KBRN, Jakarta: Berjalannya waktu, hari demi hari, wilayah dan rakyat Gaza berubah menjadi mosaik luka yang tiada henti. Di jalan-jalan yang dipenuhi reruntuhan, anak-anak berlarian bukan untuk bermain, melainkan mencari sesuap roti atau air bersih. 

Rumah sakit yang seharusnya menjadi tempat perlindungan, kini menjadi luluh lantak akibat sasaran serangan. Para pekerja kemanusiaan, yang datang membawa harapan, justru seringkali kembali dalam kantong kematian. 

Dunia menyaksikan semua ini, sementara waktu berjalan, dan korban terus bertambah. Gaza hari ini menjadi cermin kegagalan kolektif dunia internasional dalam mencegah penderitaan yang sebenarnya dapat dihindari. 

Laporan-laporan PBB dan seruan para pejabat tinggi internasional tampak menyepakati pesan yang sama. Tragedi ini adalah buatan manusia, lahir dari blokade, serangan, dan pengabaian hukum internasional.

PBB secara khusus telah mengerucutkan bahwa bencana kelaparan dapat berasal dari kombinasi berbagai faktor. Konflik, perpindahan, kemiskinan kronis, kerawanan pangan, bencana alam dan perubahan iklim adalah penyebab-penyebab utamanya.

Perang dan konflik biasanya merupakan pendorong utama kelaparan karena menyebabkan perpindahan paksa. Ini mengganggu cara tradisional masyarakat untuk mengakses makanan dan pendapatan.

Konflik tersebut menghambat akses kemanusiaan dan mendorong kemerosotan ekonomi dalam jangka panjang. Sementara, bencana alam, seperti kekeringan, banjir dan siklon, dan efek perubahan iklim juga dapat menyebabkan kelaparan.

Peristiwa bencana alam dapat membahayakan pertanian dan peternakan yang sebagian besar masyarakatnya menggantungkan hidup dari hasil bumi. Namun, bencana kelaparan di Gaza bukan sekadar akibat dari bencana alam, kegagalan panen, atau konflik semata. 

Ia adalah hasil langsung dari kebijakan yang menghalangi masuknya makanan, obat-obatan, dan bahan bakar. Tom Fletcher, Wakil Sekretaris Jenderal PBB untuk Urusan Kemanusiaan, memberikan penekanan kuat terhadap bencana kelaparan di Gaza ini. 

"Ini adalah kelaparan kronis di tahun 2025. Kelaparan abad ke-21 yang diawasi drone dan teknologi militer paling canggih dalam sejarah," katanya di Jenewa pada 22 Agustus 2025.

Fletcher menekankan makanan tersedia dalam jumlah besar, bahkan menumpuk di perbatasan, hanya beberapa ratus meter dari wilayah Gaza. Namun, hambatan sistematis yang diberlakukan membuat bantuan tidak bisa masuk. 

“Ini adalah kelaparan kronis yang secara terbuka dipromosikan oleh sebagian pemimpin Israel sebagai senjata perang," kata Fletcher.

Data Integrated Food Security Phase Classification (IPC), 29 Juli 2025, memperlihatkan betapa mengerikan situasinya. Dua dari tiga indikator kelaparan telah terpenuhi: konsumsi pangan yang merosot tajam dan meningkatnya malnutrisi akut. 

Rumah sakit yang masih berfungsi melaporkan lebih dari 20.000 anak dirawat karena gizi buruk. Sejak pertengahan Juli, setidaknya 16 balita meninggal akibat kelaparan. 

Indikator resmi ketiga, kematian massal akibat kelaparan, memang belum ditetapkan secara formal. Namun, laporan tersebut mengungkap kenyataan di lapangan menunjukkan bukti yang tidak terbantahkan.

Gaza kini berada “di jurang kelaparan massal yang belum pernah terlihat di abad ini.” Itu pernyataan Ross Smith, Direktur Penanganan Darurat Program Pangan Dunia (WFP), menanggapi laporan tersebut.

Kondisi ini bukan lagi ancaman di kejauhan, melainkan bencana yang sedang berlangsung di depan mata dunia. Smith menegaskan seruan kali ini bukanlah peringatan, melainkan tuntutan untuk segera bertindak.

Dari markas besar PBB di New York, Sekretaris Jenderal António Guterres membenarkan kekhawatiran global selama ini. Gaza berada di tepi jurang kelaparan.

“Fakta-faktanya sudah jelas dan tidak terbantahkan,” ujar Guterres.

Bantuan yang seharusnya menjadi penyelamat justru terhalang oleh berbagai pembatasan. Israel mengumumkan pemberlakuan jeda serangan militer harian di Gaza Barat pada 27 Juli untuk “meningkatkan bantuan kemanusiaan”.

Namun, laporan Kantor HAM PBB di Palestina (OHCHR) menunjukkan serangan pasukan Israel tetap terjadi. Serangan tersebut diarahkan ke sepanjang jalur konvoi bantuan pangan dan lokasi distribusi Gaza Humanitarian Foundation (GHF).

