PENELITI Pusat Studi Lingkungan Hidup Universitas Gajah Mada (UGM) Djati Mardiatno menegaskan kewaspadaan perlu ditingkatkan karena Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprediksi hujan deras dan cuaca ekstrem terjadi berkelanjutan. Kondisi tersebut berpotensi memicu banjir, longsor, serta banjir bandang di berbagai wilayah rawan terdampak.

“Cuaca ekstrim yang cukup intensif terus-menerus, berarti kan ada potensi terjadinya banjir longsor atau banjir bandang. Sehingga kesiapsiagaan menghadapi ancaman bencana akibat cuaca ekstrim itu perlu diperkuat lagi, perlu diintensifkan,” ujar Djati Mardiatno saat berdialog dengan PRO3 RRI, Selasa (13/1/2026).

Ia menilai kesiapsiagaan menghadapi bencana hidrometeorologi harus diperkuat melalui langkah antisipatif yang lebih intensif. Menurutnya, peringatan cuaca ekstrem seharusnya langsung direspons dengan tindakan konkret oleh seluruh unsur terkait.

Djati menyebut wilayah perkotaan membutuhkan gerakan ekstra dalam mengantisipasi dampak cuaca ekstrem yang berulang. Upaya tersebut antara lain melalui perbaikan sistem drainase dan saluran air untuk mengurangi genangan.

Ia menjelaskan keterlibatan masyarakat dapat dilakukan melalui desa atau kelurahan tangguh bencana yang telah dibentuk. Relawan dan kelompok masyarakat peduli kebencanaan dinilai bisa diberdayakan secara maksimal berbasis komunitas setempat.

Djati menilai tantangan utama berada pada kombinasi kepemimpinan dan kesadaran sebagian masyarakat yang masih perlu ditingkatkan. Pemimpin yang responsif dinilai krusial untuk segera mengeksekusi langkah kesiapsiagaan ketika peringatan dikeluarkan.

Ia menambahkan seluruh perangkat penanganan sebenarnya telah tersedia, termasuk rencana kontingensi pra-bencana di tingkat institusi. Namun tanpa kesiapsiagaan masyarakat sebagai garda terdepan, upaya pengurangan risiko sulit berjalan optimal.

Selanjutnya, Kesiapsiagaan Masyarakat Kunci Kurangi Risiko Bencana

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Jawa Timur Catur Sudharmanto menyatakan tidak semua ancaman bencana dapat dicegah sehingga fokus utama adalah pengurangan risiko. Ketika peringatan cuaca ekstrem telah dikeluarkan, kesiapsiagaan masyarakat menjadi langkah paling realistis.

Ia menekankan edukasi dan penyampaian informasi harus dilakukan jauh sebelum ancaman terjadi. Namun, saat peringatan sudah diberikan, masyarakat harus segera membangun komunikasi dengan seluruh pihak terkait.

“Kesiapsiagaan masyarakat karena potensi itu mungkin akan segera terjadi, sehingga ketika kita mengetahui potensi ancaman seperti cuaca ekstrim. Karena ini ada perubahan iklim dan sebagainya maka yang kita lakukan adalah kita harus mempersiapkan masyarakat,” kata Catur Sudharmanto saat berdialog dengan Pro3 RRI, Selasa (13/1/2026).

Catur menilai program seperti desa tangguh bencana dan satuan pendidikan aman bencana telah tersedia. Tantangannya terletak pada keberlanjutan pendampingan agar program tidak berhenti sebagai proyek semata.

Ia mencontohkan dampak erupsi Semeru yang lebih terkendali karena mitigasi dilakukan secara konsisten lintas sektor. Pendekatan berbasis komunitas dinilai efektif membangun ketangguhan menghadapi ancaman bencana.

Menurutnya, kunci keberhasilan terletak pada komunikasi risiko yang berkelanjutan kepada komunitas terdampak. Masyarakat yang telah dibekali edukasi mampu bergerak mandiri ketika ancaman muncul.

Catur menegaskan pengurangan risiko bencana membutuhkan keterlibatan semua pihak tanpa ego sektoral. Dalam konteks tersebut, sistem komunikasi kebencanaan menjadi penopang utama kesiapsiagaan masyarakat di lapangan.

