DELA​PAN negara mayoritas muslim, termasuk Indonesia, menyatakan bergabung dalam Board of Peace (BoP) yang dipimpin Donald Trump. Negara-Negara tersebut adalah Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, Turki, Mesir, Yordania, Pakistan dan Indonesia. 

Para menteri luar negeri negara-negara dimaksud menyatakan keikutsertaannya dalam pernyataan bersama, Rabu 21 Januari 2026. Negara-negara itu menurut rencana meneken dokumen pada Kamis, 22 Januari 2026, di Davos, Swiss. 

Diketahui, saat ini Davos menjadi tempat World Economic Forum (WEF) berlangsung. Menurut pernyataan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI, setiap negara akan segera memproses penandatanganan dokumen keanggotaan. 

Penandatangan ini akan disesuaikan dengan prosedur hukum nasional masing-masing negara. Kemlu RI menyebut, bahwa para menteri mendukung upaya perdamaian yang dipimpin Presiden Amerika Serikat Donald Trump. 

Kemudian, mereka juga menegaskan komitmen untuk mendukung rencana mengakhiri konflik di Gaza. Di sisi lain, Presiden Trump memperkenalkan dua kategori keanggotaan dalam struktur BoP. 

Kategori pertama adalah Anggota Permanen atau Pendiri. Anggota permanen diwajibkan memberikan kontribusi sebesar 1 miliar dolar AS (setara Rp16,8 triliun) dengan masa keanggotaan tanpa batas. 

Kategori kedua adalah Anggota Transisi, yang diperuntukkan bagi negara-negara dengan masa jabatan tiga tahun. Anggota transisi ini fokus pada pengawalan misi kemanusiaan dan rekonstruksi Gaza, sebagaimana diatur dalam Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803.

Selanjutnya, Mengenal 'Board of Peace'

'Board of Peace' (BoP) adalah sebuah badan internasional sebagai solusi tata kelola wilayah pascakonflik. Inisiatif ini pertama kali diperkenalkan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, pada September 2025 lalu.

Trump menyatakan rencana 20 poin yang berfokus pada gencatan senjata, rekonstruksi, dan perdamaian di Gaza. BoP memegang peran sentral dalam koordinasi bantuan, pengawasan rekonstruksi, serta fungsi administratif selama masa transisi.

Secara struktural, dewan ini terdiri dari kepala-kepala negara, dengan Presiden Trump menjabat sebagai ketua. Upaya ini mendapatkan legitimasi kuat setelah Dewan Keamanan PBB memberikan mandat resmi bagi BoP setidaknya hingga akhir 2027.

Trump juga ditetapkan sebagai ketua seumur hidup, kecuali jika mengundurkan diri secara sukarela atau dinyatakan tidak mampu menjalankan tugas. Sementara itu, presiden Amerika Serikat selanjutnya hanya memiliki kewenangan untuk menunjuk perwakilan negaranya.

Sebagai chairman, Trump memiliki otoritas tertinggi dalam BoP. Termasuk hak veto dan kontrol keanggotaan. 

Selanjutnya, Koordinasi Bop dengan NCAG dan ISF

BoP akan membawahi dan berkoordinasi erat dengan National Committee for the Administration of Gaza (NCAG). Koordinasi ini disebut sebagai fungsi teknis dan administratif secara langsung di wilayah tersebut.

NCAG akan bertanggung jawab atas manajemen harian, distribusi logistik, dan implementasi kebijakan transisi. Trump menyebut komite ini sebagai langkah penting pelaksanaan Fase Kedua Rencana Komprehensif untuk Mengakhiri Konflik Gaza. 

NCAG akan dipimpin oleh Dr. Ali Sha’ath. Ia akan mengemban tugas memulihkan layanan publik utama, membangun kembali institusi sipil, serta menstabilkan kehidupan sehari-hari masyarakat Gaza. 

Untuk mengoperasionalkan visi BoP, dibentuk Executive Board yang beranggotakan Sekretaris Luar Negeri AS, Marco Rubio. Selain itu, Trump juga menunjuk Steve Witkoff, Jared Kushner, Sir Tony Blair, Marc Rowan, Ajay Banga, serta Robert Gabriel. 

Setiap anggota Executive Board, menurut White House, akan menangani portofolio khusus yang krusial bagi stabilisasi Gaza. Termasuk penguatan tata kelola, hubungan kawasan, rekonstruksi, penarikan investasi, pendanaan berskala besar, dan mobilisasi modal.

Selain itu, Trump menunjuk Aryeh Lightstone dan Josh Gruenbaum sebagai penasihat senior BoP. Keduanya bertugas mengoordinasikan strategi harian dan operasional, sekaligus menerjemahkan mandat dan prioritas diplomatik dewan.

Sementara itu, anggota Executive Board Nickolay Mladenov ditunjuk sebagai High Representative for Gaza. Nickolay akan menjadi penghubung langsung antara BoP dan NCAG.

Di sektor keamanan, Mayor Jenderal Jasper Jeffers ditunjuk sebagai Komandan International Stabilization Force (ISF). Ia bertanggung jawab memimpin operasi keamanan, mendukung proses demiliterisasi menyeluruh, serta kelancaran distribusi bantuan kemanusiaan dan material rekonstruksi.

