Saut Situmorang Nilai Proyek Whoosh Perlu Ditelusuri KPK

KBRN, Jakarta: Mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang menilai proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung atau Whoosh perlu ditelusuri lebih lanjut oleh KPK. Ia menyebut indikasi ketidakwajaran dalam proyek tersebut sudah terlihat sejak tahap awal perencanaan.

Menurut Saut, salah satu hal yang memunculkan kecurigaan adalah pemilihan China sebagai mitra utama proyek. Padahal, Jepang sebelumnya menawarkan proposal dengan skema pendanaan dan risiko yang dinilai lebih baik bagi Indonesia.

“Jepang mengajukan nilai investasi lebih tinggi, yaitu 6,2 miliar dolar AS dengan bunga pinjaman hanya 0,1 persen. Sementara China menawarkan 5,5 miliar dolar AS dengan bunga dua persen dan skema bisnis-ke-bisnis tanpa jaminan pemerintah,” ujarnya pada RRI Pro 3, Sabtu (18/10/2025).

Ia menjelaskan, perbedaan skema pembiayaan itu menimbulkan tanda tanya dari kalangan aktivis antikorupsi sejak awal. Karena itu, Saut menilai penting bagi KPK untuk memeriksa ulang data dan keputusan dalam proses kerja sama proyek tersebut.

Saut juga menyoroti pernyataan mantan Menkopolhukam Mahfud MD yang menyinggung dugaan mark up proyek Whoosh. Ia menyarankan agar KPK berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk melacak aliran dana proyek.

“PPATK punya data dari mana dana itu masuk. Siapa yang menerima, dan ke mana alirannya. Itu bisa jadi pintu masuk bagi KPK,” tambahnya.

Proyek Kereta Cepat Indonesia–China (KCIC) kembali disorot setelah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan menolak penggunaan APBN untuk membayar utang proyek Whoosh. Pernyataan itu menambah tekanan agar proyek ini diaudit secara menyeluruh.

Menanggapi berbagai pernyataan publik, KPK menyatakan siap menelaah setiap laporan atau informasi terkait dugaan penggelembungan anggaran. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menegaskan, masyarakat dapat menyampaikan laporan resmi melalui saluran pengaduan yang tersedia.

“KPK akan mempelajari setiap laporan. Untuk menentukan ada atau tidaknya unsur tindak pidana korupsi,” kata Budi.

Sementara itu, mantan menteri era Pemerintahan Joko Widodo, Mahfud MD menjelaskan, bahwa dugaan mark up proyek Whoosh pertama kali disampaikan oleh ekonom Political Economy and Policy Studies, Anthony Budiawan. Ia menilai, KPK dapat meminta keterangan langsung dari pihak-pihak yang menyampaikan informasi tersebut.

Mahfud juga mengutip pendapat pengamat kebijakan publik Agus Pambagyo dan ekonom Anthony Budiawan mengenai adanya selisih nilai proyek. “Ada mark up dari 17 juta dolar AS menjadi 52 juta dolar AS, itu yang disampaikan Anthony Budiawan,” ujarnya.

Hingga kini, KPK belum mengumumkan langkah lanjutan terkait penyelidikan dugaan mark up proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung atau Whoosh.