SOEHARTO nama yang tidak asing lagi di telinga masyarakat Indonesia. Ia merupakan Presiden ke-2 Republik Indonesia yang pada tahun ini telah mendapatkan Gelar Pahlawan Nasional. 

Kabar bahagia sekaligus mengagetkan itu membuat warganet menebak-nebak jasa besar apa yang telah dilakukan oleh Soeharto. Sehingga dirinya pantas menyandang Gelar Pahlawan Nasional tersebut. 

Dalam mendapatkan sebuah gelar kehormatan bagi seorang presiden tentukan tidak mudah. Butuh penantian yang sangat panjang hingga akhirnya Soeharto resmi mendapatkan gelar tersebut. 

Perjalanan Soeharto untuk mendapatkan gelar ini tidaklah mulus. Berdasarkan catatan, nama Soeharto pertama kali masuk dalam pembahasan Dewan Gelar pada tahun 2010. 

Namun, usulan tersebut belum dapat dilanjutkan dengan pertimbangan masih diperlukan "pengendapan". Dewan Gelar menilai masih banyak aspek penting yang perlu dikaji, mencakup konteks sejarah, dampak kebijakan, dan dinamika sosial. 

Usulan kembali muncul di era pemerintahan Presiden Joko Widodo, namun lagi-lagi belum membuahkan hasil. Baru pada tahun 2025, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, usulan ketiga kalinya ini akhirnya disetujui.

“Termasuk nama Presiden Soeharto itu sudah tiga kali bahkan diusulkan, ya. Dan juga beberapa nama lain, ada yang dari 2011, ada yang dari 2015,” ujar Menteri Kebudayaan Fadli Zon, yang juga menjabat Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK), di Istana Kepresidenan, Rabu (5/11/2025).

Ia menjelaskan bahwa proses pengusulan gelar pahlawan melalui mekanisme yang berlapis dan dimulai dari tingkat daerah. Usai melalui seleksi ketat, Soeharto kemudian berhasil menyandang status gelarnya usai perannya dalam Serangan Umum 1 Maret 1949.

Peristiwa ini dianggap sebagai momen krusial yang membuat dunia internasional mengakui eksistensi Republik Indonesia. Ia menegaskan, pengakuan tersebut menjadi salah satu dasar kuat bagi pemerintah dalam mempertimbangkan pemberian gelar pahlawan nasional.

"Serangan Umum 1 Maret itu salah satu yang menjadi tonggak Republik Indonesia itu bisa diakui oleh dunia. Karena Belanda waktu itu mengatakan Republik Indonesia sudah cease to exist, sudah tidak ada lagi," ujarnya. 

Penganugerahan gelar untuk Soeharto didasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 116/TK/Tahun 2025. Yang mengakui jasanya di bidang Perjuangan Bersenjata dan Politik.

Selanjutnya, Pertentangan dari Amnesty Internasional Indonesia

Pengusulan Soeharto untuk mendapat gelar Pahlawan Nasional sudah pernah dilakukan sejak beberapa tahun lalu. Namun gagal, karena tercatutnya nama Soeharto dalam Tap MPR No. XI tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi. 

Akan tetapi, pengusulan Soeharto jadi Pahlawan Nasional kembali berembus usai namanya dicabut dari Tap MPR itu pada 2024 lalu. "Khusus untuk tahun 2025 ada beberapa nama, tapi sebagian besar telah diputuskan pada masa-masa sebelumnya," kata Syaifullah Yusuf, Menteri Sosial, Selasa (28/10/2025). 

Ia juga menambahkan bahwa syarat-syarat tersebut kini telah terpenuhi dan dapat diusulkan kembali untuk mendapat gelar pahlawan nasional. Usulan nama Soeharto menjadi pahlawan nasional dikaji oleh Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Dewan Gelar) yang dipimpin Fadli Zon. 