Dalam dua hari saja, 30-31 Juli, sebanyak 105 warga Palestina tewas dan sedikitnya 680 lainnya terluka. Insiden ini terjadi di sepanjang jalur konvoi bantuan ketika rakyat Gaza berusaha mendapatkan makanan di lokasi distribusi. 

"Kami tidak menemukan bukti bahwa warga Palestina yang terbunuh ini terlibat langsung dalam kegiatan yang menimbulkan ancaman bagi pasukan keamanan Israel maupun individu lain. Setiap orang yang tewas atau terluka ini hanya sedang berjuang keras untuk bisa bertahan hidup, bukan hanya untuk diri mereka sendiri, melainkan juga untuk keluarga dan saudara mereka," ujar OHCHR.

Sejak Mei, lebih dari 1.300 orang terbunuh dalam situasi serupa. OHCHR menegaskan pelanggaran serius hukum humaniter internasional jika dua hal dilakukan.

Pertama adalah serangan yang disengaja terhadap warga sipil yang sedang mengakses bantuan. Kedua adalah penggunaan kelaparan sebagai alat perang. 

Jika dilakukan secara sistematis, tindakan ini bisa digolongkan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. “Setiap kematian harus diselidiki secara independen, dan mereka yang bertanggung jawab harus dimintai pertanggungjawaban,” kata OHCHR.

Sementara itu, Philippe Lazzarini, Komisaris Jenderal UNRWA, mengatakan bantuan udara yang mulai dijatuhkan di Gaza bukanlah solusi. Menurutnya, UNRWA masih memiliki 6.000 truk penuh pasokan bantuan yang tertahan di luar Gaza, menunggu izin untuk masuk.

“Bantuan udara 100 kali lebih mahal ketimbang bantuan darat. Jika ada kemauan politik untuk mengizinkan bantuan udara - yang sangat mahal, sangat terbatas dan tidak efisien - seharusnya ada kemauan politik yang sama untuk membuka jalur darat bagi bantuan untuk dapat masuk,” kata Lazzarini.

Lazzarini mengingatkan pada masa gencatan senjata awal 2025. UNRWA dan lembaga lain mampu memasukkan hingga 600 truk bantuan per hari. 

Distribusi itu menjangkau seluruh penduduk Gaza tanpa adanya penyalahgunaan bantuan. “Cara itu terbukti berhasil. Kita perlu kembali pada mekanisme yang sama,” ujarnya.

Sementara harus bertahan hidup dari kelaparan, rakyat Gaza juga menghadapi ancaman lain. Serangan terhadap fasilitas medis berulang membuat mereka tidak memiliki tempat yang benar-benar aman. 

Terakhir, serangan Israel kembali menghantam Rumah Sakit Nasser di Khan Younis pada 25 Agustus 2025. Serangan itu menewaskan warga sipil, tenaga medis, dan jurnalis. 

“Pembunuhan mengerikan ini menyoroti betapa berbahayanya situasi yang dihadapi tenaga medis dan jurnalis di Gaza,” ujar Stéphane Dujarric, Juru Bicara Sekretaris Jenderal PBB, yang mengecam keras tindakan Israel tersebut.

Dujarric menekankan sesuai hukum internasional, tenaga medis dan jurnalis harus dihormati dan dilindungi. Mereka memiliki tugas vital yang tidak boleh dihalangi, apalagi dijadikan sasaran.

Ruang yang seharusnya menjadi simbol perlindungan kini tidak lagi aman. Rumah sakit biasanya menjadi tempat terakhir untuk mencari pertolongan, namun justru menjadi target.

Krisis kemanusiaan di Gaza juga paling berat dirasakan oleh kelompok rentan. Sofia Calltorp, Direktur UN Women di Jenewa, menyoroti situasi perempuan dan anak-anak. 

“Mereka menghadapi pilihan yang sangat kejam: tetap di tempat perlindungan dan mati kelaparan, atau keluar mencari makanan dengan risiko terbunuh,” katanya.

Data PBB menunjukkan, sejak April lebih dari 20.000 anak-anak dirawat karena malnutrisi akut. Kondisi ini diperparah oleh hancurnya 70 persen infrastruktur Gaza, termasuk fasilitas air bersih dan sanitasi. 

Bagi perempuan, beban semakin berat. Mereka harus menjaga keluarga tetap hidup dalam kondisi kelaparan.

Sementara, mereka juga kehilangan rumah dan ancaman kekerasan terus menghantui. Di balik semua penderitaan itu, para pekerja kemanusiaan global terus mencoba hadir meringankan beban dunia, termasuk di Gaza. 

Namun, kehadiran mereka sering dibayar dengan nyawa. Data PBB menunjukkan bahwa sejak 2024 hingga pertengahan 2025, 844 pekerja kemanusiaan terbunuh.

Besarnya angka tersebut membuat periode ini sebagai yang paling mematikan dalam sejarah modern. Dan, Gaza menjadi lokasi paling berbahaya, dengan lebih dari 250 pekerja kemanusiaan tewas sejak Oktober 2023.

