LONJAKAN harga beras sepanjang 2025 menjadi isu serius bagi pemerintah dan masyarakat luas. Kenaikan harga beras terasa di pasar tradisional maupun modern.

Badan Pangan Nasional (Bapanas) melaporkan harga eceran tertinggi beras medium melonjak hingga 15 persen. Lonjakan harga tersebut terjadi pada periode Februari hingga Mei.

Kondisi ini menimbulkan tekanan signifikan terhadap daya beli rumah tangga berpendapatan rendah. Biaya belanja bulanan naik drastis karena porsi terbesar untuk beras.

“Pemerintah melakukan operasi pasar secara rutin untuk meredam lonjakan harga,” ujar Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi. Ia menegaskan, stabilitas pangan adalah prioritas utama pemerintah.

Hingga Juni 2025, Badan Pangan Nasional mencatat surplus beras 3,33 juta ton. Surplus itu berpotensi naik 5 juta ton pada bulan September.

Meski surplus produksi sempat tercapai, distribusi antarwilayah masih menemui kendala. Perbedaan stok antarprovinsi menimbulkan ketidakseimbangan harga di lapangan.

“Meskipun stok beras berlimpah, harga di pasar tetap tinggi. Hal ini salah satunya disebabkan distribusi yang tidak merata dan belum adanya tata kelola harga beras yang jelas,” ucap Kepala Bidang Kajian Advokasi, Kanwil IV KPPU, Romi Pradhana Aryo.

Berdasarkan pantauan RRI Surabaya, harga beras medium di pasar tradisional menembus Rp14 ribu per kilogram. Beras premium mencapai Rp15 ribu hingga Rp22 ribu per kilogram, jauh di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).

Senada dengan itu, Gunawan, Sharing Committee Komite Nasional Pertanian Keluarga, menilai perlu langkah nyata pemerintah. Langkah tegas dibutuhkan agar persoalan harga beras tidak berulang.

“Jika ketahanan pangan ingin diwujudkan, harus ada skema pemerataan. Jawa Timur sudah menjadi lumbung pangan, namun harga tak terkendali dan kenaikan belum tentu menguntungkan petani,” ujarnya.

Pemerintah perlu lebih gencar mendorong penganekaragaman konsumsi pangan agar masyarakat memiliki alternatif saat harga beras melonjak. Selain itu, perbaikan tata kelola distribusi dan transparansi harga dinilai menjadi kunci menstabilkan pasar.

Selanju​tnya, Harga Beras di Jakarta Masih Tinggi

Pedagang di Pasar Petojo Ilir, Jakarta Pusat, masih menjual beras dengan harga di atas Harga Eceran Tertinggi (HET). Harga beras medium dijual Rp14.000 per kilogram, sementara premium mencapai Rp15.000 per kilogram.

Salah satu pedagang beras, Hasan menyebut harga itu dipertahankan, karena stok lama belum habis. “Masih sama sih, empat belas ribu, meskipun beras sekarang naik, kita masih jualnya segitu, karena kita eceran,” ucapnya saat diwawancarai RRI di Pasar Petojo Ilir, Jakarta Pusat, Kamis (28/8/2025).

Ia juga mengatakan beras sekarung yang dibelinya dari distributor naik hingga Rp20.000. Namun, menurutnya, harga saat ini tidak memengaruhi daya beli masyarakat.

Sementara itu Susi, pedagang lainnya mengatakan sebagian harga beras ada yang turun, namun sebagian lain stabil. "Turun ada, tapi yang stabil ada," ujarnya.

Ia menyebut beras dari Rangkas Bitung dan Lampung cenderung turun, sedangkan dari Indramayu relatif stabil. Susi mengatakan, ketersediaan stok masih aman karena pasokan dari kampung tetap banyak dan distribusinya berjalan lancar.

Susi juga memastikan dirinya tidak memanfaatkan situasi untuk mengambil keuntungan berlebih. “Kita nggak main harga, kita untung cuma 2 persen,” katanya.

Sebagai informasi, Badan Pangan Nasional (Bapanas) telah menetapkan aturan baru mengenai HET beras. Aturan ini telah ditandatangani Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi melalui Surat Keputusan Nomor 299 Tahun 2025, Jumat (22/8/2025). 

