KBRN, Sibolga : Istilah "orang dalam" telah menjadi fenomena yang umum di Indonesia, merujuk pada individu yang memiliki koneksi atau akses istimewa dalam suatu organisasi atau institusi, yang sering kali digunakan untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau mempermudah urusan. Irfan, seorang pemerhati sosial dengan banyak pengalaman pahit terkait "orang dalam," memberikan pandangannya mengenai isu ini ketika berbincang diacara Santai Sore pada jumat 7 juni 2024

"Fenomena 'orang dalam' sudah seperti rahasia umum di Indonesia. Banyak orang mengandalkan koneksi pribadi untuk mendapatkan pekerjaan, mengurus perizinan, atau bahkan dalam proses hukum. Ini menciptakan ketidakadilan dan merusak integritas sistem," ujar Irfan

Irfan menjelaskan bahwa praktik ini tidak hanya terjadi di sektor swasta tetapi juga di lembaga pemerintah. "Orang dalam sering kali dimanfaatkan untuk mempercepat proses administrasi atau untuk mendapatkan keputusan yang menguntungkan. Padahal, seharusnya semua orang mendapatkan perlakuan yang sama tanpa diskriminasi," tambahnya.

Pengalaman pahit Irfan dengan "orang dalam" bermula ketika ia mencoba mendapatkan pekerjaan berdasarkan kualifikasi dan kompetensinya. "Saya pernah melamar pekerjaan di sebuah perusahaan besar. Meskipun saya memenuhi semua kualifikasi yang diminta, posisi tersebut akhirnya diberikan kepada seseorang yang memiliki koneksi dengan manajemen perusahaan. Ini sangat mengecewakan dan membuat saya mempertanyakan keadilan dalam sistem rekrutmen," cerita Irfan.

Selain itu, Irfan juga mengungkapkan bahwa praktik "orang dalam" sering kali menimbulkan ketidakpuasan dan demotivasi di antara mereka yang tidak memiliki koneksi. "Orang-orang yang bekerja keras dan berkompeten sering kali merasa tidak dihargai karena melihat posisi atau penghargaan diberikan kepada mereka yang memiliki akses istimewa. Ini bisa merusak moral dan semangat kerja," jelasnya.

Menurut Irfan, untuk mengatasi masalah ini, diperlukan upaya bersama dari pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. "Transparansi dan akuntabilitas harus ditingkatkan di semua sektor. Proses rekrutmen dan promosi harus berdasarkan meritokrasi, bukan koneksi. Selain itu, masyarakat juga harus dididik untuk memahami pentingnya integritas dan keadilan," sarannya.

Irfan juga menekankan peran penting media dan organisasi masyarakat sipil dalam mengawasi dan mengungkap praktik "orang dalam." "Media harus berani mengungkap kasus-kasus yang melibatkan 'orang dalam' dan organisasi masyarakat sipil harus terus mendorong reformasi kebijakan yang mendukung transparansi dan keadilan," ujarnya.

Meskipun tantangan dalam memberantas praktik "orang dalam" cukup besar, Irfan optimistis bahwa perubahan bisa terjadi dengan komitmen dan kerjasama dari semua pihak. "Kita semua memiliki peran dalam menciptakan masyarakat yang lebih adil dan transparan. Dengan kesadaran dan tindakan yang tepat, kita bisa mengurangi ketergantungan pada koneksi dan membangun sistem yang lebih meritokratis," pungkasnya.

Dengan semakin banyaknya perhatian terhadap isu "orang dalam," diharapkan praktik ini dapat diminimalisir, sehingga setiap individu mendapatkan kesempatan yang adil berdasarkan kemampuan dan integritas mereka. Seperti yang diungkapkan Irfan, "Keberhasilan yang didapatkan melalui usaha keras dan kejujuran adalah fondasi bagi masyarakat yang lebih baik dan berkeadilan."