KBRN, Phnom Penh: Perdana Menteri Kamboja, Hun Manet, mengumumkan penarikan diri dari kesepakatan pembangunan kawasan segitiga Kamboja-Laos-Vietnam (CLV-DTA). Keputusan ini diambil setelah muncul protes yang menyatakan kesepakatan tersebut lebih menguntungkan kepentingan asing.

Kritikan di media sosial menyoroti konsesi lahan di wilayah perbatasan, terutama dengan Vietnam. Isu ini sensitif karena sejarah hubungan yang tegang antara Kamboja dan tetangganya yang lebih besar di timur.

Pihak berwenang telah menangkap sedikitnya 66 orang menjelang aksi protes yang direncanakan pada Agustus untuk mengecam Kawasan Pengembangan SCLV-DTA. Sebagian besar dari mereka telah dibebaskan, namun pemimpin protes masih menghadapi dakwaan, melansir dari Associated Press News.

Kesepakatan yang ditandatangani pada 2004 ini bertujuan untuk mempromosikan kerja sama dalam perdagangan dan migrasi. Kerja sama ini mencakup empat provinsi timur laut Kamboja serta wilayah perbatasan dengan Laos dan Vietnam.

Hun Manet menyebut kelompok-kelompok yang menentang kesepakatan ini sebagai ekstremis. Ia mengatakan mereka menggunakan isu tersebut untuk merusak citra pemerintah dan menyesatkan masyarakat.

"Misalnya, tuduhan bahwa pemerintah menyerahkan wilayah dari empat provinsi timur laut ke negara asing," tulisnya dalam sebuah unggahan Jumat (20/9/2024) malam. Hun Manet menambahkan selama 25 tahun terakhir, Kamboja telah mencapai banyak hal dalam pembangunan di empat provinsi tersebut.

Tetapi pemerintahannya memutuskan untuk menarik diri dari kesepakatan tersebut demi merespon kekhawatiran masyarakat mengenai kedaulatan wilayah. Selain itu juga untuk para ekstremis menggunakan CLV-DTA untuk menipu rakyat lebih jauh.

Pemerintah Kamboja telah lama menghadapi tuduhan membungkam kritik dan oposisi politik. Hun Manet sejauh ini belum memberikan tanda-tanda adanya liberalisasi politik yang signifikan.