Untuk mendukung kinerja High Representative of Gaza dan NCAG, dibentuk pula Gaza Executive Board. Badan ini akan membantu memastikan tata kelola efektif dan penyediaan layanan publik berkualitas bagi masyarakat Gaza. 

Selanjutnya, Negara yang Menolak dan Belum Menjawab Undangan BoP

Meskipun dukungan dari negara-negara muslim mengalir deras, BoP menghadapi penolakan dari beberapa negara Eropa. Sementara itu, China dan Rusia masih memilih untuk menunggu.

Eropa menjadi wilayah yang paling vokal dalam menyuarakan keberatan. Alasan utama penolakan terletak pada struktur kekuasaan di dalam dewan tersebut.

Presiden Prancis, Emmanuel Macron secara resmi menolak undangan Trump. Menteri Luar Negeri Prancis, Jean-Noël Barrot, mengkritik keras wewenang Chairman BoP yang dianggap terlalu luas.

Ia menyebut, kekhawatiran terletak dari hak menentukan anggota, memilih penerus sendiri, hingga memveto suara mayoritas. "Struktur ini jauh dari prinsip yang tertuang dalam Piagam PBB," kata Barrot.

Di sisi lain, penolakan juga datang dari Wakil Menteri Luar Negeri Norwegia, Andreas Motzfeldt Kravik. Ia menegaskan posisi Oslo yang tidak akan mengambil bagian dalam pengawasan Gaza di bawah payung dewan tersebut.

Perdana Menteri Swedia, Ulf Kristersson mengonfirmasi telah menerima undangan. Meski demikian, Swedia menyatakan belum bersedia bergabung dengan badan tersebut hingga saat ini.

Sementara itu, Tiongkok melalui juru bicara Kemlu, Guo Jiakun, serta Kremlin di Rusia, mengakui telah menerima undangan. Namun, kedua negara menyatakan masih meninjau dokumen tersebut tanpa memberikan rincian apakah akan menerima atau menolak.

Hal serupa juga muncul dari Ukraina dan India. Kedua negara tersebut juga masih menahan diri dan belum memberikan kepastian jawaban atas undangan yang diberikan Trump.

Selanjutnya, Kondisi Palestina Terkini Menurut PBB

Juru Bicara PBB, Farhan Haq, menyebut Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA) menyatakan bahwa kesepakatan gencatan senjata harus dipertahankan. Menurutnya, perluasan upaya kemanusiaan terhambat oleh pembatasan, ditambah dengan cuaca ekstrem baru-baru ini.

“Program Pangan Dunia (WFP) memperingatkan betapa rapuhnya situasi saat ini, meskipun lembaga tersebut berhasil menjangkau lebih dari 1 juta orang setiap bulan,” ujar Farhan, Senin 19 Januari 2026. Bantuan tersebut berupa melalui paket makanan, roti, makanan panas, dan makanan sekolah.

WFP mendesak pembukaan koridor kemanusiaan tambahan yang aman dari Mesir dan Yordania. Kemudian, di sepanjang Jalan Salah Ad Din di dalam Gaza, untuk meningkatkan volume bantuan dan mengurangi ketidakamanan.

“Kemarin, rekan-rekan kami dari WHO, UNICEF, dan UNRWA meluncurkan putaran kedua kampanye imunisasi rutin untuk mengejar ketertinggalan,” ujarnya. Putaran ini bertujuan untuk melindungi lebih lanjut anak-anak di bawah tiga tahun dari penyakit yang dapat dicegah dengan vaksin.  

Kampanye ini, menurut Farhan, dilaksanakan oleh 170 tim di hampir 130 fasilitas kesehatan. Sementara itu, putaran ketiga dan terakhir direncanakan akan dilaksanakan pada bulan April.

OCHA juga melaporkan pasukan Israel memberlakukan jam malam bagi 25 ribu warga Palestina di sebagian wilayah H2 di Kota Hebron. Laporan awal menunjukkan penempatan kendaraan militer dan penembak jitu di atap-atap bangunan, serta penutupan enam jalan internal.

Akibatnya, empat toko roti bantuan kemanusiaan terpaksa menghentikan operasinya. Dua toko tempat sekitar empat ribu orang memperoleh pasokan pokok melalui voucher PBB pun tutup.  

OCHA menambahkan, wilayah tersebut telah terdampak pemadaman listrik besar-besaran sejak akhir pekan lalu. Hal ini akibat kerusakan pada pembangkit listrik lokal.  

Dengan diberlakukannya jam malam, upaya dilakukan untuk memungkinkan teknisi masuk ke wilayah tersebut guna memulihkan pasokan listrik. Langkah-langkah diambil untuk memfasilitasi evakuasi medis darurat dan memungkinkan siswa mengikuti pelajaran secara daring.

Sementara itu, keluarga-keluarga terpaksa tinggal di rumah. Menurut PBB, sulit bagi mereka untuk mendapatkan makanan, obat-obatan, dan perlengkapan esensial lainnya.