SETELAH hampir dua dekade menjadi simbol proyek mangkrak, tiang-tiang beton monorel Jakarta akhirnya memasuki babak akhir. Pemerintah Provinsi Jakarta memastikan pembongkaran sekitar 90 tiang monorel akan dimulai pada Rabu, (14/1/2026) pekan depan.

Tiang-tiang yang membentang dari Jalan HR Rasuna Said hingga kawasan Senayan itu akan ditertibkan. Hal ini sebagai bagian dari penataan ulang ruang kota Jakarta.

Keputusan pembongkaran menandai berakhirnya perjalanan panjang proyek monorel Jakarta—sebuah proyek transportasi publik yang sejak awal sarat ambisi. Namun juga dipenuhi ketidakcermatan perencanaan dan tarik-menarik kepentingan politik serta bisnis.

Selanjutnya, Ambisi Modernisasi Transportasi Era Sutiyoso

Wacana monorel pertama kali muncul pada 2004, di masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri. Saat itu, Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso menggagas pembangunan monorel sebagai solusi kemacetan kronis ibu kota.

Monorel diproyeksikan menjadi simbol transportasi modern Jakarta, sekaligus penanda kemajuan kota metropolitan. Pembangunan fisik mulai berjalan pada 2007 melalui PT Jakarta Monorail (PT JM).

Sejumlah tiang beton pun berdiri di koridor-koridor utama kota. Namun, proyek tersebut tidak pernah mendekati tahap operasional.

Sejumlah masalah bermunculan, dari Sengketa aset, lemahnya pendanaan. Serta persoalan kelayakan ekonomi membuat pembangunan terhenti di tengah jalan.

Selanjutnya, Dihentikan di Era Fauzi Bowo

Ketika kepemimpinan Jakarta beralih ke Fauzi Bowo pada 2008, nasib monorel ditentukan secara tegas. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memutuskan menghentikan proyek secara resmi.

PT Jakarta Monorail dinilai tidak mampu memenuhi kewajiban finansial untuk melanjutkan pembangunan. Sejak saat itu, tiang-tiang monorel berubah fungsi—bukan lagi sebagai penopang moda transportasi masa depan, melainkan monumen kegagalan perencanaan kota.

Selanjutnya, Harapan Kembali Pupus di Era Jokowi

Harapan menghidupkan kembali monorel sempat mencuat pada 2012, ketika Joko Widodo (Jokowi) menjabat Gubernur DKI Jakarta. Dua tahun kemudian, Jokowi bahkan menyatakan komitmen untuk tetap bekerja sama dengan PT Jakarta Monorail.

Groundbreaking ulang pun dilakukan. Namun, komitmen tersebut tak pernah berujung pada perjanjian kerja sama yang sah.

Klausul-klausul baru tidak pernah ditandatangani, dan proyek kembali mandek tanpa kepastian. Monorel kembali menjadi wacana, bukan solusi.

Selanjutnya, Polemik Pembongkaran di Era Ahok dan Anies

Di masa kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), wacana pembongkaran mulai menguat. Pemerintah DKI Jakarta kala itu mempertimbangkan opsi membayar nilai tiang monorel kepada PT Adhi Karya agar pembongkaran bisa segera dilakukan.

Namun, rencana tersebut kandas akibat perbedaan penilaian harga dan persoalan hukum yang belum tuntas. Memasuki era Anies Baswedan, DPRD DKI Jakarta kembali mendorong pembongkaran dengan alasan estetika dan penataan kota.

Meski demikian, pemerintah saat itu memilih berhati-hati. Evaluasi mendalam dan koordinasi lintas pihak dilakukan karena proyek monorel masih dibayangi persoalan bisnis dan hukum yang kompleks.

Selanjutnya, Pakar: Salah Trase dan Salah Konsep

Pakar transportasi dari Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Djoko Setijowarno, menilai kegagalan monorel Jakarta bukan semata persoalan pendanaan atau politik. Melainkan kesalahan fundamental dalam perencanaan.

Menurut Djoko, trase monorel tidak pernah dirancang berdasarkan pola perjalanan harian warga Jakarta. “Rute monorel tidak menguntungkan dan tidak feasible, orang berangkat dari rumah, bukan berputar-putar di tengah kota,” ujarnya.

Secara konsep, monorel Jakarta dirancang melayani Green Line Senayan–Kuningan–Casablanca serta Blue Line Kampung Melayu–Tanah Abang. Rute ini lebih menyerupai penghubung kawasan bisnis atau bahkan sarana wisata, bukan angkutan massal yang menjadi tulang punggung mobilitas perkotaan.

