CUACA ekstrem di awal tahun 2026 mengakibatkan sejumlah wilayah di Kabupaten Bekasi terendam banjir. Terutama warga yang tinggal di sejumlah perumahan subsidi yang diperuntukkan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Tercatat ada beberapa perumahan subsidi terdampak banjir pada periode Januari 2026 terutama yang berlokasi di Desa Sukamekar. Perumahan tersebut meliputi Green Lavender, Sukamekar Regency, Nebraska dan sejumlah perumahan subsidi lainnya. 

Warga Perumahan Green Lavender, Desa Sukamekar, Kabupaten Bekasi, Farel Panggabean bercerita bahwa banjir yang ia alami 23 Januari 2026 tergolong parah. Akibat banjir tersebut membuatnya terpaksa harus meninggalkan rumah dan memilih mengungsi.

Namun nestapa yang Farel alami tidak berhenti di situ. Belum genap satu minggu tepatnya 29 Januari 2026, perumahan tempat ia tinggal kembali dihantam banjir. 

"Memang saya sudah beberapa kali mengalami banjir sejak menetap pada 2022 lalu. Tapi ini yang paling parah karena dalam seminggu beberapa kali kebanjiran," katanya, kepada wartawan. 

Hal yang sama juga dirasakan, Milah Dini salah seorang warga Perumahan Sukamekar Regency, Desa Sukamekar, Kabupaten Bekasi. Setelah banjir yang ia alami pada 23 Januari 2026, ia kembali harus merasakan pada 29 Januari 2026. 

"Sekarang banjir datang lagi. Kita sebagai warga jujur lelah dan pengen ada solusi nyata dari pemerintah maupun developer perumahan," katanya.

Selanjutnya, Sebagian Warga Memilih Meninggalkan Rumah

Akibat banjir yang tidak berkesudahan, sebagian warga memilih meninggalkan rumahnya dan memilih mengontrak sementara. Seperti yang dilakukan salah seorang warga Perumahan Nebraska, Desa Sukamekar, Kabupaten Bekasi, Muharromsyah Andru Joevany.

Ia mengaku, sengaja mengontrak rumah karena banjir bisa datang sewaktu-waktu ke rumahnya. Dirinya takut saat banjir datang tidak sempat menyelamatkan diri dan keluarga sehingga membuatnya memilih mengontrak.

"Sekarang saya sementara ngontrak, cari tempat yang tidak banjir. Was-was banjir datang tidak bisa evakuasi," kata pria yang juga merupakan salah satu Ketua RT di Perumahan Nebraska.

Kondisi demikian menurut sejumlah warga perumahan subsidi sangat merugikan. Sebab mereka sudah mengeluarkan uang yang tidak sedikit hasil tabungan mereka untuk uang muka dan cicilan rumah.

"Niatnya beli rumah itu kan biar kita bisa tinggal layak. Tapi yang terjadi malah seperti ini, rumahnya malah kebanjiran," kata salah seorang warga Perumahan Nebraska, Irham Anugrah.

Warga yang sudah lelah dengan kondisi tersebut menuntut adanya penyelesaian atau solusi permanen. Baik dari developer perumahan atau pemerintah baik pusat maupun daerah. 

"Kita mau ada solusi baik dari developer maupun pemerintah. Bahkan kalau perlu Gubernur ikut turun tangan menyelesaikan permasalahan ini," kata, warga Perumahan Green Lavender, Farel Panggabean.

Selanjutnya, Gubernur Jawa Barat Respons Keluhan Warga​

Merespons keluhan warga, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi memberikan ultimatum kepada para developer. Ia mengatakan, pihak Pemprov Jawa Barat akan mengambil langkah dan sikap tegas kepada para pengembang perumahan subsidi yang tidak memiliki tanggung jawab.

"Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan bersikap tegas pada seluruh pengembang. Terutama tidak memiliki tanggung jawab terhadap proyek-proyek yang dibangunnya," katanya, seperti dikutip dari akun media sosial pria yang akrab disapa Bapak Aing, tersebut. 

Sementara itu, banjir yang melanda sejumlah perumahan subsidi di Desa Sukamekar bukan hanya karena faktor cuaca ekstrem semata. Ada faktor lain di luar itu seperti lokasinya yang rendah, drainase tidak optimal serta luapan Kali CBL (Cikarang Bekasi Laut).

Menanggapi permasalahan tersebut, pemerintah pusat menegaskan komitmennya menuntaskan masalah banjir di Desa Sukamekar. Pemerintah akan mengupayakan solusi maksimal agar banjir tidak lagi berulang.

Selanjutnya, Upaya Pelebaran Kali CBL Solusi Pemerintah Pusat

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, salah satu solusi yang akan diupayakan yaitu pelebaran Kali CBL. Namun untuk melakukan itu ia mesti berkoordinasi baik dengan Gubernur Jawa Barat maupun Bupati Bekasi. 

Dalam proses tersebut, pemerintah pusat tidak bisa bekerja sendirian. Sebab pelebaran Kali CBL membutuhkan pembebasan lahan sehingga perlu peran Pemprov Jabar maupun Pemkab Bekasi. 

"Menteri PU tidak bisa sendiri harus ada koordinasi dengan Pak Gubernur dan Pa Bupati karena harus ada pembebasan lahan. Makanya nanti saya akan ketemu dengan mereka," katanya.

Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bekasi banjir terjadi di 16 kecamatan. Serta tersebar di 49 desa dengan tinggi muka air bervariasi antara 10-100 cm. 

BPBD juga mencatat 51.289 kepala keluarga (KK) terdampak dan 6.805 KK dievakuasi di 24 titik pengungsian. Banjir juga menyebabkan 5.301 hektare lahan pertanian terdampak. 

Pemkab Bekasi melalui dinas terkait terus berupaya untuk melakukan penanganan dan bantuan untuk warga terdampak banjir. Yaitu dengan berkolaborasi dengan TNI/Polri, BPBD Provinsi, PMI, Baznas dan relawan kebencanaan. 

Selain bantuan dari dinas terkait, Plt Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja mengerahkan seluruh perangkat daerah sebagai LO. Yang berperan turun membantu korban banjir di berbagai kecamatan.

"Pemkab Bekasi menyerukan kepada seluruh komponen masyarakat dan kalangan dunia usaha untuk membantu. Sebagai bentuk kepedulian kepada warga terdampak banjir," kata Plt Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja.