RRI.CO.ID, Jakarta – Perhimpunan Advokat Indonesia Profesional (PERADI Profesional) resmi dideklarasikan sebagai wadah baru bagi para advokat di Indonesia. Deklarasi tersebut digelar di Hotel Kempinski, Jakarta, Kamis (5/3/2026).

Momentum deklarasi ini juga diisi dengan kegiatan sosial berupa santunan kepada 1.250 anak yatim dan masyarakat dhuafa. Kegiatan tersebut sekaligus menjadi bagian dari rangkaian acara berbuka puasa bersama di bulan Ramadan.

Ketua Umum PERADI Profesional, Prof. Dr. Harris Arthur Hedar, SH, MH, menegaskan, bahwa kehadiran organisasi ini bukan untuk menjadi tandingan bagi organisasi advokat yang telah ada. Menurutnya, PERADI Profesional hadir untuk menjawab berbagai tantangan nyata dalam dunia hukum di Indonesia.

“PERADI Profesional adalah organisasi profesi yang berbasis mutu, etika, dan karakter. Kami hadir sebagai jawaban atas kegelisahan kolektif advokat untuk menjaga marwah profesi,” kata Harris dalam sambutannya.

Ia menjelaskan, profesi advokat saat ini menghadapi berbagai tantangan yang tidak ringan. Salah satunya adalah menurunnya kepercayaan publik akibat fragmentasi organisasi advokat serta kecenderungan menjadikan profesi sebagai alat kepentingan sesaat.

Menurut Harris, dinamika tersebut perlu dijawab dengan penguatan integritas, kompetensi, dan etika profesi. Apalagi, dunia hukum juga tengah menghadapi perubahan besar di era transformasi digital.

Perkembangan teknologi dan munculnya berbagai platform digital, kata dia, telah menciptakan hubungan hukum baru yang membutuhkan respons dari para praktisi hukum. Kondisi ini menuntut advokat untuk tidak hanya cakap secara teknis, tetapi juga matang secara etik.

Selain itu, berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru juga memerlukan kesiapan para advokat. Mereka dituntut memiliki tanggung jawab sosial dan konstitusional yang kuat dalam menjalankan profesinya.

PERADI Profesional sendiri didirikan oleh tiga advokat sekaligus akademisi yang bergelar profesor di bidang hukum. Mereka adalah Prof. Dr. Harris Arthur Hedar, SH, MH, Prof. Dr. Fauzie Yusuf Hasibuan, SH, MHum, dan Prof. Dr. Abdul Latif, SH, MHum.

Secara legalitas, organisasi ini telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum Republik Indonesia. Pengesahan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Hukum RI Nomor AHU-0000086.AH.01.07 Tahun 2026.

Harris menegaskan bahwa PERADI Profesional ingin mengembalikan profesi advokat pada hakikatnya sebagai penjaga keadilan dan pengawal rasionalitas hukum. Menurutnya, advokat harus hadir sebagai pelayan masyarakat sekaligus penegak hukum yang berintegritas.

Ia juga menekankan bahwa kemuliaan profesi advokat terletak pada integritas, kepekaan sosial, dan keberpihakan pada keadilan. Karena itu, keberadaan organisasi advokat harus memberi manfaat nyata bagi masyarakat.

“Ketika advokat mampu merasakan penderitaan rakyat kecil, di situlah keadilan menjadi hidup, bukan sekadar teks dalam undang-undang,” ujarnya.

Deklarasi yang digelar pada bulan Ramadan ini diharapkan menjadi awal yang baik bagi perjalanan organisasi.

Santunan kepada anak yatim dan kaum dhuafa disebut sebagai bentuk komitmen advokasi sosial dari para advokat yang tergabung dalam PERADI Profesional. Dalam kesempatan tersebut, penceramah Ustadz Das’ad Latif turut memberikan tausiyah kepada para peserta yang hadir.

Ia mengingatkan pentingnya integritas dan keberkahan dalam menjalankan profesi advokat.

Menurut Das’ad, kesuksesan seorang advokat harus berlandaskan pada tiga hal utama.

Yakni, menjaga keberkahan nafkah dan menjadikan keahlian hukum sebagai sedekah jariah. Kemudian, menggunakan kecerdasan dan iman untuk menegakkan keadilan.

“Profesi pengacara akan menjadi rahmat dan ladang amal jika dijalankan dengan nafkah yang bersih, kedermawanan ilmu, serta komitmen menjaga kebenaran,” katanya.

Deklarasi PERADI Profesional juga dihadiri sejumlah tokoh, di antaranya Anggota DPR RI Rieke Diah Pitaloka, serta para advokat dan pengurus organisasi tersebut. Acara berlangsung khidmat sekaligus penuh nuansa kebersamaan di bulan suci Ramadan.