PRESIDEN Amerika Serikat Donald Trump meningkatkan retorikanya terkait keinginan untuk mengakuisisi Greenland. Ia bahkan membuka kembali kemungkinan penggunaan intervensi militer, dilansir dari CNN, Rabu 28 Januari 2026.

Pernyataan tersebut memicu kekhawatiran luas di Eropa dan menuai kecaman dari berbagai negara. Meski demikian, Trump menegaskan langkah itu dilakukan demi kepentingan keamanan nasional Amerika Serikat.

Gagasan Amerika Serikat untuk menguasai Greenland sejatinya bukan hal baru dan telah muncul jauh sebelum masa kepemimpinan Trump. Greenland merupakan wilayah semi-otonom milik Denmark dengan luas sekitar 2,2 juta kilometer persegi dan menempati posisi geopolitik yang sangat strategis.

Pulau ini berada di antara Amerika Serikat dan Eropa serta terletak di jalur penting yang dikenal sebagai celah GIUK. Jalur tersebut penting karena menghubungkan kawasan Arktik dengan Samudra Atlantik.

Selain letaknya yang strategis, Greenland juga memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah, termasuk minyak, gas, dan mineral tanah jarang. Potensi ini semakin meningkatkan nilai strategis wilayah tersebut, baik dari sisi ekonomi maupun pertahanan.

Selanjutnya, Sejarah Panjang Amerika Serikat dan Greenland

Minat Amerika Serikat terhadap Greenland bahkan sudah ada sejak abad ke-19. Menteri Luar Negeri AS saat itu, William H. Seward, mengusulkan pembelian pulau tersebut setelah AS mengakuisisi Alaska dari Rusia.

Meski rencana pembelian tersebut tidak pernah terwujud, ketertarikan Amerika Serikat terhadap Greenland terus berlanjut dalam berbagai periode sejarah. Pada satu titik, Washington bahkan sempat mempertimbangkan kemungkinan pertukaran wilayah dengan Denmark.

Setelah Perang Dunia II, Presiden Harry Truman kembali mengajukan tawaran. Ia menawarkan 100 juta dolar AS dalam bentuk emas pada 1946, namun Denmark menolak proposal tersebut.

Ambisi untuk menguasai Greenland kembali mencuat pada masa kepresidenan Trump. Pada 2019, ia secara terbuka menyebut rencana pembelian Greenland sebagai sebuah “kesepakatan real estat besar”.

Namun, gagasan itu langsung ditolak oleh pemerintah Greenland dan Denmark. Penolakan serupa kembali terjadi setelah Trump memenangkan pemilu 2024 dan menghidupkan kembali tawaran tersebut.

Selanjutnya​, Mengapa AS Menginginkan Greenland?

Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan keinginannya untuk menggelar perundingan segera guna mengakuisisi Greenland dengan alasan keamanan nasional. Tuntutan berulang Trump tersebut memicu kontroversi dan ditolak secara tegas oleh para pemimpin Greenland serta Denmark.

Greenland terletak di wilayah strategis di antara Amerika Utara dan kawasan Arktik. Hal tersebut menjadikan Greenland penting bagi sistem peringatan dini serangan rudal serta pemantauan lalu lintas kapal di kawasan tersebut.

Dalam beberapa tahun terakhir, minat internasional terhadap Greenland meningkat seiring potensi sumber daya alamnya. Sumber daya tersebut seperti mineral tanah jarang, uranium, serta kemungkinan cadangan minyak dan gas.

Meski demikian, Trump membantah bahwa faktor sumber daya alam menjadi alasan utama ketertarikannya terhadap Greenland. Ia justru berulang kali menegaskan kekhawatirannya terhadap meningkatnya ancaman Rusia dan Tiongkok di kawasan Arktik.

Selanjutnya, Bagaimana Langkah Trump?

Dalam sejumlah pernyataan publik, Trump tidak menutup kemungkinan penggunaan kekuatan militer untuk mencapai tujuannya. Ia bahkan menyatakan bahwa Amerika Serikat akan mendapatkan Greenland “dengan satu cara atau cara lain”.

