PASUKAN Amerika Serikat melakukan serangan militer berani di ibu kota Venezuela, Caracas, pada hari Sabtu (3/1/2026). Dalam operasi tersebut, Amerika Serikat, berhasil menangkap Presiden Nicolás Maduro beserta istrinya, Cilia Flores.

Presiden Donald Trump menyatakan bahwa Amerika Serikat akan “mengelola” Venezuela setelah operasi tersebut. Dampak jangka panjang bagi Venezuela masih belum jelas setelah penangkapan ini.

Trump menyatakan bahwa Amerika Serikat akan mengambil alih kepentingan minyak Venezuela, dan menyebut bahwa negara tersebut kemungkinan akan menyerahkan pasokan minyak senilai miliaran dolar ke AS.

Serangan ini mengikuti kampanye berbulan-bulan oleh administrasi Trump untuk menggulingkan Maduro. Operasi ini dipandang sebagai eskalasi besar dalam ketegangan antara AS dan Venezuela.

Banyak pihak internasional mengkritik tindakan AS sebagai pelanggaran hukum internasional. Di dalam negeri AS, operasi tersebut memicu perdebatan mengenai legalitas dan kewenangan presiden.

Beberapa sekutu AS juga mempertanyakan dampaknya terhadap stabilitas di Amerika Latin. Penangkapan Maduro dianggap sebagai tindakan yang sebelumnya sulit dibayangkan terjadi di era modern.

Selanjutnya, Latar Belakang Operasi Militer AS ke Venezuela

Melansir dari BBC News, Trump menargetkan Venezuela dan menyalahkan Maduro atas kedatangan ratusan ribu migran Venezuela ke Amerika Serikat. Hampir delapan juta warga Venezuela diperkirakan telah melarikan diri dari krisis ekonomi dan represi sejak 2013.

Fokus utama Trump juga adalah memerangi masuknya narkoba ke AS, terutama fentanyl dan kokain. Ia menuding dua kelompok kriminal Venezuela, Tren de Aragua dan Cartel de los Soles, sebagai Organisasi Teroris Asing (FTO) dan dipimpin langsung oleh Maduro.

Namun, para analis menekankan bahwa Cartel de los Soles bukanlah organisasi yang bersifat hierarkis. Istilah ini lebih digunakan untuk menggambarkan pejabat korup yang membiarkan kokain transit melalui Venezuela.

Trump telah menggandakan hadiah bagi siapa saja yang memberikan informasi untuk menangkap Maduro dan berencana menetapkan pemerintah Venezuela sebagai FTO. Tuduhan ini memperburuk ketegangan antara AS dan Venezuela.

Maduro membantah keras tuduhan bahwa ia memimpin kartel narkoba. Ia menuduh AS menggunakan perang narkoba sebagai alasan untuk menjatuhkannya serta menguasai cadangan minyak Venezuela.

Migrasi besar-besaran warga Venezuela menimbulkan tekanan sosial dan politik di AS. Sementara itu, arus narkoba dari Venezuela dianggap memperburuk krisis narkoba di negara itu.

Peningkatan hadiah dan ancaman FTO menunjukkan pendekatan Trump yang lebih agresif, namun banyak analis menilai strategi ini tidak didukung bukti yang kuat. Dengan situasi ini, hubungan AS-Venezuela kini berada pada titik ketegangan yang sangat tinggi.

Selanjutnya, Kronologi Penangkapan Maduro

Amerika Serikat melancarkan “serangan berskala besar terhadap Venezuela,” di mana Presiden Nicolás Maduro dan istrinya, Cilia Flores, berhasil ditangkap. Trump menyatakan, operasi ini merupakan perintah langsung darinya dan dilakukan untuk menindak kepemimpinan Maduro, dilansir dari New York Times.

Jenderal Dan Caine, Ketua Kepala Staf Gabungan AS, mengatakan bahwa Trump memerintahkan operasi tersebut pada Jumat (2/1/2026) malam. Misi militer ini berlangsung sekitar dua jam 20 menit dan melibatkan sekitar 150 pesawat yang bertugas melumpuhkan pertahanan udara Venezuela.

Tujuannya adalah membuka jalur bagi helikopter militer yang membawa pasukan Operasi Khusus ke Caracas. Hampir 200 pasukan Operasi Khusus ikut serta dalam serangan tersebut, menurut Menteri Pertahanan Pete Hegseth.

Pasukan AS menghadapi perlawanan signifikan dari militer Venezuela selama operasi berlangsung, kata Trump. Laporan awal dari pejabat senior Venezuela menyebutkan setidaknya 80 orang meninggal, termasuk personel militer dan warga sipil.

Media negara Kuba melaporkan 32 orang Kuba meninggal dalam serangan. Presiden Kuba Miguel Díaz-Canel mengatakan mereka berasal dari angkatan bersenjata atau kementerian dalam negeri Kuba.

