RRI.CO.ID, Jakarta - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan memastikan dukungan terhadap penyidikan dugaan suap importasi. Dukungan diberikan melalui koordinasi dengan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi dalam penelusuran aliran dana.
Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana menegaskan, penanganan perkara sepenuhnya berada di tangan penyidik KPK. Namun, koordinasi lintas lembaga terus dilakukan guna mendukung proses penegakan hukum yang berjalan.
"Kami koordinasikan semua dengan penyidik yang menangani," kata Ivan kepada wartawan, Jumat, 3 Juli 2026. Menurutnya, sinergi antar lembaga penting untuk menjaga integritas sistem keuangan dan penerimaan negara.
Ivan menegaskan koordinasi lintas lembaga terus diperkuat guna mencegah penyalahgunaan penerimaan negara oleh pihak tertentu. Upaya tersebut menjadi bagian penting dalam pengawasan terhadap potensi pelanggaran di sektor kepabeanan.
Pernyataan itu disampaikan di tengah berkembangnya penyidikan dugaan suap impor yang menyeret Blueray Cargo. Perhatian publik kini mengarah pada pola aliran dana dan hubungan bisnis antar pihak terkait.
Sorotan juga tertuju kepada Heri Setiyono alias Heri Black, Direktur PT Putra Srikaton Logistics. Namanya beberapa kali muncul dalam rangkaian penyidikan maupun pernyataan KPK terkait perkara tersebut.
Dokumen yang beredar memuat profil korporasi beserta potongan transaksi rekening dalam beberapa periode berbeda. Dokumen itu menyebut transaksi pada Desember 2022, Januari 2024, dan Juli 2025.
Transaksi tersebut dikaitkan dengan rekening yang disebut telah disita penyidik pada tahap awal penyidikan. Namun, dokumen yang beredar belum dapat dijadikan bukti adanya tindak pidana tertentu.
Apabila rekening pengirim benar merupakan barang bukti, transaksi tersebut dinilai layak untuk diverifikasi lebih lanjut. Verifikasi diperlukan untuk memastikan adanya dasar bisnis yang sah dalam setiap transaksi tersebut.
KPK sebelumnya menegaskan informasi masyarakat menjadi bagian penting dalam memperkaya proses penyidikan perkara tersebut. Informasi tersebut diperlukan untuk menelusuri pola bisnis dan aliran dana yang diduga terkait.
Jurubicara KPK, Budi Prasetyo, menyebut informasi publik dapat mendukung penanganan perkara secara komprehensif. KPK juga menelusuri pihak-pihak yang diduga menerima aliran dana terkait pengurusan impor.
Dalam penegakan hukum modern, analisis transaksi keuangan menjadi instrumen penting mengungkap hubungan antarpihak. Analisis tersebut juga dapat memetakan pola transaksi dan manfaat ekonomi yang diperoleh pihak tertentu.
Karena itu, koordinasi antara PPATK dan KPK diharapkan mampu mengurai keseluruhan mata rantai perkara. Penyidikan pun diharapkan tidak berhenti pada pelaku lapangan, tetapi menjangkau seluruh pihak terkait.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....