PRESIDEN Prabowo Subianto, menyatakan bahwa Indonesia telah mampu mencapai ketahanan pangan nasional. Hal ini disampaikan Kepala Negara, saat menghadiri Panen Raya dan Pengumuman Swasembada Pangan, di Kecamatan Cilebar, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. 

Presiden mengatakan, ketahanan pangan tersebut dengan adanya tingkat produksi pangan komoditas beras tahun 2025. Dengan demikian, Kepala Negara menuturkan bahwa Indonesia telah kembali menyandang swasembada pangan. 

"Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini mengumumkan telah tercapainya swasembada pangan tahun 2025 bagi seluruh bangsa Indonesia," kata Presiden Prabowo, Rabu (7/1/2026).

Capaian ini diungkapkan Presiden perlu diapresiasi. Sebab terwujudnya Indonesia sebagai negara swasembada pangan, dapat terlaksana dalam kurun waktu satu tahun di masa kepemimpinannya. 

"Memang saya beri target 4 tahun soal swasembada beras, swasembada pangan. Kita sudah swasembada 1 tahun, kita sudah berdiri di atas kaki kita sendiri 1 tahun, kita tidak tergantung bangsa-bangsa lain," ujarnya. 

Presiden Prabowo mengatakan capaian ini merupakan kebanggaan besar bagi Indonesia dalam menegakan kedaulatan bangsa. Sebab ditegaskan Kepala Negara, bahwa swasembada pangan merupakan salah satu tonggak penting dalam kemerdekaan dan kedaulatan sebuah bangsa. 

Presiden bahkan menuturkan, tidak ada kemerdekaan sepenuhnya bagi sebuah bangsa, jika tidak mampu memenuhi kebutuhan pangan masyarakatnya. Karena dijelaskan Presiden Prabowo, jika ketahanan pangan itu tidak terpenuhi, maka bangsa tersebut akan tetap bergantung pada negara lain. 

"Tidak ada bangsa yang merdeka kalau makan tidak bisa tersedia untuk rakyat. Tidak mungkin bangsa itu merdeka kalau makan, pangan, tergantung bangsa lain," imbuh Presiden Prabowo. 

Selanjutnya, Swasembada Pangan Berdampak

Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman menuturkan bahwa keberhasilan Indonesia mencapai swasembada pangan, memberikan dampak positif. Tidak hanya bagi Indonesia, namun dampak itu diungkapkannya, memberikan efek domino terhadap kebutuhan global. 

Dijelaskan Andi Amran dampaknya itu, yakni pada keberlangsungan harga beras di pasar global. Ia menuturkan, saat diumumkannya Indonesia sebagai negara swasembada pangan, harga beras di pasar dunia menyusut hingga 44 persen. 

"Dampak positifnya adalah harga pangan (beras) di dunia turun dari 650 dollar Amerika Serikat (AS) per metrik ton menjadi 340 dollar AS per metrik ton. Turun 44 persen," kata Mentan Andi Amran. 

Sementara dampak positif bagi Indonesia atas capaian swasembada pangan ditegaskannya, bahwa saat ini Indonesia tidak lagi melakukan impor beras. Dari kebijakan inilah, Mentan menjelaskan bahwa stok beras dunia menumpuk dan harganya turun 44 persen. 

"Saat ini tidak ada impor, itu secara otomatis barang melimpah di luar. Vietnam, Thailand, India, Pakistan, dan seterusnya. Ini secara tidak langsung, petani Indonesia, masyarakat Indonesia, berkontribusi pada dunia ini," ujarnya. 

Dengan kondisi saat ini, lebih lanjut Andi Amran menuturkan bahwa stok beras di awal tahun 2026 mencapai 3,25 juta ton. Capaian ini bahkan diungkapkannya mencari catatan yang tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. 

Selanjutnya, Swasembada Karbohidrat, Bukan Pangan

Sebelumnya diketahui, Menteri Sekertaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa, capaian Indonesia adalah sebagai Negara swasembada beras. Hal itu disampaikan Mensesneg, usai mengikuti retreat di kediaman Presiden Prabowo di Hambalang, Bogor, Selasa (6/1/2026).

Ia menuturkan bahwa capaian produksi beras ini, menjadikan Indonesia sebagai swasembada karbohidrat. Sebab untuk mencapai swasembada pangan menurut Mensesneg, Indonesia harus mencapai keterpenuhan komoditas lainnya. 

"Belum swasembada pangan, karena pangan terdiri dari beberapa hal, kita baru bisa berhasil swasembada karbohidrat dalam hal ini beras. Artinya swasembada, kita 2025 sudah tidak impor beras lagi," kata Mensesneg. 

Selanjutnya, Definisi Swasembada Pangan

Di sisi lain, Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), menilai capaian Indonesia sebagai negara swasembada pangan memiliki kekeliruan frasa. Sebab pengamat pertanian dari AEPI, Khudori menuturkan bahwa swasembada pangan tidak sesuai dengan makan pangan di Undang-Undang Pangan Nomor 18 tahun 2012. 

Dalam ketentuan itu Khudori menuturkan terdapat sejumlah komoditas yang harus di penuhi untuk mewujudkan swasembada pangan. Sehingga menurutnya dalam penegasan swasembada, pemerintah harus menjelaskan sejumlah komoditas yang telah dicapai. 

"Mengacu makna pangan di UU Pangan Nomor 18/2012, mustahil Indonesia mencapainya. Tanpa kejelasan maksud swasembada pangan dan definisi swasembada, akan sulit bagi publik untuk menilai capaian," kata Khudori dalam keterangannya. 

Namun ia menuturkan untuk status Indonesia sebagai swasembada beras, adalah hal yang tepat. Meski demikian menurutnya capaian swasembada beras, telah dilakukan Indonesia sejak beberapa tahun lalu. 

Dalam periode tahun 2018-2024, Khudori menuturkan bahwa Indonesia hanya satu kali melakukan impor beras skala besar. Namun selebihnya diungkapkan Khudori, Indonesia hanya mengimpor beras dengan skala kecil, karena produksi yang berlimpah. 

"Pada periode itu impor terbesar yakni 15,03 persen dari konsumsi terjadi di 2024. Tahun lainnya porsi impor di bawah 10 persen, artinya diluar tahun 2024, Indonesia swasembada beras," ujarnya. 

Kendati demikian, ia tidak memungkiri capaian produksi beras dalam negeri yang berlimpah pada tahun 2025. Namun demikian ia berharap agar pemerintah tidak terlena dengan capaian komoditas beras. 

AEPI diungkapkan Khudori mendorong pemerintah, untuk meningkatkan produksi pangan lainnya. Hal itu diungkapkannya, juga untuk memastikan kebutuhan pangan Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat terpenuhi. 

"Tapi juga ke kedelai, kacang hijau, singkong, dan gula, meningkatkan produksi telur dan daging ayam. Untuk memastikan kebutuhan program Makan Bergizi Gratis tidak terkendala," imbuhnya.