​PRESIDEN Prabowo Subianto kembali meracik ulang Kabinet Merah Putih dengan melantik sejumlah pejabat baru di Istana Negara. Perombakan ketiga dalam kurun kurang dari setahun ini ditujukan untuk menjaga momentum perbaikan tata kelola pemerintahan.

Tiga Menteri dan dua Wakil Menteri resmi bergabung, ditambah penunjukan beberapa kepala lembaga strategis untuk memperkuat barisan kerja kabinet. Langkah ini memperlihatkan keseriusan pemerintah merespons dinamika politik, ekonomi, dan keamanan yang bergerak cepat.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan, penyegaran kabinet merupakan hal wajar dalam sistem demokrasi modern. Dengan analogi sederhana, ia menyamakan perombakan ini dengan strategi pergantian pemain dalam pertandingan sepak bola demi memastikan kemenangan.

Namun, di balik langkah merawat asa perbaikan itu, tersisa tanda tanya besar di ruang publik. Sejauh mana perombakan ketiga ini benar-benar sanggup menjawab bayang tantangan yang menghadang di depan? 

Selanjutnya, PCO Menjelma Badan, Peran Baru Kuatkan Pemerintah

​Suasana hangat terasa di Istana Negara ketika Angga Raka Prabowo baru saja dilantik. Senyumnya lebar, ekspresinya penuh optimisme saat dikerumuni wartawan yang ingin mendengar pandangannya.

Presiden Prabowo Subianto resmi mentransformasi Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) menjadi Badan Komunikasi Pemerintah. Langkah ini disebut bagian strategi memperkuat komunikasi kebijakan dan program pemerintahan di seluruh lini.

Angga menegaskan badan ini bukanlah lembaga baru, melainkan hasil transformasi dari PCO sebelumnya. "Ini penambahan penugasan dari Bapak Presiden di bidang komunikasi," ujarnya di Istana Negara, Rabu (17/9/2025).

Sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah sekaligus Wamenkomdigi, Angga kini memikul peran ganda. Ia memastikan komunikasi lintas kementerian dan lembaga lebih sinkron, terarah, serta mudah dipahami publik.

"Program pemerintah tersampaikan dengan baik kepada publik. Kami juga berfungsi sebagai jembatan suara-suara publik," ujar Angga penuh percaya diri. 

Namun, ia tidak merinci perbedaan Badan Komunikasi Pemerintah dengan PCO terdahulu. Angga hanya memastikan tetap menjalin komunikasi dengan mantan Kepala PCO, Hasan Nasbi. 

"Beliau juga (Hasan Hasbi/red) akan tetap membantu kami di pemerintah. Komunikasi terus kita jalin," kata Angga, menegaskan dukungan Hasan tetap dibutuhkan.

Karier Angga di dunia politik terbilang panjang dan konsisten bersama Gerindra. Ia bergabung sejak 2008, pernah menjabat Wakil Sekretaris Jenderal, sekaligus Ketua Badan Komunikasi partai.

Kesetiaan Angga terlihat jelas sejak Pilpres 2014 dan 2019. Meski Prabowo kalah, ia tetap mendampingi dan menjaga barisan komunikasi politik.

Pada 2014 hingga 2017, Angga dipercaya menjadi sekretaris pribadi Prabowo. Posisi itu menempatkannya di lingkaran inti politik Gerindra, sekaligus penghubung komunikasi internal.

Ia juga sempat menjabat Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika di Kabinet Indonesia Maju bentukan Presiden Joko Widodo. Pelantikan itu berlangsung pada 19 Agustus 2024.

Setelah Prabowo terpilih sebagai Presiden periode 2024–2029, Angga kembali dipercaya. Ia menjabat Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, dan kini resmi menjadi Kepala Badan Komunikasi Pemerintah. 

Selanjutnya, Evaluasi Komunikasi jadi Alasan Transformasi

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan, perubahan ini lahir dari evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas komunikasi pemerintah. Ia menegaskan, badan baru tersebut dibentuk bukan untuk membubarkan PCO, melainkan melanjutkan fungsinya dengan cakupan lebih luas.

