RRI.CO.ID, Jakarta - Ketua Pusat Studi Antikorupsi Universitas Bandar Lampung, Zainuddin Hasan, memaparkan fenomena maraknya penangkapan kepala daerah oleh penyidik. Menurutnya, rentetan peristiwa tersebut merupakan akibat faktor kompleks yang bermula dari rendahnya kepatuhan integritas pada tiap individu.

Zainuddin menjabarkan bahwa perilaku korupsi pejabat sangat dipengaruhi gaya hidup serta kelemahan budaya birokrasi dalam lingkup pemerintahan. "Sepanjang awal tahun ini saja sudah terdapat sepuluh kasus korupsi yang berhasil ditindak secara tegas oleh lembaga KPK," urai Zainuddin kepada PRO3 RRI.

Zainuddin menekankan bahwa sistem peradilan yang sangat lemah serta pelanggaran konstitusi menjadi penyebab utama meningkatnya angka kriminalitas jabatan. Menurutnya, peristiwa korupsi masif ini terjadi karena pengawasan internal melalui inspektorat daerah tidak berjalan efektif sebagaimana fungsi aslinya.

"

Faktor politik dan sistem yang sangat buruk memaksa individu yang baik sekalipun terseret ke dalam sebuah lingkaran setan," rincinya. Selanjutnya, Zainuddin menyampaikan bahwa partai politik merupakan gerbang utama bagi lahirnya calon pemimpin bangsa yang benar-benar memiliki integritas.

Dia berpendapat bahwa pengurus partai politik juga harus memikul beban tanggung jawab karena sering menerapkan biaya politik sangat mahal. "Partai politik memegang peranan krusial dalam melakukan kaderisasi untuk melahirkan calon pemimpin daerah yang bersih dari kepentingan sponsor," paparnya.

Zainuddin juga membeberkan bahwa implementasi digitalisasi layanan publik melalui sistem e-government merupakan solusi jitu untuk mempersempit ruang lobi. Menurutnya, transparansi anggaran melalui keterbukaan informasi publik dapat meminimalisir praktik penunjukan perusahaan keluarga dalam pengerjaan proyek-proyek milik pemerintah.

Zainuddin juga mewanti-wanti pentingnya memutus tradisi dagang sapi dalam proses pencalonan kepala daerah demi mengembalikan kepercayaan masyarakat luas. Ia mengingatkan para kepala daerah untuk mengedepankan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.