KBRN, Yogyakarta : Asosiasi Produsen Alat Kesehatan Indonesia (ASPAKI) dan Himpunan Perusahaan Alat Kesehatan dan Laboratorium Kesehatan Indonesia (HIPELKI) bersama Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gajah Mada (PKMK FK-KMK UGM) menggelar Focus Group Discussion (FGD). Kegiatan ini bertajuk “Kajian Dampak Pelonggaran Kuota Impor, PERTEK dan TKDN terhadap Perkembangan Industri Alat Kesehatan Nasional’ di Gedung Penelitian dan Pengembangan FK-KMKM UGM, Yogyakarta, Senin (5/5/2025).
FGD ini digelar tepat sebulan setelah pengumuman “Liberation Day” oleh Presiden Donald Trump ini menghadirkan sejumlah pemangku kepentingan dari industry alat Kesehatan , akademisi dan pengambil kebijakan untuk membahas tantangan yang dihadapi industry alat Kesehatan nasional ditengah dinamika perdagangan global.
Salah satu narasumber utama FGD, Profesor dr Laksono Trisnantoro pakar kebijakan Kesehatan sekaligus Guru Besar FK-KMK UGM , dalam presentasinya mengatakan , ada ketimpangan mendasar antara permintaan teknologi Kesehatan canggih dengan kemampuan pembiayaan system Kesehatan Indonesia.
Disebutkan Rumah Sakit terus didorong mengadopsi teknologi modern,namun tarif JKN sering tidak mencukupi untuk menutupi biaya investasi dan operasionalnya. Profesor Laksono juga menyoroti sejumlah tantangan dalam tata Kelola alat kesehatan di Indonesia. Diantaranya lemahnya pengambilan Keputusan investasi alat Kesehatan yang seringkali tidak berbasis evaluasi teknologi Kesehatan (HTA).
“Selain ketimpangan distribusi alat Kesehatan antara kota besar dan daerah tertinggal dan ketidak seimbangan antara kemajuan teknologi dan kesiapan sistem untuk mengelolanya secara efisien. Disebutkan professor Laksono, Indonesia dapat mengadopsi pendekatan berbasis bukti dengan memperkuat Lembaga evaluasi teknologi Kesehatan untuk mengkaji kelayakan dan manfaat alat medis sebelum digunakan secara luas”, ujarnya. (NATA DWIHARSO)
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....