Untuk wilayah Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, Bali, dan Nusa Tenggara Barat, HET beras medium ditetapkan Rp13.500 per kilogram. Sementara untuk beras premium Rp14.900 per kilogram. 

Adapun untuk wilayah Maluku dan Papua memiliki HET Rp15.500 per kilogramnya untuk medium dan Rp15.800 untuk premium. Kebijakan ini diterbitkan, merespons kenaikan harga gabah di tingkat petani, serta menjaga keseimbangan pasokan dan harga tingkat konsumen.

Selanjutnya, Legislator Minta HET Beras Medium Ditetapkan Satu Harga

Wakil Ketua Komisi IV DPR, Alex Indra Lukman, meminta harga eceran tertinggi (HET) beras medium ditetapkan satu harga. Menurut dia, fakta di lapangan menunjukkan HET beras kualitas medium bervariatif di beberapa daerah.

Padahal, beras adalah kebutuhan pokok rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. "Sehingga harusnya ditetapkan satu harga sebagaimana bahan bakar binyak (BBM)," ujar legislator PDI Perjuangan itu, Rabu (27/8/2025).

Alex mengatakan HET beras medium yang bervariasi akan menjadi pintu masuk terjadinya praktik perbuatan melawan hukum. Menurut dia, pembagian HET beras medium yang merujuk pada klaster daerah akan memberikan ketidakadilan.

"Untuk BBM, pemerintah telah menetapkan kategori subsidi hanya jenis Pertalite," ucapnya. Sehingga, Alex meminta hal yang sama diberlakukan untuk beras dan pemerintah menetapkan standar mutu untuk jenis yang disubsidi. 

Ditambahkannya bahwa satu harga beras di Tanah Air dapat diwujudkan sebagaimana telah berlaku di BBM jenis Pertalite. Dalam hal ini penerima subsidi harus jelas karena merujuk data yang lebih valid seperti DTKS yang diterbitkan Kemensos.

Alex menyatakan dalam melayani kebutuhan rakyatnya, sangat mungkin negara mengalami kerugian. "Berbeda dengan pihak swasta karena mereka memang tidak bertujuan untuk melayani rakyat," ujarnya.​

Selanjutnya, Peran Bulog dan Bapanas dalam Mengatur Stok

Bulog dan Bapanas memegang peran sentral menjaga stok beras nasional. Cadangan pemerintah mencapai rekor tertinggi.

Bulog mencatat cadangan beras pemerintah mencapai 4 juta ton pada pertengahan 2025. Angka ini tertinggi sepanjang sejarah lembaga tersebut.

“Stok kami sangat cukup menghadapi gejolak harga,” kata Direktur Utama Bulog Bayu Krisnamurthi. Ia menegaskan distribusi diawasi dengan ketat.

Bapanas menyiapkan program Stabilisasi Pasokan Harga Pangan (SPHP). Target penyaluran beras SPHP mencapai 1,3 juta ton sampai akhir 2025.  

Realisasi hingga awal Agustus baru sekitar 192 ribu ton atau 12,8 persen. Angka ini menunjukkan penyaluran masih harus dipercepat.

“Beras SPHP sudah masuk pasar tradisional dan warung kecil,” ujar Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi. Ia menegaskan pengawasan terus dilakukan.

Bulog juga mewajibkan setiap gudang menjual minimal lima ton per hari. Kebijakan ini untuk menghindari penumpukan beras di gudang.

Selanjutnya, Strategi Pemerintah Menghadapi Tantangan Pangan

Pemerintah menyiapkan strategi jangka panjang menghadapi ancaman krisis pangan global. Fokusnya menjaga ketersediaan dan keterjangkauan beras.

“Ketahanan pangan tidak boleh terganggu,” tegas Presiden Prabowo Subianto.Ia menekankan, pentingnya sinergi lintas kementerian.

Pemerintah memperkuat cadangan beras nasional hingga 4 juta ton. Stok ini menjadi bantalan menghadapi gejolak harga.

