DI tengah duka akibat banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Pulau Sumatra, upaya pemulihan belum sepenuhnya usai. Ketika warga masih membersihkan lumpur dan memperbaiki rumah yang rusak, persoalan lain mencuat: infrastruktur yang lumpuh.

Jalan terputus, jembatan runtuh, dan akses antardaerah terhambat menjadi pemandangan yang tersisa pascabencana. Kondisi ini memperlihatkan betapa rapuhnya konektivitas di wilayah rawan bencana.

Di Sumatra Barat, Sumatra Utara, hingga Aceh, laporan kerusakan infrastruktur datang hampir bersamaan dengan surutnya air dan meredanya longsor. Aktivitas warga pun tertahan, sementara distribusi bantuan menghadapi tantangan di lapangan.

Pemandangan tersebut menjadi perhatian serius pemerintah. Infrastruktur yang semula menopang pergerakan ekonomi dan layanan publik kini berubah menjadi titik kritis pemulihan.

Berbagai langkah darurat pun ditempuh. Jembatan bailey dipasang, jalan dibuka sementara, dan alat berat dikerahkan untuk membuka akses yang tertimbun material longsor.

Namun, di balik upaya cepat tersebut, muncul pertanyaan yang lebih besar. Sejauh mana infrastruktur pascabencana mampu menopang pemulihan jangka panjang?

Selanjutnya, Pemulihan Infrastruktur jadi Prioritas

Meredanya banjir dan longsor di Pulau Sumatra menandai berakhirnya fase tanggap darurat. Namun, bagi pemerintah fase ini justru menjadi awal ujian berikutnya, yakni memastikan infrastruktur kembali berfungsi dan menopang kehidupan warga.

Pemerintah pusat menempatkan pemulihan pascabencana sebagai prioritas nasional. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno menegaskan penanganan pascabencana ini dilakukan secara terkoordinasi lintas kementerian dan lembaga.

“Pemerintah bekerja keras, mengerahkan seluruh sumber daya nasional, ini merupakan  prioritas nasional sebagaimana arahan Bapak Presiden. Seluruh kementerian dan lembaga menempatkan pemulihan pascabencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat sebagai prioritas,” kata Pratikno dalam keterangan pers di Jakarta, Kamis (18/12/2025). 

Kerusakan jalan dan jembatan dinilai berdampak langsung terhadap aktivitas masyarakat. Infrastruktur yang lumpuh tidak hanya menghambat mobilitas, tetapi juga distribusi bantuan, layanan kesehatan, serta aktivitas ekonomi warga.

Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto turut meninjau langsung kondisi wilayah terdampak di Sumatra Barat. Dalam kunjungan tersebut, Presiden menekankan pentingnya percepatan pemulihan infrastruktur yang terdampak bencana.

“Keadaan bencana yang sedang dihadapi harus diatasi bersama. Kerja keras akan dilakukan semua pihak hingga rekontruksi dan rehabilitasi,” kata Presiden.

Dalam konteks ini, infrastruktur tidak lagi sekadar fasilitas pendukung. Pascabencana Sumatra menjadikannya tolak ukur kehadiran negara dalam menjamin pemulihan yang berkelanjutan.

Selanjutnya, Jalan Terputus dan Jembatan Runtuh: Potret Konektivitas Lumpuh

Banjir dan longsor yang terjadi pada 25 November lalu menyebabkan kerusakan parah pada sejumlah jembatan penghubung di Sumatra Barat. Putusnya akses vital, membuat mobilitas warga terganggu, serta menghambat distribusi logistik dan aktivitas ekonomi di berbagai kecamatan dan nagari.

Kondisi paling nyata terlihat di Kabupaten Solok, di mana beberapa jembatan penghubung antarnagari tidak dapat dilalui kendaraan. Akses warga menuju pusat aktivitas dan layanan publik sempat terputus, memaksa masyarakat bergantung pada jalur alternatif yang terbatas.

Situasi tersebut mendorong pemerintah mengambil langkah darurat. Kodam XX/Tuanku Imam Bonjol mengerahkan personel TNI untuk membangun jembatan Bailey sebagai solusi sementara guna membuka kembali konektivitas wilayah terdampak.

