatu pagi di musim kemarau, antrean jeriken terlihat di pinggiran kota-kota Asia Tenggara. Sungai yang dulu menjadi sumber air utama menyusut, sebagian tercemar. 

Di desa-desa agraris, sawah retak sebelum padi sempat menguning. Di pasar tradisional, harga beras perlahan merangkak naik. 

Fenomena ini tidak berdiri sendiri. Ia adalah potongan-potongan dari krisis yang lebih besar, krisis air bersih dan pangan akibat perubahan iklim.

Asia Tenggara berada di garis depan dampak krisis iklim global. Kawasan ini bukan penyumbang emisi terbesar dunia, tetapi termasuk yang paling cepat merasakan konsekuensinya. 

Kombinasi cuaca ekstrem, pertumbuhan penduduk, urbanisasi pesat, dan tata kelola sumber daya yang lemah membuat air dan pangan menjadi dua sektor paling rentan. Dan paling menentukan stabilitas sosial.

Selanjutnya, Iklim yang Tak Lagi Bisa Diprediksi

Selama puluhan tahun, masyarakat Asia Tenggara menggantungkan hidup pada pola musim yang relatif stabil, namun pola itu kini berubah drastis. Kekeringan panjang disusul hujan ekstrem kian sering terjadi, merusak sistem pertanian dan pengelolaan air.

Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati menilai perubahan iklim telah membuat pola musim tidak lagi dapat dijadikan acuan yang andal. Menurutnya, ketidakpastian iklim justru menjadi ancaman terbesar bagi sektor pangan dan air. 

“Masalahnya bukan hanya kekeringan atau banjir, tetapi ketidakpastian ekstrem. Ini jauh lebih berbahaya bagi petani dan pengelolaan sumber daya air,” ujarnya dalam berbagai kesempatan.

Ketika musim tanam tidak bisa diprediksi, satu kesalahan waktu dapat berujung pada gagal panen. Dalam skala nasional dan regional, kegagalan berulang ini perlahan menggerus ketahanan pangan, sering kali tanpa disadari hingga dampaknya terasa pada harga.

Selanjutnya, Air Bersih: Kaya Sumber, Miskin Tata Kelola

Secara geografis, Asia Tenggara dikenal sebagai kawasan kaya air. Namun krisis justru muncul di tengah kelimpahan tersebut. 

Sungai-sungai besar yang melintasi beberapa negara mengalami tekanan berlapis. Pembangunan bendungan di hulu, pencemaran industri, alih fungsi lahan, hingga eksploitasi air tanah yang berlebihan.

Pakar hidrologi dan tata kelola air Prof. Bambang Widiatmoko menjelaskan krisis air bersih di kawasan ini lebih banyak disebabkan oleh masalah struktural. “Asia Tenggara sebenarnya kawasan kaya air, tetapi miskin pengelolaan. Krisis air bersih yang kita lihat hari ini lebih banyak disebabkan oleh tata kelola yang buruk daripada semata-mata faktor alam,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa perubahan iklim berperan sebagai akselerator. “Ketika air tanah terus dieksploitasi dan sungai tercemar, perubahan iklim hanya menjadi pemicu yang mempercepat keruntuhan sistem,” katanya.

Di wilayah perkotaan, kebutuhan air melonjak seiring pertumbuhan penduduk dan industri. Banyak kota besar mengandalkan air tanah secara masif, memicu penurunan muka tanah dan intrusi air laut. 

Sementara itu, di pedesaan, masyarakat menghadapi sumur yang mengering. Akses air bersih yang semakin terbatas.

Selanjutnya, Pangan di Bawah Tekanan Iklim

Krisis air secara langsung berimbas pada pangan. Produksi pertanian sangat bergantung pada ketersediaan air yang stabil, sesuatu yang semakin langka di tengah iklim yang berubah. 

Asia Tenggara, yang selama ini dikenal sebagai salah satu lumbung pangan dunia, mulai menunjukkan kerentanan struktural. Menurut analisis World Resources Institute (WRI), banyak negara di kawasan ini berada di jalur menuju stres air yang serius dalam beberapa dekade ke depan. 