Selanjutnya, Komunikasi Kebencanaan Penopang Kesiapsiagaan Warga

Sekretaris 1 Pengurus Nasional Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI) Hermanto menilai bencana sering dipicu persoalan dari hulu yang belum terselesaikan secara menyeluruh. Masalah tata ruang, sampah, dan alih fungsi lahan disebut memperbesar dampak cuaca ekstrem.

“Hulunya ini yang mungkin kerjaan-kerjaannya masih kecil, sehingga itu yang sering saya sampaikan pada teman-teman di forum pengurangan risiko bencana. Hulunya dong, karena ini melibatkan semua unsur di situ,” kata Hermanto saat berdialog dengan Pro3 RRI, Selasa (13/1/2026).

Ia menjelaskan RAPI berperan dalam komunikasi kebencanaan melalui jaringan radio antar penduduk. Sistem peringatan dini disampaikan dari lapangan secara langsung kepada masyarakat dan pemangku kepentingan.

Hermanto menyebut anggota RAPI terlibat dalam pemantauan ketinggian air dan penyebaran informasi peringatan. Informasi tersebut disampaikan untuk meningkatkan kewaspadaan sebelum kondisi memburuk.

Ia menilai radio masih relevan karena mampu menjangkau wilayah dengan keterbatasan teknologi digital. Kombinasi radio, media sosial, dan siaran daring dinilai memperkuat efektivitas komunikasi kebencanaan.

Hermanto menekankan komunikasi sederhana seperti kentongan masih efektif di sejumlah daerah. Sistem tradisional dinilai mampu menjangkau warga ketika listrik dan jaringan digital terganggu.

Ia menegaskan kesiapsiagaan membutuhkan komunikasi berkelanjutan dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Namun efektivitas komunikasi sangat bergantung pada tingkat literasi bencana masyarakat dalam memahami pesan peringatan.

Literasi Bencana Menentukan Adaptasi Warga terhadap Cuaca Ekstrem

Pegiat Literasi Bencana Teras Ciliwung, Nandha Julistya menyebut mitigasi bencana harus dimulai dari pemahaman terhadap jenis ancaman yang dihadapi. Setiap bencana memerlukan penanganan berbeda sesuai karakteristik risikonya.

Ia menjelaskan mitigasi banjir membutuhkan pemantauan kenaikan air dan kesiapan sebelum air meluap. Informasi waktu dan tindakan dinilai krusial dalam mengurangi kerugian jiwa dan harta.

“Ketika ngomong mitigasi, itu biasanya kita ngomongnya bagaimana nurunin kerentanan, naikin kapasitas. Nah kalau kapasitas itu biasanya pengetahuan, kita sosialisasi lah pengetahuannya, terus kalau pengetahuan skill, latihan,” ucapnya saat berdialog dengan PRO3 RRI, Selasa (13/1/2026).

Nandha menilai kapasitas masyarakat ditentukan oleh pengetahuan, keterampilan, dan latihan berulang. Jalur evakuasi dan simulasi dinilai penting untuk membangun respons cepat.

Ia mengungkap tingkat literasi masyarakat, khususnya di Jakarta, masih tergolong rendah. Survei menunjukkan kesadaran kebencanaan warga masih jauh tertinggal dibandingkan pengetahuannya.

Nandha menekankan rendahnya kesadaran berdampak langsung pada perilaku tidak aman saat ancaman datang. Kondisi tersebut meningkatkan risiko meski informasi kebencanaan telah tersedia.

Ia mendorong integrasi literasi bencana dalam pendidikan sejak usia dini. Pemahaman ini menjadi krusial karena dampak cuaca ekstrem juga dirasakan sektor vital seperti transportasi dan penerbangan.

“Kalau apa yang perlu diperbaiki, ya perlu diadakan lah pengetahuan bencana kepada anak-anak sejak dini. Kepada masyarakat yang sudah dewasa, sosialisasi dan pelatihan-pelatihan,” katanya.