Upaya tersebut mulai menunjukkan hasil. Dua unit Jembatan Bailey di Kabupaten Solok, mulai beroperasi dan dapat dilalui kendaraan sejak Sabtu, (13/12/2025).

Adapun lokasinya masing-masing di Paninggahan, Kecamatan Junjung Sirih, dan Bawah Kubang, Jorong Sawah Sudut, Nagari Selayo, Kecamatan Kubung.  Sekretaris Daerah Kabupaten Solok, Medison, menyebut kehadiran jembatan darurat ini sangat membantu pemulihan pascabencana.

“Kami sangat mengapresiasi peran TNI yang telah membantu percepatan pemulihan infrastruktur pascabencana. Khususnya pembangunan jembatan yang sangat dibutuhkan masyarakat,” ujar Medison.

Selain dua jembatan yang telah difungsikan, pembangunan empat jembatan Bailey juga dilakukan di sejumlah titik strategis lain di Sumatra Barat. Meliputi, Jembatan Bawah Kubang, dan Jembatan Supayang di Kabupaten Solok. 

Kemudian, Jembatan Sikabau, di Kabupaten Pasaman Barat dan Jembatan Padang Mantuang, Kabupaten Padang Pariaman. Jembatan-jembatan tersebut dibangun untuk menggantikan akses utama yang rusak akibat bencana dan dinilai krusial bagi pergerakan warga.

Pangdam XX/Tuanku Imam Bonjol, Mayjen TNI Arief Gajah Mada, menegaskan pembangunan jembatan Bailey akan dipercepat. Menurutnya, hal ini menyangkut kepentingan vital masyarakat. 

“Empat jembatan ini sangat krusial karena merupakan akses utama masyarakat. Kami terus bekerja maksimal agar dapat segera difungsikan kembali,” katanya.

Dengan mulai beroperasinya jembatan darurat tersebut, konektivitas wilayah perlahan pulih. Aktivitas ekonomi dan distribusi logistik kembali bergerak, sekaligus menjadi jembatan awal menuju tahap pemulihan dan rekonstruksi infrastruktur permanen.

Selanjutnya, Pemerintah Pacu Jembatan Bailey di Wilayah Terdampak

Pemerintah memprioritaskan strategi darurat untuk membuka kembali akses wilayah yang terputus akibat banjir dan longsor di Pulau Sumatra. Salah satu langkah utama yang ditempuh adalah percepatan pemasangan jembatan Bailey sebagai solusi sementara di daerah terdampak.

Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden (KSP) Saddam Al Jihad menyampaikan, pemerintah menargetkan jembatan Bailey dapat difungsikan merata. Menurutnya, kebutuhan jembatan darurat di wilayah terdampak Sumatra mencapai 35 unit.

“Sebagian besar jembatan Bailey sudah berada di lokasi terdampak. Kementerian/lembaga lain bergotong royong mempercepat pembukaan akses antar wilayah dengan pemasangan jembatan bailey,” kata Saddam dalam perbincangan dengan RRI Pro3, Senin (8/12/2025).

Ia menjelaskan, percepatan pembukaan akses dilakukan melalui kerja gotong royong lintas kementerian dan lembaga, dengan TNI menjadi tulang punggung pelaksanaan di lapangan. Saddam menyebut, lebih 35 ribu personel TNI dikerahkan untuk memastikan pemasangan jembatan Bailey berjalan cepat dan tepat sasaran.

Selain dukungan personel, pemerintah juga menyiapkan anggaran khusus untuk penanganan pascabencana. Saddam menyebut, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengalokasikan anggaran Rp350 miliar, sementara BNPB memiliki dana siap pakai sebesar Rp350 miliar.

“Ada juga anggaran BA 99 sebagai anggaran darurat di luar perencanaan rutin pemerintah yang bisa digunakan,” katanya. Dana Bagian Anggaran (BA) 99 merupakan cadangan fiskal fleksibel yang dikelola Bendahara Umum Negara. 

Skema ini ditujukan untuk menangani situasi luar biasa seperti bencana alam. Sehingga, memungkinkan penanganan bencana dilakukan cepat tanpa terhambat prosedur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) reguler.