"Ini bukan membentuk badan baru, tetapi transformasi dari PCO menjadi Badan Komunikasi Pemerintah. Kami menilai diperlukan perbaikan dalam komunikasi, agar jangkauannya lebih luas dan lebih sinkron," ujarnya.

Prasetyo menambahkan, badan baru ini berperan menyinkronkan komunikasi pemerintah pusat, provinsi, dan daerah. Dengan begitu, pesan kebijakan dan program yang dikerjakan pemerintah diharapkan dapat tersampaikan secara konsisten kepada publik.

Saat ditanya apakah PCO otomatis bubar, Prasetyo menjawab diplomatis dengan menyinggung peralihan fungsi. Menurutnya, tugas dan wewenang yang sebelumnya melekat pada PCO kini dipindahkan ke Badan Komunikasi Pemerintah melalui Keppres terbaru.

"Bukan dibubarkan. Tapi apa yang menjadi tugas PCO kini dipindahkan ke Badan Komunikasi Pemerintah," ucap Prasetyo. 

"Dengan begitu, tidak ada fungsi yang hilang. Hanya bergeser pada wadah baru."

Selanjutnya, Qodari di Lingkar Kekuasaan, Perkuat Narasi Kebijakan Publik

Ruang Istana Negara, Rabu (17/9/2025), siang, menjadi saksi langkah baru Muhammad Qodari. Akademisi dan pengamat politik itu kini resmi duduk sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP) menggantikan AM Putranto.

Jabatan strategis ini menempatkannya di jantung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. KSP menjadi poros penting yang mengawal jalannya program prioritas.

Selain mengawal, KSP juga diharapkan mampu memperkuat komunikasi kebijakan pemerintah. Publik harus tahu capaian dan arah program yang sedang dikerjakan.

"Mandat dari Presiden sudah jelas di Perpres, yaitu monitoring dan evaluasi program prioritas. Tapi pemerintah juga perlu menyosialisasikan program-program bagusnya ke masyarakat," ujar Qodari.

Ia menegaskan, KSP tak boleh hanya berorientasi ke dalam pemerintahan. Lembaga ini juga perlu hadir di depan publik memberi penjelasan.

Ke depan, informasi kebijakan tidak cukup dipusatkan pada PCO semata. Qodari menargetkan KSP ikut tampil menjadi narasumber resmi.

"Insyaallah KSP bukan hanya orientasi ke dalam. Tapi juga tampil menjelaskan program Presiden," ucapnya.

Koordinasi antar-lembaga menurutnya sudah terbangun sejak lama. Hubungan personal dengan sejumlah pejabat membuat komunikasi berjalan lancar.

Kedekatan itu, diyakininya, dapat memperkuat sinergi lintas kementerian dan lembaga. Ia mencontohkan intensitas komunikasi dengan pejabat Komdigi.

"Kalau komunikasi sering, apalagi dengan Mas Angga. Itu sudah dari dulu, besti, besti," kata Qodari.

Posisi KSP dipandang melengkapi fungsi PCO, Komdigi, dan juru bicara di lingkup Sekretariat Negara. Keunggulannya adalah penguasaan data dari monitoring program prioritas.

Dengan begitu, KSP bisa menyajikan gambaran utuh tentang progres maupun kendala. Hal ini membantu Presiden dalam mengambil keputusan strategis.

"KSP tahu hampir semua program, tahu progres dan kelebihannya. Sehingga bisa memberi masukan tepat," ujar Qodari.

Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) juga menjadi fokus perhatian barunya. Kebijakan ini dianggap menyentuh langsung akar persoalan kesenjangan.

Ia menilai, stunting harus diatasi karena memengaruhi kualitas SDM jangka panjang. Peningkatan gizi anak akan menentukan daya saing bangsa.

"MBG untuk mengatasi stunting dan juga meningkatkan IQ anak-anak. Supaya SDM kita mampu bersaing dengan negara tetangga," ucapnya.

Qodari lahir di Palembang pada 15 Oktober 1973 dan dikenal sebagai akademisi serta pengamat politik Indonesia. Ia mendirikan Indo Barometer pada 2006 dan aktif di berbagai lembaga riset, menjadikannya salah satu analis politik berpengaruh di tanah air.

