Masyarakat Sipil Desak Pemerintah Ratifikasi Konvensi ILO 190

KBRN, Jakarta: Jaringan Advokasi KILO 190 mendesak pemerintah untuk segera meratifikasi Konvensi International Labour Organization (ILO) 190. Ratifikasi ini penting dilakukan Indonesia untuk melindungi pekerja dari berbagai jenis kekerasan di tempat kerja, baik itu seksual sampai ekonomi.

Konvensi ILO atau KILO 190 ini disahkan pada tahun 2019 dengan menekankan penghapusan kekerasan dan pelecehan di dunia kerja. Indonesia termasuk negara yang menyetujui konvensi ini saat siding ILO, tetapi sampai saat ini belum melakukan ratifikasi.

“Kelebihan dari KILO 190 ini adalah tidak membedakan buruh formal maupun informal. Semua buruh wajib dilindungi dalam KILO 190 ini, “ kata Venda Pratama Putra dari Trade Union Rights Centre (TURC) di Jakarta, Senin (9/12/2024).

Kekerasan seksual di tempat kerja, banyak dialami buruh perempuan. Hasil survei Kelayakan Kerja tahun 2024 oleh Gajimu.com menemukan 1 dari 23 responden (125 dari 2.863) melaporkan kasus pelecehan dan kekerasan seksual di tempat kerja.

Bentuk kekerasan lain adalah kekerasan ekonomi. Buruh dibayar di bawah UMR, pungutan liar, lembur tidak dibayar adalah contoh kekerasan ekonomi.

Fenomena pungutan liar untuk bekerja di pabrik tekstil sering dialami buruh perempuan. “Banyak buruh perempuan yang dipatok untuk membayar uang perekrutan yang berkisar 5-30 juta, ”ujar Ita Purnama dari Marsinah.id.

Di dunia perhotelan, diskriminasi pada usia pension dialami oleh buruh perempuan. Bagi mereka yang bekerja melayani langsung tamu (frontline), usia pensiun buruh perempuan adalah 45 tahun, sementara laki-laki 55 tahun.

“Waktu kerja di hotel itu rata-rata 12-14 jam per hari. Kalau ada training dilakukan di luar jam kerja, “kata Galuh Panjalu, Sekretaris Umum Federasi Serikat Pekerja Mandiri (FSPM) yang banyak mendampingi buruh sektor jasa.

Jaringan Advokasi KILO 190 berencana akan bertemu Kementerian Tenaga Kerja untuk mendorong ratifikasi konvensi ini. Jaringan Advokasi KILO 190 sendiri adalah gabungan puluhan serikat buruh dan orgaisasi masyarakat sipil.