Namun, Saddam menyebut, penanganan bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar, juga memerlukan peran pihak lain, seperti swasta. "Perusahaan swasta di Sumatera memiliki alat berat, truk, dan helikopter yang bisa membantu penanganan bencana," ujar Saddam.

Diketahui, Presiden Prabowo Subianto secara khusus menunjuk Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak untuk memimpin Satuan Tugas Percepatan Perbaikan Jembatan yang putus akibat banjir bandang. Penugasan tersebut disampaikan Presiden usai meninjau jembatan Bailey di Sungai Teupin Mane, Bireuen, Aceh, Minggu (7/12/2025).

Presiden menilai TNI AD memiliki sumber daya dan kemampuan konstruksi yang memadai untuk mempercepat pemulihan akses. KSAD akan membantu Kementerian PU dan pemerintah daerah dalam pembangunan jembatan darurat maupun perbaikan sementara.

Peran TNI di lapangan juga terlihat dari pengawasan langsung terhadap pengerjaan jembatan Bailey. Panglima Kodam Iskandar Muda, Mayor Jenderal TNI Joko Hadi Susilo, meninjau pembangunan jembatan Bailey di Jalan KKA, Wih Pase, Kabupaten Bener Meriah, Rabu (17/12/2025).

Dalam kunjungan tersebut, Pangdam memastikan pengerjaan berjalan sesuai perencanaan dan mengutamakan keselamatan personel. “Pengerjaan harus dilakukan optimal dengan tetap mengedepankan faktor keselamatan,” ujarnya.

Strategi darurat melalui jembatan Bailey diharapkan mengembalikan konektivitas wilayah terdampak dalam jangka sementara. Akses transportasi terbuka menjadi kunci mobilitas warga dan distribusi logistik sambil menunggu infrastruktur permanen.

Selanjutnya, Koordinasi Pusat–Daerah dalam Rehabilitasi Infrastruktur

Memasuki fase rehabilitasi pascabencana, pemerintah pusat memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah untuk memastikan pemulihan infrastruktur berjalan serentak lintas wilayah. Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menjadi aktor utama dalam upaya mempercepat pemulihan jalur vital yang terdampak banjir dan longsor di sejumlah provinsi di Pulau Sumatra.

Di Sumatra Barat, Menteri PU Dody Hanggodo meninjau langsung Jalan Malalak–Sicincin dan Jalan Nasional Padang–Bukittinggi, Senin (8/12/2025). Peninjauan difokuskan pada jalur strategis yang menopang arus logistik dan mobilitas masyarakat terdampak.

Saat meninjau Jembatan Malalak, Dody menegaskan seluruh pembiayaan penanganan infrastruktur pascabencana ditanggung oleh pemerintah pusat melalui APBN. “Semua ditanggung pemerintah pusat,” ujar Dody.

Ia menegaskan pemulihan infrastruktur harus berorientasi pada keberlangsungan kehidupan masyarakat. Dody menilai langkah tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. 

“Sesuai komitmen Bapak Presiden, penanganan bencana harus berorientasi pada pemulihan kehidupan masyarakat. Arahnya jelas, build back better,” katanya.

Dody juga menginstruksikan pemasangan jembatan darurat di lokasi yang perbaikan permanennya membutuhkan waktu panjang. Menurutnya, langkah ini penting agar aktivitas warga dan distribusi logistik tidak terhenti.

“Kalau perbaikan permanen butuh waktu dan kehidupan masyarakat terganggu. Maka jembatan Bailey harus dipasang sementara,” ujarnya.

Selain perbaikan fisik, Kementerian PU mendorong koordinasi lintas lembaga dengan BNPB dan BMKG. Langkah ini dilakukan untuk mitigasi risiko bencana lanjutan, termasuk kemungkinan operasi modifikasi cuaca serta penanganan tebing rawan longsor di jalur terdampak.

Upaya serupa juga dilakukan di Sumatra Utara. Kementerian PU mempercepat penanganan kerusakan infrastruktur akibat bencana hidrometeorologi yang melanda wilayah Tapanuli Tengah dan Sibolga. 

