Gubernur Lemhannas Kunjungi KPK, Antar Peserta Pendidikan Antikorupsi

RRI.CO.ID, Jakarta – Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Ace Hasan Syadzily mengunjungi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (22/4/2026). Ace Hasan tiba sekitar pukul 09.59 WIB bersama Sekretaris Utama Lemhannas Panca R.Z Panca.

Ace Hasan menjelaskan kedatangannya dalam rangka mendampingi peserta pendidikan Lemhannas yang mengikuti pembelajaran di KPK. "Kita mau mengantar para peserta pendidikan Lemhannas, sedang mendapatkan pendidikan dari KPK terkait integritas dan pendidikan antikorupsi,” ujarnya di gedung Merah Putih KPK, Kamis 23 April 2026.

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari penguatan nilai integritas dan pemahaman antikorupsi bagi peserta pendidikan Lemhannas. Apalagi, KPK dan Lemhanas menjalin kerja sama dengan KPK sebagai lembaga penegak hukum dan pencegahan korupsi di Indonesia.

Agenda kunjungan Gubernur Lemhanas Ace Hasan Syadzily merupakan bagian dari rangkaian Program Pendidikan Penyiapan dan Pemantapan Pimpinan Nasional (P4N). Program tersebut salah satu yang diselenggarakan oleh Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia.

Program P4N merupakan pendidikan untuk menyiapkan calon pemimpin nasional lintas sektor, baik dari unsur pemerintah, TNI/Polri, maupun kalangan profesional. Peserta tidak hanya mendapatkan materi kepemimpinan dan kebangsaan, tetapi pembekalan terkait tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas.

Kunjungan ke Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi bagian penting dari kurikulum tersebut. Khususnya dalam memperkuat pemahaman mengenai pencegahan korupsi, penguatan integritas.

Serta peran strategis pemimpin dalam menciptakan sistem pemerintahan yang akuntabel. Melalui kegiatan ini, peserta P4N diharapkan dapat memahami secara langsung praktik-praktik baik (best practices) dalam pemberantasan korupsi.

Termasuk upaya penindakan, pencegahan, hingga pendidikan antikorupsi yang dilakukan KPK. Kehadiran Gubernur Lemhannas dalam agenda ini juga menjadi bentuk pemantauan langsung terhadap proses pendidikan.

Sekaligus memastikan materi yang diberikan selaras dengan kebutuhan kepemimpinan nasional yang berintegritas. Serta, berorientasi pada kepentingan publik.