PEMERINTAH telah mengumumkan secara resmi Paket Stimulus Ekonomi 2025. Selain paket stimulus, pemerintah juga menyampaikan akan melanjutkan empat program bantuan untuk tahun 2026. 

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, lemparan stimulus ini diharapkan bakal menciptakan pertumbuhan positif ke depannya. Paket stimulus tersebut yaitu delapan program akselerasi pembangunan 2025, empat program bantuan lanjutan pada 2026, dan lima program penyerapan tenaga kerja. 

"Terdiri dari delapan program akselerasi di 2025, empat program yang dilanjutkan di 2026. Dan lima program yang terkait dengan andalan pemerintah untuk penyerapan tenaga kerja," ujar Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, di Kantor Presiden, pada Senin (15/9/2025).

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutnya paket stimulus “8+4”.  “Total program ada 8 plus 4, jadi namanya paket ‘8+4’,” katanya dalam keterangan pers di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (12/9/2025).

Paket stimulus tersebut, tambah Menko Airlangga, merupakan tindak lanjut dari perintah Presiden Prabowo Subianto. “Ada beberapa hal yang sedang disiapkan dan dibicarakan dengan kementerian terkait,” ucapnya.

Selanjutnya, Rincian Paket Program Stimulus Ekonomi 2025

Program pertama berupa magang untuk lulusan terbaru perguruan tinggi (S1 dan D3) yang dikerjasamakan dengan sektor industri. Menurut Airlangga, penerima manfaat pada tahap pertama sebanyak 20 ribu orang.

Selama enam bulan, mereka akan diberi uang saku dengan jumlah setara upah minimum provinsi (UMP). "Anggaran yang disediakan untuk program ini sebesar Rp198 miliar," ujarnya. 

Program kedua adalah perluasan Pajak Penghasilan (PPh) 21 yang ditanggung pemerintah untuk pekerja di sektor terkait pariwisata. "Khususnya untuk mereka yang bekerja di biro pariwisata, hotel, restoran, dan kafe," kata Menko Airlangga. 

Penerima manfaat program ini sebanyak 552 ribu pekerja, yang diberikan 100 persen PPh 21 untuk sisa tahun pajak 2025. "Anggarannya mencapai Rp120 miliar," ucap Airlangga. 

Program ketiga adalah melanjutkan bantuan pangan beras untuk dua bulan ke depan sebanyak 10 kilogram. "Dana yang diperlukan sebesar Rp7 triliun dan setelah November akan dievaluasi untuk bulan berikutnya," katanya.

Program keempat berupa diskon 50 persen iuran jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian pekerja bukan penerima upah (BPU). Ini termasuk mitra pengemudi transportasi daring (ojol), ojek pangkalan, supir, kurir, dan logistik.

Jumlah penerima manfaat mencapai 731.361 orang dan anggaran yang diperlukan sebesar Rp36 miliar. Program kelima adalah manfaat layanan tambahan perumahan BPJS Ketenagakerjaan.

Program keenam adalah padat karya tunai (upah harian) proyek Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pekerjaan Umum. Jumlah pekerja yang menerimanya sebanyak 609.465 orang sejak September hingga Desember 2025.

Program ketujuh adalah deregulasi PP28 (Integrasi Sistem K/L dan RDTR Digital ke OSS). Program kedelapan yaitu peningkatan kualitas pemukiman dan penyediaan tempat untuk gig economy.  

Selanjutnya, Empat Program Bantuan Tahun 2026

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, Pemerintah juga akan melanjutkan empat program bantuan untuk tahun 2026. Paket pertama yaitu perpanjangan jangka waktu pemanfaatan Pajak Penghasilan (PPh) Final untuk UMKM berpendapatan Rp4,8 miliar per tahun.

"Itu pajak finalnya setengah persen dilanjutkan sampai 2029," kata Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto, di Kantor Presiden, Senin (15/9/2025). Dengan demikian insentif tersebut diberikan kepastian hingga empat tahun mendatang. 

Menurut Airlangga, alokasi dana untuk program tersebut pada 2025 mencapai Rp2 triliun. "Wajib Pajak yang terdaftar mencapai 542 ribu dan kami akan melakukan revisi PP (Peraturan Pemerintah)," katanya. 

Menko menambahkan pemerintah akan memperpanjang PPh Pasal 21 DTP (ditanggung pemerintah) untuk pekerjaan di sektor pariwisata. "Ini masih ditanggung pemerintah dengan estimasi anggaran Rp480 miliar untuk pegawai dengan gaji di bawah Rp10 juta," ujarnya. 