Menteri Dody menegaskan respons cepat dan terukur menjadi kunci pemulihan. “Kondisi di Sumatra Utara membutuhkan respons cepat dan terukur, dan keselamatan warga adalah prioritas utama,” katanya, Kamis (11/12/2025).

Sementara itu, Direktur Jenderal Bina Marga Roy Rizali Anwar menyebut, dari ratusan titik longsor dan jalan rusak, sebagian besar telah tertangani. Penanganan dilakukan dari dua arah agar konektivitas antardaerah segera pulih.

“Pekerjaan dilakukan dari arah Sibolga dan Tarutung. Langkah ini diambil agar, akses konektivitas cepat kembali normal,” ucap Roy.

Di sektor layanan dasar, Kementerian PU juga memperkuat koordinasi melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya untuk menjamin ketersediaan air bersih bagi warga terdampak. Pemasangan hidran umum, mobil tangki air, hingga instalasi pengolahan air sementara dilakukan untuk menjaga layanan dasar tetap berjalan.

Koordinasi pusat dan daerah ini menunjukkan pemulihan infrastruktur pascabencana tidak berdiri sendiri. Sinergi lintas wilayah menjadi kunci pemulihan konektivitas, layanan publik, dan ekonomi, sekaligus memperkuat ketahanan infrastruktur ke depan nasional.

Selanjutnya, Tantangan Infrastruktur Permanen

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) berkomitmen mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana banjir Sumatra Barat. Komitmen tersebut disampaikan Sekretaris Utama BNPB, Rustian, saat memimpin Rapat Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di wilayah Sumatra Barat, di Padang, Selasa (16/12/2025).

Rustian mengatakan, dalam konteks penanganan awal, berbagai infrastruktur darurat telah dibangun untuk memulihkan konektivitas wilayah terdampak. Antara lain melalui pembangunan dan pemasangan jembatan bailey yang saat ini hampir seluruhnya selesai.

Selain itu, pembangunan hunian sementara (huntara) juga telah mulai berjalan di beberapa lokasi. Infrastruktur darurat tersebut bersifat sementara, namun krusial. Hal ini untuk memastikan kelancaran mobilitas penduduk, distribusi logistik, serta aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat pascabencana.

“Penanganan darurat yang telah dilakukan merupakan langkah penting untuk memulihkan konektivitas wilayah terdampak. Namun, setelah fase darurat, seluruh upaya harus segera diarahkan pada rehabilitasi dan rekonstruksi yang terencana dan berkelanjutan,” ujar Rustian. 

Memasuki fase pascadarurat, BNPB menekankan pentingnya pendataan dan penilaian kerusakan serta kerugian secara menyeluruh. Evaluasi dilakukan melalui kajian kebutuhan pascabencana (Jitupasna) sebagai langkah awal sebelum masuk ke tahap pembangunan permanen.

 Jitupasna berfungsi sebagai landasan analisis untuk menilai tingkat kerusakan infrastruktur, perumahan, fasilitas publik, dan sektor lainnya. Sekaligus, menghitung kebutuhan pemulihan secara komprehensif. 

“Jitupasna menjadi dasar utama dalam penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana (R3P). Sehingga proses pemulihan tidak bersifat reaktif, tetapi terencana, terukur, dan berorientasi jangka menengah hingga panjang,” ujar kata Rustian. 

BNPB menegaskan bahwa pemerintah daerah memegang peran strategis sebagai penggerak utama pemulihan. Tidak hanya BPBD, tetapi juga seluruh perangkat daerah sesuai tugas dan fungsinya. 

"Setiap organisasi perangkat daerah diharapkan berkontribusi aktif dalam penyediaan data kerusakan dan kebutuhan sektoral. Sebagai bahan penyusunan Jitupasna dan R3P, dengan BPBD berperan sebagai simpul koordinasi lintas sektor," ujar Rustian. 

Sebagai bentuk komitmen pemerintah pusat, BNPB akan melakukan pendampingan langsung kepada pemerintah daerah dalam proses penyusunan Jitupasna dan R3P bersama akademisi dan mahasiswa. Hal ini guna memastikan dokumen pemulihan disusun secara partisipatif, berbasis data, dan sesuai kondisi riil di lapangan.

