PEMERINTAH terus mempercepat intervensi pada fase transisi pemulihan, rehabilitasi, dan rekonstruksi pasca banjir dan tanah longsor di Sumatra. Sebut saja yang terjadi di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. 

Upaya ini dilakukan untuk memastikan masyarakat terdampak dapat segera kembali ke kehidupan semula. Sekaligus menggerakkan kembali aktivitas sosial dan ekonomi di daerah terdampak. 

Percepatan intervensi dilaksanakan melalui penguatan koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Dengan fokus pada pemulihan sektor perumahan, pangan, pendidikan, kesehatan, serta penghidupan masyarakat.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menyampaikan pentingnya percepatan proses penyaluran perbaikan rumah. Yakni bagi masyarakat terdampak dengan kategori rusak sedang dan rusak berat, sesuai ketentuan yang berlaku. 

"Hunian sementara (huntara) disiapkan sebagai solusi untuk memastikan keselamatan dan kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana dapat terpenuhi. Seiring dengan itu, pemerintah mendorong agar stimulan perbaikan rumah dapat segera dimanfaatkan," kata Pratikno dalam Rapat Tingkat Menteri yang digelar di Kantor Kemenko PMK, Jumat (2/1/2026). 

Sehingga masyarakat secara bertahap dapat kembali menempati hunian masing-masing dalam kondisi yang layak dan aman. Dan ini sebagai bagian dari tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi.

Di sektor pertanian, pemerintah mendorong percepatan perbaikan lahan pertanian terdampak guna menjaga keberlanjutan produksi pangan. Selain itu, bantuan beras disalurkan kepada masyarakat yang tinggal di hunian sementara (huntara). 

Pemerintah juga memperkuat penyediaan akses barang kebutuhan pokok dan penting melalui kerja sama dengan Bulog dan ID Food. Langkah ini dilakukan untuk menyuplai komoditas utama seperti beras dan tepung, serta terigu, gula, dan minyak goreng ke pedagang eceran di pasar rakyat. 

Selanjutnya, Koperasi Dilibatkan dalam Pemulihan Ekonomi 

Kementerian Koperasi (Kemenkop) memastikan koperasi di seluruh Indonesia akan terlibat aktif dalam pemulihan ekonomi dan sosial pasca bencana. Salah satunya dilakukan di wilayah Sumatra melalui Gerakan Koperasi Peduli Bencana. 

Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan, bencana berdampak pada sejumlah koperasi di tiga provinsi utama, yakni Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Di Sumatra Utara, banjir dan tanah longsor menyebabkan kerugian koperasi mencapai Rp37,72 miliar.

Selain itu, terdapat sembilan koperasi mitra Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) yang terdampak bencana dengan total kerugian Rp20,66 miliar. Terdiri atas lima koperasi di Aceh dan empat koperasi di Sumatra Utara.

“Kemenkop bersama LPDB telah menetapkan kebijakan restrukturisasi pembiayaan bagi koperasi terdampak bencana. Restrukturisasi dilakukan melalui pemberian masa tenggang (grace period) serta perpanjangan tenor pembiayaan hingga 60 bulan," ujar Ferry, Sabtu (3/1/2025).

Kemenkop dan LPDB juga akan melakukan pemantauan berkelanjutan guna menjaga keberlanjutan usaha koperasi. Selain dukungan pembiayaan, Kemenkop telah menyalurkan bantuan kemanusiaan melalui Gerakan Koperasi Peduli Bencana Sumatra. 

Bantuan meliputi perlengkapan kebersihan, toilet portabel, alat penyulingan air, mainan anak, makanan bayi, mushaf Al-Qur’an, hingga kain kafan. Total donasi yang terkumpul mencapai Rp1,86 miliar.

Sebagai tindak lanjut pemulihan, Kemenkop akan membantu pendirian posko distribusi bantuan di Aceh Tamiang, Tapanuli Tengah, dan Agam. Posko tersebut juga akan menjadi pusat konsolidasi untuk mengaktifkan kembali kegiatan usaha koperasi terdampak, termasuk penyediaan kebutuhan bagi hunian sementara.

Menkop Ferry menekankan pentingnya pendataan pasca bencana sebagai dasar pemulihan yang tepat sasaran. Menurutnya, basis data yang presisi akan mempercepat proses rekonsiliasi dan pemulihan.

Ke depan, Kemenkop juga memprioritaskan pembangunan gerai, gudang, serta sarana pendukung bagi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang terdampak bencana. Pendampingan pemulihan usaha dan penguatan kelembagaan koperasi juga akan dilakukan agar kembali berperan sebagai penggerak ekonomi masyarakat.

