RRI.CO.ID, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menegaskan pentingnya koordinasi aparat hukum untuk memperkuat penegakan hukum berkeadilan. Koordinasi Kejaksaan, Kepolisian, dan lembaga terkait diperlukan agar proses hukum berjalan selaras serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

“Pada sisi saya sebenarnya melakukan koordinasi supaya kita mempunyai pemahaman yang sama terhadap perumusan-perumusan hukum. Koordinasi diperlukan agar ada pemahaman yang sama dalam penegakan hukum serta mewujudkan keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat,” kata Yusril Ihza Mahendra saat diwawancarai awak media di Kawasan Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara, Minggu, 19 Juli 2026.

Menurutnya, proses penegakan hukum tidak dapat berjalan sendiri-sendiri, melainkan membutuhkan sinergi antarinstansi. Ia juga menyebut KPK sebagai lembaga yang turut dapat melakukan koordinasi dalam proses penegakan hukum, meskipun bukan bagian dari pemerintahan.

“Penegakan hukum itu sendiri mesti juga dikoordinasikan antara Kejaksaan, Kepolisian, KPK memang bukan pemerintah. Tetapi juga dapat melakukan koordinasi dalam proses penegakan hukum itu,” katanya.

Yusril menilai, saat ini masyarakat sangat mengharapkan adanya penegakan hukum yang mampu menghadirkan keadilan dan kepastian hukum. Menurutnya, pembangunan ekonomi dan berbagai program pemerintah tidak akan berjalan optimal tanpa adanya fondasi hukum yang kuat.

“Sekarang yang sangat dipentingkan oleh rakyat kita sekarang ini justru adalah penegakan hukum itu sendiri. Penegakan keadilan dan kepastian hukum di negara kita ini,” ucapnya.

“Kita bicara ekonomi, pembangunan ekonomi, program itu, program ini. Tapi kalau tidak ada keadilan, tidak ada kepastian hukum, semuanya akan sia-sia pada ujungnya,” ucap Yusril melanjutkan.

Yusril Ihza Mahendra menegaskan pengalaman masa lalu harus menjadi pembelajaran untuk memperkuat komitmen terhadap hukum dan keadilan. “Komitmen teguh dalam penegakan hukum, keadilan, dan kepastian hukum harus terus dijaga agar tidak terulang kembali,” ujar Yusril.