MENJELANG Ramadan dan Idulfitri 1448 Hijriah, stabilitas harga pangan kembali menjadi kegelisahan tahunan masyarakat. Konsumsi meningkat, sensitivitas publik menguat, dan kenaikan harga kerap berulang setiap tahun.

Tahun ini, pemerintah menyatakan sikap lebih tegas menghadapi potensi gejolak harga pangan. Ketegasan tersebut disampaikan melalui kebijakan, data, dan instrumen pengendalian di lapangan.

Menteri Pertanian (Mentan) sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Andi Amran Sulaiman, menegaskan pengendalian harga pangan nasional. Harga Eceran Tertinggi (HET) dan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) dikunci hingga Ramadan selesai.

“Harga Eceran Tertinggi (HET) dan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) kita jaga sampai Ramadan selesai,” ucapnya usai memimpin Rapat Koordinasi Pengamanan Hari HBKN jelang Puasa-Idul Fitri 2026 di Jakarta, Kamis 22 Januari 2026. Kebijakan tersebut berlaku nasional tanpa pengecualian bagi seluruh pelaku usaha. 

Pemerintah tidak memberi ruang kompromi terhadap pelanggaran harga pangan. Amran menilai stabilitas harga berkaitan langsung dengan ketenangan ibadah masyarakat. 

Negara tidak ingin gejolak harga mengganggu suasana Ramadan. Ia juga mengingatkan keras potensi permainan harga di rantai pasok pangan. 

Pelaku usaha yang terbukti melanggar diancam sanksi hingga pencabutan izin usaha. “Kalau ada yang main-main harga pangan, izinnya saya cabut,” katanya. 

Ketegasan tersebut didukung klaim kuatnya stok pangan nasional. Pemerintah menyebut stok beras nasional saat ini mencapai 3,3 juta ton. 

Jumlah tersebut menjadi stok akhir Januari tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Selain beras, minyak goreng tersedia sekitar 700 ribu ton di gudang pemerintah.

Amran menyebut telur ayam dan bawang merah juga dalam kondisi aman. Dengan kondisi tersebut, pemerintah menilai tidak ada alasan harga pangan naik.

“Tidak ada alasan harga pangan naik ketika stok nasional kita kuat,” ucapnya.

Selanjutnya, Bulog, Instrumen Negara Intervensi Pasar

Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik atau Perum Bulog diposisikan sebagai stabilisator harga pangan nasional. Bulog menjadi instrumen negara untuk intervensi pasar saat terjadi gejolak harga.

Direktur Utama (Dirut) Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani menyatakan kesiapan Bulog menghadapi Ramadan dan Idulfitri. Persiapan dilakukan sejak awal tahun sesuai arahan pemerintah.

“Bulog siap menjadi stabilisator ketika terjadi gejolak harga pangan,” ucapnya dalam jumpa pers resmi di Jakarta, Jumat 23 Januari 2026. Bulog memastikan ketersediaan beras, minyak goreng, dan gula tetap terjaga. 

Distribusi disiapkan untuk merespons kebutuhan daerah dengan cepat. "Kita sedang terus mempersiapkan tradisi Meugang di Aceh, Imlek nanti dan juga Ramadan - Lebaran," katanya.

Selain pengamanan stok, Bulog juga menyiapkan infrastruktur penyimpanan. Gudang tambahan disiapkan untuk mendukung target penyerapan beras nasional.

Pembangunan gudang baru direncanakan dilakukan dalam waktu dekat. Langkah ini untuk memperkuat kapasitas penyimpanan hingga 4 juta ton.

Bulog juga bersinergi dengan Satuan Tugas Pangan serta aparat penegak hukum. Koordinasi dilakukan untuk memastikan harga tetap di bawah ketentuan.

Dalam skema pengendalian harga, Bulog berfungsi sebagai penyeimbang pasar. Negara memiliki instrumen intervensi ketika mekanisme pasar tidak berjalan wajar.

“Pembangunan gudang baru akan dilakukan dalam waktu dekat,” katanya.

Selanjutnya​, Minyakita Ditargetkan Kembali ke HET

Kementerian Perdagangan menargetkan harga Minyakita kembali sesuai Harga Eceran Tertinggi sebelum Ramadan 2026. Harga eceran tertinggi Minyakita ditetapkan sebesar Rp15.700 per liter.

Kebijakan ditempuh melalui penguatan kewajiban distribusi dalam negeri atau domestic market obligation (DMO). DMO ditetapkan minimal 35 persen melalui badan usaha milik negara pangan.

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri (Dirjen PDN), Iqbal Shoffan Shofwan mengatakan kebijakan mulai efektif akhir Desember 2025. Kebijakan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43 Tahun 2025.