Dengan pendekatan rekonstruksi tersebut, tantangan ke depan tidak hanya membangun kembali infrastruktur yang rusak. Tetapi juga menyesuaikannya dengan karakter geografi rawan bencana dan kebutuhan ketahanan risiko wilayah.

Selanjutnya, Geografi Rawan Bencana dan Tantangan Infrastruktur Tangguh

Geografi Sumatra yang didominasi perbukitan dan lereng curam memperbesar kerentanan terhadap longsor dan banjir. Kondisi ini menuntut pendekatan pembangunan infrastruktur yang adaptif terhadap risiko bencana.

Kementerian ESDM bersama BMKG menekankan penguatan mitigasi di wilayah rawan bencana. Langkah tersebut disampaikan menyusul rentetan bencana di sejumlah daerah Sumatra dalam beberapa waktu lalu.

Plt Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM, Lana Saria, menyebut kombinasi faktor alam dan kerentanan wilayah sebagai pemicu utama. Ia menilai curah hujan ekstrem memperbesar risiko di kawasan dengan pengelolaan lahan belum optimal.

“Curah hujan ekstrem menjadi pemicu, tetapi kerentanan lereng curam memperbesar risiko longsor,” ujar Lana, Sabtu (29/11/2025). Ia menegaskan penguatan mitigasi harus segera dilakukan secara menyeluruh.

Bencana tercatat melanda lima kabupaten, yakni Humbang Hasundutan, Agam, Mandailing Natal, Gayo Lues, dan Aceh Tenggara. Wilayah tersebut umumnya berada di zona gerakan tanah menengah hingga tinggi.

Lana menyoroti pentingnya identifikasi dini tanda longsor dan penataan jalur evakuasi. Perbaikan drainase permukaan juga diperlukan, terutama di permukiman lereng curam.

BMKG pada saat yang sama mengingatkan potensi cuaca ekstrem masih berlanjut di Sumatra. Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, menyebut Bibit Siklon Tropis 95B memicu peningkatan hujan.

“Bibit siklon terbentuk sejak 21 November di timur Aceh dan meningkatkan hujan serta angin kencang,” ujarnya. Dampaknya meluas ke Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Riau.

BMKG juga mendeteksi Mesoscale Convective Complex di Samudra Hindia barat Sumatra. Sistem ini berpotensi memicu hujan sangat lebat berdurasi panjang.

“Risiko bencana susulan masih terbuka, pemerintah daerah harus memperketat mitigasi,” kata Faisal. Kondisi ini menegaskan pentingnya infrastruktur tahan risiko di wilayah rawan bencana.

Sebab, dengan keberadaan infrastruktur yang tangguh, tidak hanya menjadi pelindung dari bencana berulang. Tetapi juga penopang utama keberlangsungan ekonomi dan kehidupan masyarakat terdampak.

Selanjutnya, Infrastruktur dan Napas Ekonomi Warga Pascabencana

Kerusakan infrastruktur pascabencana di Sumatra tidak hanya memutus jalur transportasi, tetapi juga menghentikan denyut ekonomi masyarakat. Jalan dan jembatan yang rusak membuat distribusi logistik tersendat, sementara aktivitas perdagangan dan layanan publik ikut terhenti.

Pemerintah menilai pemulihan konektivitas menjadi prasyarat utama pemulihan ekonomi lokal. Jalur transportasi yang kembali berfungsi memungkinkan pasokan bahan pokok, hasil pertanian, dan kebutuhan harian kembali bergerak.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, menyebut lebih dari 435 jembatan terdampak. Dengan 62 di antaranya terputus total.

“Daerah-daerah terisolasi harus segera dihubungkan kembali, agar suplai logistik dapat masuk,” ujar AHY di Jakarta, Rabu (10/12/2025). Menurutnya, pemulihan konektivitas menjadi prasyarat agar roda ekonomi lokal dapat kembali bergerak.

Sementara itu, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus mempercepat perbaikan jalan dan jembatan untuk membuka kembali akses antarwilayah. Langkah ini dimaksudkan agar arus barang, mobilitas tenaga kerja, dan layanan publik dapat segera pulih.