Selanjutnya, Apakah Trump Berwenang Menangkap Maduro?

Banyak pihak mempertanyakan apakah Presiden Donald Trump memiliki wewenang untuk menangkap Presiden Venezuela Nicolás Maduro. Trump dan Menteri Luar Negeri Marco Rubio menggambarkan misi itu sebagai operasi penegakan hukum, bukan aksi militer.

Meskipun demikian, biasanya operasi semacam itu memerlukan pengawasan dan persetujuan Kongres. Pada Senin (5/1/2026), pejabat administrasi Trump mengadakan briefing rahasia dengan pemimpin Kongres.

Briefing tersebut dilakukan setelah Demokrat meminta penjelasan mengenai dasar hukum operasi dan rencana AS di kawasan tersebut. Pejabat senior administrasi dijadwalkan memberikan briefing kepada semua senator mengenai serangan di Venezuela.

Ketua DPR Mike Johnson membela legalitas operasi dan keputusan Gedung Putih untuk tidak memberi tahu atau meminta persetujuan Kongres terlebih dahulu. Namun, banyak ahli hukum menilai tindakan itu masih dipersoalkan dari sisi hukum internasional.

Hukum internasional melarang penggunaan kekuatan terhadap negara lain kecuali dalam kasus pertahanan diri atau dengan otorisasi Dewan Keamanan PBB. Tuduhan kriminal terhadap seorang pemimpin asing sendiri tidak memberi AS hak otomatis untuk melakukan intervensi militer.

Tanpa persetujuan dari otoritas resmi Venezuela, operasi itu dapat dianggap sebagai penculikan di bawah hukum internasional. Di Dewan Keamanan PBB, serangan AS disebut sebagai pelanggaran hukum internasional oleh beberapa negara.

Kritikus menilai operasi ini melanggar kedaulatan Venezuela dan melampaui fungsi normal penegakan hukum. Trump dan pendukungnya berargumen bahwa menghadapi tokoh yang dianggap narco-teroris adalah bagian dari upaya penegakan hukum.

Masalah wewenang dan legalitas operasi ini memperdalam perdebatan global tentang batas kekuasaan eksekutif AS dan hukum internasional. Operasi ini juga menimbulkan kritik luas terhadap strategi Amerika Serikat di kawasan Amerika Latin.

Selanjutnya, Reaksi Dunia

Serangan yang dilakukan pada hari Sabtu (3/1/2026) tersebut mengejutkan warga Venezuela serta komunitas internasional. Kolombia menyatakan keprihatinan, menegaskan bahwa perdamaian dan penghormatan hukum internasional harus dijunjung, dilansir dari Al Jazeera.

Kolombia menolak agresi terhadap Venezuela dan mengumumkan pengawasan ketat di perbatasannya. Kuba mengecam aksi militer itu sebagai “serangan kriminal” dan menyebutnya terorisme oleh negara.

Di Amerika Selatan, Cile menyerukan penyelesaian damai melalui dialog dan Meksiko menekankan, intervensi militer oleh negara lain melanggar Piagam PBB. Sementara itu, Brasil mengecam tindakan AS sebagai pelanggaran hukum internasional yang tidak dapat diterima.

Bolivia menyatakan dukungan bagi rakyat Venezuela dalam pemulihan demokrasi. Guyana dan Trinidad dan Tobago menekankan perlindungan warganya tanpa ikut campur dalam operasi militer.

Uruguay menegaskan penolakan terhadap intervensi militer serta pentingnya menghormati hukum internasional. Panama menekankan penghormatan terhadap kehendak rakyat dan solidaritas dengan proses demokrasi.

Tiongkok mengecam serangan AS, menyebutnya pelanggaran kedaulatan dan hukum internasional. Iran serta Ayatollah Khamenei mengecam aksi militer itu serta menyerukan perlawanan terhadap agresi.

Rusia juga mengecam tindakan AS sebagai agresi bersenjata dan menyerukan dialog sebagai jalan keluar. Spanyol, Jerman, dan Italia menawarkan pemantauan, bantuan diplomatik, dan perlindungan bagi warganya di Venezuela.

Selanjutnya, Bagaimana Nasib Maduro?

Presiden Venezuela Nicolás Maduro dan istrinya, Cilia Flores, dibawa ke pengadilan federal di Lower Manhattan pada hari Senin (5/1/2026). Kehadiran mereka menarik puluhan demonstran, baik pendukung maupun pengkritik penangkapan, dilansir dari New York Times.

Sidang pembacaan dakwaan di Manhattan berlangsung singkat dan formal, namun dampak politik dari tindakan AS tersebut jauh melampaui ruang sidang.Tuduhan resmi (indictment) yang diajukan terhadap Maduro mencakup narco-terrorism dan konspirasi impor kokain.

