PADA Kamis (24/7/2025), pertempuran bersenjata besar meletus di perbatasan Thailand dan Kamboja. Meledaknya pertempuran ini menandai eskalasi paling serius dalam hubungan kedua negara dalam lebih dari satu dekade.

Artileri berat dan serangan udara diluncurkan oleh kedua pihak dalam konflik tersebut. Kawasan kuil Prasat Ta Moan Thom menjadi pusat pertempuran sengit dan berdarah.

Ratusan ribu warga sipil terpaksa mengungsi dari wilayah perbatasan. Puluhan orang tewas, membuka kembali luka lama dari sengketa wilayah yang telah membayangi Asia Tenggara selama lebih dari satu abad.

Pertempuran terbaru merupakan puncak dari rentetan insiden militer sejak awal 2025. Ketegangan meningkat sejak Februari, ketika tentara Kamboja membawa puluhan warga sipil ke kuil Ta Moan Thom untuk menyanyikan lagu kebangsaan mereka.

Militer Thailand menanggapinya dengan peringatan keras, menyebut tindakan tersebut melanggar kesepakatan pariwisata perbatasan. Pada 28 Mei, bentrokan bersenjata terjadi di kawasan Segitiga Zamrud, menewaskan seorang tentara Kamboja, dilansir dari Reuters.

Beberapa minggu kemudian, dua ledakan ranjau melukai enam tentara Thailand. Thailand menuduh Kamboja memasang ranjau darat secara ilegal.Puncaknya terjadi pada Kamis (24/7/2025), saat pasukan Kamboja menembakkan roket ke arah pos militer Thailand.

Melansir dari Guardian, militer Thailand menanggapi dengan serangan udara F‑16 yang menyasar dua titik militer Kamboja. Thailand menyebut serangan itu sebagai pembalasan atas provokasi, sedangkan Kamboja menuduh Thailand melakukan “agresi yang disengaja dan tidak diprovokasi,” dikutip dari AP News.

Menanggapi hal tersebut, Perdana Menteri (PM) sementara Thailand Phumtham Wechayachai memperingatkan bahwa konflik ini "dapat berkembang menjadi perang terbuka”. Sementara itu, PM Kamboja Hun Manet segera mengajukan pengaduan resmi ke Dewan Keamanan PBB.

Selanjutnya, Kondisi Warga dan Negara

Konflik ini menyebabkan krisis kemanusiaan besar-besaran. Di Thailand, sedikitnya 19 orang tewas, sebagian besar warga sipil, termasuk anak-anak.

 Di Kamboja, korban tewas mencapai 13 orang, termasuk tentara dan warga desa. Lebih dari 138.000 warga Thailand diungsikan dari provinsi Surin, Sisaket, dan Ubon Ratchathani, dikutip dari AP News.

Di sisi lain, lebih dari 60.000 warga Kamboja meninggalkan rumah mereka di Preah Vihear dan Oddar Meanchey. Jumlah total pengungsi akibat insiden ini melebihi 200.000 orang.

Lebih dari 700 sekolah dan puluhan fasilitas publik di Thailand ditutup. Selain itu, 20 rumah sakit mengalami kerusakan akibat tembakan roket, dengan kerugian diperkirakan mencapai US$8,7 juta (Rp143,2 miliar).

Pemerintah kedua negara mengerahkan ribuan personel darurat untuk menangani dampak konflik. Mereka bertugas mengatur logistik pengungsian, bantuan medis, dan penyediaan penampungan sementara.

Konflik perbatasan ini memicu keretakan diplomatik dan ketegangan internal di kedua negara. Thailand menarik duta besarnya dari Phnom Penh, menutup semua pos lintas batas utama, dan menghentikan layanan internet ke Kamboja, dilansir dari AP News dan Guardian.

Kamboja merespons dengan menarik diplomatnya dari Bangkok dan menutup kuil-kuil di wilayah perbatasan. Selain itu, pemerintah juga memutus impor dan ekspor dari Thailand, termasuk buah-buahan dan bahan bakar.