Gedung Putih kemudian menegaskan bahwa akuisisi Greenland merupakan prioritas keamanan nasional Amerika Serikat. Hal tersebut terutama untuk menghadapi ancaman di kawasan Arktik.

Sikap Trump kemudian berkembang menjadi perselisihan diplomatik yang lebih luas dengan sekutu-sekutu Eropa. Ia sempat mengancam akan memberlakukan tarif perdagangan tambahan terhadap sejumlah negara Eropa yang menentang rencananya terkait Greenland.

Meski demikian, Trump menegaskan bahwa AS tidak akan menggunakan kekuatan militer. Ia mengakui bahwa AS bisa memaksakan kehendak dengan tekanan ekstrem, tetapi menekankan bahwa ia tidak ingin dan tidak akan melakukan hal itu.

Pernyataan tersebut disampaikannya di hadapan para pemimpin dunia, termasuk terkait kekhawatirannya soal pengaruh Rusia dan Tiongkok di kawasan Arktik. Pada 17 Januari, Trump sempat mengancam akan memberlakukan tarif perdagangan baru terhadap sejumlah negara Eropa.

Negara-negara tersebut termasuk Denmark, Norwegia, Swedia, Prancis, Jerman, Inggris, Belanda, dan Finlandia. Tarif awal sebesar 10 persen direncanakan mulai berlaku pada 1 Februari.

Tarif tersebut direncanakan meningkat menjadi 25 persen mulai 1 Juni jika negara-negara tersebut tidak mendukung rencananya. Namun, Trump kemudian mencabut ancaman tarif tersebut.

Keputusan itu diambil setelah ia menggelar pertemuan yang disebutnya “sangat produktif” dengan Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte di Davos, Swiss. Trump mengatakan pertemuan itu menghasilkan kerangka kerja kesepakatan masa depan terkait Greenland, meskipun detailnya belum diformalkan.

Selanjutnya, Tanggapan Negara-Negara Eropa

Greenland, yang tidak memiliki militer independen dan bukan anggota NATO secara langsung, tetap menjadi bagian dari aliansi melalui Denmark. Ancaman tarif baru yang dilontarkan Presiden AS Donald Trump memicu reaksi keras dari Denmark.

Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen menegaskan bahwa “Eropa tidak akan diperas”. Ia bersama para pemimpin Eropa lainnya memperingatkan bahwa pernyataan Trump bisa merusak hubungan transatlantic.

Ia juga mengatakan bahwa pernyataan Trump berisiko memicu spiral penurunan yang berbahaya. Sementara itu, Perdana Menteri Inggris Sir Keir Starmer menyebut langkah Trump sepenuhnya salah.

Presiden Prancis Emmanuel Macron menilai akumulasi tarif baru dari AS adalah “sama sekali tidak dapat diterima”. Kepala Uni Eropa Ursula von der Leyen menegaskan bahwa respons Eropa akan tegas, bersatu, dan proporsional.

Negara-negara Eropa menekankan bahwa hanya Denmark dan Greenland yang memiliki hak menentukan masa depan wilayah tersebut. Sejumlah negara Eropa, termasuk Prancis, Swedia, dan Jerman, mengirimkan personel militer ke Greenland untuk latihan dan tujuan keamanan.

Denmark juga mengusulkan agar NATO memulai operasi pengawasan di wilayah tersebut guna memperkuat keamanan kawasan Arktik. Sekutu Eropa menekankan perlunya menghormati kedaulatan Greenland dan menolak segala bentuk tekanan atau pemaksaan dari pihak manapun.

Denmark berperan sebagai penengah antara kepentingan AS dan Greenland, sementara NATO tetap menjadi pilar keamanan melalui koordinasi dengan Denmark. Ketegangan ini menyoroti perbedaan kepentingan antara Amerika Serikat dan aliansi transatlantik.

Para pemimpin Eropa menegaskan bahwa keputusan mengenai masa depan Greenland harus tetap berada di tangan Denmark. Mereka juga menekankan bahwa penduduk pulau tersebut harus menentukan nasibnya sendiri, tanpa adanya campur tangan eksternal yang memaksa.