KPK Amankan Bupati Langkat dalam OTT Dugaan Suap Proyek Pendidikan dan Perkim

RRI.CO.ID, Jakarta — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan tujuh orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Sumatra Utara. Salah satu yang diamankan adalah Bupati Langkat, Syah Afandin.

Giat ini terkait perkara dugaan suap proyek di lingkungan Dinas Pendidikan dan Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Langkat. "Dalam peristiwa tertangkap tangan tersebut, tim penyelidik mengamankan sejumlah tujuh orang," kata Juru bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat, 3 Juli 2026.

Menurut Budi, para pihak diamankan di tiga lokasi, yakni Kabupaten Langkat, Kota Binjai, dan Kota Medan. "Dari tujuh orang yang diamankan tersebut, salah satunya adalah Bupati Langkat," kata Budi, menambahkan.

Selanjutnya mereka menjalani pemeriksaan awal di Polrestabes Medan. KPK juga mengamankan barang bukti berupa uang tunai senilai ratusan juta rupiah yang diduga berasal dari fee proyek.

"Tim juga mengamankan barang bukti di antaranya uang tunai senilai ratusan juta rupiah yang. Diduga merupakan bagian dari fee proyek yang diberikan oleh pihak swasta kepada bupati," ujarnya.

Ia menjelaskan, uang yang disita sementara diduga berkaitan dengan proyek di Dinas Pendidikan dan Dinas Perkim Kabupaten Langkat. "Diduga uang yang diamankan berkaitan dengan fee proyek yang ada di Dinas Pendidikan ataupun di Dinas Perkim," kata Budi.

Bupati Langkat diamankan di rumah pribadinya di wilayah Medan. Sementara itu, sejumlah lokasi telah dipasangi garis penyegelan KPK sebagai bagian dari proses penyelidikan.

"Yang pasti, Bupati diamankan di rumah pribadinya. Berlokasi di wilayah Medan," ujarnya.

Budi mengatakan, penyegelan dilakukan untuk menjaga lokasi yang nantinya berpotensi digeledah apabila perkara ditingkatkan ke tahap penyidikan. "Tim juga memasangi KPK line di beberapa titik lokasi sehingga nanti ketika diputuskan naik ke penyidikan dapat dilakukan penggeledahan," ujarnya.

KPK juga membuka peluang mengembangkan perkara tersebut. Selain dugaan suap proyek, penyidik akan menelusuri kemungkinan adanya penerimaan lain atau gratifikasi oleh Bupati Langkat.

"Perkara ini diduga terkait dengan suap proyek-proyek di Dinas Pendidikan dan juga Dinas Perkim Kabupaten Langkat. Tentunya nanti juga akan didalami, ditelusuri apakah juga ada penerimaan-penerimaan lainnya atau gratifikasi yang dilakukan oleh bupati," kata Budi.

Saat ini, Bupati Langkat telah dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lanjutan di Gedung Merah Putih KPK. Sementara enam orang lainnya masih menjalani proses pemeriksaan di Sumatra Utara.