Situasi semakin runyam setelah rekaman panggilan telepon mantan PM Hun Sen dan PM Thailand Paetongtarn Shinawatra bocor ke publik. Dalam rekaman itu, Shinawatra tampak mengkritik militer Thailand.

Kritik tersebut memunculkan friksi antara pemerintah sipil dan militer. Akibatnya, ia diskors dari jabatannya oleh Dewan Nasional Keamanan dan digantikan oleh penjabat PM Phumtham.

Selanjutnya, Sejarah Sengketa Perbatasan

Akar konflik ini bermula dari pembagian wilayah oleh kolonial Prancis pada tahun 1907. Pembagian tersebut membuat beberapa kuil kuno, terutama Prasat Ta Moan Thom dan Preah Vihear, masuk dalam wilayah sengketa antara Thailand dan Kamboja.

Thailand dan Kamboja sama-sama mengklaim warisan sejarah tersebut sebagai bagian dari identitas nasional mereka. Pada 2011, bentrokan berdarah juga terjadi di sekitar kuil Preah Vihear, menewaskan 18 orang.

Mengutip dari laman resmi UNESCO, Mahkamah Internasional (ICJ) kemudian memutuskan bahwa wilayah kuil tersebut adalah milik Kamboja. Namun, Thailand menolak mengakui keputusan tersebut secara menyeluruh, terutama terhadap area lain di sekitar Segitiga Zamrud.

Mengutip AP News, konflik ini juga menghancurkan ekonomi lokal dan menyebabkan lebih dari 260.000 orang kehilangan rumah. Para petani kehilangan lahan, pasar perbatasan lumpuh, dan pekerja migran Kamboja di Thailand dipulangkan secara paksa.

Nilai tukar riel dan baht sempat mengalami tekanan akibat ketidakpastian politik dan ekonomi. Bagi ASEAN, ini menjadi ujian besar terhadap prinsip “non-intervensi” dan solidaritas kawasan.

Para pengamat memperingatkan bahwa konflik ini harus segera dikendalikan. Jika tidak, kredibilitas ASEAN sebagai blok regional yang mampu menjaga perdamaian bisa terancam.

Selanjutnya, Upaya Perdamaian

Upaya perdamaian sempat menemui jalan buntu. Thailand menuntut Kamboja menghentikan serangan roket, sementara Kamboja meminta pengakuan internasional atas "agresi Thailand”, dilansir AP News dan Reuters.

Thailand lebih memilih jalur negosiasi bilateral daripada mediasi pihak ketiga dalam upaya menyelesaikan konflik militernya dengan Kamboja. Negara tersebutr memilih menyelesaikannya melalui dialog langsung dengan Kamboja.

Namun, terobosan terjadi pada 27–28 Juli, saat PM Malaysia Anwar Ibrahim berhasil mempertemukan PM Phumtham dan PM Hun Manet di Putrajaya. Hasilnya, kedua pihak menyepakati gencatan senjata tanpa syarat mulai pukul 00.00 hari Senin (28/7/2025).

Kesepakatan ini dilakukan PM Kamboja Samdech Moha Borvor Thipadei Hun Manet dan Penjabat PM Thailand Phumtham Wechayachai. PM Kamboja Hun Manet mengatakan gencatan senjata tanpa syarat yang disepakati dengan Thailand menawarkan peluang untuk "kembali normal".

Pertemuan ini juga turut dihadiri oleh Amerika Serikat dengan partisipasi aktif dari Republik Rakyat China. Kedua negara mendorong penyelesaian damai atas situasi yang sedang berlangsung.

Dalam perjanjian tersebut, disepakati bahwa mereka akan pertemuan Komite Perbatasan Umum (GBC) 4 Agustus 2025 yang akan diselenggarakan oleh Kamboja. Malaysia siap mengoordinasikan tim pengamat untuk memverifikasi dan memastikan pelaksanaan kesepakatan tersebut.