Perwakilan WRI, Shannon Koplitz, menyebut bahwa tren tersebut sudah terlihat saat ini. “Banyak negara di Asia Tenggara akan menghadapi stres air serius dalam dua hingga tiga dekade ke depan. Ini bukan prediksi jauh, tetapi tren yang sudah terlihat sekarang,” ujarnya.

Ia menegaskan dampaknya tidak berhenti pada sektor lingkungan. “Krisis air akan berdampak langsung pada ketahanan pangan, stabilitas ekonomi, dan bahkan keamanan nasional jika tidak ditangani secara terpadu,” katanya.

Di tingkat nasional, kerentanan pangan juga diperparah oleh ketergantungan pada satu komoditas utama. Akademisi kebijakan pangan Dr. Arif Satria menilai bahwa strategi ini semakin berisiko di tengah krisis iklim. 

“Ketergantungan berlebihan pada satu komoditas pangan. Seperti beras, membuat sistem pangan kita sangat rentan terhadap guncangan iklim,” ujarnya. 

Menurutnya, diversifikasi pangan bukan sekadar pilihan, melainkan kebutuhan strategis. “Diversifikasi pangan bukan pilihan gaya hidup, tapi strategi bertahan hidup di era krisis iklim.”

Selanjutnya, Dampak Sosial yang Tidak Merata

Krisis air dan pangan tidak berdampak sama bagi semua kelompok. Masyarakat miskin, petani kecil, masyarakat adat, dan perempuan sering kali menanggung beban paling berat. 

Ketika air bersih sulit diakses, waktu dan tenaga tambahan untuk mendapatkannya umumnya ditanggung oleh perempuan dan anak-anak. Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Nur Hidayati, menilai krisis ini memperdalam ketimpangan yang sudah ada. 

“Krisis air dan pangan selalu berdampak paling keras pada kelompok miskin dan masyarakat adat. Yang kontribusinya terhadap krisis iklim justru paling kecil,” ujarnya. 

Ia juga mengingatkan risiko konflik. “Jika negara terus melihat air sebagai komoditas ekonomi semata, maka konflik dan ketimpangan akan semakin dalam.”

Dalam konteks regional, persoalan ini bahkan melampaui batas negara. Perwakilan ASEAN Centre for Climate Change menekankan bahwa krisis air bersifat lintas batas. 

“Perubahan iklim tidak mengenal batas negara, krisis air di satu wilayah hulu bisa berdampak pada ketahanan pangan di negara hilir,” ujarnya. Tanpa kerja sama regional yang kuat, krisis berpotensi semakin sulit dikendalikan.

Sejumlah solusi telah lama didiskusikan, antara lain restorasi sungai, pemanenan air hujan, teknologi pertanian hemat air, hingga diversifikasi pangan. Namun para ahli sepakat bahwa tantangan terbesar bukan pada gagasan, melainkan pada implementasi.

Kebijakan air, pangan, dan iklim masih kerap berjalan terpisah, padahal krisis yang dihadapi bersifat sistemik. Adaptasi iklim sering kalah oleh kepentingan jangka pendek, sementara kelompok paling terdampak jarang dilibatkan dalam perumusan kebijakan.

Selanjutnya, Pengambilan Air Tanah Melebihi Kemampuan Alam

Krisis air tanah akibat eksploitasi berlebihan telah berlangsung selama 10 hingga 20 tahun terakhir di berbagai wilayah, termasuk Indonesia. Pakar Lingkungan Universitas Gadjah Mada, Prof. Chandra Wahyu Purnomo, mengatakan pengambilan air tanah telah melampaui kemampuan alam untuk mengisi ulang.

“Kita mengekstraksi air dari tanah itu melebihi kemampuan alam untuk recharge. Sehingga terjadi defisit atau water bankruptcy,” ujar Prof. Chandra, dalam dialog Bersama Pro3 RRI, Minggu 1 Februari 2026.

Ia menjelaskan defisit air terutama terjadi pada air tawar yang digunakan untuk konsumsi, pertanian, dan kebutuhan sehari-hari. “Kalau air laut tidak ada masalah, tapi air tawar yang bisa langsung kita konsumsi itu yang mengalami defisit,” katanya.