Di tingkat lokal, keterbukaan akses jalan memberi dampak nyata bagi warga. Pasar kembali beroperasi, hasil pertanian dapat dijual, dan layanan kesehatan serta pendidikan mulai terjangkau.

Menteri PU, Dody Hanggodo menyebut sejumlah badan usaha konstruksi juga dilibatkan dalam percepatan pemulihan infrastruktur “Pemasangan jembatan darurat sangat penting agar aktivitas warga dan distribusi logistik tidak terhenti,” ucap Dody.

Pemerintah menegaskan pemulihan infrastruktur tidak berhenti pada pembukaan akses fisik. Lebih dari itu, konektivitas menjadi fondasi untuk menghidupkan kembali aktivitas ekonomi dan memperkuat ketahanan sosial warga pascabencana.

Kerusakan infrastruktur juga berimplikasi langsung pada kehidupan warga. Data BNPB menunjukkan lebih dari 156.500 rumah rusak dan sekitar satu juta penduduk terpaksa mengungsi, membuat aktivitas ekonomi rumah tangga terhenti dalam waktu lama.

Di sejumlah wilayah, warga kesulitan menjangkau pasar, layanan kesehatan, hingga akses pendidikan akibat jalur utama terputus. Kondisi ini memperlihatkan bahwa infrastruktur bukan sekadar fasilitas fisik, melainkan penopang utama keberlangsungan hidup masyarakat terdampak.

Dengan pemulihan konektivitas yang terus berjalan, fokus selanjutnya adalah memastikan warga dapat memanfaatkan infrastruktur secara berkelanjutan. Hal ini menjadi kunci memperkuat ekonomi lokal dan meningkatkan ketahanan sosial menghadapi bencana.

Selanjutnya, Bangun Kembali Lebih Kuat: Pelajaran Pascabencana Sumatra

Setelah fase darurat berakhir, pemerintah memusatkan perhatian pada rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur pascabencana secara terencana. Fokus kebijakan diarahkan membangun kembali wilayah terdampak lebih tahan risiko, sekaligus memperkuat layanan publik dan ekonomi lokal.

Sekretaris Utama BNPB, Rustian, menyatakan jembatan Bailey dan infrastruktur darurat hanyalah langkah awal pemulihan. Rencana jangka menengah hingga panjang harus segera dijalankan.

“Langkah darurat penting. Namun rehabilitasi dan rekonstruksi harus terencana, terukur, dan berorientasi jangka menengah hingga panjang,” kata Rustian.

Pendekatan build back better menjadi pedoman. Infrastruktur, layanan sosial, dan ekonomi dibangun lebih kuat, adaptif terhadap risiko, dan berkelanjutan.

Jalan, jembatan, dan fasilitas publik dirancang menahan bencana. Serta memastikan mobilitas warga serta distribusi logistik tetap berjalan lancar.

BNPB menekankan pendataan menyeluruh melalui Jitupasna sebagai dasar rehabilitasi dan rekonstruksi. Dokumen ini memastikan pemulihan berbasis data nyata di lapangan.

“Jitupasna menjadi landasan penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi agar pemulihan tidak reaktif. Tetapi terukur dan berkelanjutan,” kata Rustian.

Sementara, Menko PMK, Pratikno menegaskan pemulihan pascabencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar menjadi prioritas nasional. Koordinasi lintas kementerian dan lembaga terus dilakukan.

“Seluruh kementerian menempatkan pemulihan pascabencana sebagai prioritas nasional. Hal ini mengikuti arahan Bapak Presiden,” ujarnya.

Pemerintah daerah juga memegang peran kunci. Seluruh perangkat daerah diharapkan aktif mendukung pendataan kerusakan dan kebutuhan sektoral untuk perencanaan R3P.

Pelajaran dari bencana Sumatra menegaskan pentingnya infrastruktur tangguh, kesiapsiagaan, dan koordinasi lintas lembaga. Strategi ini menjaga keberlangsungan ekonomi, sosial, dan keselamatan warga terdampak.

Transisi dari pemulihan darurat ke rekonstruksi permanen membuka pelajaran nasional. Pembangunan lebih adaptif terhadap risiko bencana menjadi fondasi strategi mitigasi jangka panjang. (Namira Kaguma)