SEJAK akhir Agustus 2025, masyarakat mulai merasakan dampak langsung kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) swasta. Shell, Vivo, hingga BP produknya tidak lagi tersedia di sejumlah titik strategis, termasuk Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat. 

Produk yang biasanya mudah diakses, seperti Shell Super, V-Power, hingga V-Power Nitro+, mendadak hilang dari pasaran. Kondisi ini membuat pengguna jalan yang terbiasa mengisi BBM di SPBU swasta harus mencari alternatif. 

Tidak sedikit yang akhirnya beralih ke SPBU Pertamina meski antrean lebih panjang. Perpindahan konsumen ini juga menimbulkan kepadatan baru di beberapa titik SPBU milik negara, terutama pada jam sibuk.

Yati, warga Pasar Minggu, menjadi satu dari sekian banyak konsumen yang mengeluhkan situasi tersebut. Ia mengaku tiga kali mendatangi SPBU Shell dekat rumahnya, tetapi selalu mendapati keterangan stok kosong. 

“Udah tiga kali saya ke sini selalu kosong. Di Pasar Minggu kosong, di Cikini ada tapi antre panjang,” ujarnya ujarnya saat ditemui RRI di SPBU Shell Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Rabu (17/9/2025).

Di lokasi SPBU Shell Pasar Minggu, suasana yang biasanya ramai kini justru lengang. Hanya aktivitas minimarket dan bengkel yang masih berjalan.

Pemandangan ini berbeda jauh dari kondisi normal, ketika antrean kendaraan mengular menunggu pengisian BBM. Pihak Shell sendiri menyampaikan pengumuman resmi pada 25 Agustus 2025 mengenai adanya kendala pasokan. 

Mereka menyebut stok akan kosong hingga waktu yang belum bisa dipastikan. Namun, upaya komunikasi itu tidak cukup menenangkan konsumen yang merasa aktivitas sehari-harinya terganggu.

Hingga pertengahan September 2025, Shell hanya mampu menyalurkan produk Shell Super ke lebih dari sepuluh SPBU di beberapa provinsi. Situasi ini membuat publik bertanya-tanya tentang penyebab mendasar kelangkaan dan solusi jangka panjangnya.

Salah satu Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Shell. (Foto: Shell Indonesia)

Selanjutnya, Pertamina Pastikan Stok BBM Swasta Aman

Untuk meredam keresahan publik, PT Pertamina Patra Niaga segera mengumumkan langkah kolaborasi dengan SPBU swasta. Mereka memastikan pasokan BBM nasional tetap aman meski terjadi kekosongan di sejumlah titik. 

Kolaborasi ini dilakukan melalui mekanisme impor base fuel. Yaitu bahan bakar murni sebelum ditambahkan zat aditif dan pewarna. 

Suasana di salah satu Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum  Pertamina. (Foto: SPBU Pertamina)

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth Marcelino, menegaskan bahwa skema ini dirancang agar SPBU swasta tetap memiliki karakter khas. “SPBU swasta nantinya bisa menambahkan zat aditif sesuai standar masing-masing,” ujarnya dalam wawancara dengan Pro3 RRI,  Sabtu (20/9/2025).

Menurut Roberth, mekanisme ini sekaligus menjawab kekhawatiran masyarakat bahwa BBM di SPBU swasta akan hilang sepenuhnya. Dengan adanya base fuel, pasokan tetap berjalan dan kualitas tetap terjamin.

Hal ini juga menjaga citra SPBU swasta agar tidak kehilangan konsumen loyal mereka. Terkait harga, Pertamina menerapkan sistem “open book” untuk memastikan transparansi penuh. 

Seluruh komponen biaya dipublikasikan secara terbuka dan dapat diaudit oleh otoritas berwenang. Dengan demikian, tidak ada pihak yang merasa dirugikan, baik dari sisi Pertamina maupun SPBU swasta.

Selain itu, kualitas BBM akan diawasi melalui skema joint surveyor.  Melibatkan perwakilan seluruh badan usaha, sehingga standar mutu yang diterima masyarakat tidak menurun meski bahan bakar berasal dari impor base fuel.

Skema kolaborasi ini dipandang sebagai solusi jangka menengah untuk menstabilkan pasokan. Namun, banyak pihak masih mempertanyakan efektivitasnya apabila konsumsi terus meningkat sementara impor tergantung pada dinamika global.

Selanjutnya, Pertamina Bantah Cari Untung atas Kelangkaan BBM

Isu bahwa Pertamina mencari keuntungan dari kelangkaan BBM di SPBU swasta sempat mencuat di tengah masyarakat. Beberapa pihak menilai kebijakan swasta harus membeli BBM dari Pertamina membuka peluang monopoli harga. 

Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri membantah tuduhan tersebut secara tegas. “Pertamina tidak memanfaatkan situasi ini, kami tidak mencari keuntungan, melainkan menjaga agar SPBU swasta tetap bisa beroperasi,” ujarnya usai bertemu Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (19/9/2025).

Menurutnya, mekanisme kolaborasi dilakukan secara bisnis ke bisnis (B2B) dengan prinsip keterbukaan. Pertamina juga menekankan agar harga jual di SPBU swasta tidak melonjak tinggi. 

Simon berharap, konsumen tidak terbebani akibat mekanisme distribusi baru ini. Oleh sebab itu, perusahaan berkomitmen menjaga harga yang adil, meski ada tambahan biaya dari skema impor base fuel.

Untuk menutup kekurangan pasokan, Pertamina berencana menambah kuota impor BBM hingga akhir 2025. Meski belum disebutkan jumlahnya, langkah ini diharapkan bisa mempercepat normalisasi pasokan di SPBU swasta. 

