DI tengah duka akibat banjir dan longsor di Pulau Sumatra, kabar darurat kembali datang dari Ibu Kota. Sebuah gedung di kawasan Cempaka Baru, Kemayoran, Jakarta Pusat, dilanda kebakaran pada Selasa (9/12/2025) siang.

Asap hitam membumbung dari gedung milik perusahaan Terra Drone di Jalan Letjen Suprapto. Peristiwa ini menambah rangkaian situasi darurat ketika banyak daerah masih berjibaku menghadapi bencana alam. 

Pemandangan tersebut langsung menarik perhatian warga yang beraktivitas di sekitar lokasi. Kepanikan sempat muncul ketika kobaran api terlihat semakin jelas dan membesar.

Aktivitas warga terhenti, sementara sebagian memilih menjauh demi menjaga keselamatan diri. Laporan kebakaran diterima petugas pemadam kebakaran sekitar pukul 12.43 WIB dari warga setempat.

Tidak lama berselang, tim pemadam tiba di lokasi dan langsung melakukan upaya pemadaman. Sebanyak 28 unit mobil pemadam dengan dukungan 101 personel dikerahkan ke lokasi kejadian.

Petugas berupaya melokalisasi api agar tidak merambat ke bangunan lain di sekitarnya. Pengamanan area dan proses evakuasi turut dilakukan untuk meminimalkan risiko terhadap warga.

Peristiwa ini menjadi pengingat pentingnya kesiapsiagaan di tengah rangkaian bencana yang melanda negeri. Lalu, apa penyebab api bisa melalap gedung tersebut dan bagaimana tidak lanjutnya?

Selanjutnya, Tragedi Terra Drone Renggut 22 Nyawa

Siang itu, suasana di kawasan Kemayoran berubah mencekam. Asap, sirene, dan teriakan bercampur di depan gedung PT Terra Drone.

Kebakaran besar yang terjadi siang itu merenggut 22 nyawa. Duka menyelimuti keluarga korban dan rekan kerja yang menyaksikan langsung kejadian.

Korban terdiri dari tujuh laki-laki dan 15 perempuan. Satu di antaranya adalah seorang pekerja perempuan yang tengah mengandung.

Di lokasi, petugas dari berbagai unsur berjibaku menyelamatkan korban. Personel kepolisian, pemadam kebakaran, dan tim medis saling berkoordinasi di tengah kepulan asap.

Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro mengatakan laporan diterima pukul 12.55 WIB. Petugas segera bergerak menuju lokasi bersama tim pemadam kebakaran.

Evakuasi berlangsung sulit karena api cepat menjalar ke lantai-lantai atas. “Petugas Kepolisian segera mengevakuasi korban bersama Damkar, sekaligus mengamankan area gedung,” ujarnya di lokasi kejadian, Selasa (9/12/2025).

Sebagian karyawan berhasil menyelamatkan diri karena bertepatan waktu istirahat. Namun, mereka yang masih berada di dalam gedung tidak sempat keluar.

Api dan asap lebih cepat menutup jalur evakuasi. Kondisi tersebut membuat upaya penyelamatan berlangsung dramatis dan penuh risiko.

Informasi awal menyebut api diduga berasal dari baterai drone yang sedang diisi daya. Kobaran dari lantai dasar dengan cepat merambat ke atas bangunan.

Satu per satu korban dievakuasi menggunakan tandu. Wajah-wajah lelah petugas terlihat saat membawa korban keluar dari gedung.

Seluruh korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Proses identifikasi dilakukan secara hati-hati dan penuh kehati-hatian.

Kapolres menegaskan penyelidikan dilakukan secara menyeluruh. “Kami memeriksa saksi, mengumpulkan barang bukti, dan menunggu hasil Labfor untuk memastikan penyebab pasti,” katanya.

Tragedi ini menjadi pengingat keras. Keselamatan kerja dan kesiapsiagaan darurat tidak boleh diabaikan, terutama di jantung Ibu Kota.

Selanjutnya, Minimnya Standar Keselamatan Gedung Terra Drone

Di hadapan sorotan kamera dan mikrofon wartawan, Gubernur Jakarta, Pramono Anung berbicara dengan nada serius. Raut wajahnya tenang, namun sarat keprihatinan saat menyinggung tragedi kebakaran Gedung Terra Drone.

Pramono menyoroti minimnya kesiapan perusahaan Terra Drone dalam menghadapi keadaan darurat. Ia menilai, struktur bangunan tersebut tidak memenuhi standar keselamatan, terutama akses evakuasi yang sangat terbatas.

“Kalau semuanya menaati aturan, pasti tidak terjadi. Ini kan pasti dibangun tanpa aturan,” ujar Pramono di Jakarta, Rabu (10/12/2025).

Pramono menjelaskan, saat api membesar, banyak karyawan terjebak di dalam gedung. Mereka kesulitan menyelamatkan diri karena jalur evakuasi tidak memadai.

Sebagian korban bahkan terpaksa naik ke lantai atas yang dipenuhi asap pekat. Kondisi tersebut, menurut Pramono, menjadi salah satu penyebab banyaknya korban jiwa.

