RRI.CO.ID, Jakarta – Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR, Eva Monalisa, menyoroti lemahnya posisi pekerja rumah tangga (PRT) dalam negosiasi gaji. Menurut dia, ini terjadi karena urusan upah PRT sepenuhnya didasarkan pada pada kesepakatan bersama tanpa adanya acuan standar nasional.

“Kalau hanya berdasarkan kesepakatan tanpa standar, posisi tawar pekerja akan selalu lemah,” ujarnya, Minggu 8 Maret 2026. Menurut Eva, standar upah bukan bertujuan untuk memberatkan majikan, tetapi memastikan pekerja mendapatkan penghasilan yang layak dan manusiawi.

Ke depan politisi PKB itu mengusulkan referensi standar upah untuk PRT yang mempertimbangkan upah minimum regional (UMR). Ini merupakan formula khusus agar penghasilan PRT tetap manusiawi tanpa memberatkan pemberi kerja.

Eva juga menekankan pentingnya standar kontrak nasional yang memuat poin-poin krusial dalam Rancangan Undang-Undang Perlidungan PRT (RUU PPRT). Di antaranya jam kerja, waktu istirahat, serta kepastian jaminan sosial.

"Tanpa rincian tersebut, RUU PPRT dikhawatirkan gagal menjawab persoalan mendasar yang selama puluhan tahun dihadapi pekerja domestik,” ujarnya. Menurut Eva, RUU tersebut sudah sangat lama dinantikan sehingga harus dipastikan nantinya benar-benar memberikan perlindungan dan keadilan nyata.

Baleg DPR membuka kembali pembahasan RUU PPRT setelah tertunda selama 22 tahun. Padahal payung hukum tersebut dinilai penting untuk menjamin perlindungan hak dan keselamatan PRT yang kondisinya masih rentan.

Anggota Serikat Pekerja Rumah Tangga Merdeka, Rofiah, mengatakan, para PRT masih menunggu kepastian hukum dalam melakukan tugasnya. Menurut dia, penundaan pengesahan RUU PPRT membuat perlindungan terhadap pekerja rumah tangga belum maksimal.

Rofiah menegaskan kalangan PRT telah menanti pengesahan undang-undang tersebut selama 21 tahun. "Kami berharap pemerintah dan DPR segera mengesahkan RUU PPRT agar kepastian hukum bagi PRT dapat segera terwujud," ucapnya.