Adapun keputusan tokoh yang diberi gelar Pahlawan Nasional nantinya akan ditetapkan secara resmi oleh Presiden Prabowo Subianto. Namun, usulan Soeharto mendapat gelar pahlawan nasional ditentang oleh banyak pihak, salah satunya Amnesty International Indonesia. 

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid mengamati bahwa, pengusulan Soeharto sebagai pahlawan nasional dianggap tidak tepat. Adapun hal lainnya seperti, tidak layak, dan sebagai akhir reformasi. 

"Upaya menjadikan Soeharto sebagai pahlawan nasional adalah suatu bentuk pengkhianatan terbesar atas mandat rakyat sejak 1998. Jika usulan ini terus dilanjutkan, reformasi berpotensi berakhir di tangan pemerintahan Prabowo," ucapnya mengutip dari laman Amnesty International Indonesia, Rabu (22/10/2025). 

Ia menilai, usulan Kementerian Sosial ini jelas terlihat sebagai upaya sistematis untuk mencuci dosa rezim otoriter Soeharto. Yakni yang marak akan korupsi, kolusi, dan nepotisme serta pelanggaran hak asasi manusia (HAM).

Mengusulkan Soeharto sebagai pahlawan berarti dianggap mengabaikan penderitaan para korban. Dan keluarga yang belum mendapatkan keadilan hingga kini.

Selanjutnya, Suara Istana Soal Gelar Pahlawan Soeharto

Juru Bicara Istana Prasetyo Hadi menjelaskan alasan pemerintah menetapkan Presiden kedua Soeharto sebagai pahlawan nasional pada tahun ini. Prasetyo menjelaskan hal itu merupakan bagian dari menghormati para pemimpin terdahulu bangsa.

Ia menegaskan Soeharto memiliki jasa yang luar biasa terhadap bangsa dan negara di masa kepemimpinannya. "Terutama para pemimpin kita yang apapun sudah pasti memiliki jasa yang luar biasa terhadap bangsa dan negara," ujarnya kepada wartawan di Jalan Kertanegara IV, Minggu (9/11/2025).

Ia mengatakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto juga sudah menerima masukan dari pelbagai pihak termasuk pimpinan MPR dan DPR. "Beliau menugaskan beberapa untuk berkomunikasi dengan para tokoh, mendapatkan masukan dari," katanya. 

Selain Soeharto, kata dia, terdapat sembilan orang tokoh lainnya yang juga akan mendapat gelar pahlawan nasional pada tahun ini. "Besok, insya Allah akan diumumkan. Kurang lebih 10 nama. [Soeharto] Ya, masuk, masuk," ujarnya.

Selanjutnya, Respons Keluarga Cendana

Putri Presiden ke-2 RI Soeharto, Siti Hardijanti Rukmana alias Tutut Soeharto, menyatakan tidak dendam maupun kecewa atas penolakan yang muncul. Penolakan tersebut terjadi ketika sang ayah diusulkan menjadi pahlawan nasional.

Ia menyebut pro dan kontra di kalangan masyarakat adalah hal yang biasa. Namun, ia meminta pro dan kontra itu jangan ekstrem.

Menurutnya, ayahnya banyak berperan untuk negara sejak masa muda hingga memberikan tampuk kekuasaan kepada Presiden berikutnya. "Jadi, boleh-boleh saja kontra tapi juga jangan ekstrem gitu, yang penting kita jaga persatuan dan kesatuan," ucapnya. 

Menurutnya, ayahnya banyak berperan untuk negara sejak masa muda hingga memberikan tampuk kekuasaan kepada Presiden berikutnya. Lebih lanjut, ia mengaku tidak mempermasalahkan gelombang penolakan yang terjadi terhadap usulan pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto.

Ia beranggapan semua masyarakat dapat melihat sendiri perjuangan Soeharto tanpa ia harus membelanya. "Jadi, bisa melihat apa yang Bapak lakukan, dan bisa menilai sendiri ya," ujarnya.