“Tangganya kecil banget. Itu lah yang menyebabkan hanya beberapa orang yang bisa turun ke bawah,” katanya.

Pramono memastikan seluruh korban mendapat perhatian penuh dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Ia menyebut, Pemprov akan menanggung biaya pemakaman bagi 22 korban meninggal dunia.

Selain itu, biaya perawatan bagi korban luka-luka juga ditanggung pemerintah daerah. Pramono menegaskan komitmen negara hadir di tengah duka masyarakat.

“Tugas pemerintah Jakarta yang saya pimpin adalah bagaimana memberikan kemudahan bagi siapapun yang meninggal untuk bisa dibantu. Termasuk yang luka, sakit, dan sebagainya, kami tanggung,” ujar Pramono.

Menurutnya, Gedung Terra Drone termasuk kategori gedung tumbuh. Gedung semacam ini kerap muncul di antara bangunan lama tanpa kelengkapan administrasi memadai.

Pramono juga memerintahkan jajarannya segera melakukan pemeriksaan ulang bangunan di Jakarta. Langkah itu dilakukan untuk mencegah tragedi serupa terulang.

“Dalam minggu-minggu ini, kita akan segera mengecek kembali semua gedung yang ada,” ujarnya tegas. Ia menegaskan, keselamatan bangunan bukan sekadar administrasi, melainkan soal nyawa manusia.

Selanjutnya, KemenPPPA Sesalkan Jatuhnya Korban Ibu Hamil

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) menyesalkan jatuhnya korban ibu hamil dalam insiden tersebut. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi berbicara dengan nada prihatin.

Arifah menekankan pentingnya perlindungan keselamatan bagi pekerja perempuan, khususnya ibu hamil. Ia mengingatkan bahwa tempat kerja bukan sekadar ruang aktivitas, tetapi harus menjadi ruang aman bagi semua.

Dengan suara tegas namun penuh empati, Arifah menegaskan kewajiban perusahaan terhadap keselamatan pekerja. Ia menyebut jalur evakuasi dan prosedur darurat tidak boleh hanya menjadi formalitas.

“Setiap tempat kerja wajib memastikan jalur evakuasi yang aman, prosedur darurat yang jelas, dan kepatuhan terhadap perlindungan pekerja perempuan. Terutama, pekerja hamil,” ujar Arifah di Jakarta, Kamis (11/12/2025).

Ia juga menyampaikan duka mendalam kepada keluarga korban. Wajahnya tampak tertunduk sejenak sebelum melanjutkan pernyataannya.

“Kehilangan seorang pekerja perempuan yang tengah hamil merupakan peringatan keras. Perlindungan bagi kelompok rentan harus menjadi prioritas tanpa kompromi,” ujarnya.

Menurut Arifah, tragedi ini kembali mengingatkan bahwa perempuan hamil adalah kelompok sangat rentan. Mereka harus diprioritaskan dalam setiap proses penyelamatan bencana.

Hal tersebut, kata Arifah, sejalan dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Undang-undang tersebut menegaskan perlindungan khusus bagi kelompok rentan dalam situasi darurat.

Ia juga mengingatkan klasifikasi prioritas evakuasi yang ditetapkan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Kelompok tersebut meliputi anak-anak, lansia, ibu hamil atau menyusui, penyandang disabilitas, dan korban luka berat.

“Dalam konteks ibu hamil, penyelamatan harus mengutamakan ketersediaan oksigen, akses evakuasi yang mudah, jalur penyelamatan yang aman. Serta prosedur darurat yang siap dijalankan,” ujar Arifah.

Ia menambahkan, tragedi ini menjadi pelajaran penting bagi semua pihak. Keselamatan kelompok rentan harus menjadi bagian utama sistem mitigasi bencana di tempat kerja.

“Tragedi ini menunjukkan pentingnya memastikan seluruh tempat kerja memiliki sistem mitigasi bencana yang memperhatikan kelompok rentan,” katanya.

Selanjutnya, Polri Ungkap Temuan Awal Kebakaran Ruko Terra Drone

Deretan pejabat kepolisian duduk berjejer di ruang konferensi pers Mabes Polri. Wajah-wajah serius tampak menghadap awak media, mencerminkan beratnya tragedi kebakaran ruko Terra Drone yang menelan banyak korban jiwa.

Tim Disaster Victim Identification (DVI) Polri menyampaikan bahwa puluhan korban telah berhasil diidentifikasi. Berdasarkan temuan awal, para korban diduga meninggal akibat menghirup asap dan gas berbahaya saat kebakaran terjadi.

Karo Dokpol Pusdokkes Polri Brigjen Nyoman Eddy Purnama menjelaskan hasil pemeriksaan forensik dengan nada tenang namun tegas. “Penyebab kematian mengarah pada terhirupnya asap dan gas karbon monoksida,” ujar Eddy dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (10/12/2025).

Ia mengungkapkan, seluruh korban mengalami luka bakar derajat dua yang cukup parah. Kondisi tersebut membuat proses identifikasi melalui sidik jari menjadi sangat sulit.