Selanjutnya, Jabatan Baru Dofiri, Kejutan Nomenklatur Reshuffle Kabinet

​Jabatan penasihat khusus bidang Kamtibmas dan Reformasi Kepolisian hadir mengejutkan dalam lingkar kekuasaan Presiden Prabowo. Kejutan itu muncul usai Komjen Polisi (Purn) Ahmad Dofiri dilantik di Istana Negara, Rabu (17/9/2025).

​

Mantan Wakapolri itu kini mengemban nomenklatur baru yang sebelumnya tak termasuk daftar tujuh penasihat khusus. Posisi tersebut memang tidak disebut saat pelantikan jajaran penasihat pada Oktober 2024 lalu.

Karena itu, kehadiran Dofiri di kursi baru ini diharapkan memperkuat jajaran staf khusus presiden. Publik menaruh harapan pada kontribusinya dalam isu keamanan serta reformasi kepolisian.

Meski demikian, lingkup kerja Dofiri hingga kini belum dijelaskan secara resmi. Namun arah wacana reformasi kepolisian mulai ditunjukkan langsung oleh Presiden Prabowo.

Wacana itu menguat ketika Presiden Prabowo menerima Gerakan Nurani Bangsa di Istana Kepresidenan, Kamis (11/9/2025). Pertemuan tersebut menyinggung pentingnya evaluasi sekaligus pembentukan komisi independen reformasi kepolisian.

“Tadi juga disampaikan perlunya evaluasi dan reformasi kepolisian,” kata anggota GNB, Pendeta Gomar Gultom. Ia menyebut Presiden menyambut positif usulan itu, termasuk soal pembentukan tim khusus.

Dofiri sendiri memilih berhati-hati menanggapi pertanyaan soal fokus kerjanya di jabatan baru. “Kita kan masih nunggu arahan beliau dulu, baru nanti langkah-langkahnya,” ujarnya.

Ia juga menegaskan belum ada pembahasan terkait pelibatan pihak eksternal dalam rencana reformasi. “Kan timnya belum terbentuk, jadi belum bisa bicara soal pelibatan,” kata Dofiri.

Di luar itu, Dofiri dikenal berpengalaman memimpin sejumlah jabatan penting di kepolisian. Ia pernah menjabat Wakapolri, Irwasum, dan Kabaintelkam sebelum pensiun pada 30 Juni 2025.

Pria kelahiran 4 Juni 1967 itu merupakan lulusan terbaik Akpol 1989. Ia juga menempuh Pascasarjana Kajian Ilmu Kepolisian di Universitas Indonesia pada tahun 2000.

Kini, jabatan barunya menghadirkan asa sekaligus tantangan di tengah sorotan publik. Lalu bagaimana sebaiknya Polri bersikap?

Selanjutnya, Kapolri di Istana, Suara Tenang soal Reformasi

Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo hadir di Istana Negara, Rabu (17/9/2025). Ia mendampingi pelantikan Ahmad Dofiri sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Kamtibmas dan Reformasi Polri.

​

Kapolri menegaskan Polri siap mengikuti arah kebijakan Presiden Prabowo terkait agenda reformasi kepolisian nasional. “Kita tunggu saja, pasti Polri akan menindaklanjuti apa yang menjadi kebijakan,” ujar Kapolri.

Menurutnya, upaya perbaikan bukan hal baru karena transformasi Polri sudah dilakukan beberapa tahun terakhir. Polri, lanjutnya, selalu terbuka terhadap evaluasi dan masukan masyarakat demi memperbaiki institusi.

“Selama ini kita melakukan transformasi untuk perbaikan, artinya Polri terbuka terhadap evaluasi masukan dari luar,” ucap Kapolri. Ia menegaskan, perubahan kultural harus berlanjut agar Polri semakin profesional melayani masyarakat.

Kapolri juga menanggapi anggapan penanganan aksi penyampaian pendapat yang dianggap brutal oleh sebagian kalangan masyarakat sipil. Ia menyebut pengamanan aksi selalu berlandaskan protap kepolisian dan aturan undang-undang yang berlaku.