Selanjutnya, Cuaca Ekstrem Tuntut Kesiapsiagaan Ketat Sektor Penerbangan

Vice President Flow Management Center AirNav Indonesia Diyan Subismo menyatakan cuaca ekstrem menjadi faktor utama yang mempengaruhi keselamatan penerbangan. Kondisi cuaca berdampak langsung pada pendaratan, jarak pandang, dan kelancaran lalu lintas udara.

“Cuaca ini paling tidak yang sangat berpengaruh terhadap pendaratan, kemudian kelihatan yang terutama untuk kelancaran lalu lintas penerbangan di semua airport. Menjadi satu kunci bahwa kelebihan maupun kekurangan disisi untuk kelancaran lalu lintas penerbangan,” kata Diyan Subismo saat berbincang dengan Pro3 RRI, Selasa (13/1/2026).

Ia menjelaskan keputusan delay, holding, atau pengalihan rute diambil demi keselamatan penerbangan. Koordinasi dilakukan dengan maskapai, bandara, dan BMKG secara berkelanjutan.

Diyan menyebut informasi cuaca diperbarui secara real time melalui telekonferensi harian dan sistem navigasi. Data tersebut menjadi dasar strategi pengaturan arus penerbangan nasional.

Ia menekankan pentingnya pembatasan slot dan penundaan terencana saat cuaca diprediksi memburuk. Langkah ini bertujuan mengurangi risiko kepadatan udara dan keterbatasan bahan bakar.

Diyan menilai edukasi kepada penumpang penting agar memahami alasan penundaan penerbangan. Informasi cuaca yang transparan dinilai dapat meningkatkan penerimaan publik.

“Kami juga memahami penundaan ini juga berdampak kepada penumpang, kita harapkan juga airlines. Dengan kondisi informasi yang kita sampaikan juga mengedukasi penumpang secara jelas sehingga dampak-dampak terhadap customer bisa kita juga antisipasi,” ucapnya.

Ia menegaskan infrastruktur navigasi nasional telah memadai untuk menghadapi cuaca ekstrim. Namun di luar sektor transportasi, negara juga menempuh intervensi langsung melalui teknologi pengendalian cuaca.

Selanjutnya, Modifikasi Cuaca Upaya Kurangi Risiko Bencana Hidrometeorologi

Deputi Bidang Modifikasi Cuaca Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Tri Handoko Seto menyatakan puncak musim hujan terjadi pada Januari dan Februari di wilayah Jakarta. Potensi hujan lebat hingga ekstrem dinilai meningkat signifikan pada periode tersebut.

“Kami BMKG rekomendasikan pertama tentu kewaspadaan bagi para Gubernur, para Bupati, Wali Kota di Pulau Jawa. Untuk mengantisipasi terjadinya eskalasi pertumbuhan awan hujan, lalu juga dipandang perlu untuk melakukan upaya,” ucap Tri Handoko Seto saat berbincang dengan Pro3 RRI, Selasa (13/1/2026).

Ia menjelaskan BMKG merekomendasikan kewaspadaan kepada kepala daerah di Pulau Jawa. Modifikasi cuaca dilakukan sebagai pelengkap upaya penanganan di permukaan.

Tri menyebut modifikasi cuaca dilakukan dengan mencegat awan hujan sebelum mencapai wilayah rawan banjir. Metode lainnya dilakukan dengan mengganggu pertumbuhan awan di atas daratan.

Ia menilai operasi modifikasi cuaca efektif mengurangi curah hujan hingga 30 sampai 50 persen. Penurunan intensitas hujan diharapkan mencegah banjir besar dan genangan tinggi.

“Operasi modifikasi cuaca untuk mengurangi curah hujan ini sangat efektif mengurangi curah hujan pada awan-awan yang tumbuh skala tipikal. Skala umum potensi pengurangannya itu umumnya 30-50 persen,” katanya.

Tri menjelaskan operasi dilakukan berdasarkan rekomendasi BMKG dan permintaan daerah terdampak. Pendanaan dapat bersumber dari BNPB maupun pemerintah daerah sesuai status kedaruratan.

Ia menegaskan modifikasi cuaca merupakan bagian dari strategi mitigasi risiko bencana nasional. Upaya ini melengkapi kesiapsiagaan warga, komunikasi kebencanaan, dan literasi publik dalam menghadapi ancaman cuaca ekstrem.