Program operasi pasar SPHP disiapkan dengan target 1,3 juta ton. Penyaluran dilakukan bertahap sepanjang tahun.

“Diversifikasi pangan juga penting,” ujar Menteri Pertanian Amran Sulaiman. Ia mendorong masyarakat mengonsumsi jagung, sorgum, dan sagu.

Bapanas menerapkan digitalisasi distribusi pangan. Aplikasi dipakai untuk memantau penyaluran beras SPHP di seluruh provinsi.

“Digitalisasi meningkatkan transparansi,” kata Arief Prasetyo Adi. Ia menegaskan pengawasan dilakukan hingga tingkat pengecer.

Kerja sama internasional dijalin memperkuat ketahanan pangan. Indonesia menargetkan diri sebagai eksportir potensial di kawasan.

Namun pemerintah menegaskan fokus utama tetap petani. Kebijakan harus berdampak langsung pada kesejahteraan di tingkat hulu.

Selanjutnya, Gerakan Pangan Murah Upaya Stabilkan Harga Beras

Sejumlah instansi dan pemerintah daerah menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) untuk menjaga harga beras. Program ini serentak dilakukan sebagai respon atas lonjakan harga di pasar.

Polres Jembrana melalui Polsek Kawasan Pelabuhan Gilimanuk berkolaborasi dengan Perum Bulog mengadakan Gerakan Pangan Murah di Gilimanuk pada Senin, (15/9/2025). Acara yang bertempat di Jalan Duyung I ini bertujuan untuk menstabilkan harga dan membantu masyarakat mendapatkan beras dengan harga terjangkau.

Beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dijual dengan harga Rp57.500 per karung kemasan 5 kilogram, atau setara dengan Rp11.500 per kilogram. Sebanyak 500 kilogram beras atau 100 karung berhasil disalurkan kepada 50 pembeli. 

Meski demikian, animo masyarakat Gilimanuk terbilang menurun. "Penurunan daya beli ini kemungkinan karena warga masih memiliki stok beras di rumah," jelas AKP Kukuh Emanuel.

Sementara itu, Pemerintah Kota Bandung kembali menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) untuk menjaga stabilitas harga. Kegiatan berlangsung di Kantor PKK Kota Bandung dengan antusiasme tinggi masyarakat.

Berbagai kebutuhan pokok tersedia dalam kegiatan ini, mulai beras, minyak goreng, gula, hingga telur. Bahkan sayur, buah, dan makanan cepat saji juga disediakan untuk warga.

Harapan masyarakat sederhana yakni harga stabil, stok aman, dan konsumsi pangan terjaga. Konsistensi kebijakan menjadi kunci keberhasilan.

Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kota Bandung, Gin Gin Ginanjar, menyebut GPM sebagai langkah strategis. Program ini dilakukan untuk memangkas rantai distribusi agar harga pangan lebih murah.

“Kita memangkas rantai distribusi, harga di GPM lebih murah dibanding pasar. Barangnya datang langsung dari produsen,” ujar Gin Gin, Selasa (9/9/2025).

Ia menegaskan GPM bukan hanya ruang masyarakat membeli sembako murah, tetapi juga pengendali inflasi pangan. Program ini diharapkan mampu menjaga ketersediaan pasokan dan harga yang lebih terjangkau.

“Kita harap hadirnya GPM memberi solusi masyarakat mendapatkan harga terjangkau. Pasokan pangan tetap terjamin dan stabil,” katanya.

Sudama (39), warga yang membeli beras dan sayur, mengaku sangat terbantu dengan kegiatan GPM tersebut. Ia merasa harga pangan lebih ringan di tengah kondisi pasar yang fluktuatif.

“Alhamdulillah, sangat terbantu dengan adanya GPM ini. Saya bisa belanja beras dan sayuran untuk rumah,” katanya.

Warga lain, Lia (29), menilai GPM memudahkan akses kebutuhan sehari-hari karena lokasinya mudah dijangkau. Kehadirannya di tiap wilayah membuat masyarakat lebih praktis mendapatkan pangan murah.

“Hadirnya selalu di tiap wilayah, jadi bisa belanja jalan kaki. Harga yang ditawarkan juga masih terjangkau,” ucapnya.