“Kita bahkan memfasilitasi agar terjadi dialog, sambil memberikan pelayanan dan pengamanan,” ujar Kapolri. Namun, ia menegaskan, bila aksi keluar koridor, Polri tetap menindak sesuai aturan berlaku.

"Kalau terkait kerusuhan tentu berbeda. Polri punya kewenangan memproses tindakan sesuai hukum karena pidana,” ucap Kapolri. 

Diharapkan, kebebasan berekspresi terus terjaga tanpa mengorbankan ketertiban umum dan kepentingan rakyat. Kapolri juga menegaskan Polri tidak antikritik dan terus memperbaiki sistem internal secara berkesinambungan. 

Menurutnya, kritik publik merupakan masukan penting untuk membangun kepercayaan serta memperkuat profesionalisme kepolisian. “Kita terus melakukan perbaikan, justru kita ingin mendapat masukan dari masyarakat, apa yang diharapkan,” ujar Kapolri. 

Ia menambahkan, partisipasi publik penting. Agar Polri semakin humanis, modern, dan berintegritas di masa mendatang.

Selanjutnya Djamari Chaniago Akhiri Spekulasi

Pelantikan Djamari Chaniago sebagai Menko Polhukam mengakhiri spekulasi soal siapa pengganti Budi Gunawan. Salah satunya, nama Mahfud MD yang sempat mencuat akhirnya sirna setelah Presiden Prabowo memilih Djamari secara resmi.

Usai dilantik, Djamari merespons isu reformasi Polri yang ramai diperbincangkan publik. “Kan tadi sudah disebutkan ada ketua badan, siapa tadi? Pak Dofiri,” ucapnya.

Arahan Presiden juga ditegaskan Djamari dalam pernyataan singkatnya di Istana Negara. “Gunakan sisa umur itu untuk tetap mengabdi kepada bangsa dan negara,” ujarnya.

Ia menambahkan, masih menunggu laporan resmi sebelum menyusun prioritas kerja di Kemenko Polhukam. “Makanya saya kan belum ke kantor. Baru saya bisa bicara setelah terima laporan,” katanya.

Djamari juga ditanya mengenai reformasi kepolisian dan kemungkinan pergantian Kapolri. “Wah belum tahu, kok tanya saya, tanya Presiden lah itu,” ucapnya singkat.

Meski begitu, ia menekankan, pentingnya persatuan menghadapi tantangan politik dan keamanan ke depan. “Kalau kita ingin menjadi bangsa yang baik, mari kita bersatu menghadapi persoalan,” ujarnya. 

Djamari Chaniago lahir di Padang, Sumatera Barat, pada 8 April 1949. Ia merupakan lulusan Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (AKABRI) tahun 1971 dari kesatuan Infanteri Baret Hijau Kostrad.

Karier militernya cukup panjang dengan berbagai jabatan penting. Ia pernah menjadi Komandan Yonif Linud 330/Tri Dharma, Komandan Kodim 0501/Jakarta Pusat, hingga Kepala Staf Brigif Linud 18/Trisula.

Saat berpangkat kolonel, ia menjabat Komandan Brigif Linud 18/Trisula dan Komandan Rindam I/Bukit Barisan. Djamari kemudian meraih bintang satu saat dipromosikan sebagai Kepala Staf Divisi Infanteri 2/Kostrad.

Jabatan strategis lain yang pernah diemban antara lain Pangdam III/Siliwangi pada 1997-1998 dan Pangkostrad pada 1998-1999. Kemudian, dipercaya sebagai Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Darat pada 1999-2000.

Djamari juga sempat menjabat Kepala Staf Umum TNI periode 2000-2004. Selepas pensiun, ia aktif di bidang sipil, termasuk menjadi Komisaris Utama PT Semen Padang pada 2015-2016.

Selain di dunia militer, Djamari pernah duduk sebagai anggota MPR RI. Ia mewakili Fraksi Utusan Daerah Jawa Barat pada 1997-1998 dan Fraksi ABRI pada 1998-1999.