“Normalisasi kekerasan terhadap pekerja kemanusiaan tidak dapat diterima. Serangan terhadap mereka adalah serangan terhadap kemanusiaan itu sendiri,” kata Thandie Mwape, Kepala OCHA di Indonesia, yang menyebut tren ini sebagai ancaman bagi fondasi kerja kemanusiaan global. 

Pekerja kemanusiaan adalah “garis hidup terakhir bagi lebih dari 300 juta orang yang terjebak konflik atau bencana.” Penegasan tersebut disampaikan Sekjen PBB António Guterres dalam pidato peringatan Hari Kemanusiaan Sedunia 2025.

Namun, garis hidup itu semakin rapuh, karena selain kekerasan, pendanaan pun semakin menipis. Ini menambah lapisan penderitaan yang sudah tak tertanggungkan. 

Sekjen PBB berulang kali menyuarakan keprihatinan mendalam dan menyebut Gaza menghadapi “krisis kemanusiaan luar biasa parah.” Seruannya konsisten, yakni gencatan senjata permanen, pembebasan sandera tanpa syarat, dan akses penuh bagi bantuan kemanusiaan.

"Israel berkewajiban segera menghentikan seluruh kegiatan kependudukannya di wilayah Palestina, memindahkan semua penduduk Israel dari Wilayah Pendudukan Palestina, serta mengakhiri keberadaannya yang melanggar hukum di Wilayah Pendudukan Palestina – yang mencakup Gaza dan Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur – secepat mungkin," kata Juru Bicara Sekretaris Jenderal PBB Stephanie Tremblay.

"Konflik ini tidak akan menemukan solusi yang berkelanjutan jika pendudukan yang melanggar hukum ini tidak segera berakhir, dan solusi dua negara yang layak tidak segera tercapai. Gaza adalah, dan harus tetap menjadi, bagian integral dari Negara Palestina," kata Tremblay.

Konferensi internasional di New York 28-30 Juli 2025 menjadi panggung penting bagi suara global. Jean-Noël Barrot, diplomat Prancis, menyatakan negaranya siap mengakui Palestina pada September 2025. 

“Ini adalah penolakan terhadap gagasan bahwa logika perang bisa mengalahkan logika damai,” ujarnya.

Faisal bin Farhan Al-Saud, Menteri Luar Negeri Arab Saudi, menekankan tanggung jawab kolektif dunia. Baginya, bencana kemanusiaan Gaza menggerogoti kredibilitas hukum internasional. 

“Tugas kolektif kita adalah memastikan rakyat Palestina dapat menentukan nasibnya sendiri,” katanya, menegaskan perdamaian di kawasan hanya bisa dicapai dengan mengakhiri pendudukan.

Sementara itu, Philemon Yang, Presiden Majelis Umum PBB, menegaskan konferensi ini harus menghasilkan langkah konkret, bukan sekadar pernyataan. “Kita harus mengembalikan harapan dan kepercayaan bahwa masa depan yang lebih baik itu mungkin,” tegasnya.

Dari pihak Palestina, Perdana Menteri Mohammad Mustafa menyebut konferensi ini sebagai titik balik. Ia menegaskan Negara Palestina siap mengambil alih Gaza dengan dukungan Arab dan dunia internasional. 

“Hanya Negara Palestina yang sah memerintah seluruh Gaza,” ujarnya, sambil menyerukan Israel untuk menarik pasukan sepenuhnya.

Sementara itu, Indonesia merespons krisis Gaza dengan kombinasi langkah kemanusiaan, diplomasi, dan kesiapan strategis. Pada HUT ke-80 RI, dua pesawat C-130 Hercules mengirim 80 ton bantuan airdrop, dengan teknik khusus yang aman. 

Presiden Prabowo kemudian memerintahkan perpanjangan misi, termasuk pengiriman Hercules tambahan. Misi ini melibatkan kerja sama dengan Yordania, Kanada, Jerman, dan Singapura, serta menyiapkan jalur lewat Mesir.

Di sisi diplomasi, Indonesia menolak keras rencana Israel menguasai Kota Gaza. Wakil Menteri Luar Negeri Arrmanatha Nasir menegaskan langkah tersebut memperburuk situasi kemanusiaan dan bertentangan dengan solusi dua negara.

Indonesia juga menyiapkan opsi mengirim pasukan perdamaian jika gencatan senjata tercapai. Pulau Galang di Kepulauan Riau juga dipersiapkan untuk merawat 2.000 warga Gaza. 

Akankah kelaparan terus dijadikan senjata, rumah sakit terus dihantam, dan pekerja kemanusiaan terus berguguran di Gaza? Jika ya, maka Gaza akan tercatat bukan sekadar wilayah yang hancur, melainkan juga sebagai simbol kegagalan moral dunia.

Guterres menyebut situasi ini sebagai “ujian bagi rasa kemanusiaan kita bersama.” Aturan hukum sudah ada, instrumen hukum internasional sudah tersedia. 

Yang hilang hanyalah kemauan politik dan keberanian moral.