“Kami harapkan pengaturan minimal 35 persen ini mengerek harga Minyakita sesuai HET,” ucap Iqbal di Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Kamis 22 Janauari 2026. Iqbal menyebut pengaturan distribusi diharapkan menormalkan harga Minyakita nasional. 

Target harga diarahkan kembali sesuai Harga Eceran Tertinggi. Namun realisasi penyaluran melalui badan usaha milik negara pangan masih terbatas. 

Periode 1 hingga 20 Januari 2026 baru mencapai sekitar 14 persen. Angka tersebut masih jauh dari target minimal 35 persen. 

Pemerintah menilai percepatan realisasi penting untuk menekan harga. Iqbal mengatakan komunikasi dengan produsen terus dilakukan. 

Sebagian produsen telah menandatangani kontrak dengan badan usaha milik negara pangan. Ia menyebut harga Minyakita nasional saat ini relatif stabil. 

Harga rata-rata nasional tercatat sekitar Rp16.800 per liter. Pemerintah berharap penyesuaian harga terjadi dalam waktu dekat. 

Normalisasi ditargetkan sebelum Ramadan, akhir Januari atau awal Februari. Terkait pasokan, Kemendag memastikan distribusi Minyakita tetap aman. 

Volume pasokan Januari tercatat sekitar 70 ribu hingga 80 ribu ton. Produksi Minyakita disebut masih terus berjalan. 

Pemerintah optimistis skema domestic market obligation mempercepat stabilisasi harga. “Target kami, harga Minyakita kembali ke HET sebelum Ramadan,” ucapnya.

Selanjutanya, Pemda Harus Aktif Jaga Stabilitas Harga

Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir, mengingatkan pola inflasi tahunan jelang Lebaran. Ia menyebut inflasi bulanan normal berada di kisaran nol koma tiga persen.

“Kalau naik sedikit masih wajar, tapi lonjakan berlipat itu tidak normal,” dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 di Jakarta, Senin 19 Janua​ri 2026. Menurut Tomsi, kenaikan harga masih dapat diterima jika terkendali. 

Namun lonjakan berlipat ganda dinilai tidak wajar dan merugikan masyarakat. Ia menyontohkan inflasi Lebaran 2025 yang mencapai satu koma enam persen. Angka tersebut lebih dari lima kali lipat inflasi bulanan normal.

Tomsi menilai lonjakan tajam hampir terjadi di seluruh komoditas pangan. Kondisi tersebut perlu dicegah melalui pengendalian ketat.

Ia menegaskan pengendalian inflasi harus dilakukan jelang dan selama Lebaran. Pemerintah daerah diminta aktif menjaga stabilitas harga di wilayah masing-masing.

“Lonjakan harga menjelang Lebaran harus dicegah,” katanya.

Selanjutanya, Waktu Ramadan Tentukan Pola Inflasi

Deputi Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS), Puji Ismartini, menjelaskan pola inflasi Ramadan. Ia menyebut inflasi awal Ramadan dipengaruhi waktu dimulainya bulan puasa.

"Inflasi awal Ramadan dipengaruhi waktu dimulainya bulan puasa,” ucapnya dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 di Jakarta, Senin 19 Januari 2026. Ramadan yang dimulai awal bulan membuat inflasi terkonsentrasi dalam satu bulan. 

Sebaliknya, Ramadan pertengahan atau akhir bulan membagi inflasi ke beberapa bulan. Pola tersebut konsisten terlihat dalam data lima tahun terakhir. 

Pada 2023, Ramadan dimulai 23 Maret dan inflasi memuncak bulan berikutnya. Berbeda dengan 2025, Ramadan dimulai sejak 1 Maret. Inflasi Maret 2025 mencapai satu koma enam lima persen.

Badan Pusat Statistik mencatat angka tersebut tertinggi dalam lima tahun terakhir. Tingginya inflasi dipengaruhi Ramadan yang berlangsung satu bulan penuh.

Untuk 2026, Ramadan diperkirakan dimulai pertengahan Februari. Pembacaan inflasi perlu mempertimbangkan pola historis tersebut.

Selanjutnya, Ujian Konsistensi Negara

Pemerintah menyadari pengendalian harga tidak cukup berbasis stok semata. Distribusi, pengawasan, dan kepatuhan pelaku usaha menjadi kunci utama.

Ramadan tahun ini menjadi ujian konsistensi kebijakan pangan nasional. Keberhasilan ditentukan oleh ketegasan penegakan di lapangan.

Ramadan bukan hanya soal neraca dan angka. Ramadan menguji keberanian negara melindungi rakyat dari gejolak harga.

“Inflasi bulanan normal itu sekitar nol koma tiga persen,” ucap Sekjen Kemendagri, Tomsi Tohir.