Sebaliknya, moda transportasi seperti MRT dan KRL justru menjangkau kawasan permukiman hingga pinggiran kota. Model inilah yang terbukti efektif menarik pengguna harian dalam jumlah besar sekaligus menekan kemacetan.

Djoko juga menegaskan, monorel lebih cocok diterapkan di kawasan wisata atau wilayah dengan ketersediaan lahan luas. Ketika dipaksakan hadir di pusat bisnis Jakarta yang lahannya terbatas dan bernilai tinggi, persoalan demi persoalan muncul—mulai dari kebutuhan depo hingga integrasi antarmoda.

Selanjutnya, Akhir Sebuah Monumen Kegagalan

Kini, di era kepemimpinan Gubernur Pramono, pembongkaran tiang monorel akhirnya diputuskan. Prosesnya akan dilakukan terutama pada malam hari untuk meminimalkan dampak lalu lintas di Jalan HR Rasuna Said.

Alat berat ditempatkan di jalur lambat, sementara jalur cepat tetap dibuka. Pembongkaran ini bukan sekadar pekerjaan fisik, melainkan penanda berakhirnya satu episode panjang dalam sejarah transportasi Jakarta.

Monorel yang sempat digadang-gadang sebagai solusi kemacetan kini dikenang sebagai pelajaran mahal tentang pentingnya perencanaan berbasis kebutuhan warga. Dengan hilangnya tiang-tiang beton tersebut, Jakarta menutup satu bab masa lalu—sekaligus diingatkan agar kegagalan serupa tidak kembali terulang di masa depan.

Selanjutnya, Pramono Undang Bang Yos Saat Bongkar Tiang Monorel

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung akan mengundang eks Gubernur Jakarta Sutiyoso atau Bang Yos dalam rangkaian pembongkaran, Rabu (14/1/2026) besok. Ia mengatakan monorel yang dibangun sejak 2004 akan dirapikan.

Pramono pun akan mengundang Sutiyoso saat pembongkaran tiang monorel supaya bisa tidur dengan nyenyak. Hal ini disampaikan Pramono saat menghadiri ziarah makam pahlawan Mohammad Husni Thamrin di TPU Karet Bivak, Jakarta Pusat, Minggu (11/1/2026).

"Minggu depan ini monorel yang sudah dibangun dari tahun 2004 kita bongkar. Dan saya berharap Bang Yos supaya tidurnya bisa lebih nyenyak karena monorel itu rupanya bagi beliau menjadi beban pribadi," ujarnya.

"Maka nanti minggu depan ini saya akan undang Bang Yos untuk hadir. Supaya monorel itu kita bersihkan jalannya kita rapikan," tambahnya.

Diketahui, Dinas Bina Marga DKI akan mulai membongkar tiang monorel yang ada di Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan. Totalnya 98 tiang.

"Jumlah tiang monorel yang akan dibongkar sebanyak 98 tiang," ujar Kapusdatin Bina Marga DKI Jakarta Dinar Wenny kepada wartawan, Minggu (11/1/2026). Ia menyebut target pembongkaran rampung pada September 2026.

Dinar pun berharap pembongkaran ini nantinya bisa menciptakan jalan yang lebih ideal. Sehingga para pengendara lebih nyaman.

"Setelah pembongkaran, nantinya akan ada penataan kawasan Jalan HR Rasuna Said diantaranya penataan jalan dan trotoar, peningkatan sarana pejalan kaki. Dan penyesuaian elemen pendukung agar lebih aman dan nyaman, termasuk di dalamnya yaitu peningkatan penerangan jalan umum," katanya.

Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta Heru Suwondo sebelumnya mengatakan biaya tersebut bukan hanya untuk pembongkaran tiang monorel. Tapi juga sekaligus penataan ulang jalan dan trotoar di sepanjang Rasuna Said sisi timur.

"Totalnya semua sekitar Rp100 miliar," kata Heru di Balai Kota Jakarta, Rabu (7/1). "Kita nata tentunya nata jalan, trotoar, kita tata semua itu pakai APBD," ucapnya.

"Karena kan itu (jalan-trotoar) asetnya aset kita. Jadi semuanya kita tata pakai APBD," ujarnya.

Pembongkaran tiang monorel yang mangkrak selama bertahun-tahun ini diharapkan dapat memperbaiki estetika kawasan. Selain itu meningkatkan kenyamanan dan keselamatan bagi pengguna jalan di salah satu ruas utama Ibu Kota tersebut.