Tuduhan lain terhadapnya adalah kepemilikan senjata mesin, yang jika terbukti dapat membawa hukuman penjara panjang. Flores juga dituduh terlibat dalam konspirasi terkait kokain.

Tuntutan ini mirip dengan tuntutan yang diajukan pada 2020, yang menuduh Maduro mengawasi organisasi narkoba Cartel de los Soles. Namun, dalam versi revisi saat ini, Departemen Kehakiman AS mencabut klaim bahwa Cartel de los Soles adalah kelompok nyata.

Di pengadilan, Maduro menyatakan bahwa dirinya telah “diculik” dan menyatakan tidak bersalah atas keempat tuduhan tersebut. Sidang berikutnya dijadwalkan berlangsung pada 17 Maret, di bawah pengawasan Hakim Alvin K. Hellerstein.

Selanjutnya, Bagaimana Nasib Venezuela?

Setelah penangkapan Presiden Venezuela Nicolás Maduro oleh pasukan Amerika Serikat, muncul kekosongan kekuasaan di Venezuela. Mahkamah Agung Venezuela segera menunjuk wakil presiden Maduro, Delcy Rodríguez, sebagai presiden sementara.

Rodríguez dikenal sebagai pengelola ekonomi yang berpengalaman dan sebelumnya menjabat sejumlah posisi penting dalam pemerintahan Maduro. Meskipun Trump menyatakan kesiapannya untuk “melakukan apa yang dianggap perlu untuk membuat Venezuela hebat lagi,” Rodríguez menegaskan sikapnya terhadap situasi tersebut.

Saat pelantikan, ia menekankan bahwa Maduro masih presiden sah menurut konstitusi Venezuela. Rodríguez juga menyatakan dirinya sakit hati oleh apa yang disebutnya “agresi militer ilegal” oleh AS.

Di dalam negeri, ketidakpastian tentang siapa yang benar-benar memimpin pemerintahan tetap tinggi. Pemimpin oposisi utama Venezuela, María Corina Machado, menolak kepemimpinan Rodríguez.

Machado meminta agar sekutunya, Edmundo González, segera diakui sebagai presiden. Namun, Trump menolak mendukung Machado setelah pejabat senior AS memperingatkan bahwa dukungan terhadap oposisi bisa semakin mengguncang stabilitas negara.

Saat ini, Delcy Rodríguez secara resmi menjabat sebagai presiden sementara. Beberapa negara termasuk Rusia dan Tiongkok menyatakan dukungan politik terhadapnya.

Meski demikian, banyak pihak di Venezuela masih mempertanyakan legitimasi pemerintahan sementara ini. Dengan penahanan Maduro dan persaingan politik internal, status kepemimpinan Venezuela tetap sangat diperebutkan.

Selanjutnya, Ekonomi Venezuela Terancam Runtuh

Venezuela menghadapi risiko kehilangan sebagian besar pendapatan ekspor minyaknya tahun ini jika blokade yang diberlakukan Amerika Serikat tetap berlaku. Kehilangan pendapatan ini dapat memicu krisis kemanusiaan di negara tersebut, dilansir dari New York Times.

Bahkan sebelum penangkapan Presiden Nicolás Maduro oleh pasukan AS, ekonomi Venezuela sudah berada pada prospek yang suram. Blokade parsial AS terhadap ekspor energi Venezuela diperkirakan akan menutup lebih dari 70 persen produksi minyak nasional.

Produksi minyak ini merupakan sumber pendapatan publik utama bagi negara tersebut. Pemerintah Venezuela memperkirakan produksi nasional akan turun dari sekitar 1,2 juta barel per hari menjadi kurang dari 300.000 barel.

Penurunan ini akan secara signifikan mengurangi kemampuan negara untuk mengimpor barang dan mempertahankan layanan dasar bagi warganya. Penangkapan Maduro menambah ketidakpastian terhadap proyeksi ini.

Ekspor minyak menyumbang sekitar 40 persen pendapatan publik Venezuela. Trump membenarkan tindakan terhadap kapal tanker dengan menuduh pemerintah Venezuela mencuri minyak dan tanah milik Amerika.

Sejak 11 Desember, blokade parsial telah membuat perusahaan minyak negara, PDVSA sebagian besar menghentikan pengiriman yang tidak terkait Chevron. Produksi dari usaha patungan PDVSA dengan perusahaan lain turun 2,5 persen pada Desember dibanding bulan sebelumnya.

Chevron, yang diizinkan oleh AS, tidak memberikan keuntungan finansial langsung signifikan bagi pemerintah Venezuela karena sanksi AS membatasi pembayaran.Sebagian besar dampak runtuhnya pendapatan minyak akan dirasakan langsung oleh rakyat Venezuela, yang menghadapi risiko resesi masif, kelaparan, atau migrasi massal.