KPK dan Australia Bersinergi Perkuat Reformasi Hukum Digital

KBRN, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus memperluas kolaborasi Internasional dalam memperkuat sistem hukum yang bersih dan berintegritas. KPK menerima kunjungan tim Australia Indonesia Partnership for Justice (AIPJ) 3 dan perwakilan Kedutaan Besar Australia di Gedung Merah Putih, Jakarta, Senin (3/11/2025).

Ketua KPK Setyo Budiyanto mengatakan, kerja sama dengan AIPJ 3 menjadi bagian strategi untuk meningkatkan kepercayaan publik.

“Pemberantasan korupsi hari ini tak cukup hanya dengan penindakan, kkta butuh ekosistem kuat, regulasi tegas, inovasi teknologi, dan budaya integritas yang tumbuh di seluruh lapisan masyarakat,” ujar Setyo Budiyanto dalam keterangannya, Senin (3/11/2025).

Pertemuan tersebut menandai langkah konkret kedua negara dalam mendorong reformasi hukum digital, untuk memperkuat akuntabilitas sektor publik. Serta, mempercepat pemberantasan korupsi berbasis data dan teknologi.

Setyo menambahkan, sinergi lintas negara ini menjadi momentum penting dalam menghadirkan sistem hukum yang responsif dan kredibel. “Transparansi publik kini menuntut efektivitas pengawasan dan kepastian hukum yang inklusif,” kata Setyo.

Team Leader AIPJ 3, Craig Ewers, menyebutkan bahwa visi KPK selaras dengan arah kerja AIPJ 3 dalam memperkuat akuntabilitas dan transparansi publik. “Kami mendukung prioritas Pemerintah Indonesia dalam membangun tata kelola hukum yang bersih dan modern,” ucapnya.

Sementara itu, Sekretaris Pertama Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia (DFAT), Emma Blanch, menyambut baik kerjasama ini. Menurutnya, Indonesia merupakan mitra strategis Australia dalam reformasi hukum dan penguatan integritas sektor publik.

“Kami mendorong peningkatan inovasi kelembagaan. Serta, akses terhadap keadilan yang lebih luas,” ujar Emma.

Sinergi KPK dan AIPJ 3 ini juga disebut sejalan dengan agenda digitalisasi pelayanan publik dan penguatan tata kelola data yang transparan. Sekaligus mendukung upaya Indonesia menuju aksesi ke Organization for Economic Co-operation and Development (OECD).

Kolaborasi ini akan ditindaklanjuti melalui pembentukan tim teknis bersama. Yaitu, untuk memperkuat implementasi reformasi hukum adaptif berbasis teknologi.