​THOMAS A.M. Djiwandono resmi dilantik sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI), di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa 27 Januari 2026. Usai pelantikan Thomas menegaskan komitmennya menjaga independensi bank sentral.

Thomas menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota Komisi XI DPR RI atas proses uji kelayakan dan kepatutan yang dijalaninya. Menurutnya, proses fit and proper test telah saya lalui dengan baik sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. 

Thomas menegaskan, sebagai Deputi Gubernur BI, dirinya berkomitmen menjaga independensi Bank Indonesia. Selain itu pihaknya akan mendorong sinergi kebijakan fiskal dan moneter.

“Komitmen saya adalah menjaga independensi bank sentral dan menyelaraskan kebijakan fiskal dan moneter. Sebagaimana yang saya sampaikan dalam proses fit and proper test,” kata Thomas kepada wartawan di Gedung DPR RI. 

Selanjutnya​, Komisi XI DPR Sudah Sepakati Deputi Gubernur BI

Komisi XI DPR RI menyepakati Thomas A.M. Djiwandono sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI). Thomas dipilih DPR RI menggantikan Yuda Agung yang mengundurkan diri.

"Keputusan tersebut diambil dalam rapat internal Komisi XI DPR RI melalui mekanisme musyawarah mufakat. Setelah melalui rapat pimpinan dan rapat internal, Komisi XI memutuskan yang menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia adalah Thomas A.M. Djiwandono,” ujar Ketua Komisi XI DPR RI Muhamad Misbakhun di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin 26 Januari 2026.

Menurutnya, Thomas dipilih karena dinilai sebagai figur yang dapat diterima oleh seluruh fraksi di DPR RI. Dalam proses uji kelayakan dan kepatutan, Thomas dinilai mampu menjelaskan secara komprehensif pentingnya sinergi antara kebijakan moneter dan kebijakan fiskal.

"Dalam memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional, beliau juga menekankan pentingnya kelincahan dalam proses pengambilan kebijakan. Yang saat ini menjadi isu penting dalam pengelolaan ekonomi,” ujarnya.

Menurutnya, Bank Indonesia bekerja berdasarkan Undang-Undang dengan prinsip kolektif kolegial melalui Dewan Gubernur BI. Karena itu, pengambilan kebijakan tidak bersifat individual, melainkan melalui proses bersama.

Terkait berbagai isu yang berkembang, Komisi XI menilai Thomas telah menunjukkan profesionalisme dalam pemaparannya. Bahkan dalam pernyataan penutupnya, Thomas menegaskan komitmennya untuk menjaga profesionalisme, independensi Bank Indonesia.

Selanjutnya​, Menkeu Sebut Juda Agung Calon Kuat Wamenkeu

Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, mengatakan Juda Agung merupakan calon kuat untuk mengisi posisi Wakil Menteri Keuangan. Sebelumnya Juda adalah mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia yang mengundurkan diri pada 13 Januari 2026.

Menurut Purbaya, nama Juda Agung memang sudah masuk dalam bursa calon Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu). Namun, dia belum mengetahui siapa yang akan mengisi jabatan itu nanti.

"Kelihatannya (iya Juda Agung)," ujarnya di Jakarta, Selasa 27 Januari 2026. "Saya sudah ketemu dengan beliau dan kelihatannya sih salah satu calon yang kuat ya."

Jika tidak ada halangan, lanjut Purbaya, pelantikan akan dilaksanakan pada Februari 2026. Hanya saja Menkeu tidak dapat mengatakan kapan pastinya waktu pelantikan.

Terkait pembagian tugas dengan Wamenkeu, Purbaya masih melakukan sejumlah pertimbangan sehingga belum dapat diputuskan. Yang pasti tugas penerimaan bea cukai dan pajak tetap menjadi tanggung jawab Menkeu.

Selanjutnya, Menkeu Purbaya Dukung Pejabat BI-Kemenkeu Tukar Tempat

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan mendukung wakilnya, Thomas Djiwandono dicalonkan menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI). Di sisi lain, Deputi Gubernur BI Juda Agung yang disebut-sebut mengundurkan diri, akan masuk ke Kementerian Keuangan.

“Tanggapan saya, ya baguslah biar Pak Thomas punya pengalaman lebih luas lagi. Dari fiskal masuk ke moneter, kan bagus, saya mendukung,” kata Menkeu Purbaya usai rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Senin 19 Januari 2026.

Menkeu mengatakan, kemungkian ia akan bertemu dengan Juda Agung pada Selasa 20 Januari 2026 besok. “Saya mau lihat niatnya dia apa sih,” ucap Menkeu sambil tertawa.

Purbaya mengaku tidak tahu alasan “switch” antara pejabat BI dan Kementerian Keuangan. Ia juga menepis adanya intervensi pemerintah terhadap independensi BI dengan adanya “pertukaran” pejabat itu.

“Itu saya pikir pertukaran yang seimbang, menurut saya gak ada yang aneh, kalau independensi gak ada hubungannya. Kecuali nanti waktu mengambil keputusan ada intervensi langsung dari pemerintah, selama ini kan enggak ada,” ujar Menkeu lagi.