Menurut Prof. Chandra, air tanah memiliki siklus alami melalui resapan air hujan, namun eksploitasi berlebihan menyebabkan perubahan struktur tanah. “Ketika kita ambil secara berlebihan, tanah menjadi memadat sehingga air hujan tidak bisa menyerap kembali,” ujarnya.

Selain itu, hilangnya vegetasi dan masifnya pelapisan tanah dengan aspal dan beton memperparah krisis air. “Kita lapisi hampir seluruh permukaan kota dengan aspal dan semen, sehingga air hujan tidak punya waktu untuk masuk dan merecharge air tanah,” kata Prof. Chandra.

Kondisi tersebut menyebabkan banjir di musim hujan, namun kekeringan saat musim kemarau. Ia menilai lemahnya perencanaan tata kota berkelanjutan menjadi salah satu penyebab utama masalah ini.

Prof. Chandra menekankan perlunya rekayasa lingkungan seperti biopori, ruang terbuka hijau, dan penampungan air hujan yang terukur. “Biopori itu harus dihitung, karena yang kita ambil harus dikembalikan ke alam, ini soal water balance,” ujarnya.

Pada tingkat rumah tangga, penggunaan sumur pribadi dinilai berisiko menyebabkan over-eksploitasi. “Karena air sumur terasa gratis, orang tidak merasa sedang mengeksploitasi air tanah secara berlebihan,” katanya.

Ia mendorong penggunaan layanan air perpipaan agar pemakaian air dapat terkontrol. “Dengan meteran, orang akan sadar bahwa air itu sumber daya yang terbatas,” ujar Prof. Chandra.

Penurunan muka air tanah yang terus terjadi juga berpotensi menyebabkan kerusakan permanen. “Kalau air itu benar-benar hilang, mau didalamin seberapa pun, airnya sudah tidak ada lagi,” katanya.

Ia menambahkan bahwa perubahan iklim membuat hujan turun sangat deras dalam waktu singkat. “Tantangannya sekarang adalah bagaimana menangkap air hujan itu agar tidak langsung lari ke laut,” ujarnya.

Menurut Prof. Chandra, solusi teknis dan riset sebenarnya sudah tersedia. “Yang dibutuhkan sekarang adalah komitmen kebijakan dan pelaksanaan nyata dari pemerintah,” ucapnya.

Diketahui, PBB memperingatkan bahwa dunia sedang memasuki fase krisis air baru, sebab banyak sumber air tidak lagi pulih setelah kekeringan atau eksploitasi berlebihan. Bahkan ketika hujan kembali turun, sistem air di sejumlah wilayah tetap gagal kembali ke kondisi semula.

Temuan ini menandai perubahan mendasar dalam cara memandang krisis air. Jika sebelumnya kekurangan air dianggap bersifat sementara, kini para ilmuwan menilai banyak wilayah telah mengalami kerusakan permanen yang menuntut perencanaan jangka panjang.

Penelitian terbaru dari United Nations University Institute for Water, Environment and Health (UNU-INWEH) menyebut kondisi ini sebagai water bankruptcy atau defisit air. Istilah tersebut menggambarkan situasi ketika penggunaan air melampaui kemampuan alam untuk memperbarui diri.

Selanjutnya, Bom Waktu yang Terus Berdetak

Krisis air bersih dan pangan di Asia Tenggara bukan lagi ancaman abstrak di masa depan. Ia hadir dalam bentuk sumur yang mengering, sawah yang gagal panen, dan harga pangan yang kian tak terjangkau. Angka-angka dan analisis menunjukkan bahwa waktu untuk bertindak semakin sempit.

Seorang pakar kebijakan iklim regional menyimpulkan situasi ini dengan lugas. Krisis air dan pangan bukan lagi isu lingkungan semata, melainkan persoalan kelangsungan hidup. 

Pertanyaannya kini bukan apakah krisis itu akan datang, melainkan apakah Asia Tenggara mampu melakukan perubahan struktural sebelum bom waktu tersebut benar-benar meledak.