Simon menargetkan dalam satu minggu ke depan, distribusi sudah mulai lancar kembali. Selain itu, pemerintah menegaskan tidak ada pekerja SPBU swasta yang akan terdampak pemutusan hubungan kerja. 

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan pihaknya terus berkoordinasi agar kebijakan ini tidak menimbulkan efek domino terhadap tenaga kerja. Pernyataan ini diharapkan bisa meredakan keresahan publik sekaligus memastikan bahwa kelangkaan BBM bukan dimanfaatkan sebagai peluang bisnis sepihak.

​Selanjutnya, Kebijakan Impor BBM Satu Pintu 

Kebijakan impor BBM melalui satu pintu di bawah koordinasi Pertamina menimbulkan perdebatan. Sebagian pihak khawatir adanya potensi memonopoli pasokan, tetapi pemerintah menegaskan langkah ini penting untuk menjaga stabilitas energi nasional.

Pakar kebijakan publik Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansah, menilai kebijakan tersebut bukanlah diskriminasi. Menurutnya, konsolidasi impor justru membuat distribusi lebih efisien dan mencegah disparitas harga antarwilayah. 

“Ini konsolidasi pasokan.  Agar volume, kualitas, dan pembiayaan terkendali,” ujarnya, pada Kamis (18/9/2025).

Ia menambahkan, kelangkaan yang terjadi seharusnya menjadi pelajaran bagi SPBU swasta untuk memperbaiki perencanaan logistik. Kekosongan stok di tengah tahun menunjukkan lemahnya proyeksi kebutuhan jangka panjang. 

Pemerintah sudah menaikkan kuota impor swasta sebesar 10 persen dibanding tahun 2024, sehingga total mencapai 110 persen dari pagu awal. Namun, permintaan tambahan kuota terus datang dari pihak swasta. 

Pemerintah menegaskan, bila membutuhkan lebih, SPBU swasta harus berkolaborasi dengan Pertamina. Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menekankan bahwa kebijakan ini dibuat demi kepentingan publik. 

“Kalau mau lebih, ini kan menyangkut hajat hidup orang banyak. Silakan berkolaborasi dengan Pertamina,” ujarnya.

Dengan demikian, meski menuai pro-kontra, kebijakan satu pintu tetap dijalankan sebagai langkah strategis. Tantangan ke depan adalah bagaimana kebijakan ini dapat menyeimbangkan antara kepentingan negara, swasta, dan masyarakat.

Selanjutnya, Skema Impor BBM untuk Menjaga Neraca Perdagangan

Selain menjaga pasokan dalam negeri, pemerintah juga menekankan pentingnya skema impor untuk mengatur neraca perdagangan. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memastikan BBM aman, 18 hingga 21 hari ke depan, meski ada kelangkaan di beberapa titik.

Dalam rapat dengan badan usaha swasta, disepakati bahwa impor akan dilakukan dalam bentuk base fuel. Produk ini kemudian dicampur dengan aditif di masing-masing SPBU. 

​Menteri ESDM Bahlil Lahadalia saat ditemui di Jakarta, Jumat (19/9/2025) (Foto: RRI/Ryan Suryadi)​

Skema ini dinilai lebih praktis sekaligus menjaga kualitas BBM. Bahlil menjelaskan, pengawasan kualitas dilakukan dengan mekanisme joint survey sebelum pengiriman. 

Dengan cara ini, tidak ada pihak yang dirugikan, baik dari sisi mutu maupun harga. “Kami pastikan semuanya transparan,” ujarnya, di Jakarta, Jumat (19/9/2025).

Terkait harga, pemerintah meminta seluruh transaksi dilakukan terbuka agar tidak ada praktik mark-up. Hal ini penting untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang masih penuh tantangan.

Pemerintah juga menargetkan dalam waktu tujuh hari, impor BBM sudah tiba dan siap didistribusikan ke SPBU. Target ini cukup ambisius, namun diperlukan untuk segera menormalkan situasi di lapangan.

Langkah ini menunjukkan bagaimana pemerintah mencoba menjaga keseimbangan antara kebutuhan energi dalam negeri dengan stabilitas ekonomi makro. Neraca perdagangan menjadi salah satu indikator penting yang terus diperhatikan.

​Selanjutnya, KPPU Dalami Kelangkaan BBM di SPBU Swasta

Kelangkaan BBM di SPBU swasta juga menarik perhatian Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Lembaga ini sedang melakukan kajian mendalam untuk memastikan tidak ada praktik monopoli atau perilaku anti-persaingan yang merugikan konsumen.

Sejak awal tahun, KPPU sudah memantau dinamika pasar BBM non-subsidi. Namun, kekosongan stok sejak akhir Agustus membuat pengawasan diperketat. 

Ketua KPPU, M. Fanshurullah Asa, menegaskan transparansi data lintas pemain sangat penting agar tidak terjadi distorsi pasar. KPPU telah mengundang Kementerian ESDM, Pertamina, hingga operator swasta untuk memberikan data lengkap terkait distribusi dan pasokan. 

Analisis ini akan meninjau aspek harga, struktur pasar, hingga perilaku pelaku usaha. Fanshurullah menekankan, tanpa keterbukaan data, risiko antrean panjang dan keresahan konsumen akan terus berulang. 

Karena itu, ia meminta semua pihak menunjukkan komitmen publik untuk menjaga persaingan sehat. Kajian KPPU akan mencakup uji konsistensi data lintas sumber guna mengidentifikasi hambatan struktural maupun indikasi praktik yang tidak efisien. 

Dengan keterlibatan KPPU, persoalan kelangkaan BBM tidak lagi sekadar soal pasokan, melainkan juga tata kelola pasar energi yang adil. Harapannya, mekanisme distribusi BBM bisa lebih transparan dan kompetitif di masa depan.