Kini, dengan pengalaman panjang di militer dan pemerintahan, Djamari dipercaya mengemban amanah sebagai Menko Polhukam. Posisi ini menjadi penting dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan nasional.

Selanjutnya, Pergeseran Erick Thohir, dari Bisnis Negara ke Kemenpora

​Erick Thohir resmi dilantik sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga di Istana Negara, Rabu (17/9/2025). Peralihan ini menandai babak baru setelah ia meninggalkan kursi Menteri BUMN.​

Kini ia ditantang mengurus sektor pemuda dan olahraga yang kompleks, tak kalah menantang dari korporasi negara. Publik menyoroti langkah Erick terutama terkait status rangkap jabatannya sebagai Ketua Umum PSSI.

Erick mengaku belum bisa memastikan soal posisinya di PSSI setelah menjabat Menpora. "Prosesnya ada di FIFA sebagai badan olahraga sepak bola tertinggi dunia," ucapnya.

Ia juga menolak memberi jawaban tegas terkait kemungkinan mundur dari kursi Ketua Umum PSSI. "FIFA yang atur, saya tidak tahu, nanti biar FIFA yang bersurat," ujarnya.

Sementara itu, kursi Menteri BUMN yang ia tinggalkan masih kosong usai peralihan ke Kemenpora. Erick menyebut akan ada pelaksana tugas sebelum Presiden menunjuk menteri definitif.

Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, membenarkan posisi Menteri BUMN masih dicari oleh Presiden. "Menteri BUMN definitif belum ditunjuk karena kami masih mencari sosok," ucap Prasetyo.

Prasetyo menepis kabar rencana peleburan Kementerian BUMN ke dalam BPI Danantara yang sempat beredar. "Belum," jawabnya singkat di Istana Negara saat ditanya wartawan mengenai isu tersebut.

Untuk sementara waktu, pelaksana tugas Menteri BUMN akan dijalankan salah satu wakil menteri. "Kemungkinan dari salah satu Wamen BUMN," ujar Prasetyo menegaskan penanganan sementara posisi tersebut.

Pergeseran Erick dari bisnis negara ke sektor pemuda menandai persimpangan penting dalam karier politiknya. Pertanyaan pun muncul, mampukah ia membawa disiplin korporasi negara ke ruang olahraga dan kepemudaan?

Selanjutnya, Solusi Politik Rekonsiliatif

Reshuffle jilid tiga pada masa kepemimpinan Presiden Prabowo dinilai sebagai langkah tepat untuk memperkuat rekonsiliasi politik. Terlebih, hal ini dilakukan di tengah meningkatnya intensitas sorotan publik dalam beberapa waktu terakhir.

“Bukan sekadar politik rekonsiliatif, tetapi juga bagaimana Presiden hadir dan menjawab desakan publik,” ujar pengamat politik Yusak Farchan.

Ia menilai, reshuffle kali ini merupakan strategi memperkuat basis pertahanan politik. Apalagi dengan mempertimbangkan tensi publik yang sempat meletup dalam beberapa hari terakhir.

Direktur Eksekutif Citra Institut itu menjelaskan, tingginya konsentrasi publik terhadap pemerintahan dipicu oleh sejumlah blunder para pembantu Presiden. Karena itu, menurutnya, pergantian posisi para menteri dan pejabat menjadi langkah wajar untuk meredam ketegangan.

“lNiatnya sebenarnya baik. Tetapi, penyampaian yang kurang tepat justru memunculkan mispersepsi di tengah masyarakat,” ujarnya.

Pada akhirnya, reshuffle jilid tiga ini bukan sekadar pergantian kursi semata dalam kabinet pemerintahan. Namun, menyerupai langkah catur Presiden Prabowo, merawat legitimasi sekaligus meredam derasnya sorotan publik yang menguat.

Karenanya, pergantian wajah kabinet hanya menjadi awal dari perjalanan panjang menuntut konsistensi dan kecepatan kerja. Keberhasilan langkah ini ditentukan sejauh mana pejabat baru sanggup menyatu dengan visi Presiden secara utuh.