Insentif serupa juga diberikan kepada pekerja di sektor industri padat karya, seperti alas kaki, tekstil, pakaian jadi, dan furnitur. "Ini ditargetkan kepada 1,7 juta pekerja berpenghasilan maksimal Rp10 juta per bulan, dengan alokasi anggaran Rp800 miliar," ucapnya.

Diskon iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian untuk pekerja bukan penerima upah (BPU) pun akan diperluas segmentasinya. Misalnya kepada petani, pedagang, nelayan, buruh bangunan, dan pekerja rumah tangga. 

"Ditargetkan jumlah penerima sekitar 9,9 juta orang dengan perkiraan anggaran Rp 753 miliar," ujar Menko. Ketentuan ini akan mulai berlaku pada tahun depan. 

Selanjutnya, Program Paket Ekonomi Penyerapan Tenaga Kerja  

Presiden Prabowo Subianto dan kabinetnya juga membahas lima program paket ekonomi terkait penyerapan tenaga kerja. Pertama, Koperasi Desa Merah Putih yang akan menimbulkan 80 ribu koperasi baru. 

Tenaga kerja yang dapat diserap diperkirakan mencapai 681 ribu orang. Bahkan sampai Desember 2025 targetnya dinaikkan hingga di atas satu juta orang.

Kemudian sebanyak 100 Kampung Nelayan Merah Putih ditargetkan menyerap 8.645 tenaga kerja. "Dalam jangka panjang 4.000 titik kampung nelayan bisa menciptakan hingga 200 ribu lapangan kerja," ucapnya. 

Program modernisasi juga disediakan untuk 1.000 kapal nelayan yang diperkirakan menciptakan 200 ribu lapangan kerja baru. Serta program perkebunan rakyat, berupa penanaman kembali 870 ribu hektare lahan yang dikoordinasikan Kementerian Pertanian.

Menurut Menko, program ini diproyeksikan membuka 1,6 juta lapangan kerja dalam dua tahun. Berbagai komoditas yang akan ditanam di perkebunan ini adalah tebu, kakao, kelapa, kopi, mete, dan pala.  

Selanjutnya, Sudah Melalui Proses Kalkulasi

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan paket stimulus ekonomi yang telah diumumkan pemerintah tentu sudah melalui proses kalkulasi. Paket ini menurut Purbaya tidak akan memperlebar defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 

"Daripada ada sisa, kita pakai ke sana, jadi ini hanya optimalisasi penyerapan anggaran. Supaya berdampak ke perekonomian tanpa mengubah defisit yang terlalu signifikan," kata Purbaya. 

Purbaya memprediksi defisit APBN 2025 akan mencapai 2,78 persen dari PDB. Jumlah itu setara dengan Rp 638,8 triliun. 

Proyeksi tersebut lebih besar dari estimasi awal di angka Rp 616 triliun atau 2,53 persen dari PDB. Anggaran untuk menopang seluruh paket stimulus dipastikan telah siap untuk dikucurkan. 

"Ini sudah ada uangnya, bukan berarti defisitnya melebar, tapi kita bisa perkirakan berapa setiap tahun penyerapan anggarannya. Karena tahun lalu kan ada sisanya," kata Purbaya. 

Anggaran terbesar dalam paket stimulus ekonomi 2025 dialokasikan pada bantuan pangan berupa beras 10 kg. Bantuan beras akan disalurkan selama dua bulan yaitu Oktober-November 2025 kepada 18,3 juta keluarga dengan anggaran Rp 7 triliun.  

Purbaya mengatakan, pihaknya telah memperkirakan penerimaan yang diserap oleh negara setiap tahunnya untuk dibelanjakan. Dia pun telah menghitung sisa anggaran tahun lalu, sehingga akan dioptimalkan di sisa tiga bulan tahun 2025 agar terserap oleh sistem perekonomian.

Pengumuman paket stimulus dilakukan setelah para menteri mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto. Setelah itu, Presiden mengutus Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto, dan Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, untuk menyampaikannya.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto meyakini, program stimulus tersebut akan membantu pemerintah mengejar pertumbuhan ekonomi 5,2 persen akhir tahun 2025. Airlangga mengatakan, program stimulus ini akan meningkatkan belanja pemerintah di semester akhir.