Banjir Tangerang Renggut Nyawa, Harta-Benda Hingga Ketersediaan Pangan

BANJIR yang melanda wilayah Tangerang Raya sepanjang Januari 2026, menimbulkan duka mendalam dan banyak merugikan masyarakat. Pasalnya, telah merenggut nyawa, harta-benda bahkan ketersediaan pangan ke depan.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tangerang Achmad Taufik mencatat bila empat jiwa meninggal dunia. Di mana banjir terjadi sejak 2 Januari 2026 dan hingga kini masih berdampak diberbagai wilayah.

Dirincikan Taufik, korban meninggal dunia pertama yakni Suminto (66), warga Kecamatan Kosambi, yang meninggal dunia akibat terpeleset saat rumahnya tergenang banjir. Selanjutnya, dua anak bernama Umam dan Fariz (10), pelajar asal Kecamatan Jayanti, meninggal dunia akibat tenggelam dan terbawa arus banjir.

“Korban keempat yakni Shaidah (32), warga Kecamatan Kronjo. Koran meninggal dunia akibat tersetrum listrik saat hendak memasak nasi menggunakan rice cooker di rumahnya yang terendam banjir,” ujarnya, Kamis 29 Januari 2026.

Selain menelan korban jiwa, sambung Taufik, banjir yang terjadi sejak awal Januari tersebut juga berdampak pada aktivitas puluhan ribu keluarga di Kabupaten Tangerang. Sebanyak 35.960 Kepala Keluarga (KK) terdampak banjir, dengan total jumlah warga terdampak mencapai 141.067 jiwa.

Taufik membeberkan secara keseluruhan, banjir merendam 108 desa yang tersebar di 27 kecamatan di Kabupaten Tangerang. Walaupun, ketinggian airnya bervariasi, namun dengan intensitas hujan tinggi akibat cuaca ekstrem, banjir sulit sekali surut.

Selanjutnya, Ribuan Hektar Sawah Terdampak Banjir

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Kabupaten Tangerang, Ujang Sudiartono menyatakan pihaknya mencatat 194,5 hektar, dari total 1.387 hektar yang terendam banjir. Tanaman padi mengalami puso atau gagal panen akibat banjir.

"Berdasarkan hasil rekapitulasi per 27 Januari 2026 terdapat 1.387 hektar terdampak banjir. Di mana 194,5 hektar lahan pertanian itu puso atau gagal panen karena terendam banjir," ucapnya.

Ia mengatakan 194,5 hektar lahan sawah yang mengalami puso tersebut berada di empat kecamatan yakni, Cisoka, Panongan, Jayanti, dan Balaraja. Untuk Kecamatan Cisoka terdapat 185 hektar sawah terendam, yaitu di Desa Bojongloa dan Carenang.

"Kecamatan Panongan terdapat 4,5 hektar sawah terendam, yakni di Desa Rancaiyuh dan Rancakelapa. Kemudian, di Kecamatan Jayanti terdapat satu hektar, lalu Kecamatan Balaraja dua hektar sawah terendam di Desa Gembong," kata dia.

Ujang pun membeberkan, total lahan sawah yang terendam banjir adalah 1.387 hektar. Lahan tersebut tersebar di 16 wilayah di antaranya Tigaraksa, Cisoka, Panongan, Jayanti, Balaraja, Sindangjaya, Rajeg, Jambe, Sukadiri, Pakuhaji dan Kronjo. 

"Tercatat lahan sawah yang kena banjir tersebar di 49 desa. Wilayah-wilayah ini memang sudah terdampak sejak terjadinya cuaca ekstrem yang melanda Kabupaten Tangerang," kata dia.

Kendati demikian, DPKP Kabupaten Tangerang bersama tim penyuluh Kementerian Pertanian masih melakukan identifikasi atau pendataan terhadap wilayah-wilayah pertanian yang terdampak bencana. "Mengingat perkembangan iklim yang terjadi hingga pertengahan Februari 2026, mengikuti perkembangan data-data iklim BMKG," ujarnya.

Ujang menuturkan dalam upaya penanganan pemerintah daerah, pihaknya melakukan rehabilitasi lahan dan membantu para petani yang terdampak melalui penyaluran bantuan bibit/benih padi. "Dengan banyak area persawahan yang puso menjadikan ketersediaan pangan habis terenggut," ucapnya.