Beberapa korban ditemukan dengan kulit melepuh akibat panas ekstrem. Meski begitu, tim DVI tetap melanjutkan identifikasi menggunakan metode forensik lain yang tersedia.

Menurut Eddy, gas karbon monoksida umumnya muncul dalam kebakaran berskala besar. Namun, sumber pasti gas tersebut masih terus didalami oleh penyidik kepolisian.

“Apakah dari bahan tertentu seperti baterai, kita belum tahu. Namun, bukti awal menunjukkan peran besar gas beracun tersebut,” katanya.

Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) Mabes Polri masih meyelidiki penyebab utama kebakaran. Olah tempat kejadian perkara terus dilakukan, dan dipastikan tidak ada tambahan korban di lokasi.

Sementara itu, Polres Metro Jakarta Pusat telah memeriksa sepuluh orang saksi. Mereka berasal dari pemilik gedung, pihak manajemen perusahaan, hingga warga sekitar lokasi kejadian.

Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Roby Saputra mengonfirmasi bahwa pemimpin perusahaan telah dimintai keterangan. Ia menyebut, pemimpin perusahaan berinisial MWW sudah diperiksa penyidik.

“Perusahannya memang perusahaan Jepang. Tetapi pemimpin perusahaan yang di situ bukan orang Jepang,” kata Roby.

Konferensi pers ditutup dengan penegasan komitmen Polri untuk mengusut tuntas penyebab kebakaran. Upaya ini dilakukan demi keadilan bagi para korban dan kepastian bagi publik.

Selanjutnya, Anggota DPRD Soroti Lemahnya Pengawasan

Insiden kebakaran gedung Terra Drone menyita perhatian Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta, Riano P Ahmad. Ia menilai, banyak korban seharusnya bisa diselamatkan jika standar keselamatan gedung diterapkan dengan benar.

“Ini nggak bisa dibiarkan,” kata Riano di Jakarta, Rabu (10/12/2025). Ia menegaskan, Sertifikat Laik Fungsi (SLF) harus menjadi syarat mutlak setiap gedung beroperasi.

Menurut politisi NasDem itu, kebakaran tidak selalu disebabkan kelalaian individu. Ia menyoroti persoalan sistemik, terutama lemahnya pengawasan terhadap gedung yang SLF-nya kedaluwarsa atau tidak ada.

“Banyak sekali gedung, seperti mal hingga apartemen di Jakarta, yang SLF-nya mati,” ujarnya.

Dengan nada serius, Riano menyebut rangkaian kebakaran belakangan mencerminkan pengawasan Pemprov DKI yang belum optimal. Ia menyinggung peran Dinas Gulkarmat dan instansi terkait yang seharusnya lebih tegas.

Ia mengungkapkan, banyak bangunan mengabaikan standar pengamanan kebakaran. Mulai dari alat pemadam tidak layak hingga ketiadaan jalur evakuasi.

“Gedung-gedung yang tetap beroperasi tanpa kelayakan menunjukkan adanya kelalaian sistemik,” ucapnya.

Selanjutnya, DPRD Desak Pemerintah Serius Awasi Laik Fungsi Gedung

Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta, Riano P Ahmad, menyinggung kebakaran Mall Glodok yang merenggut puluhan korban jiwa. Ia menegaskan, bangunan tersebut diketahui tidak memiliki Sertifikat Laik Fungsi (SLF) aktif.

“Ini bukan yang pertama. Mall Glodok kemarin juga kebakar, puluhan korban jiwa, SLF-nya mati, dan kini terulang lagi,” kata Riano.

Menurutnya, pola kejadian serupa menunjukkan persoalan serius dalam pengawasan keselamatan bangunan di Jakarta. Ia menilai, tragedi terus berulang karena pelanggaran tidak ditindak tegas sejak awal.

Riano menegaskan, Komisi A DPRD DKI telah berulang kali mengingatkan instansi terkait. Gedung bermasalah harus segera ditertibkan, baik yang SLF-nya habis maupun yang tidak pernah mengurus izin.

Ia menyebut, ratusan gedung di Jakarta masih bermasalah dari sisi kelayakan fungsi. Kondisi tersebut sangat membahayakan keselamatan publik saat situasi darurat.

“SLF itu syarat penting. Kalau ada kebakaran, evakuasinya bagaimana? Jalur keluarnya ke mana?” ujarnya.

Riano menekankan, mitigasi dan pencegahan harus menjadi prioritas utama. Ia mengingatkan agar pemerintah tidak hanya bergerak setelah korban berjatuhan.

“Jangan tunggu kebakaran baru gerak. Pengawasan ketat seharusnya sudah jalan dari awal,” katanya.

Lebih lanjut, Riano meminta Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung turun tangan langsung. Ia berharap pengawasan dan penegakan aturan dilakukan tanpa kompromi.

“Saya berharap Pak Gubernur memperkuat pengawasan. Jangan ada lagi korban jiwa karena kelalaian administratif,” ujar Riano.

(Zahrotin Aljannah)