“Kami akan mengumpulkan koperasi-koperasi di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Untuk memulai kembali kegiatan usaha bersama masyarakat terdampak,” ucap Ferry. 

Selanjutnya, Kemensos Siapkan Pemulihan Korban Pascabanjir Sumatra

Kementerian Sosial (Kemensos) menyiapkan dukungan pemulihan pascabencana banjir di Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara. Fokus bantuan mencakup hunian, perabotan rumah, dan pemulihan ekonomi.

Menteri Sosial (Mensos), Saifullah Yusuf menyampaikan hal tersebut dalam rapat koordinasi Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan Pasca Bencana di Jakarta, Selasa, (30/12/2025). Rapat membahas langkah pemulihan pascakedaruratan bencana.

Rapat dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. Pertemuan dihadiri kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah terdampak.

Gus Ipul menjelaskan bantuan diberikan setelah warga menempati hunian sementara atau tetap. Setiap keluarga akan menerima bantuan perabotan rumah.

“Kami akan memberikan Rp3 juta untuk membeli isian rumah,” kata Gus Ipul. Bantuan digunakan untuk peralatan dapur atau kebutuhan rumah tangga.

Selain perabotan, Kemensos menyiapkan bantuan pemulihan ekonomi keluarga. Bantuan ini diberikan setelah asesmen bersama pemerintah daerah.

“Akan diberikan Rp5 juta untuk pemberdayaan dan pemulihan ekonomi,” ucap Gus Ipul. Bantuan tersebut diberikan per keluarga terdampak.

Kemensos juga menyiapkan bantuan jaminan hidup bagi korban bencana. Bantuan ini diberikan dalam bentuk tunai per individu.

“Rp15 ribu per hari selama tiga bulan,” kata Gus Ipul. Bantuan digunakan untuk memenuhi kebutuhan lauk-pauk harian.

Selain itu, Kemensos menyalurkan santunan korban meninggal dan luka berat. Penyaluran dilakukan bersama BNPB dan pemerintah daerah.

Selanjutnya, Pemerintah Akan Pulihkan UMKM Terdampak Bencana di Sumatra

Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) akan membentuk Klinik UMKM Bangkit sebagai upaya mempercepat pemulihan ekonomi daerah terdampak bencana. Salah satunya akan dibuat di sejumlah wilayah Sumatra.

Menteri UMKM Maman Abdurahman mengatakan, pihaknya baru-baru ini menggelar rapat koordinasi dalam rangka implementasi proses pembentukan Klinik UMKM Bangkit. Yang difokuskan untuk wilayah Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara.

“Kami melakukan rapat koordinasi untuk mengoptimalkan pemulihan ekonomi saudara-saudara kita para pelaku UMKM di Sumatra. Pemerintah pusat hadir membantu pemerintah daerah agar pemulihan ekonomi dapat berjalan lebih cepat,” ujar Maman di Kantor Kementerian UMKM, Jakarta Selatan, Senin (29/12/2025). 

Klinik UMKM Bangkit dirancang sebagai pusat layanan terpadu yang menyediakan tiga layanan utama. Yakni layanan pembiayaan, layanan belanja produk lokal, dan layanan produksi. 

Pada layanan pembiayaan, Kementerian UMKM telah berkoordinasi dengan 16 institusi perbankan penyalur, enam lembaga nonbank. Serta Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, dan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas). 

"Kemudian juga berkordinasi dengan Pemerintah provinsi. Serta pemerintah kabupaten di daerah terdampak bencana juga dilibatkan dalam koordinasi tersebut," ujar Maman. 

Sementara itu, untuk layanan belanja produk lokal, pemerintah menggandeng Kementerian Perdagangan, platform perdagangan elektronik (e-commerce). Serta sejumlah asosiasi guna mendorong peningkatan permintaan terhadap produk UMKM di wilayah terdampak.

Adapun pada layanan produksi, pemerintah akan mendorong kembali aktivitas produksi UMKM melalui kerja sama lintas kementerian dan lembaga. Di antaranya Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perindustrian. 

"Lalu Kementerian Investasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pertanian, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Baznas. Serta perguruan tinggi di daerah setempat," katanya. 

Terkait data UMKM terdampak bencana di Sumatra, pemerintah menyatakan proses pemetaan masih berlangsung secara bertahap. Dan ditargetkan selesai pada fase awal hingga Maret mendatang. 

Sinkronisasi data antara kementerian dan lembaga, pemerintah pusat dan daerah, serta perbankan menjadi prioritas agar program pemulihan tepat sasaran. Diharapkan, Klinik UMKM Bangkit dapat menjadi instrumen strategis dalam mempercepat pemulihan ekonomi dan mendorong UMKM di wilayah Sumatra.