Selanjutnya, Berlakukan Sistem Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ)

Seluruh pemerintah daerah di Tangerang Raya resmi memberlakukan sistem Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) dampak dari banjir. Kebijakan tersebut diambil demi menjaga keselamatan para siswa serta tenaga pendidik.

Sekretaris Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Tangerang Agus Supriatna menytakan Pemerintah Kabupaten Tangerang telah menerbitkan surat edaran khusus mengenai penghentian sementara kegiatan belajar mengajar secara tatap muka. Aturan ini berlaku bagi jenjang PAUD hingga SMP.

"Pertama faktor cuaca dan kondisi bangunan yang memang kita tidak tahu kondisinya seperti apa. Langkah antisipasi sangat penting untuk mencegah terjadinya hal yang tidak diinginkan selama situasi darurat bencana," kata dia.

Saat ini terdapat 16 bangunan sekolah yang terendam air dan beberapa lokasi lainnya dijadikan sebagai tempat pengungsian warga. Bukan hanya terendam banjir adapula atap bangunan sekolah yang ambrol hingga melukai siswa yang tengah menuntut ilmu.

"Berdasarkan informasi ada sekitar 13 SD terendam, tiga SMP dan dua sekolah SD dijadikan lokasi pengungsian. Kemudian ada satu SMA yang plafonnya ambrol hingga melukai 12 siswa," ucapnya.

Wali Kota Tangerang Sachrudin juga memberikan instruksi serupa kepada seluruh kepala sekolah pada wilayah yang terkena dampak bencana. Ia menegaskan bahwa proses pendidikan harus tetap berjalan dengan baik meskipun daerah tersebut sedang menghadapi kondisi keadaan darurat.

"Kami ingin memastikan anak-anak tetap bisa belajar meskipun dalam kondisi darurat. Karena itu, sekolah-sekolah terdampak kami minta menyesuaikan dengan PJJ," kata Sachrudin.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang Wahyudi Iskandar menyebutkan ada 37 sekolah yang saat ini sedang melaksanakan program PJJ. Wahyudi merinci jumlah itu terdiri atas sepuluh SMP dan 27 SD pada enam kecamatan.

"Lokasi banjir yang cukup parah tersebut berada di Kecamatan Karang Tengah, Ciledug, Benda, Periuk, Pinang, serta wilayah Cipondoh. Kondisi genangan air yang tinggi sangat membahayakan keselamatan para peserta didik jika dipaksakan untuk mengikuti pembelajaran tatap muka," ujarnya.

Terpisah, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 4 Tangerang Selatan juga terpaksa menerapkan sistem belajar daring karena banjir. Guru SMA Negeri 4 Tangerang Selatan Munarman mengonfirmasi bahwa air setinggi betis orang dewasa masuk ke dalam kelas.

"Air sudah mencapai betis orang dewasa dan masuk kedalam ruang kelas. Merambah ke koridor dan lorong antar kelas, membuat lingkungan sekolah menjadi licin dan berpotensi membahayakan siswa serta tenaga pendidik," kata Munarman.

Selanjutnya, Disdukcapil Kota Tangerang Fasilitasi Cetak Ulang Dokumen

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Tangerang Rizal Ridolloh banjir bukan hanya merenggut harta-benda. Juga merusak surat-surat berharga.

Dia menyatakan untuk surat-surat kependudukan yang rusak, masyarakat cukup membawa surat keterangan dari RT/RW untuk membuat dokumen kependudukan baru. "Nanti kita langsung buatkan dokumen baru," kata Rizal.

Rizal mengaku pihaknya sudah menyediakan loket khusus bagi percepatan pembuatan dokumen bagi masyarakat terdampak banjir. Hal ini sesuai dengan instruksi Wali Kota Tangerang, Sachrudin agar pelayanan kepada warga terdampak banjir dioptimalkan.

Selain itu, pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan pegawai kelurahan dan kecamatan. Diintrukaikan agar mendata warga yang membutuhkan dokumen kependudukan agar bisa melakukan pengajuan.

"Kita juga terjunkan pegawai dan menerapkan sistem jemput bola dari pintu kepintu. Agar kebutuhan dokumen kependudukan ini tak jadi kendala di kemudian hari," ucapnya.

