Rembuk Pemuda Apresiasi Langkah Mentan Ungkap Dugaan Penipuan Beras Fortifikasi

RRI.CO.ID, Jakarta - Rembuk Pemuda mengapresiasi langkah Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam mengungkap dugaan praktik penipuan. Khususnya, terkait peredaran beras fortifikasi di Indonesia.

Founder Rembuk Pemuda, Aidil Afdan Pananrang, menilai pengungkapan tersebut menjadi langkah penting dalam memperkuat ketahanan pangan nasional. Menurutnya, ketahanan pangan tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan, tetapi juga kualitas, keterjangkauan, dan perlindungan konsumen.

"Kami sebagai Rembuk Pemuda sangat mengapresiasi langkah yang diambil oleh Pak Mentan atas keberhasilan mengungkap pelaku beras fortifikasi. Kami sebagai kelompok pemuda tentu siap pasang badan, siap membersamai segala agenda-agenda pemerintahan dalam ketahanan pangan untuk mendukung visi Pak Presiden Prabowo Subianto," kata Aidil dalam keterangannya, Sabtu, 19 September 2026.

Ia menekankan pentingnya dukungan masyarakat, khususnya generasi muda, terhadap upaya pemerintah mengungkap dugaan penyimpangan dalam program pangan. Terlebih, program tersebut ditujukan untuk membantu kelompok masyarakat yang membutuhkan dukungan pemenuhan gizi.

Salah satu hal yang menjadi perhatian Rembuk Pemuda adalah dugaan ketidakwajaran harga beras fortifikasi. Berdasarkan pemaparan Menteri Pertanian sebagaimana disampaikan dalam pernyataan tersebut, produk berinisial WFO disebut dijual hingga Rp57.600 per kilogram, sementara harga wajarnya diperkirakan sekitar Rp13.500 per kilogram.

Selisih harga tersebut disebut berpotensi menimbulkan kerugian konsumen hingga puluhan ribu rupiah per kilogram, dengan estimasi kerugian nasional mencapai Rp89 triliun per tahun.

Aidil menilai persoalan tersebut perlu mendapat perhatian serius karena beras fortifikasi diperuntukkan bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan dukungan gizi, termasuk anak dengan risiko stunting, ibu hamil, dan ibu menyusui. Produk tersebut juga disebut memperoleh dukungan subsidi pemerintah.

"Yang kami lihat dari persoalan ini adalah pentingnya keberanian untuk membongkar praktik yang merugikan masyarakat," kata Aidil, yang sebelumnya pernah menjabat sebagai Presiden Mahasiswa BEM KEMA Telkom University pada 2015.

Ia menyebut ketahanan pangan tidak cukup diukur dari seberapa banyak pangan tersedia. Namun, juga dari apakah masyarakat mendapatkan pangan yang layak, terjangkau, dan sesuai dengan tujuan program yang telah ditetapkan pemerintah.

Dorong Pengawasan hingga Tuntas

Lebih lanjut, Aidil mendorong agar proses penegakan hukum terhadap dugaan praktik tersebut dikawal hingga tuntas. Ia juga menekankan perlunya penguatan pengawasan terhadap rantai distribusi, mekanisme subsidi, standar mutu, dan harga produk.

Menurut dia, pengawasan yang komprehensif diperlukan untuk mencegah terulangnya persoalan serupa. Sekaligus, memastikan program pangan pemerintah berjalan sesuai sasaran.

"Bagi kami, dukungan kepada pemerintah juga berarti memastikan agenda yang baik dapat berjalan dengan benar. Pemuda siap membersamai pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan, sekaligus ikut mengawal agar kebijakan dan program yang menyangkut kepentingan masyarakat benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan," ujarnya.

Aidil berharap pengungkapan dugaan praktik penipuan beras fortifikasi tersebut dapat menjadi momentum untuk memperkuat tata kelola pangan nasional. Selain itu, langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap upaya pemerintah dalam melindungi kepentingan publik.