Selanjutnya, Evaluasi Penyebab Bencana Banjir

Gubernur Banten, Andra Soni dan bupati/wali kota se-Tangerang Raya menggelar rapat koordinasi melakukan evakuasi banjir. Disimpulkan penyempitan dan maraknya bangunan melanggar daerah aliran sungai (DAS) sebagai penyebabnya.

"Kami melakukan rapat koordinasi terkait dengan evaluasi mengenai banjir yang melanda Provinsi Banten. Khususnya yang terdanpak paling parah adalah Tangerang Raya beberapa hari ini," ujar Andra Soni.

Andra mengaku dalam pembahasan pihaknya mencoba mengkoordinasikan upaya-upaya yang akan diakukan pascabanjir. Agar di tahun-tahun ke depan permasalahan banjir ini bisa dimitigasi. 

"Kita tidak menyalahkan posisi air atau debit hujan yang luar biasa tinggi daripada biasanya. Tetapi kita justru berusaha bersama-sama mencari solusi apa yang harus dilakukan oleh kita semua," ucapnya.

Hasil evaluasi, sambung Andra, disepakati dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) dan bupati/wali kota akan mengerjakan hal-hal yang langsung berdampak terkait dengan permasalahan banjir. Salah satunya adalah normalisasi.

"Normalisasi sungai, ada beberapa dari hasil kunjungan atau dari hasil kita datang ke lokasi banjir. Ada beberapa wilayah yang mengalami penyempitan," kata dia.

Kemudian, lanjutnya, menemukan juga banyak bangunan-bangunan yang tidak semestinya ada di bantaran sungai. "Kemudian kita juga minta pendapat, pandangan dari sisi hukum melalui Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Banten dan Alhamdulillah, insya-Allah nanti tim teknis akan menindaklanjutinya besok," ujar Andra.

Dia menyatakan penangan banjir dilakukan lintas sektor termasuk penyusunan atau revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Sebab ada beberapa kabupaten/kota yang nantinya harus direvisi RTRW-nya.

"Revisi RTRW ada di beberapa kabupaten/kota. Kanwil Pertanahan juga ikut mendampingi nanti, sama-sama ikut mendampingi," kata Andra.

Andra membeberkan lokasi marak dengan bangunan tidak semestinya yang pasti salah satunya adalah penyempitan di Sungai Cirarap. Bangunan-bangunan tersebut nantinya akan diterbitkan baik yang legal maupun ilegal.

"Nah kami berkoordinasi nanti dengan Kantor Wilayah Pertanahan terkait dengan haknya, apakah legal atau tidak. Nah tadi disampaikan oleh Kepala Kantor Wilayah Pertanahan bahwa walaupun legal tetap harus mengikuti aturan," ujarnya.

Selanjutnya, Rencana Intervensi Penanggulangan Banjir

Kepala Dinas PUPR Provinsi Banten, Arlan Marzan mengaku Pemerintah Provinsi Banten berencana mengintervensi banjir yang melanda wilayah Tangerang Raya ke depannya melalui program penanggulangan bencana. Untuk itu, di tahun ini digulirkan anggaran Rp35 miliar untuk menormalisasi daerah aliran sungai.

Arlan mengatakan usai rapat koordinasi antar pemerintah daerah langsung dilakukan survei. Observasi salah satunya ke Sungai Cirarab di Kutabumi yang melintasi dari Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang.

Arlan menuturkan survei dilakukan untuk melihat titik mana yang masih atau tidak direndam banjir. Pihaknya kemarin sudah melakukan survei ke Bendungan Sarakan di Sukadiri, Kabupaten Tangerang.

"Kondisinya normal, ini yang banjir malah hulu. Berarti ada sumbatan," kata dia.

Menurutnya, intervensi dalam menormalisasi yang dilakukan berupa pengerukan sendimen lumpur serta pembangunan turap. Hasil dari survei dapat diputuskan titik lokasi mana saja yang darurat untuk segera dilakukan normalisasi.

"Kalau sekarangkan kita anggarannya gelondongan. Nanti kita tentukan lokasi-lokasi yang prioritas, yang menjadi sumbatan, karena kalau semuanya kan ya pasti kurang," ucap Arlan.​